PERBAN

Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2012 tentang PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI BERBASIS TEKNOLOGI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

PERBAN Nomor 16 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PERENCANAAN

Article 4

Correction

Prinsip pelaksanaan monitoring dan evaluasi meliputi: a. kejelasan arah tujuan dan hasil yang akan dicapai; b. pelaksanaan dilakukan secara transparan, objektif dan terukur; c. dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik; d. menggunakan metode pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; dan e. dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.

Article 5

Correction

Dokumen yang diperlukan dalam monitoring dan evaluasi, sebagai berikut: a. Rencana Strategis; b. Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja; c. Penetapan Kinerja Satuan Kerja; d. program, kegiatan, dan anggaran; dan e. Pengukuran Kinerja Satuan Kerja.

Article 6

Aspek monitoring berfokus pada: a. identifikasi masalah; b. akuntabilitas input program; c. proses dan output terhadap setiap kegiatan; d. kesesuaian antara kegiatan dan anggaran; e. kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan; f. pelaporan kemajuan dalam setiap pelaksanaan kegiatan; dan g. penilaian keberlanjutan program.

Article 7

(1) Aspek evaluasi berfokus pada: a. kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta pencapaian hasil; b. kesesuaian antara sarana dan prasarana pendukung dengan kegiatan dan capaian kinerja yang diharapkan; dan c. pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan di masa yang akan datang. (2) Aspek evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. relevansi; b. keberhasilan; c. efektifitas biaya; d. pembelajaran; dan e. rencana tindak lanjut.

Article 8

(1) Sistem Aplikasi diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi; (2) Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi yang berbasis teknologi; (3) Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu: a. Badan Narkotika Nasional monitoring dan evaluasi merupakan komponen yang digunakan oleh masing-masing unit kerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi; b. Badan Narkotika Nasional Kompilasi merupakan komponen untuk mengkompilasi hasil monitoring dan evaluasi setiap unit kerja pada Badan Narkotika Nasional monitoring dan evaluasi. (4) Komponen Badan Narkotika Nasional monitoring dan evaluasi terdiri dari beberapa formulir yang menjadi satu rangkaian dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi; (5) Formulir yang terdapat dalam Badan Narkotika Nasional monitoring dan evaluasi, sebagai berikut: a. Formulir Umum; b. Formulir Monitoring Bulanan; c. Formulir Evaluasi Triwulanan; d. Formulir Evaluasi Semesteran; e. Formulir Evaluasi Tahunan; f. Formulir Monitoring Rencana Strategis; dan g. Formulir Program, Kegiatan, dan Anggaran. (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Article 9

Tahapan Perencanaan monitoring dan evaluasi meliputi: a. Tahap Persiapan; dan b. Tahap Penyusunan Rencana.

Article 10

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari: a. persiapan personil dilakukan melalui pelatihan; b. persiapan penyusunan rencana kegiatan; c. penyusunan rencana kebutuhan anggaran; dan d. penyiapan administrasi pendukung.

Article 11

Tahap penyusunan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berpedoman pada prinsip: a. sustainable (berkelanjutan); b. measurable (terukur); c. achievable (dapat dicapai); d. reasonable (masuk akal); dan e. timeable (tepat waktu).

Article 12

(1) monitoring dan evaluasi diawali dengan kegiatan pengumpulan data dan informasi baik secara langsung dan tidak langsung melalui: a. pengamatan langsung di lapangan; b. wawancara; dan c. dokumen/laporan tertulis. (2) Pembandingan hasil dengan standar yang telah ditentukan.

BAB IV

PENGORGANISASIAN DAN PELAPORAN

Article 15

Correction

Pembentukan Tim terdiri dari: a. Tim Badan Narkotika Nasional monitoring dan evaluasi pusat; dan b. Tim monitoring dan evaluasi kewilayahan.

Article 16

Correction

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri dari: a. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional sebagai Penanggung Jawab Kegiatan; b. Kepala Biro Perencanaan sebagai Ketua; c. Kepala Sub Bagian Pelaporan Rencana Program dan Anggaran Bagian Pelaporan Biro Perencanaan sebagai Sekretaris; dan d. Kepala Bagian Pelaporan dan Staf Biro Perencanaan sebagai Pelaksana.

Article 17

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri dari: a. Tim monitoring dan evaluasi Badan Narkotika Nasional Provinsi, terdiri dari: 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi sebagai Penanggung Jawab Kegiatan; 2. Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Ketua; dan 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pelaksana; b. Tim monitoring dan evaluasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, terdiri dari: 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagai Penanggung Jawab Kegiatan; 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Ketua; dan 3. Staf Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pelaksana.

Article 18

(1) Pada Satuan Kerja di tingkat Badan Narkotika Nasional dibentuk Tim monitoring dan evaluasi Badan Narkotika Nasional satuan kerja yang ditetapkan oleh Kepala satuan kerja masing-masing; (2) Pembentukan Tim monitoring dan evaluasi Badan Narkotika Nasional satuan kerja ditetapkan pada awal tahun anggaran dan dilaporkan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional cq. Sekretaris Utama up. Kepala Biro Perencanaan.

Article 19

Tim monitoring dan evaluasi Badan Narkotika Nasional, bertugas: a. mengelola aplikasi dan data base; b. memberikan akses data pagu dan realisasi anggaran kepada Tim monitoring dan evaluasi Badan Narkotika Nasional satuan kerja dan kewilayahan melalui aplikasi; c. melakukan kompilasi laporan Tim monitoring dan evaluasi Badan Narkotika Nasional satuan kerja dan Kewilayahan sebagai: 1. bahan identifikasi permasalahan perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; 2. bahan usulan kebijakan percepatan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; 3. bahan usulan regulasi di bidang pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; d. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kebijakan percepatan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; e. melaksanakan tugas sebagai penghubung dengan Unit Kerja PRESIDEN Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

Article 20

Tim monitoring dan evaluasi Badan Narkotika Nasional satuan kerja dan kewilayahan, bertugas: a. menerima username dan password dari Tim monitoring dan evaluasi Badan Narkotika Nasional untuk mengakses Aplikasi; b. melakukan perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran melalui aplikasi monitoring dan evaluasi di lingkungan kerja masing-masing; c. mengidentifikasi satuan kerja yang tidak melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan standar yang telah ditentukan pada Aplikasi; d. melakukan analisis dan menemukan penyebab ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan; e. melakukan analisis perbandingan tingkat pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pada tahun berjalan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan data pada Aplikasi; f. melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai hasil evaluasi, meliputi: 1. pemberian bimbingan teknis kepada satuan kerja yang mengalami permasalahan; 2. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait untuk memperoleh bimbingan teknis sesuai dengan bidang permasalahan yang ada; 3. secara proaktif mencari solusi terhadap permasalahan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta dapat memanfaatkan helpdesk pada website Badan Narkotika Nasional; g. menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Tim monitoring dan evaluasi Badan Narkotika Nasional tembusan Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional.

Article 21

Prosedur pelaporan monitoring dan evaluasi: a. masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja memberikan laporan kepada Tim monitoring dan evaluasi Badan Narkotika Nasional satuan kerja dan Kewilayahan setiap hari kerja; b. Tim monitoring dan evaluasi Badan Narkotika Nasional satuan kerja dan Kewilayahan melakukan monitoring dan evaluasi harian, mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan; c. Hasil Tim monitoring dan evaluasi Badan Narkotika Nasional satuan kerja dan kewilayahan dikirim ke Tim monitoring dan evaluasi Badan Narkotika Nasional paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi; d. Pengiriman hasil monitoring dan evaluasi dilakukan melalui sistem aplikasi; e. Tim monitoring dan evaluasi Badan Narkotika Nasional melakukan analisis hasil Tim monitoring dan evaluasi Badan Narkotika Nasional satuan kerja dan kewilayahan; f. Tim monitoring dan evaluasi Badan Narkotika Nasional menyajikan laporan disertai rekomendasi kepada Kepala Badan Narkotika Nasional; g. Tim monitoring dan evaluasi Badan Narkotika Nasional menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi Badan Narkotika Nasional triwulan, semester dan tahunan.

Article 22

Bagan prosedur pelaporan monitoring dan evaluasi dituangkan dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB Kesatu

Pengorganisasian

Article 15

Correction

Pembentukan Tim terdiri dari: a. Tim Badan Narkotika Nasional monitoring dan evaluasi pusat; dan b. Tim monitoring dan evaluasi kewilayahan.

Article 16

Correction

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri dari: a. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional sebagai Penanggung Jawab Kegiatan; b. Kepala Biro Perencanaan sebagai Ketua; c. Kepala Sub Bagian Pelaporan Rencana Program dan Anggaran Bagian Pelaporan Biro Perencanaan sebagai Sekretaris; dan d. Kepala Bagian Pelaporan dan Staf Biro Perencanaan sebagai Pelaksana.

Article 17

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri dari: a. Tim monitoring dan evaluasi Badan Narkotika Nasional Provinsi, terdiri dari: 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi sebagai Penanggung Jawab Kegiatan; 2. Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Ketua; dan 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pelaksana; b. Tim monitoring dan evaluasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, terdiri dari: 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagai Penanggung Jawab Kegiatan; 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Ketua; dan 3. Staf Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pelaksana.

Article 18

(1) Pada Satuan Kerja di tingkat Badan Narkotika Nasional dibentuk Tim monitoring dan evaluasi Badan Narkotika Nasional satuan kerja yang ditetapkan oleh Kepala satuan kerja masing-masing; (2) Pembentukan Tim monitoring dan evaluasi Badan Narkotika Nasional satuan kerja ditetapkan pada awal tahun anggaran dan dilaporkan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional cq. Sekretaris Utama up. Kepala Biro Perencanaan.

Article 19

Tim monitoring dan evaluasi Badan Narkotika Nasional, bertugas: a. mengelola aplikasi dan data base; b. memberikan akses data pagu dan realisasi anggaran kepada Tim monitoring dan evaluasi Badan Narkotika Nasional satuan kerja dan kewilayahan melalui aplikasi; c. melakukan kompilasi laporan Tim monitoring dan evaluasi Badan Narkotika Nasional satuan kerja dan Kewilayahan sebagai: 1. bahan identifikasi permasalahan perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; 2. bahan usulan kebijakan percepatan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; 3. bahan usulan regulasi di bidang pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; d. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kebijakan percepatan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; e. melaksanakan tugas sebagai penghubung dengan Unit Kerja PRESIDEN Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

Article 20

Tim monitoring dan evaluasi Badan Narkotika Nasional satuan kerja dan kewilayahan, bertugas: a. menerima username dan password dari Tim monitoring dan evaluasi Badan Narkotika Nasional untuk mengakses Aplikasi; b. melakukan perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran melalui aplikasi monitoring dan evaluasi di lingkungan kerja masing-masing; c. mengidentifikasi satuan kerja yang tidak melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan standar yang telah ditentukan pada Aplikasi; d. melakukan analisis dan menemukan penyebab ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan; e. melakukan analisis perbandingan tingkat pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pada tahun berjalan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan data pada Aplikasi; f. melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai hasil evaluasi, meliputi: 1. pemberian bimbingan teknis kepada satuan kerja yang mengalami permasalahan; 2. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait untuk memperoleh bimbingan teknis sesuai dengan bidang permasalahan yang ada; 3. secara proaktif mencari solusi terhadap permasalahan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta dapat memanfaatkan helpdesk pada website Badan Narkotika Nasional; g. menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Tim monitoring dan evaluasi Badan Narkotika Nasional tembusan Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2012 tentang PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI BERBASIS TEKNOLOGI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

BAB Keempat

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kelima

Article 12

BAB III

Article 13

Article 14

BAB IV

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB Kesatu

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Kedua

Article 21

Article 22

BAB V

Article 23

BAB VI

Article 24

BAB VII

Article 25

Article 26