PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

PERBAN Nomor 6 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Article 4

Correction

(1) Perencanaan pembentukan Peraturan Kepala BNPB dilaksanakan dalam Proleg PB. (2) Proleg PB disusun oleh Tim Penyusun Proleg PB. (3) Proleg PB ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BNPB. (4) Proleg PB ditetapkan berdasarkan skala prioritas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. (5) Proleg PB wajib memuat analisis pengurangan risiko bencana. (6) Proleg PB wajib memuat analisis gender. (7) Proleg PB wajib memuat analisis disabilitas. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 5

Dalam penyusunan Proleg PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyusunan daftar Rancangan Peraturan Kepala BNPB didasarkan atas: a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. Rencana Strategis Badan; c. Rencana Kerja tahunan Badan; d. pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dalam penanggulangan bencana; dan e. aspirasi serta kebutuhan hukum masyarakat.

Article 6

Penyusunan rancangan Peraturan Kepala BNPB dapat diprakarsai oleh: a. Sekretaris Utama; b. Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; c. Deputi Bidang Penanganan Darurat; d. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; e. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan; f. Inspektur Utama; g. Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat; dan h. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Article 7

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala BNPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui pembentukan Tim Teknis dan Panitia antar Kedeputian. (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemrakarsa. (3) Panitia antar Kedeputian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Sekretaris Utama. (4) Keanggotaan, tata cara kerja dan hal-hal teknis lain yang berkaitan dengan Tim Teknis dan Panitia antar Kedeputian diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

Article 8

(1) Tim Teknis menyusun rancangan Peraturan Kepala BNPB berdasarkan Proleg PB. www.djpp.kemenkumham.go.id 557, No.2014 6 (2) Tim Teknis menyusun rancangan Peraturan Kepala BNPB di luar Proleg PB, setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Kepala BNPB. (3) Dalam menyusun draft awal rancangan Peraturan Kepala BNPB, Tim Teknis terlebih dahulu menyusun kajian mengenai materi yang akan diatur. (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat dasar-dasar pemikiran, pokok dan lingkup materi yang akan diatur.

Article 9

Panitia antar Kedeputian bertugas untuk: a. menyempurnakan kajian yang disusun oleh Tim Teknis; b. menyempurnakan rancangan awal Peraturan Kepala BNPB.

Article 10

(1) Pembahasan rancangan Peraturan Kepala BNPB dilaksanakan oleh Panitia antar Kedeputian. (2) Ketentuan teknis pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

Article 11

(1) Dalam rangka penyempurnaan rancangan Peraturan Kepala BNPB, Ketua Panitia antar Kedeputian dapat: a. menyebarluaskan rancangan Peraturan Kepala BNPB kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan; dan b. meminta tanggapan dan/atau saran atas rancangan Peraturan Kepala BNPB dari Menteri dan/atau Kepala lembaga pemerintah non-kementerian terkait, perguruan tinggi, lembaga sosial masyarakat, dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan. (2) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bahan penyempurnaan rancangan Peraturan Kepala BNPB.

Article 12

(1) Jika perumusan akhir rancangan Peraturan Kepala BNPB tidak mengandung permasalahan baik dari segi substansi maupun teknik www.djpp.kemenkumham.go.id penyusunan peraturan perundang-undangan, Ketua Panitia Antar Kedeputian menyampaikan rancangan Peraturan Kepala BNPB kepada Kepala BNPB guna mendapatkan pengesahan. (2) Rancangan Peraturan Kepala BNPB disahkan oleh Kepala BNPB dengan membubuhkan tanda tangan. (3) Ketentuan teknis pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

Article 13

(1) Peraturan Kepala BNPB yang telah ditetapkan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA. (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (3) Pengaturan teknis pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

Article 14

(1) Penyebarluasan Peraturan Kepala BNPB dilakukan oleh Biro Hukum dan Kerjasama. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi melalui media cetak, elektronik dan media terkait lainnya.

Article 15

Pembiayaan kegiatan pembentukan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan menggunakan anggaran Biro Hukum dan Kerjasama atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Ketiga

Article 10

Article 11

BAB Keempat

Article 12

BAB Kelima

Article 13

BAB Keenam

Article 14

BAB Ketujuh

Article 15

BAB IV

Article 16

Article 17

BAB V

Article 18

BAB VI

Article 19