PERBAN

Peraturan Badan Nomor 01 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENDAFTARAN KEPESERTAAN BAGI PEMBERI KERJA DAN PEKERJA PENERIMA UPAH PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PADA KANAL PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN

PERBAN Nomor 01 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB III

PENDAFTARAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM KETENAGAKERJAAN

Article 6

(1) Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan penahapan kepesertaaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberi Kerja dalam mendaftarkan diri dan seluruh pekerjanya wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap dan benar meliputi data diri dan data pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. (3) Pendaftaran kepesertaaan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dilakukan pada Kanal Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (4) Persyaratan pendaftaran kepesertaan harus melampirkan: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); b. fotokopi Kartu Keluarga; c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. Surat Izin Usaha dan/atau Bukti Sementara Pengurusan Izin Usaha dari pihak yang berwenang; dan e. Formulir pendaftaran jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 6A

Dalam hal Pemberi Kerja nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerja, Pekerja dapat mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 7

(1) Pemberi Kerja melakukan pendaftaran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara langsung ke Kantor Cabang, Kantor Cabang Perintis, atau Unit Mobil Keliling BPJS Ketenagakerjaan. (2) Pemberi Kerja melakukan proses pendaftaran diri dan seluruh Pekerjanya dengan menyerahkan persyaratan pendaftaran yang telah diisi secara lengkap dan benar meliputi data diri dan data Pekerja beserta data anggota keluarganya kepada Petugas BPJS Ketenagakerjaan. (3) BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi data pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap dan valid, BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan NPP, kode iuran, dan penetapan iuran pertama paling lama 1 (satu) hari.

Article 8

(1) Pemberi Kerja dapat melakukan pendaftaran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara langsung ke kantor pelayanan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. (2) Pemberi Kerja melakukan proses pendaftaran diri dan seluruh Pekerjanya dengan menyerahkan persyaratan pendaftaran yang telah diisi secara lengkap dan benar yang meliputi data dirinya dan data Pekerja beserta anggota keluarganya kepada PKL. (3) PKL melakukan verifikasi data pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap dan valid NPP, kode iuran, dan penetapan iuran pertama diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan paling lama 1 hari.

Article 9

(1) Pemberi Kerja dapat melakukan pendaftaran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara elektronik (online) melalui laman resmi BPJS Ketenagakerjaan. (2) BPJS Ketenagakerjaan memberikan Username dan Password kepada Pemberi Kerja yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dua jam melalui email yang didaftarkan oleh Pemberi Kerja. (3) Username dan Password sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengakses seluruh fitur layanan elektronik bagi Pemberi Kerja yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. (4) Pemberi kerja yang telah menerima Username dan Password sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan entry data kepesertaan secara online melalui fitur layanan e-registrasi BPJS Ketenagakerjaan dengan mengunggah (upload) persyaratan pendaftaran yang telah diisi secara lengkap dan benar. (5) Dalam hal calon peserta telah melakukan entry data Badan Usaha, Data Pekerja, Data Upah dan dinyatakan lengkap dan valid, BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan NPP, kode iuran, dan jumlah iuran pertama paling cepat saat itu juga (real time) dan paling lama 1 hari. (6) Dalam hal terjadi force majeure atau gangguan jaringan secara luas maka waktu proses pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (5) tidak berlaku.