PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2015 tentang PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 1 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

(1) Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai 9 (sembilan) orang anggota. (2) Susunan Badan Pemeriksa Keuangan terdiri atas: a. Ketua merangkap Anggota; b. Wakil Ketua merangkap Anggota; c. Anggota I; d. Anggota II; e. Anggota III; f. Anggota IV; g. Anggota V; h. Anggota VI; dan i. Anggota VII. (3) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh Anggota Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Peraturan BPK.

Article 2

Article 9

Correction

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2015 KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, HARRY AZHAR AZIS Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN PERATURAN BPK-RI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN I. ANGGOTA I Tugas dan wewenang Anggota I: a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada: 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Luar Negeri; 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Kementerian Pertahanan; 5. Kementerian Perhubungan; 6. Kejaksaan Republik INDONESIA; 7. Kepolisian Negara Republik INDONESIA; 8. Badan Intelijen Negara; 9. Badan Narkotika Nasional; 10. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 11. Lembaga Ketahanan Nasional; 12. Dewan Ketahanan Nasional; 13. Lembaga Sandi Negara; 14. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 15. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 16. Komisi Pemilihan Umum (termasuk Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota); 2015, No135. 6 17. Badan SAR Nasional; 18. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan 19. Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan b. memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif. II. ANGGOTA II Tugas dan wewenang Anggota II: a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada: 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Keuangan; 3. Kementerian Perdagangan; 4. Kementerian Perindustrian; 5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS; 6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 7. Badan Koordinasi Penanaman Modal; 8. Badan Pusat Statistik; 9. Bank INDONESIA; 10.Otoritas Jasa Keuangan; 11.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; 12.PT Perusahaan Pengelola Aset (termasuk pengelolaan aset-aset eks BPPN oleh Kementerian Keuangan); 13.Lembaga Penjamin Simpanan; 14.Badan Standardisasi Nasional; 15.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 16.Komisi Pengawas Persaingan Usaha, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan b. memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif. III. ANGGOTA III Tugas dan wewenang Anggota III: a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada: 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat; 2. Dewan Perwakilan Rakyat; 3. Dewan Perwakilan Daerah; 4. Mahkamah Agung; 5. Badan Pemeriksa Keuangan; 6. Mahkamah Konstitusi; 7. Komisi Yudisial; 8. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 9. Kementerian Sekretariat Negara; 10. Sekretariat Kabinet; 11. Kementerian Sosial; 12. Kementerian Pariwisata; 13. Kementerian Ketenagakerjaan; 14. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 15. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 16. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 17. Kementerian Pemuda dan Olahraga; 18. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 19. Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 20. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 21. Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 22. Badan Tenaga Nuklir Nasional; 23. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 24. Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA; 25. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; 26. Perpustakaan Nasional Republik INDONESIA; 2015, No135. 8 27. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 28. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil; 29. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 30. Badan Kepegawaian Negara; 31. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 32. Lembaga Administrasi Negara; 33. Arsip Nasional Republik INDONESIA; 34. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno Jakarta; 35. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran; 36. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja; 37. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik INDONESIA; 38. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik INDONESIA; 39. Taman Mini INDONESIA Indah; 40. Badan Informasi Geospasial; 41. Ombudsman Republik INDONESIA; 42. Badan Pertanahan Nasional; dan 43. Badan Ekonomi Kreatif, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan b. melaksanakan koordinasi pemeriksaan investigatif. IV. ANGGOTA IV Tugas dan wewenang Anggota IV: a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada: 1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; 2. Kementerian Pertanian; 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 7. Badan Pengatur Hilir Migas; dan 8. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan b. memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif. V. ANGGOTA V Tugas dan wewenang Anggota V: a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada: 1. Kementerian Dalam Negeri; 2. Kementerian Agama; 3. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang; 4. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam; 5. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura; dan 6. Badan Nasional Pengelola Perbatasan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; b. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I, yang terdiri atas: 1. Provinsi Aceh; 2. Provinsi Sumatera Utara; 3. Provinsi Sumatera Barat; 4. Provinsi Riau; 5. Provinsi Kepulauan Riau; 6. Provinsi Jambi; 7. Provinsi Sumatera Selatan; 8. Provinsi Bengkulu; 9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 10. Provinsi Lampung; 11. Provinsi Banten; 12. Provinsi Jawa Barat; 2015, No135. 10 13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 14. Provinsi Jawa Tengah; 15. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan 16. Provinsi Jawa Timur, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan c. memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif. VI. ANGGOTA VI Tugas dan wewenang Anggota VI: a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada: 1. Kementerian Kesehatan; 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial: a) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan b) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 4. Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; b. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II, yang terdiri atas: 1. Provinsi Bali; 2. Provinsi Nusa Tenggara Barat; 3. Provinsi Nusa Tenggara Timur; 4. Provinsi Kalimantan Barat; 5. Provinsi Kalimantan Tengah; 6. Provinsi Kalimantan Selatan; 7. Provinsi Kalimantan Timur; 8. Provinsi Kalimantan Utara; 9. Provinsi Sulawesi Barat; 10.Provinsi Sulawesi Selatan; 11.Provinsi Sulawesi Tengah; 12.Provinsi Sulawesi Tenggara; 13.Provinsi Gorontalo; 14.Provinsi Sulawesi Utara; 15.Provinsi Maluku; 16.Provinsi Maluku Utara; 17.Provinsi Papua; dan 18.Provinsi Papua Barat, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan c. memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif. VII. ANGGOTA VII Tugas dan wewenang Anggota VII: a. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada: 1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 2. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas); 3. Badan Usaha Milik Negara dan anak perusahaan; dan 4. Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan b. memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif. KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, HARRY AZHAR AZIS

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2015 tentang PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Article 1

Article 2

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9