PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum

PERBAN Nomor 7 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada PRESIDEN. 2. Produk Hukum Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Produk Hukum BNN adalah Peraturan tertulis yang terdiri dari peraturan perundang- undangan dan peraturan kebijakan. 3. Satuan Kerja Pemrakarsa yang selanjutnya disebut Satker Pemrakarsa adalah pimpinan satuan kerja tingkat pusat yang mengajukan usul pembentukan Rancangan Produk Hukum BNN. 4. UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama PRESIDEN. 5. PERATURAN PEMERINTAH adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya. 6. Peraturan adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 7. Peraturan Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Peraturan Badan adalah peraturan perundang- undangan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Kepala BNN sesuai kewenangannya melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan dan diundangkan untuk mendapatkan berita negara. 8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala Badan adalah peraturan kebijakan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara internal atau kedalam yang dibentuk atau ditetapkan oleh Kepala BNN sesuai kewenangannya melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Badan ini. 9. Surat Edaran Kepala BNN adalah peraturan kebijakan tertulis yang merupakan surat pemberitahuan tentang hal tertentu bersifat penting dan mendesak. 10. Program Regulasi BNN yang selanjutnya disebut Proasi BNN adalah instrumen perencanaan program pembentukan Produk Hukum BNN yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. 11. Pengendalian Penyusunan Produk Hukum BNN yang selanjutnya disebut Pengendalian adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan penyusunan Produk Hukum BNN yang meliputi perencanaan, pembahasan, pengesahan, pengundangan serta materi muatan yang akan diatur.

BAB II

JENIS, MATERI MUATAN, DAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM BNN

Article 2

Correction

Jenis Produk Hukum BNN meliputi: a. Peraturan perundang-undangan; dan b. Peraturan kebijakan.

Article 3

Correction

Jenis Produk Hukum BNN berupa peraturan perundang- undangan, meliputi: a. UNDANG-UNDANG; b. PERATURAN PEMERINTAH; c. Peraturan PRESIDEN; dan d. Peraturan Badan.

Article 4

Jenis Produk Hukum BNN berupa peraturan kebijakan, meliputi: a. Peraturan Kepala Badan; dan b. Surat Edaran Kepala BNN.

Article 5

Materi muatan yang harus diatur dengan Peraturan Badan berisi: a. melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; b. memiliki norma/materi muatan yang mengikat secara umum; c. mengatur norma/materi muatan yang bersifat keluar atau ditujukan serta melibatkan masyarakat; d. mengatur ketentuan tentang hak dan kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan yang menimbulkan dampak anggaran; dan/atau e. mengatur norma/materi muatan yang memiliki kerangka sosial dan hukum terhadap kebutuhan masyarakat.

Article 6

Materi muatan yang harus diatur dengan Peraturan Kepala Badan berisi: a. mengatur norma yang bersifat internal; b. mengatur bisnis proses; c. mengatur petunjuk pelaksanaan/pedoman; dan/atau d. mengatur hal yang tidak bersifat layanan kepada masyarakat.

Article 7

Materi muatan yang harus diatur dengan Surat Edaran Kepala BNN berisi: a. menjelaskan materi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan; b. merupakan pemberitahuan tentang hal tertentu yang bersifat penting dan mendesak; dan c. menjelaskan atau memuat petunjuk teknis dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Article 8

(1) Pembentukan Produk Hukum BNN berupa UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan Peraturan PRESIDEN, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pembentukan Produk Hukum BNN berupa Peraturan Badan dilaksanakan dengan tahapan: a. perencanaan; b. penyusunan; c. pembahasan; d. pengesahan atau penetapan; dan e. pengundangan. (3) Pembentukan Produk Hukum BNN berupa Peraturan Kepala Badan dan Surat Edaran Kepala Badan meliputi: a. perencanaan; b. penyusunan; c. penetapan; d. penyebarluasan atau sosialisasi; e. monitoring dan evaluasi; dan f. pengendalian penyusunan.

Article 9

Selain tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Produk Hukum BNN berupa Peraturan Badan dilakukan: a. penyebarluasan dan sosialisasi; b. monitoring dan evaluasi; dan c. pengendalian penyusunan.

Article 10

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembentukan Produk Hukum BNN dapat dilaksanakan melalui kegiatan: a. bimbingan teknis; b. diskusi publik; c. seminar; d. sosialisasi; e. rapat koordinasi; f. audiensi; dan g. monitoring dan evaluasi.

BAB III

PERENCANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM BNN

Article 11

Correction

(1) Penyusunan Produk Hukum BNN disusun berdasarkan perencanaan Produk Hukum BNN. (2) Perencanaan Produk Hukum BNN ditetapkan melalui Proasi BNN. (3) Proasi BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNN.

Article 12

Correction

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) didasarkan atas: a. perintah peraturan perundang-undangan; b. rencana strategis BNN; c. usulan dan kebutuhan hukum masing-masing Satker Pemrakarsa di lingkungan BNN maupun masyarakat; d. tindak lanjut dari temuan pemeriksaan Inspektorat Utama/Badan Pemeriksa Keuangan; dan e. kebijakan pimpinan. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan usulan dari Satker Pemrakarsa kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN. (3) Perencanaan Produk Hukum BNN dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 13

(1) Usulan pembentukan Produk Hukum BNN berupa peraturan perundang-undangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Usulan pembentukan Produk Hukum BNN berupa peraturan kebijakan terlebih dahulu dilakukan pengkajian oleh Satker Pemrakarsa. (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melihat adanya kebutuhan pengaturan yang meliputi aspek substansial peraturan perundang-undangan. (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan Direktorat Hukum. (5) Aspek substansial peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. daftar judul; dan c. pokok pikiran, ruang lingkup, dan materi muatan yang akan diatur. (6) Aspek substansial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam bentuk: a. naskah akademik bagi Rancangan UNDANG-UNDANG; atau b. naskah urgensi/naskah kebijakan bagi Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, Rancangan Peraturan PRESIDEN, Rancangan Peraturan Badan, dan Rancangan Peraturan Kepala Badan. (7) Format aspek substansial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 14

(1) Aspek substansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) disampaikan Satker Pemrakarsa kepada Kepala Badan Narkotika Nasional untuk mendapatkan persetujuan. (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh, Satker Pemrakarsa menyampaikan usulan pembentukan dan persetujuan Kepala BNN kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN.

Article 15

(1) Direktur Hukum setelah menerima usulan dari Satker Pemrakarsa selanjutnya melakukan penelaahan terhadap usulan. (2) Dalam hal hasil penelaahan disetujui selanjutnya usulan dicantumkan dalam daftar Proasi BNN. (3) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Deputi Hukum dan Kerja Sama untuk ditetapkan oleh Kepala BNN. (4) Daftar Proasi BNN yang telah ditetapkan dijadikan sebagai dasar rencana kegiatan penyusunan Produk Hukum BNN.

Article 16

(1) Dalam keadaan tertentu, Satker Pemrakarsa dapat mengajukan usul Rancangan Produk Hukum BNN di luar yang telah direncanakan. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. akibat adanya Putusan Mahkamah Agung; b. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; c. adanya perubahan rencana strategis dan/atau rencana kerja pemerintah di lingkungan BNN; d. kebutuhan organisasi; e. kebutuhan masyarakat; dan f. keadaan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BNN

Article 17

Correction

(1) Penyusunan Produk Hukum BNN dilaksanakan melalui: a. Produk Hukum BNN yang difasilitasi oleh Direktorat Hukum berdasarkan Proasi BNN; atau b. Produk Hukum BNN yang difasilitasi oleh Satuan Kerja di BNN. (2) Penyusunan Produk Hukum BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Satuan Kerja dengan melibatkan Direktorat Hukum.

Article 18

Correction

(1) Penyusunan Rancangan Produk Hukum BNN dilaksanakan berdasarkan Proasi BNN. (2) Penyusunan Rancangan Produk Hukum BNN berupa peraturan perundang-undangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyusunan Rancangan Produk Hukum BNN, dilaksanakan dengan tahapan: a. persiapan rancangan awal; b. harmonisasi; c. finalisasi; dan d. penetapan.

Article 19

(1) Persiapan rancangan awal Produk Hukum BNN berupa Peraturan Badan, Peraturan Kepala Badan, dan Surat Edaran Kepala BNN dilakukan dengan menyusun rancangan terhadap materi muatan yang akan diatur. (2) Penyusunan Rancangan Produk Hukum BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat persiapan rancangan awal dengan membentuk kelompok kerja. (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur: a. Satker Pemrakarsa; b. pejabat fungsional perancang peraturan perundang- undangan; c. pegawai Direktorat Hukum yang membidangi peraturan perundang-undangan; dan d. pegawai dan satuan kerja terkait lainnya. (4) Selain dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengikutsertakan Kementerian/Lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang berkaitan dengan materi rancangan Produk Hukum BNN yang disusun. (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui surat perintah dalam rangka melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan Produk Hukum BNN.

Article 20

(1) Harmonisasi Produk Hukum BNN dilaksanakan melalui rapat harmonisasi dapat melibatkan: a. Satker Pemrakarsa; b. kementerian/lembaga terkait; c. masyarakat; d. akademisi/praktisi; atau e. pegawai dan satuan kerja terkait lainnya. (2) Harmonisasi Produk Hukum BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. melihat keterkaitan Rancangan Produk Hukum dengan peraturan perundang-undangan yang lain; dan b. melihat jangkauan dan arah pengaturan terhadap ruang lingkup materi muatan Rancangan Produk Hukum yang akan diatur.

Article 21

Finalisasi Produk Hukum BNN berupa Peraturan Badan, Peraturan Kepala Badan, dan Surat Edaran Kepala BNN dilaksanakan melalui rapat finalisasi dalam rangka untuk: a. melakukan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum BNN terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait; dan b. melihat substansi dan materi muatan yang akan diatur dengan kondisi hukum yang ada.

Article 22

(1) Penetepan Produk Hukum BNN berupa Peraturan Badan, Peraturan Kepala Badan, dan Surat Edaran Kepala BNN dilaksanakan melalui rapat penetapan dilakukan untuk menyesuaikan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui mekanisme penyelarasan Produk Hukum BNN. (3) penyelarasan Produk Hukum BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Hukum BNN.

BAB V

PENGESAHAN

Article 23

Correction

(1) Pengesahan Rancangan Produk Hukum BNN berupa peraturan perundang-undangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rancangan Produk Hukum BNN berupa Peraturan Badan, Peraturan Kepala Badan, dan Surat Edaran Kepala BNN yang telah melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) selanjutnya dilakukan pengesahan. (3) Pengesahan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN kepada Kepala BNN untuk mendapatkan paraf dan tanda tangan pengesahan. (4) Sebelum dilakukan paraf dan tanda tangan oleh Kepala BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paraf berjenjang paling sedikit memuat, antara lain: a. Direktur Hukum BNN; b. Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN; c. Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum Sekretariat Utama BNN; d. Kepala Biro Umum Sekretariat Utama BNN; dan e. Sekretaris Utama BNN. (5) Rancangan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani oleh Kepala BNN, ditindaklanjuti untuk dilakukan pengundangan.

Article 24

(1) Dalam hal Kepala BNN berpendapat rancangan Produk Hukum BNN berupa peraturan perundang-undangan masih terdapat permasalahan atau kekurangan, Kepala BNN menugaskan Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN untuk mengoordinasikan penyempurnaan rancangan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal Kepala BNN berpendapat rancangan Produk Hukum BNN berupa Peraturan Badan, Peraturan Kepala Badan, dan Surat Edaran Kepala BNN masih terdapat permasalahan atau kekurangan, Kepala BNN menugaskan Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN untuk mengoordinasikan penyempurnaan rancangan dimaksud. (3) Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan koordinasi dengan Satker Pemrakarsa atau satuan kerja terkait. (4) Rancangan Produk Hukum BNN yang telah disempurnakan dan dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kembali oleh Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN kepada Kepala BNN untuk mendapatkan pengesahan.

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 2

Article 3

Article 4

BAB Kedua

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

Article 9

Article 10

BAB III

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB IV

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB Kesatu

Article 17

Article 18

BAB Kedua

Article 19

BAB Ketiga

Article 20

BAB Keempat

Article 21

BAB Kelima

Article 22

BAB V

Article 23

Article 24

BAB VI

Article 25

Article 26

Article 27

BAB VII

Article 28

Article 29

BAB Kesatu

Article 28

BAB Kedua

Article 29

BAB VIII

Article 30

BAB IX

Article 31

Article 32

Article 33

BAB X

Article 34

Article 35

BAB XI

Article 36

BAB XII

Article 37

Article 38