PERBAN

Peraturan Badan Nomor 20 Tahun 2019 tentang LELANG RUAS TRANSMISI DAN/ATAU WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK KHUSUS

PERBAN Nomor 20 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi, dan/atau gas bumi yang telah diproses secara fisika dalam bentuk Compressed Natural Gas atau Liquefied Natural Gas. 2. Pengangkutan Gas Bumi adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan/atau pipa transmisi dan pipa distribusi, dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi dan/atau kegiatan pengangkutan Gas Bumi melalui moda angkut lainnya. 3. Niaga Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor dan/atau impor Gas Bumi. 4. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional yang selanjutnya disingkat RIJTDGBN adalah dokumen mengenai rencana pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi Gas Bumi serta infrastruktur Gas Bumi lainnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan dapat disesuaikan setiap tahun. 5. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui pipa transmisi. 6. Wilayah Jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa distribusi. 7. Pipa Transmisi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari sumber pasokan Gas Bumi atau lapangan-lapangan Gas Bumi ke Ruas Transmisi, Wilayah Jaringan Distribusi, Wilayah Niaga Tertentu, dan/atau konsumen Gas Bumi. 8. Pipa Distribusi adalah pipa yang mengangkut Gas Bumi dari Pipa Transmisi pada suatu Ruas Transmisi dan/atau Pipa Distribusi pada suatu Wilayah Jaringan Distribusi ke konsumen Gas Bumi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi lainnya yang berbentuk jaringan. 9. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan pipa Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau pada Wilayah Jaringan Distribusi tertentu dalam rangka kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba berdasarkan mekanisme Lelang oleh Badan Pengatur atau berdasarkan penugasan dari Menteri. 10. Lelang adalah metode pemilihan Badan Usaha dalam rangka pemberian Hak Khusus pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi dengan cara mengundang Badan Usaha yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Dokumen Lelang yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan yang kompleks. 11. Dokumen Lelang adalah Dokumen yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi. 12. Dokumen Penawaran adalah Dokumen yang disampaikan oleh peserta Lelang kepada Panitia Lelang yang meliputi dokumen administrasi, teknis dan finansial untuk dievaluasi oleh Panitia Lelang. 13. Feasibility Study yang selanjutnya disingkat FS adalah studi yang bertujuan untuk menilai kelayakan implementasi sebuah kegiatan pembangunan dan pengoperasian pipa Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi. 14. Front End Engineering Design yang selanjutnya disingkat FEED adalah pekerjaan yang diperlukan untuk menghasilkan proses dan teknik dokumentasi yang berkualitas untuk mendefinisikan persyaratan proyek untuk rekayasa rinci, pengadaan dan pembangunan sarana serta untuk mendukung perkiraan biaya proyek. 15. Sidang Komite adalah mekanisme pengambilan keputusan tertinggi di organisasi Badan Pengatur. 16. Transporter adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dengan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan memiliki Hak Khusus. 17. Shipper adalah Badan Usaha yang memanfaatkan Fasilitas Transporter untuk mengangkut Gas Bumi yang dimilikinya. 18. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. 19. Komite adalah Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. 20. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir. 21. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha Pengangkutan dan/atau Niaga Gas Bumi melalui pipa bersifat tetap terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 22. Panitia Lelang adalah Panitia yang diketuai oleh Direktur Gas Bumi dan ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan evaluasi FS dan FEED, menyiapkan Dokumen Lelang serta melakukan evaluasi dan penilaian Dokumen Penawaran.

BAB III

PENETAPAN RUAS TRANSMISI DAN/ATAU WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI

Article 4

Correction

(1) Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang akan dilelang berdasarkan RIJTDGBN merupakan prakarsa atas: a. Badan Pengatur; atau b. Badan Usaha; (2) Wilayah Jaringan Distribusi yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Wilayah Jaringan Distribusi yang telah terdapat infrastruktur Pipa Gas bumi; atau b. Wilayah Jaringan Distribusi yang belum terdapat infrastruktur Pipa Gas bumi. (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, hanya dapat dilaksanakan berdasarkan prakarsa Badan Pengatur.

Article 5

(1) Dalam hal Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang akan dilelang merupakan prakarsa dari Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Badan Pengatur MENETAPKAN Ruas Transmisi dan /atau Wilayah Jaringan Distribusi melalui Sidang Komite. (2) Mekanisme Penetapan Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 6

(1) Badan Usaha yang mengajukan prakarsa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (2) Panitia Lelang melakukan evaluasi atas: a. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. usulan FS dan FEED atas Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi yang akan dilelang. (3) Badan Pengatur MENETAPKAN Badan Usaha pemrakarsa, Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi yang akan dilelang beserta FS dan FEED berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sidang Komite.

Article 7

(1) Penetapan melalui Sidang Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dituangkan dalam keputusan Kepala Badan. (2) Kepala Badan menyampaikan laporan Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Article 8

(1) Dalam kondisi tertentu Badan Pengatur dapat mengusulkan perubahan RIJTDGBN kepada Menteri. (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Sidang Komite.

Article 9

(1) Penetapan Ruas Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. lokasi sumber Gas Bumi atau lapangan Gas Bumi; b. lokasi potensi pasar Gas Bumi; c. lokasi Konsumen Gas Bumi; dan/atau d. kondisi infrastruktur Gas Bumi yang ada. (2) Penetapan Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan berdasarkan wilayah administratif kabupaten/kota. (3) Berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis, Penetapan Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa wilayah administratif kecamatan atau gabungan beberapa kecamatan.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Article 29

Correction

(1) Berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi terdapat pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini, Badan Pengatur dapat menjatuhkan sanksi administratif. (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pembangunan pipa tidak sesuai dengan spesifikasi fasilitas pipa dan penunjang; dan/atau b. pembangunan pipa tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. denda; c. pencabutan hak khusus; dan d. pencairan jaminan pelaksanaan.

Article 30

(1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu paling lama masing-masing 2 (dua) bulan. (2) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang Hak Khusus tetap tidak melaksanakan kewajibannya, Badan Pengatur mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan Hak Khusus.

Article 31

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis apabila pelaksanaan pembangunan pipa melebihi 4 (empat) bulan dari masing-masing tahapan jadwal pelaksanaan.

Article 32

Dalam hal pemegang Hak Khusus tidak melaksanakan pembangunan pipa sesuai dengan jadwal dikenai sanksi administratif berupa: a. denda; b. pencabutan hak khusus; dan c. pencairan jaminan pelaksanaan.

Article 33

(1) Dalam hal pemegang Hak Khusus melaksanakan pembangunan melewati batas akhir jadwal pelaksanaan pipa sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Penawaran, Pemegang Hak Khusus dikenai denda sebesar 1 (satu permil) per hari dari nilai investasi. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 34

(1) Apabila Pemegang Hak Khusus melaksanakan pembangunan pipa melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak batas akhir jadwal pelaksanaan, Pemegang Hak Khusus tersebut dikenai sanksi berupa pencabutan Hak Khusus. (2) Tata cara perhitungan pencairan jaminan pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini. (3) Pencairan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 35

(1) Apabila terjadi pencabutan Hak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Badan Pengatur MENETAPKAN pemenang Lelang urutan berikutnya yang ditetapkan melalui Sidang Komite; (2) Dalam hal tidak terdapat pemenang Lelang urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Lelang dinyatakan gagal.

Article 36

Segala kerugian yang timbul akibat pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 dibebankan kepada Badan Usaha.

Peraturan Badan Nomor 20 Tahun 2019 tentang LELANG RUAS TRANSMISI DAN/ATAU WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK KHUSUS

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

BAB V

Article 12

BAB VI

Article 13

Article 14

BAB VII

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB VIII

Article 19

BAB IX

Article 20

BAB X

Article 21

BAB XI

Article 22

Article 23

BAB XII

Article 24

BAB XIII

Article 25

BAB XIV

Article 26

BAB XV

Article 27

BAB XVI

Article 28

BAB XVII

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

BAB XVIII

Article 37

BAB XIX

Article 38

Article 39