PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

PERBAN Nomor 5 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1392) diubah sebagai berikut: 1. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 11A

Struktur organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 25

(1) Jumlah Kantor Pencarian dan Pertolongan dan Pos Pencarian dan Pertolongan terdiri atas: a. 22 (dua puluh dua) lokasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A; b. 21 (dua puluh satu) lokasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B; dan c. 77 (tujuh puluh tujuh) lokasi Pos Pencarian dan Pertolongan. (2) Kantor Pencarian dan Pertolongan, Kelas, Lokasi, dan Pos Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2019 KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BAGUS PURUHITO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.