PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2020 tentang PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PERBAN Nomor 6 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB 4

Penyaluran

Article 11

(1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan penyampaian pengaduan masyarakat berdasarkan jenis pengaduan masyarakat. (2) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang berindikasi penyimpangan berupa: a. substansi pengaduan logis dan memadai; b. identitas pelapornya jelas atau tidak jelas; dan c. didukung dengan bukti-bukti yang cukup, dapat direkomendasikan untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu atau audit investigasi. (3) Pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan yang memerlukan tindak lanjut dapat direkomendasikan untuk diteruskan kepada unit kerja yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti. (4) Pengaduan masyarakat yang secara substansial bukan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menindaklanjuti akan dikembalikan kepada Pelapor.

Article 12

(1) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelesaian pengaduan masyarakat. (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan meliputi: a. klarifikasi; b. konfirmasi; c. penelitian; dan d. pemeriksaan. (3) Klarifikasi merupakan proses penjernihan masalah atau kegiatan yang pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber pengaduan dan instansi terkait. (4) Konfirmasi merupakan proses kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan terlapor yang teridentifikasi, baik bersifat perorangan, kelompok maupun institusional apabila memungkinkan termasuk masalah yang diadukan. (5) Penelitian merupakan proses meneliti kelengkapan dari Laporan Pengaduan dan bukti pendukungnya. (6) Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar yang berlaku, untuk menilai kebenaran atas pengaduan masyarakat.

Article 13

(1) Proses tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Laporan Pengaduan. (2) Proses tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan audit dengan tujuan tertentu atau audit investigasi. (3) Tindak lanjut pengaduan masyarakat yang tidak berkadar pengawasan dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Laporan Pengaduan diterima.

BAB 5

Tindak Lanjut

Article 12

(1) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelesaian pengaduan masyarakat. (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan meliputi: a. klarifikasi; b. konfirmasi; c. penelitian; dan d. pemeriksaan. (3) Klarifikasi merupakan proses penjernihan masalah atau kegiatan yang pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber pengaduan dan instansi terkait. (4) Konfirmasi merupakan proses kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan terlapor yang teridentifikasi, baik bersifat perorangan, kelompok maupun institusional apabila memungkinkan termasuk masalah yang diadukan. (5) Penelitian merupakan proses meneliti kelengkapan dari Laporan Pengaduan dan bukti pendukungnya. (6) Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar yang berlaku, untuk menilai kebenaran atas pengaduan masyarakat.

Article 13

(1) Proses tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Laporan Pengaduan. (2) Proses tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan audit dengan tujuan tertentu atau audit investigasi. (3) Tindak lanjut pengaduan masyarakat yang tidak berkadar pengawasan dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Laporan Pengaduan diterima.

Article 14

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e merupakan kegiatan penyusunan laporan hasil tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Laporan hasil tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun secara sistematis, singkat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan serta memuat kesimpulan dan saran tindak lanjut. (3) Laporan hasil tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat disampaikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan unit kerja terkait. (4) Selain disampaikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam hal laporan hasil tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat merupakan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan, disampaikan juga kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan sesuai peraturan perundang- undangan.