Correct Article 27

ayat (6) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal - 2025 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian 9. Peraturan BPJPH tentang Mekanisme, Prosedur, dan Tata Cara Penyelengaraan Pelatihan dan Standar Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal Sebagai peraturan yang mengatur mengenai tata cara pelatihan dan sertifikasi kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal sebagai tindak lanjut Pasal 44, Pasal 63, dan Pasal 65 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH 1. BSN 2. BNSP 10. Peraturan BPJPH tentang tata cara pencabutan registrasi dan pemberhentian auditor halal Belum adanya regulasi yang mengatur mengenai tata cara pencabutan registrasi dan pemberhentian auditor halal sebagai tindak lanjut Pasal 48 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH 1. BSN 2. ALPHI 2025 11. Peraturan BPJPH tentang Mekanisme Pemeriksaan Implementasi SJPH Belum adanya regulasi yang mengatur tata cara pemeriksaan implementasi SJPH sebagai tindak lanjut Pasal 56 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal 1. Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal - 2027 12. Peraturan BPJPH tentang Juru Sembelih Halal Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Juru Sembelih Halal sebagai tindak lanjut Pasal 71 ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2024 Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH Asosiasi Juru Sembelih Halal 2028 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal 13. Peraturan BPJPH tentang Komite Fatwa Produk Halal Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Komite Fatwa Produk Halal sebagai tindak lanjut Pasal 97 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal - 2025 14. Peraturan BPJPH terkait Kriteria Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Self Declare Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai peraturan yang mengatur tentang Self Declare sebagai tindak lanjut Pasal 98 ayat (10) dan Pasal 101 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal 1. Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal 2. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal 3. Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH - 2025 15. Peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pembayaran Biaya Sertifikasi Perubahan atas Peraturan BPJPH No. 1 Tahun 2021 Sebagai peraturan yang mengatur tentang Tata Cara Pembayaran Tarif BLU BPJPH sebagai tindak lanjut Pasal 102 ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Sekreatariat Utama Kemenkeu 2025 16. Peraturan BPJPH tentang Pengawasan JPH Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pengawasan JPH sebagai tindak lanjut Pasal 122 Peraturan Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH 1. BPOM 2. Kemendag 2026 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal 17. Peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pelaksanaan kerjasama internasional di Bidang JPH Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal Sebagai peraturan yang mengatur tentang Kerja Sama Internasional JPH sebagai tindak lanjut Pasal 144 ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Kemenlu 2029 18. Peraturan BPJPH tentang Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri Perubahan atas SK Kepala BPJPH Nomor 90 Tahun 2023 Sebagai peraturan yang mengatur tentang Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal - 2029 19. Peraturan BPJPH tentang pengenaan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha, LPH, dan lembaga pendamping PPH Belum adanya regulasi mengatur tentang Pengenaan Sanksi sebagai tindak lanjut Pasal 192 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH 1. BPOM 2. Kemendag 2028 20. Peraturan BPJPH tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPJPH di daerah Belum adanya regulasi Organisasi BPJPH daerah sebagai tindak lanjut Pasal 26 Peraturan PRESIDEN Nomor 153 tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Sekreatariat Utama KemenPANRB 2027 21. Peraturan BPJPH tentang Tata Niaga Impor Halal Belum adanya regulasi yang mengatur tata niaga produk impor halal di INDONESIA Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Kemenko Perekonomian 2028 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian 22. Keputusan Kepala BPJPH tentang bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal Belum adanya regulasi yang mengatur tentang bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal sebagai tindak lanjut Pasal 110 ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal - 2026 23. Keputusan Kepala BPJPH tentang Standardisasi Pengelolaan Laboratorium Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Standardisasi Pengelolaan Laboratorium Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH (Laboratorium) BSN 2029 No. Arah Kerangka Regulasi/Kebutuhan Kerangka Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian 24. Keputusan Kepala BPJPH tentang Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk Produk yang diproduksi di dalam negeri/luar negeri Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Tata Cara Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk Produk yang diproduksi di dalam negeri/luar negeri oleh LPH sebagai tindak lanjut Pasal 82 ayat (5) dan Pasal 83 ayat (5) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal BSN 2026 25. Keputusan Kepala BPJPH tentang Pengajuan Permohonan Pembaruan Sertifikat Halal Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Pengajuan Permohonan Pembaruan Sertifikat Halal sebagai tindak lanjut Pasal 90 ayat (6) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal 2026 KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA, ttd AHMAD HAIKAL HASAN