PERBAN

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2010 tentang KELOMPOK AHLI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

PERBAN Nomor 9 Tahun 2010

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB III

TATA CARA KERJA

Article 11

Kepala BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibantu oleh Koordinator Pok Ahli.

Article 12

Koordinator Pok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, selain membantu pelaksanaan tugas Kepala BNN, memiliki tugas dan tanggung jawab mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengintegrasikan anggota dalam memberikan masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan kepada Kepala BNN.

Article 13

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 , Koordinator Pok Ahli menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut: a. pelaksanaan pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas dan fungsi Pok Ahli; b. pelaksanaan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan kepada Kepala BNN dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan kualitas kinerja Pok Ahli; c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan penugasan Kepala BNN

Article 14

Anggota Pok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memiliki tugas memberikan masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang P4GN kepada Kepala BNN sesuai dengan bidang keahlian masing-masing melalui Koordinator Pok Ahli.

Article 15

Anggota Pok Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan kepada Kepala BNN dalam: a. penyusunan dan perumusan arah kebijakan nasional di bidang P4GN ; b. penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi nasional di bidang P4GN; c. penyusunan dan perumusan perencanaan, program dan kegiatan BNN; d. pelaksanaan evaluasi dan pengembangan perencanaan, program dan kegiatan BNN;

Article 16

(1) Pok Ahli dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip: a. koordinasi; b. integrasi; c. sinkronisasi; dan d. simplifikasi. (2) Pok Ahli dalam melaksanakan tugas sehari-hari dikoordinir oleh Koordinator Pok Ahli.

Article 17

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Pok Ahli mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. (2) Dalam memberikan masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan Pok Ahli membuat 1 (satu) naskah akademis setiap 1 (satu) tahun sekali. (3) Dalam hal dianggap perlu, Pok Ahli dapat diikutsertakan dalam keanggotaan kelompok kerja.

BAB IV

PENGORGANISASIAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Article 18

Keanggotaan Pok Ahli terdiri atas: a. Pok Ahli Bidang Pengembangan Organisasi/Kelembagaan; b. Pok Ahli Bidang Hubungan Luar Negeri; c. Pok Ahli Bidang Hubungan Sosial Kemasyarakatan; d. Pok Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; e. Pok Ahli Bidang Hukum dan Perundang-undangan; f. Pok Ahli Bidang Tata Kelola Anggaran; g. Pok Ahli Bidang Penelitian dan Pengembangan P4GN; h. Pok Ahli Bidang Teknologi Intelijen; i. Pok Ahli Bidang Komunitas Terapeutik; j. Pok Ahli Bidang Kriminologi; k. Pok Ahli Bidang Manajemen Rehabilitasi; l. Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat INDONESIA Wilayah Barat; m. Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat INDONESIA Wilayah Tengah; dan n. Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat INDONESIA Wilayah Timur.

Article 19

Anggota Pok Ahli Bidang Pengembangan Organisasi/Kelembagaan, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang pengembangan organisasi/kelembagaan kepada Kepala BNN.

Article 20

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Pengembangan Organisasi/Kelembagaan dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang pengembangan organisasi/kelembagaan; b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang pengembangan organisasi/kelembagaan; c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang pengembangan organisasi/kelembagaan; d. Pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang pengembangan organisasi/kelembagaan.

Article 21

Anggota Pok Ahli Bidang Hubungan Luar Negeri, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang hubungan luar negeri kepada Kepala BNN.

Article 22

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Hubungan Luar Negeri dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang hubungan luar negeri; b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang hubungan luar negeri; c. Penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang hubungan luar negeri; d. Pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang hubungan luar negeri.

Article 23

Anggota Pok Ahli Bidang Hubungan Sosial Kemasyarakatan, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang hubungan sosial kemasyarakatan kepada Kepala BNN.

Article 24

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Hubungan Sosial Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang hubungan sosial kemasyarakatan; b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang hubungan sosial kemasyarakatan; c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang hubungan sosial kemasyarakatan; d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang hubungan sosial kemasyarakatan.

Article 25

Anggota Pok Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang hubungan antar lembaga kepada Kepala BNN.

Article 26

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang Hubungan Antar Lembaga; b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang hubungan antar lembaga; c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang hubungan antar lembaga; d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang hubungan antar lembaga.

Article 27

Anggota Pok Ahli Bidang Hukum dan Perundang-undangan, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang Hukum dan Perundang-undangan kepada Kepala BNN.

Article 28

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang hukum dan perundang-undangan; b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang hukum dan perundang-undangan; c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang hukum dan perundang-undangan; d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang hukum dan perundang-undangan.

Article 29

Anggota Pok Ahli Bidang Tata Kelola Anggaran, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang tata kelola anggaran kepada Kepala BNN.

Article 30

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Tata Kelola Anggaran dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang tata kelola anggaran; b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang tata kelola anggaran; c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang tata kelola anggaran; d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang tata kelola anggaran.

Article 31

Anggota Pok Ahli Bidang Penelitian dan Pengembangan P4GN, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang Penelitian dan Pengembangan P4GN kepada Kepala BNN.

Article 32

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Penelitian dan Pengembangan P4GN dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan P4GN; b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang penelitian dan pengembangan P4GN. c. penyusunan dan perumusan naskah akademis penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang penelitian dan pengembangan P4GN; d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang penelitian dan pengembangan P4GN.

Article 33

Anggota Pok Ahli Bidang Teknologi Intelijen, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan kepada Kepala BNN di bidang teknologi Intelijen.

Article 34

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Teknologi Intelijen dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang teknologi intelijen; b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang teknologi intelijen; c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang teknologi intelijen; d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang teknologi intelijen.

Article 35

Anggota Pok Ahli Bidang Komunitas Terapeutik, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang komunitas terapeutik kepada Kepala BNN.

Article 36

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Komunitas Terapeutik dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang komunitas terapeutik; b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang komunitas terapeutik; c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang komunitas terapeutik; d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang komunitas terapeutik.

Article 37

Anggota Pok Ahli Bidang Kriminologi, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang Kriminologi kepada Kepala BNN.

Article 38

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Angota Pok Ahli Bidang Kriminologi dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang kriminologi; b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang kriminologi; c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang kriminologi; d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang kriminologi.

Article 39

Anggota Pok Ahli Bidang Manajemen Rehabilitasi selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran dan pertimbangan di bidang manajemen rehabilitasi kepada Kepala BNN.

Article 40

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Angota Pok Ahli Bidang Manajemen Rehabilitasi dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang manajemen rehabilitasi; b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang manajemen rehabilitasi; b. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang manajemen rehabilitasi; c. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang manajemen rehabilitasi.

Article 41

Anggota Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat INDONESIA Wilayah Barat, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah barat kepada Kepala BNN.

Article 42

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Angota Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat INDONESIA Wilayah Barat dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah barat; b. Penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah barat; c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah barat; d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah barat.

Article 43

Angota Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat INDONESIA Wilayah Tengah, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah tengah kepada Kepala BNN.

Article 44

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Angota Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat INDONESIA Wilayah Tengah dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah tengah; b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah tengah; c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah tengah; d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah tengah.

Article 45

Anggota Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat INDONESIA Wilayah Timur, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah timur kepada Kepala BNN.

Article 46

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat INDONESIA Wilayah Timur dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah timur; b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah timur; c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah timur; d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah timur.

BAB Kedua

Tugas dan Fungsi

Article 19

Anggota Pok Ahli Bidang Pengembangan Organisasi/Kelembagaan, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang pengembangan organisasi/kelembagaan kepada Kepala BNN.

Article 20

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Pengembangan Organisasi/Kelembagaan dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang pengembangan organisasi/kelembagaan; b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang pengembangan organisasi/kelembagaan; c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang pengembangan organisasi/kelembagaan; d. Pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang pengembangan organisasi/kelembagaan.

Article 21

Anggota Pok Ahli Bidang Hubungan Luar Negeri, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang hubungan luar negeri kepada Kepala BNN.

Article 22

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Hubungan Luar Negeri dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang hubungan luar negeri; b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang hubungan luar negeri; c. Penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang hubungan luar negeri; d. Pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang hubungan luar negeri.

Article 23

Anggota Pok Ahli Bidang Hubungan Sosial Kemasyarakatan, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang hubungan sosial kemasyarakatan kepada Kepala BNN.

Article 24

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Hubungan Sosial Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang hubungan sosial kemasyarakatan; b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang hubungan sosial kemasyarakatan; c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang hubungan sosial kemasyarakatan; d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang hubungan sosial kemasyarakatan.

Article 25

Anggota Pok Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang hubungan antar lembaga kepada Kepala BNN.

Article 26

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang Hubungan Antar Lembaga; b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang hubungan antar lembaga; c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang hubungan antar lembaga; d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang hubungan antar lembaga.

Article 27

Anggota Pok Ahli Bidang Hukum dan Perundang-undangan, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang Hukum dan Perundang-undangan kepada Kepala BNN.

Article 28

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang hukum dan perundang-undangan; b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang hukum dan perundang-undangan; c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang hukum dan perundang-undangan; d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang hukum dan perundang-undangan.

Article 29

Anggota Pok Ahli Bidang Tata Kelola Anggaran, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang tata kelola anggaran kepada Kepala BNN.

Article 30

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Tata Kelola Anggaran dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang tata kelola anggaran; b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang tata kelola anggaran; c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang tata kelola anggaran; d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang tata kelola anggaran.

Article 31

Anggota Pok Ahli Bidang Penelitian dan Pengembangan P4GN, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang Penelitian dan Pengembangan P4GN kepada Kepala BNN.

Article 32

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Penelitian dan Pengembangan P4GN dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan P4GN; b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang penelitian dan pengembangan P4GN. c. penyusunan dan perumusan naskah akademis penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang penelitian dan pengembangan P4GN; d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang penelitian dan pengembangan P4GN.

Article 33

Anggota Pok Ahli Bidang Teknologi Intelijen, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan kepada Kepala BNN di bidang teknologi Intelijen.

Article 34

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Teknologi Intelijen dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang teknologi intelijen; b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang teknologi intelijen; c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang teknologi intelijen; d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang teknologi intelijen.

Article 35

Anggota Pok Ahli Bidang Komunitas Terapeutik, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang komunitas terapeutik kepada Kepala BNN.

Article 36

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Komunitas Terapeutik dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang komunitas terapeutik; b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang komunitas terapeutik; c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang komunitas terapeutik; d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang komunitas terapeutik.

Article 37

Anggota Pok Ahli Bidang Kriminologi, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang Kriminologi kepada Kepala BNN.

Article 38

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Angota Pok Ahli Bidang Kriminologi dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang kriminologi; b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang kriminologi; c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang kriminologi; d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang kriminologi.

Article 39

Anggota Pok Ahli Bidang Manajemen Rehabilitasi selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran dan pertimbangan di bidang manajemen rehabilitasi kepada Kepala BNN.

Article 40

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Angota Pok Ahli Bidang Manajemen Rehabilitasi dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang manajemen rehabilitasi; b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang manajemen rehabilitasi; b. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang manajemen rehabilitasi; c. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang manajemen rehabilitasi.

Article 41

Anggota Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat INDONESIA Wilayah Barat, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah barat kepada Kepala BNN.

Article 42

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Angota Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat INDONESIA Wilayah Barat dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah barat; b. Penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah barat; c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah barat; d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah barat.

Article 43

Angota Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat INDONESIA Wilayah Tengah, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah tengah kepada Kepala BNN.

Article 44

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Angota Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat INDONESIA Wilayah Tengah dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah tengah; b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah tengah; c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah tengah; d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah tengah.

Article 45

Anggota Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat INDONESIA Wilayah Timur, selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan, pendapat dan saran, dan pertimbangan di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah timur kepada Kepala BNN.

Article 46

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Anggota Pok Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat INDONESIA Wilayah Timur dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah timur; b. penyusunan dan perumusan telaahan dan kajian di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah timur; c. penyusunan dan perumusan naskah akademis di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah timur; d. pembuatan laporan kegiatan penelaahan dan pengkajian di bidang pemberdayaan masyarakat INDONESIA wilayah timur.