PERBAN

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2011 tentang KODE ETIK PEGAWAI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PERBAN Nomor 9 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

KODE ETIK

Article 4

Correction

Pegawai BKPM wajib mematuhi dan berpedoman pada PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan Kode Etik Pegawai BKPM sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini.

Article 5

Correction

(1) Pegawai BKPM wajib: a. mengamalkan perilaku dan tingkah laku sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut serta bertoleransi terhadap agama lain. b. mematuhi segala peraturan perundang-undangan dan kedinasan yang berlaku khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi BKPM, Peraturan Disiplin PNS dan Kode Etik Pegawai BKPM. c. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bertanggung jawab dan profesional. d. memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, aman, nyaman dan akuntabel kepada pemangku kepentingan sesuai dengan lingkup kewenangan tugas dan tanggungjawabnya. e. menjaga data dan/atau dokumen milik BKPM dalam bentuk apapun yang menurut sifatnya harus dijaga kerahasiaannya. f. bertingkah laku sopan santun terhadap sesama pegawai, atasan dan bawahan sehingga tercipta dan terpelihara suasana kerja yang baik. g. menjaga nama baik Korps Pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal. h. berpakaian rapi, sopan, mengenakan tanda pengenal sesuai ketentuan dan dilarang memakai sandal, kecuali untuk keperluan ke toilet atau ibadah shalat atau karena gangguan kesehatan. (2) Pegawai BKPM dilarang: a. melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. b. melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif (SARA) baik melalui sikap, perkataan, perbuatan dan tindakan lainnya yang dapat berakibat merugikan pemangku kepentingan BKPM. c. menjadi simpatisan dan/atau anggota atau pengurus partai politik. d. melakukan kegiatan dengan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, kewenangan dan posisi sebagai Pegawai BKPM. www.djpp.kemenkumham.go.id e. menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 12B UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. f. memanfaatkan fasilitas kantor, barang-barang, uang atau surat- surat berharga milik negara tidak sesuai dengan peruntukannya. g. menyampaikan data dan/atau informasi yang diketahui, didengar dan diperolehnya terutama terkait dengan tugas-tugas BKPM yang wajib dirahasiakan, kepada pihak lain yang tidak berhak tanpa persetujuan tertulis dari Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk. h. membuat, mengkonsumsi, memperdagangkan dan/atau mendistribusikan segala bentuk narkotika dan/atau minuman keras dan/atau obat-obatan psikotropika dan/atau barang terlarang lainnya secara ilegal. i. melakukan perbuatan asusila dan berjudi.

BAB V

SANKSI

Article 6

Correction

(1) Pegawai BKPM yang melanggar Kode Etik dikenakan sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sanksi moral berupa permohonan maaf dan pernyataan penyesalan secara tertulis; dan/atau b. hukuman disiplin berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 dalam hal terjadi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil. (3) Pejabat yang berwenang memberikan Sanksi Moral adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Pejabat yang ditunjuk. (4) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan secara tertutup atau terbuka. (5) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan surat keputusan oleh Pejabat yang berwenang yang memuat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan. (6) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh Pegawai BKPM yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai BKPM yang bersangkutan. (7) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui: www.djpp.kemenkumham.go.id a. forum pertemuan resmi PNS; b. upacara bendera; c. papan pengumuman; d. media massa; e. forum lain yang dipandang perlu untuk itu. (8) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara tertutup, berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai BKPM yang bersangkutan. (9) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan resmi PNS, upacara bendera atau forum lain disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai BKPM yang bersangkutan. (10) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman atau media massa paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pengenaan sanksi moral. (11) Dalam hal Pegawai BKPM yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, maka Pegawai BKPM yang bersangkutan dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tesebut. (12) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sanksi moral disampaikan. (13) Dalam hal Pegawai BKPM yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalan, dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010.

BAB VIII

TUGAS DAN KEWAJIBAN MAJELIS KODE ETIK

Article 10

Correction

(1) Majelis melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik. (2) Apabila Pegawai dimaksud tidak memenuhi panggilan, dilakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu 5 (lima) hari kerja. (3) Dalam hal Pegawai tidak bersedia memenuhi panggilan kedua dari www.djpp.kemenkumham.go.id Majelis tanpa alasan yang sah, dianggap melanggar Kode Etik, sehingga Majelis merekomendasikan agar Pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi moral. (4) Majelis mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik. (5) Pemeriksaan oleh Majelis dilakukan secara tertutup. (6) Keputusan Majelis diambil secara musyawarah mufakat. (7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. (8) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, Ketua Majelis wajib mengambil keputusan. (9) Keputusan Majelis untuk pelanggaran Kode Etik bersifat final.

Article 11

(1) Majelis wajib menyampaikan keputusan Majelis kepada Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral dengan menggunakan formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini. (2) Dalam hal keputusan Majelis menyangkut sanksi pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010, Majelis menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Atasan langsung Pegawai untuk diteruskan secara hirarki kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin guna pemeriksaan lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini. (3) Keputusan Majelis sudah harus disampaikan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal keputusan Majelis. (4) Apabila berdasarkan pemeriksaan Majelis, Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik terbukti tidak bersalah, Majelis menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal keputusan Majelis.

BAB IX

KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI MORAL

Article 12

Correction

Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral wajib memberikan sanksi moral dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan www.djpp.kemenkumham.go.id dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan Majelis. PENUTUP

Article 13

Correction

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustur 2011 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, GITA IRAWAN WIRJAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 2011 TANGGAL 18 AGUSTUS 2011 Contoh Format Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik Pegawai BKPM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK *) Nomor ............................ Jakarta, Kepada Yth. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral**) di Jakarta 1. Berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik, maka pada hari ....... tanggal ..... bulan ...... tahun ..... telah dilakukan pemeriksaan pada : a. Nama : b. NIP : c. Pangkat/Golongan : d. Jabatan : e. Unit Organisasi : Yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan ................................ 2. Perbuatan tersebut melanggar Kode Etik *) butir ke .... sehingga kepada Sdr. .... NIP. ....... direkomendasikan untuk dikenakan sanksi moral berupa ..... secara tertutup/terbuka***) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. .... tentang Kode Etik Pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal. www.djpp.kemenkumham.go.id Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. Majelis Kode Etik Sekretaris Ketua Nama : Nama : NIP : NIP : Pangkat : Pangkat : Jabatan : Jabatan : Tanda Tangan : Tanda Tangan : Anggota Anggota Anggota Nama : Nama : Nama : NIP : NIP : NIP : Pangkat : Pangkat : Pangkat : Jabatan : Jabatan : Jabatan : Tanda Tangan : Tanda Tangan : Tanda Tangan : Catatan : *) Tulis nama unit eselon I; **) Tulis nama jabatan pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; ***) Coret yang tidak perlu KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, GITA IRAWAN WIRJAWAN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 2011 TANGGAL 18 AGUSTUS 2011 Contoh Format Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik Pegawai BKPM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK *) Nomor ............................ Jakarta, Kepada Yth. Pejabat yang bersangkutan**) di Jakarta 1. Berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik, maka pada hari ..... tanggal ..... bulan ...... tahun ..... telah dilakukan pemeriksaan kepada : a. Nama : b. NIP : c. Pangkat/Golongan : d. Jabatan : e. Unit Organisasi : Yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan ................................ 2. Perbuatan tersebut melanggar Pasal ..... huruf ..../Pasal .... huruf ... PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010, sehingga Sdr. ... NIP. Perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima www.djpp.kemenkumham.go.id kasih. Majelis Kode Etik Sekretaris Ketua Nama : Nama : NIP : NIP : Pangkat : Pangkat : Jabatan : Jabatan : Tanda Tangan : Tanda Tangan : Anggota Anggota Anggota Nama : Nama : Nama : NIP : NIP : NIP : Pangkat : Pangkat : Pangkat : Jabatan : Jabatan : Jabatan : Tanda Tangan : Tanda Tangan : Tanda Tangan : Catatan : *) Tulis nama unit eselon I; **) Tulis nama jabatan Atasan Pegawai yang bersangkutan. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, GITA IRAWAN WIRJAWAN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 2011 TANGGAL 18 AGUSTUS 2011 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MAJELIS KODETIK *) Nomor ............................ Jakarta, Kepada Yth. Atasan Pejabat yang bersangkutan**) di Jakarta 1. Berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik, maka pada hari ..... tanggal ..... bulan ...... tahun ..... telah dilakukan pemeriksaan kepada : a. Nama : b. NIP : c. Pangkat/Golongan : d. Jabatan : e. Unit Organisasi : Yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan ................................ 2. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 2 huruf ..../Pasal 3 huruf ... PERATURAN PEMERINTAH Nomor 30 Tahun 1980 yang dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian, sehingga terhadap, Sdr. ... NIP. Direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan kembali oleh Inspektorat Badan Koordinasi Penanaman Modal. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. www.djpp.kemenkumham.go.id Majelis Kode Etik Sekretaris Ketua Nama : Nama : NIP : NIP : Pangkat : Pangkat : Jabatan : Jabatan : Tanda Tangan : Tanda Tangan : Anggota Anggota Anggota Nama : Nama : Nama : NIP : NIP : NIP : Pangkat : Pangkat : Pangkat : Jabatan : Jabatan : Jabatan : Tanda Tangan : Tanda Tangan : Tanda Tangan : Catatan : *) Tulis nama unit eselon I; **) Tulis nama jabatan Atasan Pegawai yang bersangkutan. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, GITA IRAWAN WIRJAWAN www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2011 tentang KODE ETIK PEGAWAI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

BAB IV

Article 4

Article 5

BAB V

Article 6

BAB VI

Article 7

BAB VII

Article 8

Article 9

BAB VIII

Article 10

Article 11

BAB IX

Article 12

Article 13