PERBAN

Peraturan Badan Nomor kep-2 Tahun 2011 tentang TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA HARIAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

PERBAN Nomor kep-2 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pelaksana Harian adalah pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugas, karena pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan sementara. 2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Article 7

Correction

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang setingkat atau lebih rendah yang mengatur mengenai pelaksana harian jabatan struktural yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini dinyatakan tidak berlaku.

Article 8

Correction

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2011 KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, SRI WORO B. HARIJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id 13 Juni 2011 www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BMKG Nomor : KEP 02 TAHUN 2011 Tanggal : 13 JUNI 2011 A. Form Surat Penunjukan Pelaksana Harian Kurang dari 7 (Tujuh) Hari Kerja SURAT PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN Nomor : ............................................ (1) 1. Sehubungan dengan tugas kami ...................... (2) maka sebagai Pelaksana Harian ......................... (3) ditunjuk Sdr/i : a. Nama : ............................................................. (4) b. NIP : ............................................................. (5) c. Pangkat/Golongan : ............................................................. (6) d. Jabatan : ............................................................. (7) e. Unit Kerja : ............................................................. (8) Terhitung mulai tanggal ……………… (9) sampai dengan tanggal ………………… (10) disamping tetap melaksanakan tugas dalam jabatan definitifnya atau tugas yang saat ini menjadi tanggung jawabnya. 2. Dalam menjalankan tugas rutin selaku ....................... (3), tidak diberikan kewenangan untuk mengambil atau MENETAPKAN suatu keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, persetujuan mutasi, dan sebagainya. 3. Apabila dalam pelaksanaan tugas nantinya ditemukan suatu kesulitan, yang sifatnya mendesak agar dikonsultasikan kepada kami, sedang yang tidak mendesak agar diselesaikan setelah kami aktif kembali melaksanakan tugas. 4. Demikian, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dikeluarkan di : ........................................... (11) Pada tanggal : ........................................... (12) ............................................................. ......................................... (13) .............................................................. (14) NIP. ....................................................... (15) Tembusan 1. Kepala Bagian SDM (16) 2. ...................... (17) 3. Arsip www.djpp.kemenkumham.go.id Petunjuk Pengisian Surat Penunjukan Pelaksana Harian No. Kode Keterangan 1. (1) Diisi dengan Nomor Surat Penunjukan Pelaksana Harian 2. (2) Diisi alasan berhalangan melaksanakan tugas 3. (3) Diisi Jabatan Pelaksana Harian yang akan dilaksanakan 4. (4) Diisi Nama Pelaksana Harian yang ditunjuk 5. (5) Diisi NIP Pelaksana Harian yang ditunjuk 6. (6) Diisi Pangkat/Golongan Pelaksana Harian yang ditunjuk 7. (7) Diisi Jabatan Pelaksana Harian yang ditunjuk 8. (8) Diisi Unit Kerja Pelaksana Harian yang ditunjuk 9. (9) Diisi terhitung mulai tanggal berlaku sebagai Pelaksana Harian 10. (10) Diisi sampai dengan tanggal berakhir sebagai Pelaksana Harian 11. (11) Diisi Tempat dikeluarkan 12. (12) Diisi Tanggal diterbitkan 13. (13) Diisi Jabatan yang menunjuk Pelaksana Harian 14. (14) Diisi Nama Pejabat yang menunjuk Pelaksana Harian 15. (15) Diisi NIP Pejabat yang menunjuk Pelaksana Harian 16. (16) Nomor urut untuk Kepala Bagian SDM disesuaikan dengan urutan eselonisasi 17. (17) Diisi tembusan Pelaksana Harian kepada unit kerja yang bersangkutan www.djpp.kemenkumham.go.id B. Form Surat Penunjukan Pelaksana Harian Lebih dari 7 (Tujuh) Hari Kerja SURAT PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN Nomor : ............................................ (1) 1. Sehubungan dengan ........ (2) Sdr/i: a. Nama : ............................................................. (3) b. NIP : ............................................................. (4) c. Pangkat/Golongan : ............................................................. (5) d. Jabatan : ............................................................. (6) e. Unit Kerja : ............................................................. (7) maka sebagai Pelaksana Harian ......................... (6) ditunjuk Sdr/i : a. Nama : ............................................................. (8) b. NIP : ............................................................. (9) c. Pangkat/Golongan : ............................................................. (10) d. Jabatan : ............................................................. (11) e. Unit Kerja : ............................................................. (12) Terhitung mulai tanggal ……………… (13) sampai dengan tanggal ………………… (14) disamping tetap melaksanakan tugas dalam jabatan definitifnya atau tugas yang saat ini menjadi tanggung jawabnya. 2. Dalam menjalankan tugas rutin selaku Pelaksana Harian ....................... (6), tidak diberikan kewenangan untuk mengambil atau MENETAPKAN suatu keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, persetujuan mutasi, dan sebagainya. 3. Apabila dalam pelaksanaan tugas nantinya ditemukan suatu kesulitan, yang sifatnya mendesak agar dikonsultasikan kepada kami, sedang yang tidak mendesak agar diselesaikan setelah kami aktif kembali melaksanakan tugas. 4. Demikian, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dikeluarkan di : ........................................... (15) Pada tanggal : ........................................... (16) ............................................................. ......................................... (17) .............................................................. (18) NIP. ....................................................... (19) Tembusan 1. Kepala Bagian SDM (20) 2. ...................... (6) 3. ...................... (21) 4. Arsip www.djpp.kemenkumham.go.id Petunjuk Pengisian Surat Penunjukan Pelaksana Harian No. Kode Keterangan 1. (1) Diisi dengan Nomor Surat Penunjukan Pelaksana Harian 2. (2) Diisi alasan berhalangan melaksanakan tugas 3. (3) Diisi Nama Pejabat Definitif yang berhalangan sementara 4. (4) Diisi NIP Pejabat Definitif yang berhalangan sementara 5. (5) Diisi Pangkat/Golongan Pejabat Definitif yang berhalangan sementara 6. (6) Diisi Jabatan Pelaksana Harian yang akan dilaksanakan 7. (7) Diisi Unit Kerja Pelaksana Harian yang akan dilaksanakan 8. (8) Diisi Nama Pelaksana Harian yang ditunjuk 9. (9) Diisi NIP Pelaksana Harian yang ditunjuk 10. (10) Diisi Pangkat/Golongan Pelaksana Harian yang ditunjuk 11. (11) Diisi Jabatan Pelaksana Harian yang ditunjuk 12. (12) Diisi Unit Kerja Pelaksana Harian yang ditunjuk 13. (13) Diisi terhitung mulai tanggal berlaku sebagai Pelaksana Harian 14. (14) Diisi sampai dengan tanggal berakhir sebagai Pelaksana Harian 15. (15) Diisi Tempat dikeluarkan 16. (16) Diisi Tanggal diterbitkan 17. (17) Diisi Jabatan yang menunjuk Pelaksana Harian 18. (18) Diisi Nama Pejabat yang menunjuk Pelaksana Harian 19. (19) Diisi NIP Pejabat yang menunjuk Pelaksana Harian 20. (20) Nomor urut untuk Kepala Bagian SDM disesuaikan dengan urutan eselonisasi 21. (21) Diisi tembusan Pelaksana Harian kepada unit kerja yang bersangkutan KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, SRI WORO B. HARIJONO www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Badan Nomor kep-2 Tahun 2011 tentang TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA HARIAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

BAB I

Article 1

BAB II

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

BAB IV

Article 7

Article 8