Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN KEDU...

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 1110) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article I

Article 88Z

Correction

(1) Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Labang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf n, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara sebagai Kepala Pos Lintas Batas Negara dengan kedudukan sebagai Administrator Pos Lintas Batas Negara. (2) Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Labang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Deputi Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara. Pasal 88AA Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Labang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88Z, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pengawasan dan pelayanan bagi pelintas batas negara secara tertib dan lancar serta pengelolaan kawasan Pos Lintas Batas Negara Labang. Pasal 88AB Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88AA, Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Labang menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi pos lintas batas negara; b. penyusunan program dan anggaran pengelolaan pos lintas batas negara; c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan lintas batas negara; d. pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan pos lintas batas negara; e. pengelolaan kawasan pos lintas batas negara; dan f. penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan pos lintas batas negara. Pasal 88AC Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Labang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88Z, terdiri atas: a. Subbidang Administrasi Umum dan Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara; dan b. Subbidang Kebersihan, Keamanan, dan Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara. Pasal 88AD (1) Subbidang Administrasi Umum dan Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88AC huruf a, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi serta penyusunan program dan anggaran pengelolaan pos lintas batas negara dan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan lintas batas negara. (2) Subbidang Kebersihan, Keamanan, dan Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88AC huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan pos lintas batas negara dan penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan serta pengelolaan kawasan pos lintas batas negara. Paragraf 9G Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Long Nawang Pasal 88AE (1) Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Long Nawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf o, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara sebagai Kepala Pos Lintas Batas Negara dengan kedudukan sebagai Administrator Pos Lintas Batas Negara. (2) Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Long Nawang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Deputi Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara. Pasal 88AF Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Long Nawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88AE, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pengawasan dan pelayanan bagi pelintas batas negara secara tertib dan lancar serta pengelolaan kawasan Pos Lintas Batas Negara Long Nawang. Pasal 88AG Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88AF, Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Long Nawang menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi pos lintas batas negara; b. penyusunan program dan anggaran pengelolaan pos lintas batas negara; c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan lintas batas negara; d. pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan pos lintas batas negara; e. pengelolaan kawasan pos lintas batas negara; dan f. penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan pos lintas batas negara. Pasal 88AH Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Long Nawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88AE, terdiri atas: a. Subbidang Administrasi Umum dan Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara; dan b. Subbidang Kebersihan, Keamanan, dan Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara. Pasal 88AI (1) Subbidang Administrasi Umum dan Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88AH huruf a, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi serta penyusunan program dan anggaran pengelolaan pos lintas batas negara dan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan lintas batas negara. (2) Subbidang Kebersihan, Keamanan, dan Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88AH huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan pos lintas batas negara dan penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan serta pengelolaan kawasan pos lintas batas negara. 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 117

Correction

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 16 huruf d, Pasal 34, Pasal 42, Pasal 45, Pasal 48 huruf p, Pasal 95, Pasal 98, Pasal 101, Pasal 108, Pasal 111, Pasal 114 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro atau Asisten Deputi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai tugas dan fungsi Biro atau Asisten Deputi masing-masing. (3) Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. (4) Pembagian tugas koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan. 4. Ketentuan huruf C Lampiran Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article II

Correction

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2024 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2024 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 163 DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH LAUT DAN UDARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT SUBBAGIAN TATA USAHA DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA LAMPIRAN PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI C. DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL MENTERI DALAM NEGERI SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA, t ttd. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN 1 BIDANG PENGELOLAAN PLBN ARUK SUBBIDANG ADMINISTRASI UMUM SUBBIDANG FASILITASI PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA SUBBIDANG KEBERSIHAN DAN KEAMANAN SUBBIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PLBN BIDANG PENGELOLAAN PLBN ENTIKONG SUBBIDANG ADMINISTRASI UMUM SUBBIDANG FASILITASI PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA SUBBIDANG KEBERSIHAN DAN KEAMANAN SUBBIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PLBN BIDANG PENGELOLAAN PLBN BADAU SUBBIDANG ADMINISTRASI UMUM SUBBIDANG FASILITASI PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA SUBBIDANG KEBERSIHAN DAN KEAMANAN SUBBIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PLBN BIDANG PENGELOLAAN PLBN MOTAAIN SUBBIDANG ADMINISTRASI UMUM SUBBIDANG FASILITASI PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA SUBBIDANG KEBERSIHAN DAN KEAMANAN SUBBIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PLBN BIDANG PENGELOLAAN PLBN MOTAMASIN SUBBIDANG ADMINISTRASI UMUM SUBBIDANG FASILITASI PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA SUBBIDANG KEBERSIHAN DAN KEAMANAN SUBBIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PLBN BIDANG PENGELOLAAN PLBN WINI SUBBIDANG ADMINISTRASI UMUM SUBBIDANG FASILITASI PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA SUBBIDANG KEBERSIHAN DAN KEAMANAN SUBBIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PLBN BIDANG PENGELOLAAN PLBN SKOUW SUBBIDANG ADMINISTRASI UMUM SUBBIDANG FASILITASI PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA SUBBIDANG KEBERSIHAN DAN KEAMANAN SUBBIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PLBN BIDANG PENGELOLAAN PLBN SOTA SUBBIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN FASILITASI PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA SUBBIDANG KEBERSIHAN, KEAMANAN, DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PLBN BIDANG PENGELOLAAN PLBN SERASAN SUBBIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN FASILITASI PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA SUBBIDANG KEBERSIHAN, KEAMANAN, DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PLBN BIDANG PENGELOLAAN PLBN JAGOI BABANG SUBBIDANG ADMINISTRASI UMUM SUBBIDANG FASILITASI PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA SUBBIDANG KEBERSIHAN, KEAMANAN, DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PLBN BIDANG PENGELOLAAN PLBN SEI NYAMUK SUBBIDANG ADMINISTRASI UMUM SUBBIDANG FASILITASI PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA SUBBIDANG KEBERSIHAN, KEAMANAN, DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PLBN BIDANG PENGELOLAAN PLBN NAPAN SUBBIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN FASILITASI PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA SUBBIDANG KEBERSIHAN, KEAMANAN, DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PLBN BIDANG PENGELOLAAN PLBN YETETKUN SUBBIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN FASILITASI PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA SUBBIDANG KEBERSIHAN, KEAMANAN, DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PLBN BIDANG PENGELOLAAN PLBN LABANG SUBBIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN FASILITASI PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA SUBBIDANG KEBERSIHAN, KEAMANAN, DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PLBN BIDANG PENGELOLAAN PLBN LONG NAWANG SUBBIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN FASILITASI PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA SUBBIDANG KEBERSIHAN, KEAMANAN, DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PLBN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

Article I

Article 48

Article I

Article 48

Article 88Z

Article 117

Article II