PERBAN

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

PERBAN Nomor 11 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

TAHAPAN

Article 4

Correction

Tahapan pengembangan SOP meliputi: a. persiapan; b. identifikasi kebutuhan SOP; c. penyusunan; d. pelaksanaan; e. pengawasan; f. pengkajian ulang dan penyempurnaan; dan g. evaluasi dan pelaporan.

Article 5

Correction

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan membentuk tim. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan dan/atau mengoordinasikan tahapan pengembangan SOP, menyusun rencana pelaksanaan, dan sosialisasi pengembangan SOP pada masing-masing unit kerja. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 6

(1) Penyusunan SOP didahului dengan identifikasi kebutuhan SOP menurut tingkatan unit kerja. (2) Identifikasi kebutuhan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sesuai dengan tugas dan fungsi. (3) Hasil identifikasi kebutuhan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk dokumen inventarisasi judul SOP. (4) Dokumen inventarisasi judul SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Article 7

Penyusunan SOP dengan syarat sebagai berikut: a. dilaksanakan secara berulang-ulang dengan hasil tertentu; b. melibatkan paling sedikit 2 (dua) orang; c. berpedoman pada peraturan perundang-undangan; d. memperhatikan SOP kegiatan lainnya; e. ditulis dengan jelas, rinci, dan benar; dan f. dapat dipertanggungjawabkan.

Article 8

(1) Tingkatan SOP mengikuti tingkatan unit kerja. (2) SOP unit kerja yang lebih rendah menjabarkan SOP unit kerja diatasnya.

Article 9

(1) SOP dibuat dalam bentuk tertulis dan diagram alur. (2) Format SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Article 10

(1) Rancangan SOP disusun oleh pelaksana pekerjaan yang akan dibuatkan SOP-nya. (2) Penyusunan SOP unit kerja eselon I, II, III, dan IV pada sekretariat dan Kedeputian dikoordinasikan oleh Kepala Biro/Asisten deputi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 11

(1) Rancangan SOP yang telah disusun oleh pelaksana pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan verifikasi. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan secara berjenjang dan unit kerja yang menangani SOP. (3) Rancangan SOP hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ujicoba. (4) Ujicoba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara mandiri oleh unit kerja dan disaksikan oleh atasan secara berjenjang dan unit kerja yang menangani SOP.

Article 12

Rancangan SOP yang telah dilakukan verifikasi dan ujicoba ditetapkan menjadi SOP dengan Keputusan Kepala Badan.

Article 13

Pelaksanaan SOP dengan syarat: a. mudah diakses dan dilihat; b. adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai; c. sumberdaya manusia yang kompeten; d. sudah dilakukan sosialisasi dan didistribusikan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja; dan e. diintegrasikan dengan pengaturan-pengaturan lainnya di dalam organisasi.

Article 14

(1) Pelaksanaan SOP diawasi terus menerus oleh atasan secara berjenjang. (2) Pengawasan pelaksanaan SOP dilakukan terus menerus oleh unit kerja yang membidangi unit kerja yang menangani SOP. (3) Hasil pengawasan pada masing-masing unit kerja disampaikan setiap triwulan kepada atasan secara berjenjang.

Article 15

(1) Pengkajian ulang SOP paling singkat setiap tahun. (2) Pengkajian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur pimpinan, pelaksana, dan unit kerja yang menangani SOP unit kerja yang menangani SOP. (3) SOP yang telah disempurnakan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 16

(1) Pelaksanaan SOP dilakukan evaluasi sebagai bahan penyempurnaan SOP. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan secara berjenjang dan unit kerja yang membidangi SOP unit kerja yang menangani SOP. (4) Hasil evaluasi pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada atasan secara berjenjang.

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB IV

Article 17