PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2013 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2013

PERBAN Nomor 2 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

KOORDINASI PELAKSANAAN

Article 8

Correction

(1) Dalam rangka kelancaran pengelolaan DAK SPKP dibentuk Tim Koordinasi DAK SPKP. (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya terdiri dari unsur Sekretariat BNPP, Deputi lingkup BNPP, dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait. (3) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. menyusun kebijakan teknis penggunaan DAK SPKP; b. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK SPKP; c. memberikan saran, masukan, ataupun rekomendasi kepada Kepala Badan dalam mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan DAK SPKP; dan d. menghimpun dan menyiapkan laporan tahunan kepada Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK SPKP.

Article 9

(1) Pembina DAK SPKP membentuk Tim Teknis DAK SPKP. (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menyiapkan materi petunjuk teknis penggunaan DAK SPKP; b. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan pada kabupaten/kota penerima DAK SPKP; c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK SPKP; dan d. melaporkan pelaksanaan DAK SPKP kepada Kepala Badan melalui Tim Koordinasi DAK SPKP.

Article 10

(1) Pembina DAK SPKP melakukan sosialisasi petunjuk teknis DAK SPKP kepada pemerintah daerah penerima DAK SPKP paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berjalan. (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pejabat dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.

Article 11

(1) Bupati MENETAPKAN Kepala SKPD yang membidangi tugas pengelolaan perbatasan negara sebagai penanggung jawab pengelolaan DAK SPKP. (2) Bupati menunjuk pejabat pada SKPD yang secara teknis menangani pekerjaan yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan DAK SPKP sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan. (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pengelolaan DAK SPKP. (4) Organisasi pengelola dan/atau pelaksana kegiatan DAK SPKP ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan masukan/usulan dari Kepala SKPD teknis terkait. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 12

Gubernur dan Bupati secara berjenjang melakukan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan DAK SPKP di wilayahnya.

Article 13

Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan DAK SPKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2013 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2013

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB V

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB VI

Article 19

BAB VII

Article 20

BAB VIII

Article 21