Correct Article 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat JF Penata Penanggulangan Bencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. 5. Pejabat Fungsional Penata Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Penata Penanggulangan Bencana adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. 6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisikoa timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. 7. Penyesuaian/Inpassing JF Penata Penanggulangan Bencana adalah pengangkatan ke dalam JF Penata Penanggulangan Bencana dengan persyaratan tertentu bagi PNS yang telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang JF Penata Penanggulangan Bencana guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu. 8. Kebutuhan JF Penata Penanggulangan Bencana adalah jumlah dan susunan JF Penata Penanggulangan Bencana dalam Jenjang jabatan tertentu yang diperlukan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu. 9. Instansi Pembina JF Penata Penanggulangan Bencana adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 10. Instansi Pengguna adalah instansi pusat dan instansi daerah yang mempunyai tugas di bidang penanggulangan bencana. 11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Penanggulangan Bencana dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata Penanggulangan Bencana sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan. 13. Tim Penilai Angka Kredit JF Penata Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam sasaran kerja pegawai serta menilai capaian kinerja Penata Penanggulangan Bencana dalam bentuk Angka Kredit.