PERBAN

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2012 tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

PERBAN Nomor 12 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan: 1. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 2. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 3. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan selanjutnya disebut Peraturan Badan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan berdasarkan rapat anggota Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan selanjutnya disebut Peraturan Kepala Badan adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 5. Peraturan Bersama adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan bersama Pimpinan Kementerian/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian. 6. Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan selanjutnya disebut Keputusan Kepala Badan adalah Keputusan Kepala Badan yang bersifat penetapan. www.djpp.kemenkumham.go.id 7. Tata persuratan dinas adalah pengaturan ketatalaksanaan penyelenggaraan surat menyurat. 8. Format adalah naskah dinas yang menerangkan tata letak, redaksional, penggunaan lambang/logo dan stempel. 9. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan. 10. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat di bawahnya. 11. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama pemberi mandat. 12. Penandatanganan naskah dinas adalah tanggung jawab untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan wewenang. 13. Instruksi adalah naskah dinas yang berisikan perintah kepada bawahan untuk melaksanakan tugas dan wewenang. 14. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk untuk melaksanakan hal tertentu. 15. Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya. 16. Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat untuk menerangkan atas sesuatu hal. 17. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan kepada bawahan berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 18. Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan kepada bawahan berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. 19. Surat Izin adalah naskah dinas berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. 20. Surat Pengantar adalah naskah dinas yang berisi penyampaian sesuatu hal. 21. Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas. 22. Surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat berwenang berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan tindakan tertentu. 23. Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai untuk menghadiri acara. 24. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi pernyataan telah menjalankan tugas. www.djpp.kemenkumham.go.id 25. Surat Panggilan adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi panggilan kepada pegawai untuk menghadap. 26. Perjanjian adalah naskah dinas berisi perikatan antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum. 27. Nota Dinas adalah naskah dinas bersifat internal yang berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan. 28. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan. 29. Lembar Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan. 30. Telaahan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi analisis, pertimbangan, pendapat, dan saran. 31. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi pemberitahuan. 32. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 33. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi saran atas sesuatu hal sebagai bahan pertimbangan. 34. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditandatangani oleh para pihak. 35. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan sidang atau rapat. 36. Memo adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi catatan tertentu. 37. Daftar Hadir adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang. 38. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi penghargaan atas prestasi atau keteladanan yang telah diwujudkan. 39. Sertifikat adalah naskah dinas yang menerangkan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu. 40. Sambutan adalah naskah tertulis yang disampaikan dalam forum resmi dengan bentuk komunikasi satu arah. 41. Paraf adalah tanda tangan singkat. 42. Autentifikasi adalah penyalinan naskah dinas sesuai dengan aslinya. 43. Stempel adalah cap yang menerangkan identitas Kepala Badan atau Badan. 44. Kop adalah naskah dinas kop yang bertuliskan Kepala Badan atau Badan di bagian atas kertas. www.djpp.kemenkumham.go.id 45. Sampul adalah naskah dinas amplop atau alat pembungkus naskah dinas. 46. Kop sampul adalah naskah dinas kop surat yang bertuliskan Kepala Badan atau Badan di bagian atas sampul. 47. Kop map adalah naskah dinas kop bertuliskan Kepala Badan atau Badan di bagian atas map. 48. Papan Nama adalah papan atau bidang yang bertuliskan identitas Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 49. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut BNPP adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 50. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

BAB II

TATA PERSURATAN DINAS

Article 2

Correction

Tata persuratan dinas meliputi: a. pengelolaan surat masuk; b. pengelolaan surat keluar; c. tingkat keamanan; d. kecepatan proses; e. pengetikan naskah dinas; dan f. warna dan kualitas kertas.

Article 3

Correction

(1) Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan dengan cara: a. pengagendaan dan pengklasifikasian surat dan disampaikan kepada pimpinan untuk mendapatkan disposisi; b. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan c. surat masuk diarsipkan pada unit pengelola dan yang membidangi tata usaha. (2) Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui mekanisme dari pimpinan hingga ke pejabat yang berwenang. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 4

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan dengan cara: a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinir sesuai tugas dan kewenangan dan diagendakan oleh masing-masing unit pengelola dalam rangka pengendalian; b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan atau Sekretaris BNPP diberi nomor, tanggal, dan stempel oleh bagian yang membidangi tata usaha. c. asli dan minute surat keluar diarsipkan oleh bagian yang membidangi tata usaha Sekretariat BNPP; d. salinan surat keluar yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak; dan e. penggandaan, pengiriman/pendistribusian surat keluar dilakukan oleh bagian yang membidangi tata usaha Sekretariat BNPP.

Article 5

(1) Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan huruf kapital pada sampul naskah dinas. (2) Huruf kapital pada sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. SR merupakan surat sangat rahasia yang memiliki tingkat keamanan tinggi, erat hubungannya dengan keamanan dan keselamatan negara; b. R merupakan surat rahasia yang memiliki tingkat keamanan tinggi erat hubungannya dengan kerugian negara; c. P merupakan surat penting yang memiliki tingkat keamanan yang perlu segera ditindaklanjuti; dan d. B merupakan surat biasa yang memiliki tingkat keamanan biasa.

Article 6

(1) Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilakukan dengan mencantumkan tanda pada lembar disposisi. (2) Tanda pada lembar disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. amat segera/kilat diberi tanda XXX dengan batas waktu paling www.djpp.kemenkumham.go.id lama 1 x 24 jam setelah surat diterima; b. segera diberi tanda XX dengan batas waktu paling lama 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan c. biasa diberi tanda X dengan batas waktu paling lama 5 x 24 jam kerja setelah surat diterima.

Article 7

Pengetikan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dengan ukuran huruf 12.

Article 8

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, berwarna putih dengan kualitas baik.

BAB IV

PENGGUNAAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, DAN PELAKSANA HARIAN

Article 15

Correction

(1) Penggunaan atas nama yang disingkat a.n. dalam hal jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat di bawahnya. (2) Penggunaan untuk beliau yang disingkat u.b. dalam hal pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat di bawahnya.

Article 16

Correction

(1) Tanggung jawab pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan. (2) Penggunaan atas nama dan untuk beliau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan setelah mendapat persetujuan lisan/tertulis www.djpp.kemenkumham.go.id dari pejabat yang digunakan namanya.

Article 17

(1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena tidak ada pejabat definitif. (2) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan: a. Keputusan Kepala Badan untuk jabatan Sekretaris dan Deputi; b. Keputusan Kepala Badan yang ditandatangani oleh Sekretaris atas nama Kepala Badan untuk jabatan Asisten Deputi, Kepala Biro, Kepala Bagian/Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian/Kepala Subbidang. (3) Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun. (4) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang dibuat.

Article 18

(1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara yang mendapat pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara. (2) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan: a. Keputusan Kepala Badan untuk jabatan Sekretaris; b. Keputusan Kepala Badan yang ditandatangani oleh Sekretaris atas nama Kepala Badan untuk jabatan Deputi, Asisten Deputi, Kepala Biro, dan Kepala Bagian/Kepala Bidang; dan c. Keputusan Kepala Badan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Umum atas nama Kepala Badan untuk jabatan Kepala Subbagian/Kepala Subbidang. (3) Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 3 (tiga) bulan. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan naskah dinas yang dibuat kepada atasannya.

BAB VI

PENANDATANGANAN DAN PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN

Article 22

Correction

(1) Kepala Badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi: a. Peraturan Badan; b. Peraturan Kepala Badan; c. Peraturan Bersama; dan d. Keputusan Kepala Badan. (2) Kepala Badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi: a. Instruksi; b. Surat Edaran; c. Surat Biasa; d. Surat Keterangan; e. Surat Perintah Tugas; f. Surat Perintah; g. Surat Izin; h. Surat Kuasa; i. Surat Undangan; j. Surat Panggilan; k. Sambutan; l. Kesepahaman; m. Lembar Disposisi; n. Pengumuman; o. Laporan; p. Rekomendasi; q. Berita Acara; r. Memo; s. Piagam; dan t. Sertifikat. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 23

Sekretaris atas nama Kepala Badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk produk hukum berupa Keputusan Kepala Badan.

Article 24

(1) Sekretaris menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat meliputi: a. Surat Biasa; b. Surat Keterangan; c. Surat Perintah Tugas; d. Surat Perintah; e. Surat Izin; f. Perjanjian; g. Surat Kuasa; h. Surat Undangan; i. Surat Panggilan; j. Sambutan; k. Nota Dinas; l. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; m. Lembar Disposisi; n. Telaahan Staf; o. Pengumuman; p. Laporan; q. Rekomendasi; r. Berita Acara; s. Notulen; dan t. Memo. (2) Sekretaris atas nama Kepala Badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat meliputi: a. Surat Edaran; b. Surat Biasa; c. Surat Keterangan; d. Surat Perintah Tugas; www.djpp.kemenkumham.go.id e. Surat Perintah; f. Surat Pengantar; g. Surat Undangan; h. Surat Panggilan; i. Sambutan; j. Pengumuman; k. Laporan; l. Piagam; dan m. Sertifikat.

Article 25

Deputi menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat meliputi: a. Surat Perintah Tugas; b. Surat Kuasa; c. Perjanjian; d. Nota Dinas; e. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; f. Lembar Disposisi; g. Telaahan Staf; h. Laporan; i. Rekomendasi; j. Berita Acara; k. Notulen; dan l. Memo.

Article 26

(1) Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat meliputi: a. Surat Undangan; b. Surat Keterangan; c. Surat Perintah Tugas; d. Surat Izin; e. Surat Pengantar; www.djpp.kemenkumham.go.id f. Surat Perintah Perjalanan Dinas; g. Surat Kuasa; h. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas; i. Perjanjian; j. Nota Dinas; k. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; l. Lembar Disposisi; m. Telaahan Staf; n. Laporan; o. Berita Acara; p. Notulen; q. Memo; dan r. Daftar Hadir. (2) Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum atas nama Sekretaris menandatangani naskah dinas meliputi: a. Surat Biasa; b. Surat Izin; c. Surat Undangan; d. Surat Panggilan; e. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; dan f. Surat Pengantar.

Article 27

(1) Kepala Biro Administrasi Umum atas nama Kepala Badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk produk hukum berupa Keputusan Kepala Badan. (2) Kepala Biro Administrasi Umum menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat meliputi: a. Surat Keterangan; b. Surat Perintah Tugas; c. Surat Izin; d. Surat Pengantar; e. Surat Perintah Perjalanan Dinas; www.djpp.kemenkumham.go.id f. Surat Kuasa; g. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas; h. Perjanjian; i. Nota Dinas; j. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; k. Lembar Disposisi; l. Telaahan Staf; m. Laporan; n. Berita Acara; o. Notulen; p. Memo; dan q. Daftar Hadir. (3) Kepala Biro Administrasi Umum atas nama Sekretaris menandatangani naskah dinas meliputi: a. Surat Biasa; b. Surat Izin; c. Surat Undangan; d. Surat Panggilan; e. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; dan f. Surat Pengantar. (4) Kepala Biro Administrasi Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani naskah dinas berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.

Article 28

Asisten Deputi menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat meliputi: a. Surat Perintah Tugas; b. Surat Perintah Perjalanan Dinas; c. Nota Dinas; d. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; e. Lembar Disposisi; f. Telaahan Staf; www.djpp.kemenkumham.go.id g. Laporan; h. Notulen; i. Memo; dan j. Daftar Hadir.

Article 29

(1) Kepala Bagian atau Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat meliputi: a. Nota Dinas; b. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; c. Lembar Disposisi; d. Telaahan Staf; e. Laporan; f. Notulen; g. Memo; dan h. Daftar Hadir. (2) Kepala Bagian atas nama Kepala Biro menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat meliputi: a. Surat Keterangan; b. Surat Izin; c. Nota Dinas; d. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; dan e. Laporan. (3) Kepala Bidang atas nama Asisten Deputi menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat meliputi: a. Nota Dinas; b. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; dan c. Laporan.

Article 30

(1) Kepala Subbagian atau Kepala Subbidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat meliputi: a. Nota Dinas; b. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; www.djpp.kemenkumham.go.id c. Telaahan Staf; d. Laporan; dan e. Notulen. (2) Kepala Subbagian atas nama Kepala Bagian atau Kepala Subbidang atas nama Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat meliputi: a. Nota Dinas; b. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; dan c. Laporan.

Article 31

Staf atau pejabat fungsional umum menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat meliputi: a. Nota Dinas; b. Telaahan Staf; c. Laporan; dan d. Notulen.

Article 32

(1) Naskah dinas setelah ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan atasan harus menyampaikan tembusan naskah dinas kepada pejabat yang diatasnamakan. (2) Naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris atas nama Kepala Badan dalam bentuk surat berupa piagam dan sertifikat tidak memerlukan tembusan.

BAB X

STEMPEL

Article 36

Correction

Jenis stempel terdiri atas: a. Stempel Kepala Badan; b. Stempel BNPP; dan c. Stempel pengaman.

Article 37

Correction

(1) Stempel Kepala Badan dan stempel BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dan huruf b berbentuk lingkaran. (2) Stempel pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c berbentuk empat persegi panjang. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 38

(1) Ukuran stempel Kepala Badan dan stempel BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), terdiri atas: a. garis tengah lingkaran luar stempel 4 cm; b. garis tengah lingkaran tengah stempel 3,8 cm; c. garis tengah lingkaran dalam stempel 2,7 cm; dan d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam 1 cm. (2) Ukuran stempel pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), terdiri atas: a. panjang stempel 5 cm; dan b. lebar stempel 1 cm.

Article 39

(1) Stempel Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, berisi tulisan KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA dengan pembatas tanda bintang dan lambang negara didalamnya. (2) Stempel BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b berisi tulisan BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA dan lambang negara dengan pembatas tanda bintang. (3) Stempel Pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c berisi tulisan SANGAT RAHASIA atau RAHASIA didalam kotak.

Article 40

(1) Stempel Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, digunakan oleh Kepala Badan . (2) Stempel BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, digunakan oleh pejabat eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV atau pejabat yang diberi wewenang. (3) Stempel pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c digunakan sesuai dengan kebutuhan. (4) Pembubuhan stempel Kepala Badan atau stempel BNPP dilakukan pada bagian kiri tanda tangan pejabat yang menandatangani naskah dinas. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 41

(1) Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, disimpan pada bagian yang membidangi tata usaha Sekretariat BNPP. (2) Pejabat pada bagian yang membidangi tata usaha Sekretariat BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.

Article 42

(1) Kode pengaman stempel Kepala Badan dan stempel BNPP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. (2) Kode pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap 6 (enam) bulan. (3) Pengggantian stempel Kepala Badan dan stempel BNPP dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu sejak Keputusan Kepala Badan ditetapkan.

Article 43

Jenis kop terdiri atas: a. kop Kepala Badan; dan b. kop BNPP.

Article 44

(1) Kop Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, menggunakan: a. lambang negara berwarna kuning emas dengan perisai berwarna ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA, ditempatkan di bagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk Peraturan Kepala Badan dan Keputusan Kepala Badan ; dan www.djpp.kemenkumham.go.id b. lambang negara berwarna kuning emas dengan ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN INDONESIA, ditempatkan di bagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk surat. c. tulisan pada kop Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis huruf Franklin Gothic Medium ukuran 12.

Article 45

(1) Kop BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, terdiri atas: a. menggunakan lambang negara berwarna kuning emas dengan perisai berwarna ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA, ditempatkan di bagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk Peraturan BNPP; b. menggunakan lambang negara berwarna hitam ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA, ditempatkan di bagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk Keputusan Kepala Badan yang ditandatangani Sekretaris atas nama Kepala Badan dan naskah dinas dalam bentuk surat yang ditandatangani Pejabat eselon I; dan c. menggunakan logo BNPP yang ditempatkan di bagian sebelah kiri atas, dengan tulisan BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA, alamat, kode pos, nomor telepon, nomor faksimile, website, dan e-mail, yang ditempatkan dengan posisi simetris di sebelah kanan logo BNPP untuk naskah dinas dalam bentuk surat yang ditandatangani pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, dan staf/pejabat fungsional atau pejabat yang berwenang. (2) tulisan pada kop BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menggunakan jenis huruf Franklin Gothic Medium ukuran 12. (3) Tulisan kop BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA menggunakan jenis huruf Franklin Gothic Medium ukuran 16 dan untuk alamat, kode pos, nomor telepon, nomor faksimili, website, dan e-mail, menggunakan jenis huruf Franklin Gothic Medium ukuran 10. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 46

(1) Kop Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Badan. (2) Kop BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris dan Deputi. (3) Kop BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, dan staf.

BAB Kedua

Ukuran dan Isi

Article 44

Correction

Article 45

BAB XII

SAMPUL DAN MAP

Article 47

Correction

(1) Sampul terdiri atas: a. sampul Kepala Badan; dan b. sampul BNPP. (2) Map terdiri atas: a. map Kepala Badan; dan b. map BNPP.

Article 48

Correction

(1) Sampul Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih. (2) Sampul BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, berbentuk empat persegi panjang dan berwarna coklat. (3) Sampul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) menggunakan jenis kertas casing, koonstrok, dan bufallo. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 49

(1) Map Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, berbentuk empat persegi panjang, berwarna putih dan biru. (2) Map BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, berbentuk empat persegi panjang dan berwarna biru muda. (3) Map Kepala Badan dan map BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) menggunakan jenis kertas BC, koonstrok dan bufallo.

Article 50

Ukuran map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), panjang 36 cm dan lebar 25 cm.

Article 51

(1) Ukuran sampul Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas: a. sampul kantong dengan ukuran panjang 39 cm dan lebar 28 cm; dan b. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 12 cm. (2) Ukuran sampul BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas: a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm; b. sampul folio dengan ukuran panjang 36 cm dan lebar 25 cm; c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 26 cm dan lebar 20 cm; dan d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 12 cm.

Article 52

(1) Sampul Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berisi lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA di bagian pojok kiri atas. (2) Sampul BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas: a. lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA di bagian pojok kiri atas; dan www.djpp.kemenkumham.go.id b. berisi lambang negara warna hitam, tulisan BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA di bagian pojok kiri atas.

Article 53

(1) Halaman depan map Kepala Badan berisi: a. lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA di bawahnya ditempatkan pada bagian tengah atas. b. lambang negara kuning emas dan tulisan KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN ditempatkan pada bagian tengah atas dan tulisan mohon tanda tangan pada bagian tengah map didalam garis bingkai. (2) Halaman depan map BNPP terdiri atas: a. lambang negara kuning emas berperisai warna dengan tulisan di bawahnya BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA ditempatkan pada bagian tengah atas. b. lambang negara berwarna hitam dengan tulisan di bawahnya BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN ditempatkan pada bagian tengah atas. c. logo BNPP, dengan tulisan di bawahnya BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA ditempatkan pada bagian tengah atas.

Article 54

(1) Jenis huruf pada sampul Kepala Badan dan sampul BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 menggunakan Franklin Gothic Medium. (2) Besar huruf pada sampul Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a berukuran 14. (3) Besar huruf pada sampul Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b berukuran 12. (4) Besar huruf pada sampul BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a untuk tulisan BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA ukuran 30 dan tulisan alamat ukuran 16. (5) Besar huruf pada sampul BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b untuk tulisan BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA ukuran 24 dan tulisan alamat ukuran 12. www.djpp.kemenkumham.go.id (6) Besar huruf pada sampul BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c untuk tulisan BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA ukuran 18 dan tulisan alamat ukuran 10. (7) Besar huruf pada sampul BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d untuk tulisan BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA ukuran 16 dan tulisan alamat ukuran 10.

Article 55

(1) Jenis huruf pada map Kepala Badan dan map BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) menggunakan Franklin Gothic Medium. (2) Besar huruf map Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a pada tulisan KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA dengan ukuran 20. (3) Besar huruf map Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b pada tulisan KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA ukuran 20 dan tulisan MOHON TANDA TANGAN ukuran 42. (4) Besar huruf map BNPP pada tulisan BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) ukuran 20.

BAB Kedua

Bentuk, Warna, Jenis Kertas, Ukuran, Isi dan Jenis Huruf

Article 48

Correction

Article 49

Article 50

Ukuran map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), panjang 36 cm dan lebar 25 cm.

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2012 tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kedua

Article 12

Article 13

Article 14

BAB IV

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB V

Article 19

Article 20

Article 21

BAB VI

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

BAB VII

Article 33

BAB VIII

Article 34

BAB IX

Article 35

BAB X

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41

Article 42

Article 43

Article 44

Article 45

Article 46

BAB Kesatu

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

BAB Kedua

Article 40

BAB Ketiga

Article 41

BAB Keempat

Article 42

BAB Kesatu

Article 43