PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2008 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

PERBAN Nomor 1 Tahun 2008

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Article 1

(1) Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut BNPB, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada PRESIDEN. (2) BNPB dipimpin oleh seorang Kepala.

Article 2

BAB 2

Susunan Organisasi

Article 14

Correction

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri dari: a. Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; c. Deputi Bidang Penanganan Darurat; d. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; e. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan; f. Inspektorat Utama; g. Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat; dan h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana; www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 15

(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPB. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Article 16

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

Article 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BNPB; b. pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BNPB; c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang‐undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BNPB; d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BNPB; e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BNPB.

Article 18

Sekretariat Utama terdiri dari: a. Biro Perencanaan; b. Biro Keuangan; c. Biro Hukum dan Kerjasama; dan d. Biro Umum.

Article 19

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari APBN, program dan anggaran lintas‐sektor, dan program dan anggaran bantuan luar negeri, serta monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan BNPB. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari APBN dan bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping; b. penyusunan program dan anggaran yang bantuan luar negeri, dan bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan BNPB.

Article 21

Biro Perencanaan terdiri dari: a. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I; b. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II; dan c. Bagian Monitoring dan Evaluasi.

Article 22

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari APBN dan bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping.

Article 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari APBN; dan b. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping.

Article 24

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I terdiri dari: a. Subbagian Program dan Anggaran IA; dan b. Subbagian Program dan Anggaran IB.

Article 25

(1) Subbagian Program dan Anggaran IA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari APBN. (2) Subbagian Program dan Anggaran IB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan www.djpp.kemenkumham.go.id anggaran yang bersumber dari bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Article 26

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri dan bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Article 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri; dan b. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Article 28

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II terdiri dari: a. Subbagian Program dan Anggaran IIA; dan b. Subbagian Program dan Anggaran IIB.

Article 29

(1) Subbagian Program dan Anggaran IIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri. (2) Subbagian Anggaran IIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Article 30

Bagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan BNPB.

BAB 3

Sekretariat Utama

Article 15

Correction

(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPB. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Article 16

Correction

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

Article 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BNPB; b. pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BNPB; c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang‐undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BNPB; d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BNPB; e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BNPB.

Article 18

Sekretariat Utama terdiri dari: a. Biro Perencanaan; b. Biro Keuangan; c. Biro Hukum dan Kerjasama; dan d. Biro Umum.

Article 19

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari APBN, program dan anggaran lintas‐sektor, dan program dan anggaran bantuan luar negeri, serta monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan BNPB. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari APBN dan bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping; b. penyusunan program dan anggaran yang bantuan luar negeri, dan bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan BNPB.

Article 21

Biro Perencanaan terdiri dari: a. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I; b. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II; dan c. Bagian Monitoring dan Evaluasi.

Article 22

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari APBN dan bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping.

Article 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari APBN; dan b. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri yang menggunakan dana pendamping.

Article 24

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I terdiri dari: a. Subbagian Program dan Anggaran IA; dan b. Subbagian Program dan Anggaran IB.

Article 25

(1) Subbagian Program dan Anggaran IA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari APBN. (2) Subbagian Program dan Anggaran IB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan www.djpp.kemenkumham.go.id anggaran yang bersumber dari bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Article 26

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri dan bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Article 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri; dan b. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Article 28

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II terdiri dari: a. Subbagian Program dan Anggaran IIA; dan b. Subbagian Program dan Anggaran IIB.

Article 29

(1) Subbagian Program dan Anggaran IIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri. (2) Subbagian Anggaran IIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Article 30

Bagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan BNPB.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2008 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kedua

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Keempat

Article 11

Article 12

Article 13

BAB 1

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB 2

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB 3

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB 4

BAB 5

BAB 6

BAB 7

BAB 8

BAB 9

BAB 10

BAB 11

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI