PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2015 tentang RAMBU DAN PAPAN INFORMASI BENCANA

PERBAN Nomor 7 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 2. Rambu Bencana, yang selanjutnya disebut Rambu adalah keterangan yang ditempatkan atau dipasang di kawasan rawan bencana, berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduannya, yang berfungsi untuk menjelaskan atau memberi petunjuk, peringatan, dan larangan bagi setiap orang yang berada di kawasan rawan bencana. 3. Tiang Rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan Daun Rambu. 4. Daun Rambu adalah pelat alumunium atau bahan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis sebagai tempat ditempelkan/ dilekatkannya rambu. 5. Papan Informasi Kebencanaan adalah pelat alumunium, perangkat elektronik, atau bahan lainnya yang digunakan untuk memberikan informasi atau himbauan mengenai ancaman bencana tertentu bagi setiap orang yang berada pada kawasan rawan bencana. 6. Papan Tambahan adalah papan yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu. 7. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 8. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB, adalah lembaga pemerintah nonkementerian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Kepala adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 11. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. Maksud Dan Tujuan

BAB II

RAMBU BENCANA

Article 6

Correction

(1) Rambu bencana terdiri atas: a. rambu petunjuk bencana; b. rambu peringatan bencana; dan c. rambu larangan bencana. (2) Rambu petunjuk bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyatakan petunjuk arah atau informasi lain bagi masyarakat di kawasan rawan bencana. (3) Rambu peringatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan peringatan ancaman bencana atau tempat berbahaya di kawasan rawan bencana. (4) Rambu larangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan aktivitas yang dilarang dilakukan oleh masyarakat di kawasan rawan bencana.

Article 7

(1) Rambu Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk jenis bencana: a. gempa bumi; b. tsunami; c. erupsi gunung api; d. gerakan tanah; e. banjir; dan f. kebakaran hutan dan lahan.

Article 8

(1) Rambu Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas: a. tiang rambu; dan b. daun rambu. (2) Tiang Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa tiang tunggal dan/atau tiang ganda. (3) Daun rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu ukuran kecil, sedang, besar, dan sangat besar. (4) Ukuran daun rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Article 9

(1) Rambu petunjuk bencana terdiri atas: a. rambu tempat kumpul sementara; b. rambu tempat pengungsian; c. rambu lokasi posko; d. rambu tempat untuk membuat api; e. rambu arah jalur evakuasi; f. rambu arah tempat pengungsian; dan g. rambu petunjuk dengan kata. (2) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d memiliki warna dasar putih, garis tepi biru, lambang hitam, dan warna huruf atau angka hitam. (3) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f memiliki warna dasar hijau, garis tepi putih, lambang putih dan warna huruf atau angka putih. (4) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memiliki warna dasar biru, garis tepi putih, dan warna tulisan putih. (5) Bentuk rambu petunjuk bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Article 10

(1) Rambu peringatan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b memiliki warna dasar kuning, garis tepi hitam, lambang hitam, huruf dan angka hitam, dan tulisan hitam. (2) Bentuk, lambang, warna, dan arti rambu peringatan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Article 11

(1) Rambu larangan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c memiliki warna dasar putih, garis tepi merah, lambang hitam, huruf dan/atau angka hitam, dan warna tulisan merah. (2) Bentuk, lambang, warna, dan arti rambu larangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB Kedua

Ukuran, Warna, dan Bentuk Rambu

Article 8

Correction

(1) Rambu Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas: a. tiang rambu; dan b. daun rambu. (2) Tiang Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa tiang tunggal dan/atau tiang ganda. (3) Daun rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu ukuran kecil, sedang, besar, dan sangat besar. (4) Ukuran daun rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Article 9

(1) Rambu petunjuk bencana terdiri atas: a. rambu tempat kumpul sementara; b. rambu tempat pengungsian; c. rambu lokasi posko; d. rambu tempat untuk membuat api; e. rambu arah jalur evakuasi; f. rambu arah tempat pengungsian; dan g. rambu petunjuk dengan kata. (2) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d memiliki warna dasar putih, garis tepi biru, lambang hitam, dan warna huruf atau angka hitam. (3) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f memiliki warna dasar hijau, garis tepi putih, lambang putih dan warna huruf atau angka putih. (4) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memiliki warna dasar biru, garis tepi putih, dan warna tulisan putih. (5) Bentuk rambu petunjuk bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Article 10

(1) Rambu peringatan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b memiliki warna dasar kuning, garis tepi hitam, lambang hitam, huruf dan angka hitam, dan tulisan hitam. (2) Bentuk, lambang, warna, dan arti rambu peringatan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Article 11

(1) Rambu larangan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c memiliki warna dasar putih, garis tepi merah, lambang hitam, huruf dan/atau angka hitam, dan warna tulisan merah. (2) Bentuk, lambang, warna, dan arti rambu larangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V

PENYELENGGARAAN RAMBU DAN PAPAN INFORMASI BENCANA

Article 15

Correction

(1) Perencanaan penyelenggaraan rambu dan papan informasi bencana dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Article 16

Correction

(1) Pengadaan penyelenggaraan rambu dan papan informasi bencana dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (2) Dalam hal pengadaan dilaksanakan oleh masyarakat atau lembaga Usaha terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah daerah. (3) Pengadaan rambu dan papan informasi bencana berdasarkan perencanaan yang telah ditentukan.

Article 17

(1) Pemasangan rambu dan papan informasi bencana dilaksanakan oleh penyelenggara yang mengadakan rambu dan papan informasi bencana. (2) Pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan yang telah ditentukan. (3) Pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh masyarakat atau lembaga usaha terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah Daerah.

Article 18

(1) Pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan jalan raya.

Article 19

(1) Pemeliharaan rambu dan papan informasi bencana dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau Penyelenggara. (2) Dalam hal menjaga kondisi rambu dan papan informasi bencana agar dapat berfungsi dengan baik, perlu dilakukan peninjauan ulang ke lokasi pemasangan secara periodik. (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terdapat perubahan kawasan rawan bencana. (4) Hasil peninjauan ulang yang mengakibatkan perubahan lokasi pemasangan, penyelenggara wajib memindahkan rambu dan papan informasi bencana atau menggantinya.

Article 20

(1) Penghapusan rambu dan papan informasi bencana dilakukan berdasarkan: a. umur teknis; dan b. keberadaan fisik. (2) Umur teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. (3) Keberadaan fisik rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi rusak dan hilang. (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 21

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan rambu dan papan informasi bencana diatur dengan petunjuk pelaksanaan.

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2015 tentang RAMBU DAN PAPAN INFORMASI BENCANA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kesatu

Article 6

Article 7

BAB Kedua

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB III

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14

BAB V

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kesatu

Article 15

BAB Kedua

Article 16

BAB Ketiga

Article 17

Article 18

BAB Keempat

Article 19

BAB Kelima

Article 20

Article 21

BAB VI

Article 22

BAB VII

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB Kesatu

Article 23

Article 24

BAB Kedua

Article 25

Article 26

Article 27

BAB IX

Article 28