PERBAN

Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan

PERBAN Nomor 16 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Article 5

Susunan organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Subbagian Umum; b. Seksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan; c. Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 6

(1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerja sama, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan, pelayanan kesehatan, serta pengelolaan data dan informasi Kantor Pencarian dan Pertolongan. (2) Seksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melakukan siaga, latihan, tindak awal dan operasi, koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan. (3) Seksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi, pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

Article 7

Susunan organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. Urusan Umum; b. Subseksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan; c. Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 8

(1) Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerja sama, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan, pelayanan kesehatan, serta pengelolaan data dan informasi Kantor Pencarian dan Pertolongan. (2) Subseksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melakukan siaga, latihan, tindak awal dan operasi, koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan. (3) Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi, pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

Article 9

Di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 10

Kelompok jabatan fungsional pada Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 11

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditetapkan atau ditunjuk oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Tugas, jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 12

Dalam mendukung operasional Kantor Pencarian dan Pertolongan dan untuk mempercepat pelayanan tugas Pencarian dan Pertolongan, di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan dapat dibentuk Pos Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kebutuhan.

Article 13

(1) Pos Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan di wilayah kerjanya. (2) Pos Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator. (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. (4) Koordinator dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.

Article 14

Pos Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan dukungan operasional Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, dan pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan, serta urusan ketatausahaan.

BAB III

TATA KERJA

Article 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Pencarian dan Pertolongan menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efesien antarunit organisasi di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Article 16

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Article 17

Kantor Pencarian dan Pertolongan harus menyusun analisis jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Article 18

Setiap unsur di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Article 19

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Article 20

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 21

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Article 22

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Article 23

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2017 KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN, ttd M. SYAUGI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN A. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A B. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN, ttd M. SYAUGI LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KANTOR DAN POS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NO. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS LOKASI POS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 1 2 3 4 5 1. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH A KOTA BANDA ACEH a. KUTACANE b. MEULABOH c. LANGSA d. SIMEULEU e. SABANG 2. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MEDAN A KOTA MEDAN a. SIBOLGA b. TANJUNG BALAI c. NIAS d. PRAPAT (DANAU TOBA) 3. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADANG A KOTO TANGAH a. PASAMAN b. LIMA PULUH KOTA 4. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TANJUNG PINANG A KOTA TANJUNG PINANG a. TANJUNG BALAI KARIMUN b. BATAM 5. KANTOR PENCARIAN A NATAR, TANGGAMUS NO. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS LOKASI POS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 1 2 3 4 5 DAN PERTOLONGAN LAMPUNG LAMPUNG SELATAN 6. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAKARTA A CENGKARENG SUKABUMI 7. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDUNG A SUMEDANG a. CIREBON b. TASIKMALAYA 8. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SEMARANG A NGALIYAN a. CILACAP b. JEPARA c. SURAKARTA 9. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SURABAYA A SIDOARJO a. JEMBER b. TRENGGALEK 10. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DENPASAR A JIMBARAN, KUTA SELATAN a. KARANG ASEM b. JEMBRANA c. BULELENG 11. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MAKASSAR A MAROS a. BONE b. SELAYAR c. MAMUJU 12. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MANADO A MINAHASA UTARA a. AMURANG b. TAHUNA 13. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN AMBON A KOTA AMBON a. NAMLEA b. BANDA c. TUAL d. SAUMLAKI 14. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN A KOTA BIAK a. NABIRE b. SERUI NO. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS LOKASI POS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 1 2 3 4 5 BIAK 15. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BALIKPAPAN A KOTA BALIKPAPAN a. TARAKAN b. SANGATTA c. NUNUKAN 16. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KUPANG A KOTA KUPANG WAINGAPU 17. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PEKANBARU B KOTA PEKANBARU a. BENGKALIS b. TEMBILAHAN 18. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAMBI B KOTA JAMBI MUARA BUNGO 19. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PANGKALPINANG B PANGKALAN BARU, BANGKA TENGAH BELITUNG 20. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG B KOTA PALEMBANG PAGAR ALAM 21. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BENGKULU B KOTA BENGKULU MUKO-MUKO 22. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NATUNA B RANAI KOTA ANAMBAS 23. KANTOR PENCARIAN B SIPORA UTARA, - NO. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS LOKASI POS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 1 2 3 4 5 DAN PERTOLONGAN MENTAWAI KEPULAUAN MENTAWAI 24. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANTEN B SERANG - 25. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YOGYAKARTA B BANTUL - 26. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MATARAM B LABUAPI, LOMBOK BARAT a. WADU MBOLO b. KAYANGAN c. SUMBAWA BESAR 27. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MAUMERE B SIKKA a. MABAR LABUAN BAJO b. ALOR 28. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PONTIANAK B KUBU RAYA a. SINTETE b. KETAPANG c. SINTANG 29. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANJARMASIN B BANJARBARU a. KOTA BARU b. SAMPIT c. PANGKALAN BUN d. PALANGKARAYA 30. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN GORONTALO B KOTA GORONTALO a. GORONTALO UTARA b. MARISA (PAHUWATO) 31. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KENDARI B KOTA KENDARI a. BAU-BAU b. KOLAKA c. WAKATOBI NO. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS LOKASI POS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 1 2 3 4 5 32. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALU B KOTA PALU a. LUWUK BANGGAI b. PARIGI MOUNTONG 33. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERNATE B KOTA TERNATE TOBELO 34. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SORONG B KOTA SORONG a. FAK-FAK b. RAJA AMPAT 35. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MANOKWARI B MANOKWARI BINTUNI 36. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAYAPURA B SENTANI a. WAMENA b. SARMI c. OKSIBIL 37. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TIMIKA B TIMIKA a. AGATS b. KAIMANA 38. KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MERAUKE B MERAUKE a. OKABA b. BOUVEN DIGUL KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN, ttd M. SYAUGI