PERBAN

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2012 tentang KOMITE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

PERBAN Nomor 13 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

TATA CARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Article 9

Correction

(1) Komite Etik menerima adanya laporan Pelanggaran Kode Etik dari : a. pimpinan APIP; dan b. pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan. (2) Pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari : a. pejabat/pegawai dari auditan; b. pegawai lain di lingkungan Badan; atau c. masyarakat. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan: a. identitas pelapor dan pihak yang dilaporkan; dan b. kronologis pelanggaran Kode Etik. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

Article 10

Komite Etik wajib melakukan pemeriksaan atas laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya laporan.

Article 11

(1) Komite Etik MENETAPKAN waktu pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik. (2) Komite Etik menyampaikan surat panggilan kepada pelapor serta pihak yang dilaporkan untuk mengikuti pemeriksaan Kode Etik. (3) Surat panggilan pertama harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pemeriksaan dilaksanakan. (4) Dalam hal pihak yang dilaporkan tidak hadir pada waktu pemeriksaan, Komite Etik menunda pemeriksaan dan MENETAPKAN waktu pemeriksaan berikutnya. (5) Komite Etik menyampaikan surat panggilan kedua kepada pihak yang tidak hadir untuk menghadiri pemeriksaan berikutnya. (6) Surat panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum waktu pemeriksaan. (7) Format surat panggilan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat sesuai dengan Contoh A sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini. (8) Penerimaan surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan tanda penerimaan surat panggilan yang disusun sesuai Format Tanda Penerimaan Surat Panggilan sebagaimana tercantum dalam Contoh A Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Article 12

(1) Pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik dilakukan secara tertutup. (2) Pemeriksaan terhadap pihak pelapor dan pihak yang dilaporkan dilakukan dalam waktu yang berbeda. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat kedudukan Komite Etik.

Article 13

(1) Pihak yang dilaporkan wajib hadir dalam pemeriksaan Kode Etik dan tidak dapat diwakilkan atau didampingi oleh pihak lain. (2) Pihak yang dilaporkan berhak untuk melakukan pembelaan diri. (3) Dalam rangka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang dilaporkan berhak untuk mengajukan saksi dan/atau alat bukti lainnya.

Article 14

Dalam hal surat panggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) telah disampaikan kepada pihak yang dilaporkan dan tetap tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar, Komite Etik dapat melakukan pemeriksaan tanpa kehadiran yang bersangkutan.

Article 15

(1) Dalam melakukan pemeriksaan, Ketua Komite Etik berkewajiban: a. memimpin pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik; b. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan; dan c. mengoordinasikan Anggota Komite Etik untuk mengajukan pertanyaan kepada pelapor, pihak yang dilaporkan, atau saksi. (2) Dalam melakukan pemeriksaan, Anggota Komite Etik dapat: a. mengajukan pertanyaan kepada pelapor, pihak yang dilaporkan, dan/atau saksi untuk kepentingan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik; atau b. mengajukan saran kepada Ketua Komite Etik.

Article 16

(1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pelapor, pihak yang dilaporkan, atau saksi dan anggota Komite Etik yang melakukan pemeriksaan. (2) Format Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Contoh B sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

BAB Kedua

Pemeriksaan Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Article 11

Correction

(1) Komite Etik MENETAPKAN waktu pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik. (2) Komite Etik menyampaikan surat panggilan kepada pelapor serta pihak yang dilaporkan untuk mengikuti pemeriksaan Kode Etik. (3) Surat panggilan pertama harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pemeriksaan dilaksanakan. (4) Dalam hal pihak yang dilaporkan tidak hadir pada waktu pemeriksaan, Komite Etik menunda pemeriksaan dan MENETAPKAN waktu pemeriksaan berikutnya. (5) Komite Etik menyampaikan surat panggilan kedua kepada pihak yang tidak hadir untuk menghadiri pemeriksaan berikutnya. (6) Surat panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum waktu pemeriksaan. (7) Format surat panggilan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat sesuai dengan Contoh A sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini. (8) Penerimaan surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan tanda penerimaan surat panggilan yang disusun sesuai Format Tanda Penerimaan Surat Panggilan sebagaimana tercantum dalam Contoh A Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Article 12

(1) Pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik dilakukan secara tertutup. (2) Pemeriksaan terhadap pihak pelapor dan pihak yang dilaporkan dilakukan dalam waktu yang berbeda. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat kedudukan Komite Etik.

Article 13

(1) Pihak yang dilaporkan wajib hadir dalam pemeriksaan Kode Etik dan tidak dapat diwakilkan atau didampingi oleh pihak lain. (2) Pihak yang dilaporkan berhak untuk melakukan pembelaan diri. (3) Dalam rangka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang dilaporkan berhak untuk mengajukan saksi dan/atau alat bukti lainnya.

Article 14

Dalam hal surat panggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) telah disampaikan kepada pihak yang dilaporkan dan tetap tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar, Komite Etik dapat melakukan pemeriksaan tanpa kehadiran yang bersangkutan.

Article 15

(1) Dalam melakukan pemeriksaan, Ketua Komite Etik berkewajiban: a. memimpin pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik; b. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan; dan c. mengoordinasikan Anggota Komite Etik untuk mengajukan pertanyaan kepada pelapor, pihak yang dilaporkan, atau saksi. (2) Dalam melakukan pemeriksaan, Anggota Komite Etik dapat: a. mengajukan pertanyaan kepada pelapor, pihak yang dilaporkan, dan/atau saksi untuk kepentingan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik; atau b. mengajukan saran kepada Ketua Komite Etik.

Article 16

(1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pelapor, pihak yang dilaporkan, atau saksi dan anggota Komite Etik yang melakukan pemeriksaan. (2) Format Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Contoh B sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

BAB V

PUTUSAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN

Article 17

Correction

(1) Komite Etik mengambil Putusan atas Pelanggaran Kode Etik berdasarkan hasil pemeriksaan. (2) Pengambilan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dihadiri oleh 3 (tiga) orang Anggota Komite Etik. (3) Pengambilan putusan dilakukan secara musyawarah mufakat. (4) Dalam hal pengambilan putusan tidak tercapai mufakat, maka Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Article 18

(1) Putusan dapat berupa: a. menyatakan bahwa pihak yang dilaporkan terbukti melanggar Kode Etik; atau b. menyatakan bahwa pihak yang dilaporkan tidak terbukti melanggar Kode Etik. (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Kepala Badan. (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

Article 19

(1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibacakan dalam rapat Putusan Komite Etik yang dihadiri pihak yang dilaporkan. (2) Komite Etik MENETAPKAN waktu rapat Putusan Komite Etik. (3) Komite Etik menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang dilaporkan untuk mengikuti rapat Putusan yang akan membacakan putusan. (4) Surat panggilan pertama harus sudah diterima oleh pihak yang dilaporkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat Putusan dilaksanakan. (5) Dalam hal pihak yang dilaporkan tidak hadir pada rapat Putusan, Komite Etik menunda rapat Putusan dan MENETAPKAN waktu rapat Putusan berikutnya. (6) Komite Etik menyampaikan surat panggilan kedua kepada pihak yang dilaporkan untuk menghadiri rapat Putusan Komite Etik berikutnya. (7) Surat panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum waktu rapat Putusan Komite Etik. (8) Apabila pihak yang dilaporkan tetap tidak menghadiri rapat Putusan berikutnya, maka Putusan dibacakan tanpa kehadiran pihak yang dilaporkan.

Article 20

(1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite Etik. (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan. (3) Format putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai Contoh C sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Article 21

Dalam hal Putusan menyatakan bahwa pihak yang dilaporkan terbukti melanggar Kode Etik, maka Kepala Badan menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Article 22

Pejabat Struktural di lingkungan Inspektorat mencatat Putusan Komite Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam buku pelanggaran disiplin pegawai dan meneruskan kepada unit kerja yang bertanggung jawab dibidang kepegawaian.

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2012 tentang KOMITE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kesatu

Article 9

Article 10

BAB Kedua

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB V

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB VI

Article 23