PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2019 tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

PERBAN Nomor 4 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

AKUNTANSI PIUTANG PNBP

Article 4

Correction

Piutang PNBP merupakan Piutang bukan pajak yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Article 5

Correction

(1) Piutang PNBP diakui pada saat diterbitkan surat penagihan. (2) Dasar terbitnya surat penagihan berdasarkan laporan dari penyelenggara navigasi penerbangan atas pembayaran langsung dari perusahaan penerbangan dan/atau faktur yang telah dibayarkan oleh pihak perusahaan penerbangan kepada penyelenggara navigasi penerbangan. (3) Surat penagihan diterbitkan oleh Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.

Article 6

(1) Piutang PNBP dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat penagihan. (2) Piutang dalam mata uang asing dicatat menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada saat terjadinya transaksi atau timbulnya Piutang.

Article 7

Kualitas Piutang PNBP ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu : a. kualitas lancar; b. kualitas kurang lancar; c. kualitas diragukan; atau d. kualitas macet.

Article 8

Penentuan Kualitas Piutang PNBP dilakukan dengan ketentuan : a. kualitas lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditentukan dalam hal belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan; b. kualitas kurang lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditentukan dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan; c. kualitas diragukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditentukan dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan d. kualitas macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d ditentukan dalam hal : 1. dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Article 9

(1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit sebesar 5‰ (lima permil) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar. (2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang khusus ditetapkan sebesar : a. 10% (sepuluh persen) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; b. 50% (lima puluh persen) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan c. 100% (seratus persen) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan. (3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan pada setiap semester dan tahunan sesuai dengan Kualitas Piutang pada tanggal pelaporan. (4) Dalam hal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih meningkat dibandingkan periode sebelumnya, dilakukan penyesuaian dengan mendebet akun beban Penyisihan Tidak Tertagih dan mengkredit akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. (5) Dalam hal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih menurun dibandingkan periode sebelumnya dilakukan penyesuaian dengan mendebet akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan mengkredit akun beban Penyisihan Tidak Tertagih.

Article 10

Penentuan Kualitas Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kualitas Piutang dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Article 11

(1) Piutang PNBP disajikan di dalam pos aset lancar pada Neraca sebagai Piutang bukan pajak. (2) Penyajian Piutang dalam mata uang asing pada Neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. (3) Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi atau timbulnya piutang dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi. (4) Pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi disajikan di dalam Laporan Operasional pada Kelompok Kegiatan non-Operasional. (5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan di dalam Neraca sebagai pengurang atas jumlah Piutang. (6) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan di dalam Laporan Operasional pada Kelompok Kegiatan Operasional. (7) Faktur yang belum dibayarkan oleh pihak perusahaan penerbangan kepada penyelenggara navigasi penerbangan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Article 12

(1) Pelunasan Piutang PNBP dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada saat transaksi. (2) Untuk Piutang dalam mata uang asing, selisih yang timbul akibat perbedaan kurs saat penagihan dan pelunasan diakui sebagai pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi. (3) Pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam Laporan Operasional pada kelompok Kegiatan non- Operasional.

Article 13

(1) PNBP yang sudah diterima oleh penyelenggara navigasi penerbangan pada tahun berjalan dan surat penagihan diterbitkan pada tahun berikutnya disajikan dalam Neraca per 31 Desember tahun berjalan sebagai Pendapatan yang Masih harus Diterima. (2) Atas Pendapatan yang Masih harus Diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih; b. diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan; dan c. dilakukan jurnal balik pada awal periode pelaporan berikutnya.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2019 tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB IV

Article 14

BAB V

Article 15

Article 16