PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA

PERBAN Nomor 5 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Ketentuan dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 634), diubah sebagai berikut: Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 9A

(1) Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan PesertaBukan Pekerja yang merupakan penduduk di wilayahnya menjadi Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. (2) Proses pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) dan kepesertaannya berlaku pada saat pendaftaran. (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi Pemerintah Daerah yang mendaftarkan seluruh penduduk di wilayahnya, kecuali diperjanjikan lain. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan.

Article II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 September 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2016 DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN, ttd FACHMI IDRIS Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Correction