PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2014

PERBAN Nomor 5 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

PELAKSANAAN

Article 7

Correction

(1) Pembina DAK SPKP membentuk Sekretariat Pembinaan DAK SPKP dalam rangka kelancaran pengelolaan DAK SPKP. (2) Sekretariat Pembinaan DAK SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas unsur Sekretariat BNPP, Deputi lingkup BNPP, dan Kementerian terkait. (3) Sekretariat Pembinaan DAK SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penggunaan DAK SPKP; b. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan pada kabupaten penerima DAK SPKP; c. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penggunaan DAK SPKP; dan d. menyiapkan laporan penggunaan DAK SPKP untuk Pembina DAK SPKP.

Article 8

(1) Pembina DAK SPKP melakukan sosialisasi petunjuk teknis penggunaan DAK SPKP kepada daerah penerima DAK SPKP paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berjalan. (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pejabat dari Kementerian terkait.

Article 9

(1) Bupati MENETAPKAN pejabat penanggungjawab penggunaan DAK SPKP dari badan pengelola perbatasan atau satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pengelolaan perbatasan negara di kabupaten. (2) Pejabat penanggungjawab penggunaan DAK SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepala badan pengelola perbatasan atau kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pengelolaan perbatasan negara di kabupaten. (3) Pejabat pelaksana teknis kegiatan DAK SPKP ditunjuk dan ditetapkan www.djpp.kemenkumham.go.id oleh kepala badan pengelola perbatasan atau kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pengelolaan perbatasan negara di kabupaten. (4) Kepala badan pengelola perbatasan atau satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pengelolaan perbatasan negara di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan DAK SPKP. (5) Penanggungjawab penggunaan DAK SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Article 10

Pejabat penanggungjawab penggunaan DAK SPKP dan pejabat pelaksana teknis kegiatan DAK SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam pelaksanaan teknis kegiatan DAK SPKP berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pejabat SKPD terkait.

Article 11

Bupati penerima DAK SPKP wajib menggunakan DAK SPKP sesuai dengan arah kebijakan, cakupan kegiatan, dan sasaran lokasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Kepala Badan ini.

Article 12

Gubernur dan bupati secara berjenjang melakukan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kegiatan DAK SPKP.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Article 13

Correction

Gubernur dan bupati mengoordinasikan: a. pemantauan penggunaan DAK SPKP; b. evaluasi penggunaan DAK SPKP; dan c. pelaporan penggunaan DAK SPKP.

Article 14

Correction

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap penggunaan DAK SPKP. (2) Evaluasi penggunaan DAK SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan terhadap: a. kesesuaian rencana kegiatan dalam RKA-SKPD dengan petunjuk teknis penggunaan DAK SPKP; b. kesesuaian pelaksanaan dengan RKA-SKPD dan tertib www.djpp.kemenkumham.go.id administrasi; c. kesesuaian hasil pelaksanaan fisik kegiatan dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan; d. pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan; e. dampak dari pelaksanaan kegiatan; dan f. kepatuhan dan ketertiban pelaporan. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri atas: a. pelaporan triwulanan; dan b. pelaporan tahunan.

Article 15

(1) Gubernur dan bupati secara berjenjang menyampaikan laporan triwulanan atas penggunaan DAK SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a kepada Pembina DAK SPKP dengan tembusan kepada Menteri Keuangan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. gambaran umum kegiatan; b. rencana kegiatan; c. sasaran yang ditetapkan; d. hasil yang dicapai; e. realisasi fisik dan anggaran; f. permasalahan atau kendala yang dihadapi; dan g. saran tindak lanjut.

Article 16

(1) Gubernur dan bupati secara berjenjang menyampaikan laporan tahunan atas penggunaan DAK SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b kepada Pembina DAK SPKP. (2) Laporan tahunan memuat materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan hasil evaluasi.

Article 17

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 menjadi pertimbangan bagi Pembina DAK SPKP dalam penyusunan kebijakan dan pengalokasian DAK SPKP tahun berikutnya.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2014

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

BAB IV

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB V

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB VI

Article 18

BAB VII

Article 19

BAB VIII

Article 20