PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN DANA TALANGAN

PERBAN Nomor 5 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pemberian Dana Talangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1812) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 2

(1) BPJS Kesehatan dalam mengelola Aset DJS Kesehatan dapat mengalami Kesulitan Likuiditas. (2) Kesulitan Likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kewajiban pembayaran kepada penyedia layanan kesehatan yang tidak dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian. (3) Kesulitan Likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan analisis kebutuhan dana. (4) Dalam hal terjadi Kesulitan Likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPJS Kesehatan dapat memberikan Dana Talangan dari Aset BPJS Kesehatan kepada Aset DJS Kesehatan. (5) Dana Talangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan paling banyak sebagaimana ditentukan dalam PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai pengelolaan aset jaminan sosial kesehatan. (6) Dana Talangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan sesuai kebutuhan dan dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sepanjang belum melampaui batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Article II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2019 DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN, ttd FACHMI IDRIS Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA