Correct Article 49

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2026 KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA, Œ AHMAD HAIKAL HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-NDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL CAKUPAN KEGIATAN No. Jenjang Jabatan Ruang Lingkup Cakupan kegiatan Hasil Kerja 1. Ahli Pertama Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pemetaan, identifikasi, verifikasi, serta pelaporan data pengawasan dan pemeriksaan implementasi JPH Melakukan pengumpulan data pelaku usaha sesuai klasifikasi usaha Dokumen data pelaku usaha sesuai klasifikasi usaha Melakukan pengumpulan data produk sesuai area distribusi pemasaran Dokumen data produk sesuai area distribusi pemasaran Melakukan pengumpulan data kinerja LPH Dokumen data kinerja LPH Melakukan pengumpulan data kinerja Lembaga Pendamping PPH Dokumen data kinerja Lembaga Pendamping PPH Melakukan pengolahan dan pemetaan data pelaku usaha sesuai klasifikasi usaha Dokumen data hasil pengolahan dan pemetaan pelaku usaha sesuai klasifikasi usaha Melakukan pengolahan dan pemetaan data produk sesuai area distribusi pemasaran Dokumen data hasil pengolahan dan pemetaan produk sesuai area distribusi pemasaran Melakukan pengolahan dan pemetaan data kinerja LPH Dokumen data hasil pengolahan dan pemetaan kinerja LPH Melakukan pengolahan dan pemetaan Dokumen data hasil pengolahan dan pemetaan data kinerja Lembaga Pendamping PPH kinerja Lembaga Pendamping PPH Mengidentifikasi dan memverifikasi kesesuaian data produk, pelaku usaha dan penyelia halal, LPH dan auditor halal, Lembaga Pendamping PPH dan Pendamping PPH Dokumen data hasil identifikasi dan verifikasi produk, pelaku usaha dan penyelia halal, LPH dan auditor halal, Lembaga Pendamping PPH dan Pendamping PPH Mengidentifikasi hasil uji sampel produk Dokumen hasil uji sampel produk Mengidentifikasi dan memverifikasi data laporan pelaku usaha terhadap implementasi Jaminan Produk Halal Dokumen data hasil identifikasi laporan pelaku usaha terhadap implementasi Jaminan Produk Halal Mengidentifikasi dan verifikasi data temuan, pengaduan atau pelaporan pelanggaran terhadap implementasi Jaminan Produk Halal Dokumen data hasil temuan, pengaduan atau pelaporan pelanggaran terhadap implementasi Jaminan Produk Halal Menyusun rekapitulasi laporan data pengawasan pemeriksaan implementasi Jaminan Produk Halal Dokumen rekapitulasi data laporan data pengawasan produk, pelaku usaha, LPH, dan Lembaga Pendamping PPH Menyiapkan data bahan pelaporan pengawasan dan pemeriksaan implementasi Jaminan Produk Halal Data bahan pelaporan pengawasan dan pemeriksaan produk, pelaku usaha, LPH, dan Lembaga Pendamping PPH Mengidentifikasi dan memverifikasi dokumen pengajuan calon Lembaga Pendamping PPH Dokumen data hasil identifikasi dan verifikasi pengajuan calon Lembaga Pendamping PPH Melakukan pengumpulan, pengolahan, pemetaan dan Pelaporan data pengajuan permohonan: a. Sertifikasi Halal b. Perubahan atas Sertifikat Halal yang telah Terbit c. Pembaruan Sertifikat Halal d. Penerbitan Surat Tidak Wajib Bersertifikat Halal Dokumen data hasil pengumpulan, pengolahan, pemetaan pengajuan permohonan: a. Sertifikasi Halal b. Perubahan atas Sertifikat Halal yang telah Terbit c. Pembaruan Sertifikat Halal d. Penerbitan Surat Tidak Wajib Bersertifikat Halal e. Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri f. Surat Keterangan Konsistensi Kehalalan e. Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri f. Surat Keterangan Konsistensi Kehalalan Mengidentifikasi dan memverifikasi dokumen pengajuan permohonan: a. Sertifikasi Halal b. Perubahan atas Sertifikat Halal yang telah Terbit c. Pembaruan Sertifikat Halal d. Penerbitan Surat Tidak Wajib Bersertifikat Halal e. Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri f. Surat Keterangan Konsistensi Kehalalan Produk Dokumen data hasil identifikasi dan verifikasi dokumen pengajuan permohonan: a. Sertifikasi Halal b. Perubahan atas Sertifikat Halal yang telah Terbit c. Pembaruan Sertifikat Halal d. Penerbitan Surat Tidak Wajib Bersertifikat Halal e. Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri f. Surat Keterangan Konsistensi Kehalalan Produk Mengidentifikasi dan memverifikasi data Pengajuan Akreditasi Calon LPH dan Reakreditasi, Penambahan Lingkup Kompetensi, Surveilance, Witness Lembaga Pemeriksa Halal Dokumen data hasil identifikasi dan verifikasi Pengajuan Akreditasi Calon LPH dan Reakreditasi, Penambahan Lingkup Kompetensi, Surveilance, Witness Lembaga Pemeriksa Halal Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Jaminan Produk Halal Berita Acara Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Jaminan Produk Halal Ahli Muda Melakukan perencanaan, pemetaan, analisis, validasi, serta penyusunan laporan pengawasan dan pemeriksaan implementasi Jaminan Produk Menyusun rencana pelaksanaan pengawasan produk, pelaku usaha, LPH, dan Lembaga Pendamping PPH Dokumen rencana pelaksanaan pengawasan produk, pelaku usaha, LPH, dan Lembaga Pendamping PPH Melakukan pemetaan analisis resiko dan skala prioritas pengawasan produk, pelaku usaha, LPH dan Lembaga Pendamping PPH Dokumen hasil pemetaan analisis resiko dan skala prioritas pengawasan produk, pelaku usaha, LPH dan Lembaga Pendamping PPH Menganalisis data hasil pemetaan pengawasan produk, pelaku usaha, Dokumen hasil analisis pemetaan pengawasan produk, pelaku usaha, LPH, dan Lembaga Halal LPH, dan Lembaga Pendamping PPH Pendamping PPH Menganalisis laporan pelaku usaha terhadap penerapan sistem Jaminan Produk Halal Dokumen hasil analisis laporan pelaku usaha terhadap sistem Jaminan Produk Halal Menganalisis laporan temuan, pengaduan atau pelaporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Dokumen analisis laporan temuan, pengaduan atau pelaporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Melakukan validasi terhadap hasil verifikasi dokumen pengawasan produk, pelaku usaha, LPH, dan Lembaga Pendamping PPH. Dokumen pengawasan produk, pelaku usaha, LPH, dan Lembaga Pendamping PPH yang terverifikasi dan tervalidasi Melakukan koordinasi persiapan pengawasan produk, pelaku usaha, LPH, dan Lembaga Pendamping PPH. Laporan hasil koordinasi persiapan pengawasan produk, pelaku usaha, LPH, dan Lembaga Pendamping PPH. Menyusun laporan hasil pengawasan produk, pelaku usaha, LPH, dan Lembaga Pendamping PPH, dan laporan pelaku usaha terhadap penerapan sistem Jaminan Produk Halal Laporan hasil pengawasan produk, pelaku usaha, LPH, Lembaga Pendamping PPH dan laporan pelaku usaha terhadap penerapan sistem Jaminan Produk Halal Menyusun laporan temuan, pengaduan atau pelaporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Laporan hasil temuan, pengaduan atau pelaporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Menyusun rancangan rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan produk, pelaku usaha, LPH, dan Lembaga Pendamping PPH Dokumen rancangan rekomedasi hasil pengawasan dan pemeriksaan produk, pelaku usaha, LPH, dan Lembaga Pendamping PPH Menyusun rancangan rekomendasi hasil temuan, pengaduan atau pelaporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Dokumen rancangan rekomedasi hasil temuan, pengaduan atau pelaporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Merencanakan, memetakan dan Dokumen rancangan rencana, pemetaan dan menganalisis metode pengujian analisis metode pengujian sampel Melakukan pengambilan serta pengujian sampel Berita acara pengambilan sampel dan dokumen hasil pengujian sampel Menyusun Laporan hasil pengujian sampel Laporan hasil pengujian sampel Melakukan monitoring kinerja Pendamping PPH dan Lembaga Pendamping PPH Laporan hasil monitoring kinerja Pendamping PPH dan Lembaga Pendamping PPH Melakukan monitoring kinerja auditor halal dan LPH Laporan hasil monitoring kinerja auditor halal dan LPH Melakukan validasi terhadap hasil verifikasi dokumen pengajuan calon Lembaga Pendamping PPH Laporan validasi hasil verifikasi dokumen pengajuan calon Lembaga Pendamping PPH Melakukan validasi dan analisis dokumen pengajuan permohonan: a. Sertifikasi Halal b. Perubahan atas Sertifikat Halal yang telah Terbit c. Pembaruan Sertifikat Halal d. Penerbitan Surat Tidak Wajib Bersertifikat Halal e. Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri f. Surat Konsistensi Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal Laporan hasil validasi dan analisis dokumen pengajuan permohonan: a. Sertifikasi Halal b. Perubahan atas Sertifikat Halal yang telah Terbit c. Pembaruan Sertifikat Halal d. Penerbitan Surat Tidak Wajib Bersertifikat Halal e. Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri f. Surat Konsistensi Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal Melakukan analisis risiko pelaksanaan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri Laporan Analisis risiko pelaksanaan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri Melaksanakan Pelaporan hasil pemeriksaan pengajuan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri Laporan hasil pemeriksaan pengajuan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri Melakukan validasi dokumen Pengajuan Calon Lembaga Pemeriksa Halal/LHLN dalam Rangka Akreditasi, dan Laporan hasil validasi dokumen Pengajuan Calon Lembaga Pemeriksa Halal/LHLN dalam Rangka Akreditasi, dan Reakreditasi, Penambahan Lingkup Reakreditasi, Penambahan Lingkup Kompetensi, Surveilance, Witness Lembaga Pemeriksa Halal/LHLN Kompetensi, Surveilance, Witness Lembaga Pemeriksa Halal/LHLN Ahli Madya Menyusun rumusan perencanaan, kajian, evaluasi, investigasi, serta pengembangan pola pengawasan dan pemeriksaan implementasi JPH Merumuskan rencana kerja pengawasan produk, pelaku usaha, LPH dan Lembaga Pendamping PPH Dokumen rumusan rencana kerja pengawasan produk, pelaku usaha, LPH, dan Lembaga Pendamping PPH Menyusun kajian analisis risiko dan skala prioritas pengawasan produk, pelaku usaha, LPH, dan Lembaga Pendamping PPH Dokumen kajian analisis risiko dan skala prioritas pengawasan produk, pelaku usaha, LPH, dan Lembaga Pendamping PPH Menyusun kerangka acuan kerja pelaksanaan pengawasan produk, pelaku usaha, LPH, dan Lembaga Pendamping PPH Dokumen kerangka acuan kerja pelaksanaan pengawasan produk, pelaku usaha, LPH, dan Lembaga Pendamping PPH Koordinasi internal dan lintas sektoral dalam pelaksanaan pengawasan produk, pelaku usaha, LPH, dan Lembaga Pendamping PPH. Laporan pelaksanaan koordinasi internal dan lintas sektoral dalam pengawasan produk, pelaku usaha, LPH, dan Lembaga Pendamping PPH Mengevaluasi dan/atau menginvestigasi hasil pengawasan produk, pelaku usaha, LPH, dan Lembaga Pendamping PPH. Laporan evaluasi dan/ atau investigasi hasil pengawasan produk, pelaku usaha, LPH, dan Lembaga Pendamping PPH Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk, pelaku usaha, LPH, dan Lembaga Pendamping PPH Dokumen rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk, pelaku usaha, LPH, dan Lembaga Pendamping PPH Menyusun kajian dan mengembangkan pola pengawasan dan pemeriksaan produk, pelaku usaha, LPH, dan Lembaga Pendamping PPH Dokumen kajian dan pengembangan pola pengawasan dan pemeriksaan produk, pelaku usaha, LPH, dan Lembaga Pendamping PPH Mengkaji pengaduan atau pelaporan Dokumen kajian pengaduan atau pelaporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. pelanggaran terhadap penyelengga-raan Jaminan Produk Halal Mengkaji, mengevaluasi dan/atau menginvestigasi dokumen hasil analisis laporan pelaku usaha terhadap penerapan sistem jaminan produk halal Dokumen kajian, evaluasi dan/ atau investigasi hasil analisis laporan pelaku usaha terhadap penerapan sistem jaminan produk halal Merumuskan rencana kerja pengujian sampel produk dan menyusun metode pengujian produk hasil pengawasan Dokumen rumusan rencana kerja pengujian sampel produk dan menyusun metode pengujian produk hasil pengawasan Mengevaluasi dan/atau menginvestigasi Laporan/sertifikat hasil pengujian produk hasil pengawasan Laporan evaluasi dan/ atau investigasi hasil pengujian produk hasil pengawasan Melaksanakan kajian terhadap metode pemeriksaan/pengujian sampel produk hasil pengawasan Dokumen kajian pengaduan atau pelaporan pelanggaran terhadap penyelengga-raan Jaminan Produk Halal Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil analisis dan pemetaan dari metode pengujian yang digunakan oleh laboratorium LPH Dokumen rekomendasi tindak lanjut metode pengujian yang digunakan oleh laboratorium LPH Merumuskan kajian program pengawasan atas hasil pembinaan terhadap LPH dan auditor halal Dokumen kajian program pengawasan atas hasil pembinaan terhadap LPH dan auditor halal Mengevaluasi dan/atau menginvestigasi kinerja Lembaga Pendamping PPH dan Pendamping PPH, LPH dan Auditor Halal serta dokumen pengajuan calon Lembaga Pendamping PPH yang telah divalidasi Laporan evaluasi dan/ atau investigasi kinerja Lembaga Pendamping PPH dan Pendamping PPH, LPH dan Auditor Halal serta dokumen pengajuan calon Lembaga Pendamping PPH yang telah divalidasi Merumuskan Rencana, Kajian, Evaluasi, dan mengembangkan Pola Pengawasan dan Pemeriksaan dari: a. Sertifikasi Halal, Dokumen rumusan rencana,Kajian, Evaluasi, dan pengembangan Pola Pengawasan dan Pemeriksaan dari: a. Sertifikasi Halal, b. Perubahan atas Sertifikat Halal yang telah Terbit. c. Pembaruan Sertifikat Halal, d. Penerbitan Surat Tidak Wajib Bersertifikat Halal e. Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri. f. Surat Keterangan Konsistensi Kehalalan Produk. b. Perubahan atas Sertifikat Halal yang telah Terbit, c. Pembaruan Sertifikat Halal, d. Penerbitan Surat Tidak Wajib Bersertifikat Halal e. Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri. f. Surat Keterangan Konsistensi Kehalalan Produk. Menyusun kajian, evaluasi dan/atau investigasi, rekomendasi tindak lanjut pengawasan pelaksanaan Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri Dokumen kajian, evaluasi dan/ atau investigasi, dan rekomendasi tindak lanjut pengawasan pelaksanaan Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri Mengkaji serta mengembangkan pola pengawasan dan pemeriksaan dari Pengajuan Akreditasi Calon LPH/LHLN dan Reakreditasi, Penambahan Lingkup Kompetensi, Surveilance, Witness Lembaga Pemeriksa Halal/LHLN Dokumen kajian serta pengembangan pola pengawasan dan pemeriksaan Pengajuan Akreditasi Calon LPH/LHLN dan Reakreditasi, Penambahan Lingkup Kompetensi, Surveilance, Witness Lembaga Pemeriksa Halal/LHLN Ahli Utama Melakukan perancangan roadmap pengawasan dan regulasi, serta perumusan tindak lanjut hasil pengawasan dan skema penilaian implementasi JPH Merancang atau mengembangkan roadmap pengawasan Jaminan Produk Halal Dokumen perancangan atau pengembangan roadmap pengawasan Jaminan Produk Halal Merumuskan atau mengevaluasi regulasi pengawasan Jaminan Produk Halal Dokumen regulasi pengawasan Jaminan Produk Halal Mengembangkan dan merumuskan tindak lanjut hasil pengawasan Jaminan Produk Halal Dokumen hasil pengembangan dan perumusan tindak lanjut hasil pengawasan Jaminan Produk Halal Merancang atau mengembangkan skema penilaian pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal Dokumen hasil rancangan dan pengembangan skema penilaian pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal Melaksanakan kegiatan pengawasan Berita Acara Pelaksanaan Pengawasan dan dan pemeriksaan Jaminan Produk Halal Pemeriksaan Jaminan Produk Halal KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. AHMAD HAIKAL HASAN LAMPIRAN II PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL A. Format Surat Pengantar Usulan Kebutuhan Pengawas JPH KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH Nomor : ................................. Tempat, Tanggal, bulan dan tahun Lampiran : ................................. Hal : Usulan Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal Yth. (pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan JPH) Cq. (pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi bina Jabatan Fungsional Pengawas JPH) di Jakarta Dalam rangka pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional Pengawas JPH di lingkungan Kementerian/Dinas … dan memperhatikan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor … Tahun … tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal, bersama ini terlampir kami sampaikan usulan rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal di lingkungan Kementerian/Dinas … Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya dapat dipertimbangkan dan diterbitkan rekomendasi atas usulan kebutuhan jabatan fungsional dimaksud. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan: 1. Naskah urgensi; 2. Rekapitulasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH; 3. Formulir Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH; 4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja; 5. Rencana Strategis Organisasi; 6. Peta jabatan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH; dan 7. Proyeksi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selanjutnya untuk mempermudah koordinasi terkait pelaksanaan pengusulan rekomendasi dimaksud, kami menugaskan Sdr./i … (HP …) sebagai narahubung. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih. Sekretaris Jenderal/Utama/Daerah...., (ttd dan stempel dinas) (Nama Pejabat) (NIP. ………….) Tembusan: 1. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian PAN&RB RI 2. Kepala Bagian Organisasi … 3. Kepala BKD/BKPSDM … 4. Kepala Dinas … Lampiran Surat Nomor : Tanggal : Hal : REKAPITULASI USULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL No. Satuan Kerja / Perangkat Daerah Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal Pertama Muda Madya Utama (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. 2. 3. Keterangan : a. Kolom (1) diisi dengan nomor urut b. Kolom (2) diisi satuan kerja yang mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal c. Kolom (3) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal jenjang Ahli Pertama d. Kolom (4) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal jenjang Ahli Muda e. Kolom (5) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal jenjang Ahli Madya f. Kolom (6) diisi dengan jumlah Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal jenjang Ahli Utama Lampiran Surat Nomor : Tanggal : Hal : Formulir Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH Nama Jabatan : … Instansi : … No Objek Kerja Volume Beban Kerja SKR Jenjang % Kontribusi Hasil Perhitungan Kebutuhan 1. Produk a. hasil dari pemeriksaa n LPH b. hasil pendampin gan PPH 1,76 4,11 Pertama Muda Madya Utama Pertama Muda Madya Utama 41,0% 33,0% 25,5% 0,5% 50,0% 30,0% 20,0% 0,0% a b c d e f g h 2. Pelaku Usaha 0,23 Pertama Muda Madya Utama 59,5% 25,0% 15,0% 0,5% i j k l 3. LPH 0,33 Pertama Muda Madya Utama 31,0% 49,0% 17,0% 3,0% m n o p 4. Lembaga Pendamping PPH 0,33 Pertama Muda Madya Utama 48,4% 21,0% 17,1% 13,5% q r s t Jumlah kebutuhan setiap jenjang Pertama a + e + i + m + q Muda b + f + j + n + r Madya c + g + k + o + s Utama d + h + l + p + t Keterangan: Volume Beban Kerja : merupakan volume atau jumlah target keluaran dalam 1 (satu) tahun. Volume beban kerja berdasarkan data objek kerja setahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, dan dinamika organisasi. Untuk menentukan data volume beban kerja berdasarkan jumlah produk (per 1000), jumlah pelaku usaha (per 1000), jumlah LPH (per 100), dan jumlah Lembaga Pendamping PPH (per 100). Apabila berdasarkan perhitungan yang dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Pengawas JPH pada setiap jenjang diperoleh nilai belakang koma kurang dari 0,50 (nol koma lima nol), maka angka Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH pada setiap jenjang dibulatkan ke bawah, dan apabila diperoleh nilai dibelakang koma 0,50 (nol koma lima nol) atau lebih maka dibulatkan ke atas. Lampiran Surat Nomor : Tanggal : Hal : Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas. JPH Tahun … Nama Jabatan : … Instansi : … No Objek Kerja Volume Tahun (x-1) Volume Tahun berjalan (x) Proyeksi Volume Tahun (x+1) Volume Tahun (x+2) Volume Tahun (x+3) 1. Produk a. hasil pemeriksaan LPH b. hasil pendamping an PPH 2. Pelaku Usaha 3. LPH 4. Lembaga Pendamping PPH B. Format Pelaporan Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH Nomor : Tempat, Tanggal, bulan dan tahun Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Laporan Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH Yth. (pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan JPH) Cq. (pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi bina Jabatan Fungsional Pengawas JPH) di Jakarta Sesuai dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor … Tahun … tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal, bersama ini kami sampaikan hasil penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH yang telah digunakan tahun ……. pada instansi ………… sebagai berikut: No Jabatan Rekomendasi usul kebutuhan Penetapan Kebutuhan Bezetting Pegawai Saat Ini Lowongan Kebutuhan Unit Kerja Penempatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Pengawas JPH Ahli Pertama (6)=(5)-(3) 2 Pengawas JPH Ahli Muda (6)=(5)-(3) 3 Pengawas JPH Ahli Madya (6)=(5)-(3) 4 Pengawas JPH Ahli Utama (6)=(5)-(3) Demikian laporan berkala tahunan kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Sekretaris Jenderal/Utama/Daerah ...., (ttd dan stempel dinas) (Nama Pejabat) (NIP. ………….) Keterangan : a. Kolom (1) diisi dengan nomor urut b. Kolom (2) diisi nama dan jenjang JF Pengawas JPH c. Kolom (3) diisi dengan hasil rekomendasi usul kebutuhan dari Instansi Pembina d. Kolom (4) diisi dengan kebutuhan JF Pengawas JPH yang ditetapkan oleh Kementerian PAN &RB e. Kolom (5) diisi dengan eksisting jumlah pemangku JF Pengawas JPH f. Kolom (6) diisi lowongan kebutuhan, perhitungan kolom (4) dikurangi kolom (5); g. Kolom (7) diisi penempatan dan/atau rencana penempatan JF Pengawas JPH KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. AHMAD HAIKAL HASAN LAMPIRAN III PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL a. Format Surat Keterangan Tidak Dalam Proses/Sedang Menjalani Hukuman Disiplin dari Atasan Setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH SURAT KETERANGAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :...................................................................................... NIP :...................................................................................... Pangkat / Gol :...................................................................................... Jabatan :...................................................................................... Unit Kerja :...................................................................................... Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, Nama :...................................................................................... NIP :...................................................................................... Pangkat/Gol. :...................................................................................... Jabatan :...................................................................................... Unit Kerja :...................................................................................... Yang bersangkutan tidak dalam proses/sedang menjalani hukuman disiplin. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal, bulan, tahun Pejabat yang Berwenang, (ttd & stempel dinas) (Nama) (NIP) b. Pakta Integritas PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :...................................................................................... NIP :...................................................................................... Pangkat / Gol :...................................................................................... Jabatan :...................................................................................... Unit Kerja :...................................................................................... Dalam rangka persyaratan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas JPH dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, dengan ini menyatakan bahwa saya: 1. bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal melalui mekanisme penyesuaian; 2. bersedia melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal; 3. bersedia melakukan pengawasan seesuai dengan prinsip pengawasan JPH, yaitu independen, objektif, akuntabilitas, efektif dan efisien, serta profesionalitas. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal. …………., ……………………2025 ttd (Nama) (NIP) c. Daftar Simak Persyaratan Pengangkatan Pertama DAFTAR SIMAK PERSYARATAN Nama : NIP : No Dokumen Persyaratan Kelengkapan 1 SK CPNS 2 SK PNS 3 Surat keterangan tidak dalam proses/sedang menjalani hukuman disiplin 4 Pakta integritas 5 Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah 6 Ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi 7 Dokumen evaluasi kinerja tahunan pegawai 1 (satu) tahun terakhir 8 Daftar Simak Persyaratan Dengan ini menyatakan bahwa seluruh dokumen dan berkas persyaratan yang saya sampaikan adalah benar. Tempat, Tanggal, bulan dan tahun (ttd) (Nama) (NIP) KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. AHMAD HAIKAL HASAN LAMPIRAN IV PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalankan Tugas Belajar Yang Diberhentikan Dari Jabatan, Tidak Sedang Menjalankan Cuti Di Luar Tanggungan Negara; Dan Tidak Dalam Proses/Sedang Menjalani Hukuman Disiplin PNS Tingkat Sedang Atau Berat Dalam Kurun Waktu 2 (Dua) Tahun Terakhir KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH SURAT KETERANGAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :...................................................................................... NIP :...................................................................................... Pangkat / Gol :...................................................................................... Jabatan :...................................................................................... Unit Kerja :...................................................................................... Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, Nama :...................................................................................... NIP :...................................................................................... Pangkat/Gol. :...................................................................................... Jabatan :...................................................................................... Unit Kerja :...................................................................................... Yang bersangkutan: 1. tidak sedang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; 2. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara; dan 3. tidak dalam proses/sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal, bulan, tahun Pejabat yang Berwenang, (ttd & stempel dinas) (Nama) (NIP) A. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pengawasan JPH REKAPITULASI PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN JPH I. DATA DIRI Nama : NIP : Tempat, Tanggal Lahir : Usia : … Tahun … Bulan Masa Kerja : … Tahun … Bulan Pangkat/ Golongan Ruang : Jabatan : Unit Kerja/ Instansi : Pendidikan/ Jurusan : No Objek Kerja Jumlah Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Bukti Dukung 1 2 3 4 5 1 Produk 2 Pelaku Usaha 3 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) 4 Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (Lembaga Pendamping PPH) Demikian Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pengawasan JPH ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui, Pejabat yang Berwenang, (ttd & stempel dinas) (Nama) (NIP) Tempat, Tanggal, bulan, tahun (Nama) (NIP) Keterangan: a. Kolom (1) diisi angka sesuai nomor urut. b. Kolom (2) diisi objek kerja pengawasan JPH. c. Kolom (3) diisi dengan jumlah pelaksanan pengawasan JPH. d. Kolom (4) diisi dengan rentang waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan JPH. e. Kolom (5) diisi dengan Bukti dukung berupa link, yang dapat berupa SK/Surat Tugas/Disposisi dan Laporan sesuai pelaksanaan kegiatan pengawasan JPH pada objek kerja. B. Surat Keterangan Memiliki Pengalaman Dalam Pelaksanaan Tugas di Bidang Pengawasan JPH KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH SURAT PERNYATAAN TELAH DAN/ATAU MASIH MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :...................................................................................... NIP :...................................................................................... Pangkat/Gol. :...................................................................................... Jabatan :...................................................................................... Unit Kerja :...................................................................................... Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: Nama :...................................................................................... NIP :...................................................................................... Pangkat/Gol. :...................................................................................... Jabatan :...................................................................................... Unit Kerja :...................................................................................... telah dan/atau masih melaksanakan kegiatan pengawasan Jaminan Produk Halal selama … (…) tahun sejak tahun ... . Yang bersangkutan diusulkan untuk dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal jenjang keahlian … melalui mekanisme perpindahan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal, bulan, tahun Pejabat yang Berwenang, (ttd & stempel dinas) (Nama) (NIP) C. Daftar Simak Persyaratan DAFTAR SIMAK PERSYARATAN Nama : NIP : No Dokumen Persyaratan Kelengkapan 1 SK kenaikan pangkat terakhir 2 SK jabatan terakhir 3 Ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi 4 Surat Keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara dan tidak dalam proses/sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir 5 Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah 6 Rekapitulasi pelaksanaan tugas pengawasan JPH 7 Surat keterangan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan JPH paling singkat 2 (dua) tahun secara kumulatif 8 Dokumen evaluasi kinerja tahunan pegawai 2 (dua) tahun terakhir 9 Sertifikat lulus Uji Kompetensi mencakup teknis, manajerial, dan sosio kultural yang masih berlaku 10 Dokumen penetapan Angka Kredit terakhir (pada yang pernah menduduki Jabatan Fungsional) 11 surat keterangan ketersediaan lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH 12 surat penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH 13 Daftar Simak Persyaratan Dengan ini menyatakan bahwa seluruh dokumen dan berkas persyaratan yang saya sampaikan adalah benar. Tempat, Tanggal, bulan dan tahun (ttd) (Nama) (NIP) KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. AHMAD HAIKAL HASAN LAMPIRAN V PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL A. Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalankan Tugas Belajar Yang Diberhentikan Dari Jabatan, Tidak Sedang Menjalankan Cuti Di Luar Tanggungan Negara; Dan Tidak Dalam Proses/Sedang Menjalani Hukuman Disiplin Pns Tingkat Sedang Atau Berat Dalam Kurun Waktu 2 (Dua) Tahun Terakhir Dalam Rangka Persyaratan Pengangkatan Melalui Penyesuaian. KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH SURAT KETERANGAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :...................................................................................... NIP :...................................................................................... Pangkat / Gol :...................................................................................... Jabatan :...................................................................................... Unit Kerja :...................................................................................... Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, Nama :...................................................................................... NIP :...................................................................................... Pangkat/Gol. :...................................................................................... Jabatan :...................................................................................... Unit Kerja :...................................................................................... Yang bersangkutan: 1. tidak sedang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; 2. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara; dan 3. tidak dalam proses/sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal, bulan, tahun Pejabat yang Berwenang, (ttd & stempel dinas) (Nama) (NIP) B. Surat Keterangan Memiliki Pengalaman Dalam Pelaksanaan Tugas Di Bidang Pengawasan JPH Paling Singkat 2 (Dua) Tahun Secara Kumulatif KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH SURAT PERNYATAAN TELAH DAN/ATAU MASIH MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :...................................................................................... NIP :...................................................................................... Pangkat/Gol. :...................................................................................... Jabatan :...................................................................................... Unit Kerja :...................................................................................... Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: Nama :...................................................................................... NIP :...................................................................................... Pangkat/Gol. :...................................................................................... Jabatan :...................................................................................... Unit Kerja :...................................................................................... telah dan/atau masih melaksanakan kegiatan pengawasan Jaminan Produk Halal selama … (…) tahun sejak tahun ... . Yang bersangkutan diusulkan untuk dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal jenjang keahlian … melalui mekanisme penyesuaian. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal, bulan, tahun Pejabat yang Berwenang, (ttd & stempel dinas) (Nama) (NIP) C. Portofolio Pengalaman Dalam Pelaksanaan Tugas di Bidang Pengawasan JPH FORMULIR PORTOFOLIO CALON PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL AHLI … I. DATA DIRI Nama : NIP : Tempat, Tanggal Lahir : Usia : … Tahun … Bulan Masa Kerja : … Tahun … Bulan Pangkat/ Golongan Ruang : Jabatan : Unit Kerja/ Instansi : Alamat Kantor : Pendidikan/ Jurusan : II. PORTOFOLIO No Objek Kerja Uraian Tugas Jumlah Dokumen Pendukung Waktu Pelaksanaan Bukti Dukung 1 2 3 4 5 6 1 Produk a. b. c. … 2 Pelaku Usaha a. b. c. … 3 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) a. b. c. … Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (Lembaga Pendamping PPH) a. b. c. … Demikian Formulir Portofolio ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui, Atasan Langsung, (ttd & stempel dinas) (Nama) (NIP) Tempat, Tanggal, bulan, tahun (Nama) (NIP) Keterangan: a. Kolom (1) diisi dengan angka sesuai nomor urut. b. Kolom (2) diisi dengan objek kerja pengawasan JPH. c. Kolom (3) diisi dengan uraian tugas sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal. d. Kolom (4) diisi dengan jumlah dokumen pendukung pelaksanaan per kegiatan pengawasan JPH sesuai objek kerja. e. Kolom (5) diisi dengan rentang waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan JPH. f. Kolom (6) diisi dengan bukti dukung berupa link, yang dapat berupa SK/Surat Tugas/Disposisi dan Laporan sesuai pelaksanaan kegiatan pengawasan JPH pada objek kerja. D. Daftar Simak Persyaratan DAFTAR SIMAK PERSYARATAN Nama : NIP : No Dokumen Persyaratan Kelengkapan 1 SK kenaikan pangkat terakhir 2 SK jabatan terakhir 3 Ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi 4 Surat Keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara dan tidak dalam proses/sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir 5 Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah 6 Surat keterangan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan JPH paling singkat 2 (dua) tahun secara kumulatif 7 Portofolio pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan JPH paling singkat 2 (dua) tahun secara kumulatif 8 Dokumen evaluasi kinerja tahunan pegawai 2 (dua) tahun terakhir 9 surat keterangan ketersediaan lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH 10 Dokumen penetapan Angka Kredit terakhir (pada yang pernah menduduki Jabatan Fungsional) 11 surat penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH 12 Daftar Simak Persyaratan Dengan ini menyatakan bahwa seluruh dokumen dan berkas persyaratan yang saya sampaikan adalah benar. Tempat, Tanggal, bulan dan tahun (ttd) (Nama) (NIP) E. Angka Kredit Angka Kredit Kumulatif 1. Pengangkatan dalam Jabatan fungsional Pengawas JPH melalui Penyesuaian diberikan Angka Kredit penyesuaian sebagai berikut: N o Golonga n Ruang Ijazah/STT B Yang Setingkat AK Kenaika n Pangkat ANGKA KREDIT DAN MASA GOLONG RUANG < 1 Tahu n 1 Tahu n 2 Tahu n 3 Tahu n 4 Tahun / Lebih 1 III/a Sarjana (S1)/Diplo ma IV 50 3 18 28 38 47 2 III/b Sarjana (S1)/Diplo ma IV 50 3 18 28 38 47 Magister (S2) 50 4 19 29 39 48 3 III/c Sarjana (S1)/Diplo ma IV 100 5 35 55 75 95 Magister (S2) 100 6 36 56 76 96 Doktor (S3) 100 7 37 57 77 97 4 III/d Sarjana (S1)/Diplo ma IV 100 5 35 55 75 95 Magister (S2) 100 6 36 56 76 96 Doktor (S3) 100 7 37 57 77 97 5 IV/a Sarjana (S1)/Diplo ma IV 150 8 53 83 113 143 Magister (S2) 150 9 54 84 114 144 Doktor (S3) 150 11 56 86 116 146 6 IV/b Sarjana (S1)/Diplo ma IV 150 8 53 83 113 143 Magister (S2) 150 9 54 84 114 144 Doktor (S3) 150 11 56 86 116 146 7 IV/c Sarjana (S1)/Diplo ma IV 150 8 53 83 113 143 Magister (S2) 150 9 54 84 114 144 Doktor (S3) 150 11 56 86 116 146 8 IV/d Sarjana (S1)/Diplo ma IV 200 10 70 110 150 190 Magister (S2) 200 12 72 112 152 192 Doktor (S3) 200 14 74 114 154 194 9 IV/e Sarjana (S1)/Diplo ma IV/Magiste r (S2)/Dokto r (S3) ** 200 200 200 200 200 2. Selain itu, PNS diberikan tambahan AK dasar, sebagai berikut: Jenjang Pangkat Angka Kredit Dasar Ahli Madya IV/c 300 IV/b 150 IV/a 0 Ahli Muda III/d 100 III/c 0 Ahli Pertama III/b 50 III/a 0 KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. AHMAD HAIKAL HASAN LAMPIRAN VI PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL A. Surat Keterangan Memiliki Rekam Jejak Yang Baik, Tidak Pernah Dikenakan Hukuman Karena Melakukan Pelanggaran Kode Etik Dan Profesi Pns Dalam Kurun Waktu 3 (Tiga) Tahun Terakhir, Tidak Dalam Proses/Sedang Menjalani Hukuman Disiplin Pns Tingkat Sedang Atau Berat Dalam Kurun Waktu 3 (Tiga) Tahun Terakhir, Tidak Sedang Menjalankan Cuti Di Luar Tanggungan Negara, Tidak Sedang Menjalankan Tugas Belajar Yang Diberhentikan Dari Jabatan, Dalam Rangka Persyaratan Pengangkatan Melalui Promosi Ke Dalam Jabatan Fungsional Pengawas JPH KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH SURAT KETERANGAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :...................................................................................... NIP :...................................................................................... Pangkat / Gol :...................................................................................... Jabatan :...................................................................................... Unit Kerja :...................................................................................... Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, Nama :...................................................................................... NIP :...................................................................................... Pangkat/Gol. :...................................................................................... Jabatan :...................................................................................... Unit Kerja :...................................................................................... Yang bersangkutan: 1. memiliki rekam jejak yang baik; 2. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; 3. tidak dalam proses/sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; 4. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara; 5. tidak sedang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal, bulan, tahun Pejabat yang Berwenang, (ttd & stempel dinas) (Nama) (NIP) B. Daftar Simak Persyaratan Promosi Ke Dalam Jabatan Fungsional Pengawas JPH DAFTAR SIMAK PERSYARATAN Nama : NIP : No Dokumen Persyaratan Kelengkapan 1 SK kenaikan pangkat terakhir 2 SK jabatan terakhir 3 Ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi 4 Surat keterangan memiliki rekam jejak yang baik, tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, tidak dalam proses/sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara, tidak sedang menjalankan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan 5 Dokumen evaluasi kinerja tahunan pegawai 2 (dua) tahun terakhir 6 sertifikat lulus Uji Kompetensi mencakup teknis, manajerial, dan sosio kultural yang masih berlaku 7 surat keterangan ketersediaan lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH 8 rekomendasi dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas JPH 9 surat penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH 10 Dokumen penetapan Angka Kredit terakhir (pada yang pernah menduduki Jabatan Fungsional) 11 Daftar Simak Persyaratan Dengan ini menyatakan bahwa seluruh dokumen dan berkas persyaratan yang saya sampaikan adalah benar. Tempat, Tanggal, bulan dan tahun (ttd) (Nama) (NIP) C. Daftar Simak Persyaratan Promosi Melalui Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas JPH DAFTAR SIMAK PERSYARATAN Nama : NIP : No Dokumen Persyaratan Kelengkapan 1 SK kenaikan pangkat terakhir 2 SK jabatan terakhir 3 Ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi 4 Dokumen evaluasi kinerja tahunan pegawai 1 (satu) tahun terakhir 5 Penetapan Angka Kredit terakhir 6 Penetapan Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang 7 sertifikat lulus Uji Kompetensi mencakup teknis, manajerial, dan sosio kultural yang masih berlaku 8 surat keterangan ketersediaan lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH 9 surat penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas JPH 10 rekomendasi dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas JPH 11 Daftar Simak Persyaratan Dengan ini menyatakan bahwa seluruh dokumen dan berkas persyaratan yang saya sampaikan adalah benar. Tempat, Tanggal, bulan dan tahun (ttd) (Nama) (NIP) KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. AHMAD HAIKAL HASAN