PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan

PERBAN Nomor 1 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 2. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 3. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 4. Pengguna Barang adalah Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN lingkup Badan Nasional Pengelola Perbatasan. adalah dokumen perencanaan pengelolaan perbatasan negara mengikuti RPJP Nasional. 5. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 6. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN. 7. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. 8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki Kawasan Perbatasan Negara. 9. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 10. Dana Tugas Pembantuan adalah Penugasan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 11. Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN. 12. Daftar Barang Pengguna, yang selanjutnya disingkat DBP, adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing masing Pengguna Barang. 13. Daftar Barang Kuasa Pengguna, yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. 14. Penanggungjawab Program adalah Deputi pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas program kegiatan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 15. Pembina Teknis adalah Kepala Biro/Asisten Deputi/Pejabat Yang Ditunjuk pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam mengalokasikan anggaran dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 16. Tim Hibah adalah Pejabat/Fungsional Umum/Pegawai yang memiliki kompetensi bidang pengelolaan BMN untuk melakukan penelitian dokumen administrasi dan/atau fisik BMN. 17. Kartu Identitas Barang berupa Tanah, selanjutnya disebut KIB Tanah, adalah data informasi yang berisi status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/atau nilai buku. 18. Kartu Identitas Barang berupa Bangunan, selanjutnya disebut KIB Bangunan, adalah data informasi yang berisi luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku, serta dokumen pendukung. 19. Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disingkat BNPP, adalah Badan Nasional Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

BAB V

HIBAH BMN OLEH PENGELOLA BARANG

Article 8

Correction

Hibah BMN oleh Penggelola Barang berupa: a. Tanah dan/atau bangunan. b. Selain Tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan. c. Selain Tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan diatas Rp100.000.000 per unit/satuan.

Article 9

Correction

(1) Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN menugaskan Tim Hibah BMN. (2) Tim Hibah BMN melakukan penelitian administrasi BMN berupa tanah dan/atau bangunan meliputi: a. data tanah yang tercantum dalam KIB Tanah. b. data bangunan yang tercantum dalam KIB Bangunan. c. data calon penerima hibah dan surat kesediaan menerima hibah. d. berita acara pemeriksaan fisik BMN oleh Aparat Pengawas Fungsional. (3) Hasil penelitian administrasi BMN oleh Tim Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Administrasi BMN. (4) Dalam hal, berita acara pemeriksaan fisik BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, belum tersedia, Tim Hibah BMN melakukan pemeriksaan fisik BMN. (5) Hasil penelitian administrasi dan fisik BMN oleh Tim Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Administrasi dan fisik BMN. (6) Tim Hibah BMN menyampaikan hasil penelitian administrasi dan/atau fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) kepada Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN.

Article 10

(1) Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN melakukan analisis dan merumuskan kebijakan persetujuan hibah BMN berdasarkan berita acara administrasi dan/atau fisik Tim Hibah BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6). (2) Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN mengajukan permohonan hibah kepada Pengguna Barang dengan melampirkan: a. data administrasi BMN yang tercantum dalam KIB dan dokumen pendukung; dan b. data calon penerima hibah dan surat kesediaan menerima hibah.

Article 11

Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah BMN kepada Pengelola Barang berupa tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan dokumen dan berita acara administrasi dan/atau fisik Tim Hibah BMN, peruntukan, dan alasan hibah.

Article 12

(1) Pengelola Barang dapat menyetujui dan tidak menyetujui usulan permohonan Hibah BMN yang disampaikan oleh Pengguna Barang. (2) Dalam hal, Pengelola Barang menyetujui permohonan Hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang menindaklanjuti sesuai surat persetujuan Pengelola Barang. (3) Dalam hal, Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses Hibah BMN tidak dapat dilanjutkan.

Article 13

(1) Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Pengguna Barang terkait Jenis, Jumlah dan Nilai BMN yang dihibahkan sesuai dengan surat persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). (2) Pengguna Barang menyusun naskah perjanjian hibah yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan penerima Hibah BMN. (3) Pengguna Barang atau penanggungjawab program melakukan serah terima Hibah BMN kepada penerima Hibah BMN, yang dituangkan dalam berita acara serah terima. (4) Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Pengguna Barang terkait penghapusan BMN yang telah dihibahkan. (5) Pengguna Barang menugaskan Unit Akuntasi Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari DBP.

Article 14

Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Pengelola Barang.

Article 15

(1) Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN menugaskan Tim Hibah BMN untuk melakukan penelitian hibah BMN selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan. (2) Tim Hibah BMN melakukan penelitian administrasi BMN Selain Tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan meliputi: a. data administrasi BMN yang tercantum dalam KIB dan dokumen pendukung; b. data calon penerima hibah dan surat kesediaan menerima hibah; dan c. berita acara pemeriksaan fisik BMN oleh Aparat Pengawas Fungsional. (3) Hasil penelitian administrasi BMN oleh Tim Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Administrasi BMN. (4) Dalam hal, berita acara pemeriksaan fisik BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, belum tersedia, Tim Hibah BMN melakukan pemeriksaan fisik BMN. (5) Hasil penelitian administrasi dan fisik BMN oleh Tim Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Administrasi dan fisik BMN. (6) Tim Hibah BMN menyampaikan hasil penelitian administrasi dan/atau fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) kepada Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN.

Article 16

(1) Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN melakukan analisis dan merumuskan kebijakan persetujuan hibah BMN berdasarkan berita acara administrasi dan/atau fisik Tim Hibah BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6). (2) Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN mengajukan permohonan hibah kepada Pengguna Barang dengan melampirkan: a. data administrasi BMN yang tercantum dalam KIB dan dokumen pendukung; b. data calon penerima hibah dan surat kesediaan menerima hibah; dan c. berita acara pemeriksaan fisik oleh Aparat Pengawas Fungsional dan Berita Acara Administrasi BMN atau Berita Acara Administrasi dan fisik BMN.

Article 17

Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah BMN kepada Pengelola Barang selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan dengan melampirkan dokumen dan berita acara administrasi dan/atau fisik Tim Hibah BMN, peruntukan, dan alasan hibah.

Article 18

(1) Pengelola Barang dapat menyetujui dan tidak menyetujui usulan permohonan Hibah BMN yang disampaikan oleh Pengguna Barang. (2) Dalam hal, Pengelola Barang menyetujui permohonan Hibah BMN selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan yang diajukan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang menindaklanjuti sesuai surat persetujuan Pengelola Barang. (3) Dalam hal, Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Hibah BMN selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan yang diajukan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses Hibah BMN tidak dapat dilanjutkan.

Article 19

(1) Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Pengguna Barang terkait Hibah BMN selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan sesuai surat persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2). (2) Pengguna Barang menyusun naskah perjanjian hibah yang ditandatangani oleh Pengguna Barang atau Penanggungjawab Program dan penerima Hibah BMN. (3) Pengguna Barang atau penanggungjawab program melakukan serah terima Hibah BMN kepada penerima Hibah BMN, yang dituangkan dalam berita acara serah terima. (4) Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Pengguna Barang terkait penghapusan BMN yang telah dihibahkan. (5) Pengguna Barang menugaskan Unit Akuntasi Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari DBP.

Article 20

Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Hibah BMN selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Pengelola Barang.

Article 21

(1) Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN menugaskan Tim Hibah BMN untuk melakukan penelitian hibah BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan diatas Rp100.000.000 per unit/satuan. (2) Tim Hibah BMN melakukan penelitian administrasi BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Memiliki Dokumen Kepemilikan dengan Nilai Perolehan Diatas Rp100.000.000 Per Unit/Satuan meliputi: a. data administrative BMN, antara lain tahun perolehan, spesifikasi/ identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan; b. data calon penerima hibah dan surat kesediaan menerima hibah; dan c. berita acara pemeriksaan fisik BMN oleh Aparat Pengawas Fungsional. (3) Hasil penelitian administrasi BMN oleh Tim Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Administrasi BMN. (4) Dalam hal, berita acara pemeriksaan fisik BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, belum tersedia, Tim Hibah BMN melakukan pemeriksaan fisik BMN. (5) Hasil penelitian administrasi dan fisik BMN oleh Tim Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Administrasi dan fisik BMN. (6) Tim Hibah BMN menyampaikan hasil penelitian administrasi dan/atau fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) kepada Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN.

Article 22

(1) Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN melakukan analisis dan merumuskan kebijakan persetujuan hibah BMN berdasarkan berita acara administrasi dan/atau fisik Tim Hibah BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6). (2) Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN mengajukan permohonan hibah kepada Pengguna Barang dengan melampirkan: a. data administrasi BMN, antara lain tahun perolehan, spesifikasi/ identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan; b. data calon penerima hibah dan surat kesediaan menerima hibah; dan c. berita acara pemeriksaan fisik BMN oleh Aparat Pengawas Fungsional.

Article 23

Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah BMN kepada Pengelola Barang selain Tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000 per unit/satuan dengan melampirkan dokumen dan berita acara administrasi dan/atau fisik Tim Hibah BMN, peruntukan, dan alasan hibah.

Article 24

(1) Pengelola Barang dapat menyetujui dan tidak menyetujui usulan permohonan Hibah BMN selain Tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000 per unit/satuan yang disampaikan oleh Pengguna Barang. (2) Dalam hal, Pengelola Barang menyetujui permohonan Hibah BMN selain Tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000 per unit/satuan yang diajukan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang menindaklanjuti sesuai surat persetujuan Pengelola Barang. (3) Dalam hal, Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Hibah BMN selain Tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000 per unit/satuan yang diajukan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses Hibah BMN tidak dapat dilanjutkan.

Article 25

(1) Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Pengguna Barang terkait Hibah BMN selain Tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000 per unit/satuan sesuai surat persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2). (2) Pengguna Barang menyusun naskah perjanjian hibah yang ditandatangani oleh Pengguna Barang atau Penanggungjawab Program dan penerima Hibah BMN. (3) Pengguna Barang atau penanggungjawab program melakukan serah terima Hibah BMN kepada penerima Hibah BMN, yang dituangkan dalam berita acara serah terima. (4) Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Pengguna Barang terkait penghapusan BMN yang telah dihibahkan. (5) Pengguna Barang menugaskan Unit Akuntasi Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari DBP.

Article 26

Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Hibah BMN selain Tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000 per unit/satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Pengelola Barang.

BAB Kedua

Tanah dan/atau bangunan

Article 9

Correction

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Pengelola Barang.

BAB Ketiga

Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Memiliki Dokumen Kepemilikan

Article 15

Correction

Article 16

(1) Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN melakukan analisis dan merumuskan kebijakan persetujuan hibah BMN berdasarkan berita acara administrasi dan/atau fisik Tim Hibah BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6). (2) Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN mengajukan permohonan hibah kepada Pengguna Barang dengan melampirkan: a. data administrasi BMN yang tercantum dalam KIB dan dokumen pendukung; b. data calon penerima hibah dan surat kesediaan menerima hibah; dan c. berita acara pemeriksaan fisik oleh Aparat Pengawas Fungsional dan Berita Acara Administrasi BMN atau Berita Acara Administrasi dan fisik BMN.

Article 17

Article 18

(1) Pengelola Barang dapat menyetujui dan tidak menyetujui usulan permohonan Hibah BMN yang disampaikan oleh Pengguna Barang. (2) Dalam hal, Pengelola Barang menyetujui permohonan Hibah BMN selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan yang diajukan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang menindaklanjuti sesuai surat persetujuan Pengelola Barang. (3) Dalam hal, Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Hibah BMN selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan yang diajukan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses Hibah BMN tidak dapat dilanjutkan.

Article 19

Article 20

Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Hibah BMN selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Pengelola Barang.

BAB Keempat

Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Memiliki Dokumen Kepemilikan dengan Nilai Perolehan Diatas Rp100.000.000 Per Unit/Satuan

Article 21

Correction

Article 22

(1) Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN melakukan analisis dan merumuskan kebijakan persetujuan hibah BMN berdasarkan berita acara administrasi dan/atau fisik Tim Hibah BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6). (2) Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN mengajukan permohonan hibah kepada Pengguna Barang dengan melampirkan: a. data administrasi BMN, antara lain tahun perolehan, spesifikasi/ identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan; b. data calon penerima hibah dan surat kesediaan menerima hibah; dan c. berita acara pemeriksaan fisik BMN oleh Aparat Pengawas Fungsional.

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB VI

HIBAH BMN OLEH PENGGUNA BARANG

Article 27

Correction

Pengguna Barang dapat memberikan persetujuan hibah BMN meliputi: a. BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan yaitu: (1) BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN; (2) BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; (3) BMN yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; dan (4) BMN yang diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,- per unit/satuan. c. Bongkaran BMN karena perbaikan berupa renovasi, rehabilitasi atau restorasi.

Article 45

(1) Pemohon Hibah BMN mengajukan permohonan Hibah BMN kepada Pembina Teknis terkait Hibah BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Mempunyai Dokumen Kepemilikan, dengan Nilai Perolehan Sampai dengan Rp100.000.000,- Per unit/Satuan dengan melampirkan dokumen: a. Surat pernyataan kesediaan menerima hibah; b. Daftar BMN yang dimohonkan; c. Foto BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan; d. Fotocopy Kontrak/SPK; e. Fotocopy Berita Acara Serah Terima; dan f. Fotocopy DIPA yang telah dilegalisir. (2) Pembina Teknis melakukan pemeriksaan administrasi kelengkapan dokumen BMN yang diajukan Pemohon Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pembina Teknis menyampaikan permohonan hibah BMN kepada Penanggungjawab Program dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kerangka Acuan Kerja yang telah dilegalisir. (4) Penangungjawab Program menyampaikan Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pengguna Barang dengan menambah dokumen: a. Surat Pernyataan dari Penanggungjawab Program terkait BMN sejak awal perolehan direncanakan untuk dihibahkan; b. Surat keterangan tanggungjawab mutlak dari Penanggungjawab Program; dan c. Surat pernyataan dari Penanggungjawab Program terkait barang yang akan dihibahkan tidak mengganggu tugas dan fungsi BNPP.

Article 46

(1) Pengguna Barang menyampaikan permohonan Hibah BMN dari Penanggungjawab Program kepada Kepala Biro yang membidangi BMN. (2) Kepala Biro yang membidangi BMN menugaskan Tim Hibah BMN untuk melakukan verifikasi: a. data administratisi BMN, antara lain tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan; b. data calon penerima hibah dan surat kesediaan menerima hibah; dan c. berita acara pemeriksaan fisik BMN oleh Aparat Pengawas Fungsional. (3) Hasil penelitian administrasi BMN oleh Tim Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Administrasi BMN. (4) Dalam hal, berita acara pemeriksaan fisik BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, belum tersedia, Tim Hibah BMN melakukan pemeriksaan fisik BMN. (5) Hasil penelitian administrasi dan fisik BMN oleh Tim Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Administrasi dan fisik BMN. (6) Tim Hibah BMN menyampaikan hasil penelitian administrasi dan/atau fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) kepada Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN. (7) Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN mengajukan permohonan persetujuan Hibah BMN kepada Pengguna Barang yang memuat peruntukan dan alasan Hibah BMN dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).

Article 47

(1) Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Pengguna Barang terkait Hibah BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Mempunyai Dokumen Kepemilikan, dengan Nilai Perolehan Sampai dengan Rp100.000.000,- Per unit/Satuan. (2) Pengguna Barang menyusun naskah perjanjian hibah yang ditandatangani oleh Pengguna Barang atau Penanggungjawab Program dan penerima Hibah BMN. (3) Penanggungjawab Program atau Pembina Teknis terkait melakukan serah terima Hibah BMN kepada penerima Hibah BMN, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. (4) Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Pengguna Barang terkait penghapusan BMN yang telah dihibahkan. (5) Pengguna Barang menugaskan Unit Akuntasi Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari DBP.

Article 48

Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Hibah BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Mempunyai Dokumen Kepemilikan, dengan Nilai Perolehan Sampai dengan Rp100.000.000,- Per unit/Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada Pengelola Barang.

Article 49

(1) Pemohon Hibah BMN mengajukan permohonan Hibah BMN kepada Pembina Teknis terkait Hibah BMN berupa Bongkaran BMN Hasil Perbaikan (Renovasi dan/atau Rehabilitasi/Restorasi) dengan melampirkan dokumen: a. Surat pernyataan kesediaan menerima hibah; b. Daftar BMN yang dimohonkan; c. Foto BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan; d. Fotocopy Kontrak/SPK; e. Fotocopy Berita Acara Serah Terima; dan f. Fotocopy DIPA yang telah dilegalisir. (2) Pembina Teknis melakukan verifikasi kelengkapan dokumen BMN yang diajukan Pemohon Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pembina Teknis menyampaikan permohonan hibah BMN kepada Penanggungjawab Program dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kerangka Acuan Kerja yang telah dilegalisir. (4) Penangungjawab Program menyampaikan Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pengguna Barang dengan menambah dokumen: a. Surat Pernyataan dari Penanggungjawab Program terkait BMN sejak awal perolehan direncanakan untuk dihibahkan; b. Surat keterangan tanggungjawab mutlak dari Penanggungjawab Program; dan c. Surat pernyataan dari Penanggungjawab Program terkait barang yang akan dihibahkan tidak mengganggu tugas dan fungsi BNPP.

Article 50

(1) Pengguna Barang menyampaikan permohonan Hibah BMN dari Penanggungjawab Program kepada Kepala Biro yang membidangi BMN. (2) Kepala Biro yang membidangi BMN menugaskan Tim Hibah BMN untuk melakukan verifikasi: a. data administrasi BMN, antara lain tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan; b. data calon penerima hibah dan surat kesediaan menerima hibah; dan c. berita acara pemeriksaan fisik BMN oleh Aparat Pengawas Fungsional. (3) Hasil penelitian administrasi BMN oleh Tim Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Administrasi BMN. (4) Dalam hal, berita acara pemeriksaan fisik BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, belum tersedia, Tim Hibah BMN melakukan pemeriksaan fisik BMN. (5) Hasil penelitian administrasi dan fisik BMN oleh Tim Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Administrasi dan fisik BMN. (6) Tim Hibah BMN menyampaikan hasil penelitian administrasi dan/atau fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) kepada Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN. (7) Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN mengajukan permohonan persetujuan Hibah BMN kepada Pengguna Barang yang memuat peruntukan dan alasan Hibah BMN dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).

Article 51

(1) Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Pengguna Barang terkait Hibah Bongkaran BMN Hasil Perbaikan (Renovasi dan/atau Rehabilitasi/Restorasi). (2) Pengguna Barang menyusun naskah perjanjian hibah yang ditandatangani oleh Pengguna Barang atau Penanggungjawab Program dan penerima Hibah BMN. (3) Penanggungjawab Program atau Pembina Teknis terkait melakukan serah terima Hibah BMN kepada penerima Hibah BMN, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. (4) Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Pengguna Barang terkait penghapusan BMN yang telah dihibahkan. (5) Pengguna Barang menugaskan Unit Akuntasi Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari DBP.

Article 52

Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Hibah BMN berupa Bongkaran BMN Hasil Perbaikan (Renovasi dan/atau Rehabilitasi/Restorasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 kepada Pengelola Barang.

BAB Kedua

BMN yang Dari Awal Perolehan Dimaksudkan untuk Dihibahkan dalam Rangka Kegiatan Pemerintahan

Article 28

Correction

(1) Pemohon Hibah BMN mengajukan permohonan Hibah BMN kepada Pembina Teknis terkait BMN yang Dari Awal Pengadaannya Direncanakan untuk Dihibahkan, yang Dibeli atau Diperoleh Dari Beban APBN dengan dilengkapi daftar barang yang dimohonkan. (2) Pembina Teknis melakukan pemeriksaan administrasi terhadap daftar barang yang dimohonkan. (3) Pembina teknis menyampaikan permohonan hibah BMN kepada Penanggungjawab Program dilengkapi dokumen: a. Fotocopy Kontrak/SPK; b. Fotocopy Berita Acara Serah Terima; c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah dilegalisir; dan d. Kerangka Acuan Kerja yang telah dilegalisir. (4) Penangungjawab Program menyampaikan Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pengguna Barang dengan menambahkan dokumen: a. Surat Pernyataan dari Penanggungjawab Program terkait BMN sejak awal perencanaan akan dihibahkan; b. Surat pernyataan dari Penanggungjawab Program terkait BMN sejak awal perencanaan akan dihibahkan; dan c. Surat pernyataan dari Penanggungjawab Program terkait barang yang akan dihibahkan tidak mengganggu tugas dan fungsi BNPP.

Article 29

(1) Pengguna Barang menyampaikan permohonan Hibah BMN dari Penanggungjawab Program kepada Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang BMN. (2) Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang BMN menugaskan Tim Hibah BMN untuk melakukan verifikasi: a. data administratisi BMN, antara lain tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan; b. data calon penerima hibah dan surat kesediaan menerima hibah; dan c. berita acara pemeriksaan fisik BMN oleh Aparat Pengawas Fungsional. (3) Hasil penelitian administrasi BMN oleh Tim Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Administrasi BMN. (4) Dalam hal, berita acara pemeriksaan fisik BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, belum tersedia, Tim Hibah BMN melakukan pemeriksaan fisik BMN. (5) Hasil penelitian administrasi dan fisik BMN oleh Tim Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Administrasi dan fisik BMN. (6) Tim Hibah BMN menyampaikan hasil penelitian administrasi dan/atau fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) kepada Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN.

Article 30

(1) Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN melakukan analisis dan merumuskan kebijakan persetujuan hibah BMN berdasarkan berita acara administrasi dan/atau fisik Tim Hibah BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6). (2) Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN mengajukan permohonan hibah kepada Pengguna Barang dengan melampirkan: a. data administrasi BMN, antara lain tahun perolehan, spesifikasi/ identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan. b. data calon penerima hibah dan surat kesediaan menerima hibah; dan c. berita acara pemeriksaan fisik BMN oleh Aparat Pengawas Fungsional.

Article 31

(1) Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Pengguna Barang terkait Hibah BMN yang Dari Awal Pengadaannya Direncanakan untuk Dihibahkan, yang Dibeli atau Diperoleh Dari Beban APBN. (2) Pengguna Barang menyusun naskah perjanjian hibah yang ditandatangani oleh Pengguna Barang atau Penanggungjawab Program dan penerima Hibah BMN. (3) Penanggungjawab Program atau Pembina Teknis terkait melakukan serah terima Hibah BMN kepada penerima Hibah BMN, yang dituangkan dalam berita acara serah terima BMN. (4) Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Pengguna Barang terkait penghapusan BMN yang telah dihibahkan. (5) Pengguna Barang menugaskan Unit Akuntasi Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari DBP.

Article 32

Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Hibah BMN yang Dari Awal Pengadaannya Direncanakan untuk Dihibahkan, yang Dibeli atau Diperoleh Dari Beban APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada Pengelola Barang.

BAB 1

BMN yang Dari Awal Pengadaannya Direncanakan untuk Dihibahkan, yang Dibeli atau Diperoleh Dari Beban APBN

Article 28

Correction

Article 29

Article 30

(1) Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN melakukan analisis dan merumuskan kebijakan persetujuan hibah BMN berdasarkan berita acara administrasi dan/atau fisik Tim Hibah BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6). (2) Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN mengajukan permohonan hibah kepada Pengguna Barang dengan melampirkan: a. data administrasi BMN, antara lain tahun perolehan, spesifikasi/ identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan. b. data calon penerima hibah dan surat kesediaan menerima hibah; dan c. berita acara pemeriksaan fisik BMN oleh Aparat Pengawas Fungsional.

Article 31

Article 32

Article 33

(1) Pemohon Hibah BMN mengajukan permohonan Hibah BMN kepada Pembina Teknis terkait BMN berasal dari Dana Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan berupa Aset Persediaan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan yang Diserahkan/Dijual ke Pemerintah Daerah/Masyarakat dengan melampirkan dokumen: a. Surat pernyataan kesediaan menerima hibah; b. Daftar BMN yang dimohonkan; c. Foto BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan; d. Fotocopy Kontrak/SPK; e. Fotocopy BERITA ACARA SERAH TERIMA; dan f. Fotocopy DIPA yang telah dilegalisir. (2) Pembina Teknis melakukan pemeriksaan administrasi kelengkapan dokumen BMN yang dimohonkan.. (3) Pembina Teknis menyampaikan permohonan hibah BMN kepada Penanggungjawab Program dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kerangka Acuan Kerja yang telah dilegalisir. (4) Penangungjawab Program menyampaikan Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pengguna Barang.

Article 34

(1) Pengguna Barang menyampaikan permohonan Hibah BMN dari Penanggungjawab Program kepada Kepala Biro yang membidangi BMN. (2) Kepala Biro yang membidangi BMN menugaskan Tim Hibah BMN untuk melakukan verifikasi: a. data administratisi BMN, antara lain tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan; dan b. data calon penerima hibah dan surat kesediaan menerima hibah. (3) Hasil penelitian administrasi BMN oleh Tim Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Administrasi BMN. (4) Tim Hibah BMN menyampaikan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN. (5) Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN mengajukan permohonan persetujuan Hibah BMN kepada Pengguna Barang yang memuat peruntukan dan alasan Hibah BMN dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4). (6) Pengguna Barang menyusun naskah Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Program atau Pembina Teknis terkait dengan penerima Hibah BMN.

Article 35

Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Hibah BMN berasal dari Dana Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan berupa Aset Persediaan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan yang Diserahkan/Dijual ke Pemerintah Daerah/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada Pengelola Barang.

Article 36

(1) Pemohon Hibah BMN mengajukan permohonan Hibah BMN kepada Pembina Teknis terkait BMN berasal dari Dana Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan berupa Aset Tetap Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dengan melampirkan dokumen: a. Surat pernyataan kesediaan menerima hibah; b. Daftar BMN yang dimohonkan; c. Foto BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan; d. Fotocopy Kontrak/SPK; e. Fotocopy Berita Acara Serah Terima; dan f. Fotocopy DIPA yang telah dilegalisir. (2) Pembina Teknis terkait melakukan pemeriksaan administrasi kelengkapan dokumen BMN yang diajukan Pemohon Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pembina Teknis menyampaikan permohonan hibah BMN kepada Penanggungjawab Program dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kerangka Acuan Kerja yang telah dilegalisir. (4) Penangungjawab Program menyampaikan Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pengguna Barang dengan menambah dokumen: a. Surat Pernyataan dari Penanggungjawab Program terkait BMN sejak awal perolehan direncanakan untuk dihibahkan; b. Surat keterangan tanggungjawab mutlak dari Penanggungjawab Program; dan c. Surat pernyataan dari Penanggungjawab Program terkait barang yang akan dihibahkan tidak mengganggu tugas dan fungsi BNPP.

Article 37

Article 38

(1) Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Pengguna Barang terkait Hibah BMN berasal dari Dana Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan berupa Aset Tetap Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. (2) Pengguna Barang menyusun naskah perjanjian hibah yang ditandatangani oleh Pengguna Barang atau Penanggungjawab Program dan penerima Hibah BMN. (3) Penanggungjawab Program atau Pembina Teknis terkait melakukan serah terima Hibah BMN kepada penerima Hibah BMN, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. (4) Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Pengguna Barang terkait penghapusan BMN yang telah dihibahkan. (5) Pengguna Barang menugaskan Unit Akuntasi Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari DBP.

Article 39

Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Hibah BMN berasal dari Dana Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan berupa Aset Tetap Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada Pengelola Barang.

BAB 2

Hibah BMN Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Article 33

Correction

Article 34

(1) Pengguna Barang menyampaikan permohonan Hibah BMN dari Penanggungjawab Program kepada Kepala Biro yang membidangi BMN. (2) Kepala Biro yang membidangi BMN menugaskan Tim Hibah BMN untuk melakukan verifikasi: a. data administratisi BMN, antara lain tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan; dan b. data calon penerima hibah dan surat kesediaan menerima hibah. (3) Hasil penelitian administrasi BMN oleh Tim Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Administrasi BMN. (4) Tim Hibah BMN menyampaikan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN. (5) Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN mengajukan permohonan persetujuan Hibah BMN kepada Pengguna Barang yang memuat peruntukan dan alasan Hibah BMN dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4). (6) Pengguna Barang menyusun naskah Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Program atau Pembina Teknis terkait dengan penerima Hibah BMN.

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

(1) Pemohon Hibah BMN mengajukan permohonan Hibah BMN kepada Pembina Teknis terkait BMN yang Diperoleh Sebagai Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak dengan melampirkan dokumen: a. Surat pernyataan kesediaan menerima hibah; b. Daftar BMN yang dimohonkan; c. Foto BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan; d. Fotocopy Kontrak/SPK; e. Fotocopy Berita Acara Serah Terima; dan f. Fotocopy DIPA yang telah dilegalisir. (2) Pembina Teknis melakukan pemeriksaan administrasi kelengkapan dokumen BMN yang diajukan Pemohon Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pembina Teknis menyampaikan permohonan hibah BMN kepada Penanggungjawab Program dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kerangka Acuan Kerja yang telah dilegalisir. (4) Penangungjawab Program menyampaikan Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pengguna Barang dengan menambah dokumen: a. Surat Pernyataan dari Penanggungjawab Program terkait BMN sejak awal perolehan direncanakan untuk dihibahkan; b. Surat keterangan tanggungjawab mutlak dari Penanggungjawab Program; dan c. Surat pernyataan dari Penanggungjawab Program terkait barang yang akan dihibahkan tidak mengganggu tugas dan fungsi BNPP.

Article 41

Article 42

(1) Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Pengguna Barang terkait Hibah BMN yang Diperoleh Sebagai Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak. (2) Pengguna Barang menyusun naskah perjanjian hibah yang ditandatangani oleh Pengguna Barang atau Penanggungjawab Program dan penerima Hibah BMN. (3) Penanggungjawab Program atau Pembina Teknis terkait melakukan serah terima Hibah BMN kepada penerima Hibah BMN, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. (4) Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Pengguna Barang terkait penghapusan BMN yang dihibahkan. (5) Pengguna Barang menugaskan Unit Akuntasi Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari DBP.

Article 43

Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Hibah BMN yang Diperoleh Sebagai Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada Pengelola Barang.

BAB 3

BMN yang Diperoleh Sebagai Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak

Article 40

Correction

Article 41

Article 42

Article 43

Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Hibah BMN yang Diperoleh Sebagai Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada Pengelola Barang.

Article 44

Hibah BMN yang Diperoleh Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur.

BAB Ketiga

Hibah BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan yang Tidak Mempunyai Dokumen Kepemilikan, dengan Nilai Perolehan Sampai dengan Rp100.000.000,- Per unit/Satuan

Article 45

Correction

Article 46

Article 47

Article 48

BAB Keempat

Bongkaran BMN Hasil Perbaikan (Renovasi dan/atau Rehabilitasi/Restorasi)

Article 49

Correction

Article 50

(1) Pengguna Barang menyampaikan permohonan Hibah BMN dari Penanggungjawab Program kepada Kepala Biro yang membidangi BMN. (2) Kepala Biro yang membidangi BMN menugaskan Tim Hibah BMN untuk melakukan verifikasi: a. data administrasi BMN, antara lain tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan; b. data calon penerima hibah dan surat kesediaan menerima hibah; dan c. berita acara pemeriksaan fisik BMN oleh Aparat Pengawas Fungsional. (3) Hasil penelitian administrasi BMN oleh Tim Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Administrasi BMN. (4) Dalam hal, berita acara pemeriksaan fisik BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, belum tersedia, Tim Hibah BMN melakukan pemeriksaan fisik BMN. (5) Hasil penelitian administrasi dan fisik BMN oleh Tim Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Administrasi dan fisik BMN. (6) Tim Hibah BMN menyampaikan hasil penelitian administrasi dan/atau fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) kepada Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN. (7) Kepala Biro yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan BMN mengajukan permohonan persetujuan Hibah BMN kepada Pengguna Barang yang memuat peruntukan dan alasan Hibah BMN dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).

Article 51

Article 52

Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Hibah BMN berupa Bongkaran BMN Hasil Perbaikan (Renovasi dan/atau Rehabilitasi/Restorasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 kepada Pengelola Barang.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

BAB V

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB Kesatu

Article 8

BAB Kedua

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Ketiga

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Keempat

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB VI

Article 27

Article 45

Article 46

Article 47

Article 48

Article 49

Article 50

Article 51

Article 52

BAB Kesatu

Article 27

BAB Kedua

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31