PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2021 tentang KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA

PERBAN Nomor 5 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENYELENGGARAAN KOTAN

Article 2

Correction

(1) Untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, BNN bersinergi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan KOTAN. (2) Selain dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, BNN dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung penyelenggaraan KOTAN. (3) Penyelenggaraan KOTAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi variabel yang meliputi: a. ketahanan keluarga; b. ketahanan masyarakat; c. kewilayahan; d. kelembagaan; dan e. hukum.

Article 3

(1) Variabel ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas indikator: a. perilaku sehat; b. keeratan sosial; dan c. keharmonisan keluarga. (2) Variabel ketahanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas indikator: a. kesadaran hukum narkoba; b. partisipasi masyarakat; c. partisipasi lingkungan pendidikan; dan d. partisipasi dunia usaha. (3) Variabel kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c terdiri atas indikator: a. intervensi kewilayahan; dan b. kerawanan wilayah. (4) Variabel kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d terdiri atas indikator: a. kerja sama antar lembaga; b. ketersediaan fasilitas; c. basis data daerah; dan d. data dukung anggaran. (5) Variabel hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e terdiri atas indikator: a. komitmen aparatur; b. regulasi; dan c. kepastian hukum.

Article 4

Ketentuan teknis mengenai pemenuhan indikator dari variabel KOTAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BNN.

Article 5

(1) Untuk mewujudkan KOTAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNN, BNNP, dan BNNKab/Kota melakukan program penguatan pemberdayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai program penguatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BNN.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2021 tentang KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

BAB V

Article 10

BAB VI

Article 11

BAB VII

Article 12

BAB VIII

Article 13