PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENGANGKATAN, PELAKSANAAN TUGAS, DAN PEMBERHENTIAN KELOMPOK AHLI BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

PERBAN Nomor 3 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB Kedua

Persyaratan

Article 4

Persyaratan calon anggota Pokli BNPP meliputi: a. pendidikan minimal S1; b. sehat jasmani dan jiwa; www.djpp.kemenkumham.go.id c. tidak telibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya; d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih; e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik; g. tidak sedang menduduki jabatan struktural ataupun fungsional pada jabatan negeri; h. pernah menduduki jabatan paling rendah: 1) Eselon III bagi yang berlatar belakang pejabat struktural; atau 2) Lektor Kepala bagi yang berlatar belakang akademisi. i. memiliki keahlian yang terkait dengan bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; dan j. memiliki pengalaman di bidang yang terkait dengan keahliannya paling kurang: 1) 5 (lima) tahun untuk pendidikan S1; 2) 3 (tiga) tahun untuk pendidikan S2; atau 3) 1 (satu) tahun untuk pendidikan S3.

Article 5

(1) Sekretaris BNPP setiap tahun mengidentifikasi kebutuhan keahlian Pokli BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i. (2) Identifikasi kebutuhan keahlian Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan pada usulan para Deputi di lingkungan BNPP.

Article 6

(1) Calon anggota Pokli BNPP mengajukan permohonan kepada Kepala BNPP melalui Sekretaris BNPP. (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen: a. permohonan tertulis dengan bermaterai cukup; b. daftar riwayat hidup; c. fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisasi; d. surat keterangan sehat jasmani dan jiwa dari rumah sakit pemerintah; www.djpp.kemenkumham.go.id e. surat keterangan tidak telibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya; f. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih; g. fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); h. pernyataan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik; i. fotocopy keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir baik struktural maupun fungsional; j. surat pernyataan tidak sedang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional dalam jabatan negeri; dan k. fotocopy sertifikat atau piagam penghargaan yang membuktikan keahlian yang bersangkutan.

BAB VI

PENDAYAGUNAAN

Article 12

(1) Anggota Pokli BNPP dikelompokkan sesuai dengan lingkup tugas BNPP. (2) Pengelompokkan anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. Subkelompok Bidang Kesekretariatan BNPP; b. Subkelompok Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara; c. Subkelompok Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan; dan d. Subkelompok Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

Article 13

(1) Subkelompok Bidang Kesekretariatan BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a melaksanakan tugas di bidang: a. perencanaan, kerjasama, dan hukum; dan b. keuangan, kepegawaian, kelembagaan, humas, dan pengelolaan asset. (2) Subkelompok Bidang Kesekretariatan BNPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Sekretaris BNPP.

Article 14

(1) Subkelompok Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b melaksanakan tugas di bidang pengelolaan batas wilayah negara. (2) Subkelompok Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara.

Article 15

(1) Subkelompok Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c melaksanakan tugas di bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan. (2) Subkelompok Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 16

(1) Subkelompok Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d melaksanakan tugas di bidang pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan. (2) Subkelompok Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

Article 17

Hasil pelaksanaan tugas Pokli BNPP, Subkelompok Bidang Kesekretariatan BNPP, Subkelompok Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Subkelompok Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, dan Subkelompok Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dapat dijadikan sebagai bahan materi sosialisasi atau bahan pembahasan.

Article 18

(1) Kepala Biro atau Asisten Deputi dapat mendayagunakan anggota Pokli BNPP pada setiap pelaksanaan kegiatan. (2) Pendayagunaan anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan anggota Pokli BNPP sesuai Subkelompok terkait.