PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemindahan, Penarikan, Penggunaan, dan Pelaporan Dana Hibah Langsung Luar Negeri Untuk Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Sulawesi Tengah

PERBAN Nomor 7 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENANGGUNG JAWAB, PEMBUKAAN REKENING, DAN REGISTRASI HIBAH

Article 2

Correction

(1) Kepala BNPB selaku Pengguna Anggaran mempunyai kewenangan atas pelaksanaan pengelolaan dana Hibah Langsung untuk penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Tengah. (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BNPB menunjuk Sekretaris Utama sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. (3) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) MENETAPKAN Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan BNPB untuk mengelola Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung dan MENETAPKAN Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pelaksana Kegiatan untuk mengelola penggunaan dana Hibah Langsung. (4) Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan usulan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Article 3

(1) Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mitra Kerja. (2) Kuasa Pengguna Anggaran membuka Rekening Dana Penampungan Hibah Langsung di bank umum setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mitra Kerja. (3) Kuasa Pengguna Anggaran menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran BNPB untuk mengelola Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Paragraf Kedua Rekening Penyaluran Dana Hibah

Article 4

(1) Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penyaluran Dana Hibah kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mitra Kerja. (2) Kuasa Pengguna Anggaran membuka Rekening Penyaluran Dana Hibah di bank umum setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mitra Kerja. (3) Kuasa Pengguna Anggaran menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Kegiatan untuk mengelola Rekening Penyaluran Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Article 5

Tata cara pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 6

(1) Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permohonan registrasi Hibah Langsung kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko untuk seluruh penerimaan Hibah Langsung yang masuk ke Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung dalam bentuk valuta asing Dollar Amerika Serikat. (2) Tata cara registrasi Hibah Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal terjadi penambahan saldo pada Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung setelah dilakukan registrasi hibah, Kuasa Pengguna Anggaran akan menyampaikan pemutakhiran nilai hibah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko.

BAB V

PENGGUNAAN

Article 9

Correction

(1) Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan penyesuaian pagu DIPA kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bersumber dari Hibah Langsung sebesar usulan kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d. (2) Penyesuaian pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui revisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Jenis belanja dalam DIPA dialokasikan sebagai belanja bantuan sosial untuk penanggulangan bencana yang dapat digunakan dalam bentuk uang/barang/jasa. (4) Sisa dana Hibah Langsung yang belum digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penanggulangan bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran berikutnya.

Article 10

(1) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditujukan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah dengan tata cara sebagai berikut: a. untuk kegiatan penanganan darurat, Penggunaan dana mengacu kepada ketentuan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai; dan b. untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, Penggunaan dana mengacu kepada ketentuan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. (2) Penggunaan dana Hibah Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kebijakan pemerintah dan kebutuhan untuk penanggulangan bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah. (3) Tata cara pengadaan barang/jasa untuk Penggunaan dana Hibah Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Article 11

(1) Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan pengesahan atas pendapatan dan belanja yang bersumber dari Hibah Langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mitra Kerja. (2) Tata cara pengesahan atas pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pengelolaan hibah.

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemindahan, Penarikan, Penggunaan, dan Pelaporan Dana Hibah Langsung Luar Negeri Untuk Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Sulawesi Tengah

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

BAB III

Article 7

BAB IV

Article 8

BAB V

Article 9

Article 10

Article 11

BAB VI

Article 12

Article 13

Article 14

BAB VII

Article 15

BAB VIII

Article 16

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV