PERBAN

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2011

PERBAN Nomor 8 Tahun 2010

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 15

Correction

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2010 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, GITA IRAWAN WIRJAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 652 LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 8 TAHUN 2010 TANGGAL : 10 DESEMBER 2010 Daftar Provinsi Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Di Bidang Penanaman Modal Yang Melaksanakan Kegiatan Dekonsentrasi Di Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2011 No. Provinsi Satuan Kerja Perangkat Daerah 1. Nanggroe Aceh Darussalam Badan Investasi dan Promosi (Bainprom) Provinsi Aceh 2. Sumatera Utara Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi Sumatera Utara 3. Sumatera Barat Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi (BKPMP) Sumatera Barat 4. Riau Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Riau 5. Jambi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Jambi 6. Sumatera Selatan Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Sumatera Selatan 7. Lampung Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Lampung 8. Bengkulu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Bengkulu 9. Kepulauan Bangka Belitung Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 10. Kepulauan Riau Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Kepulauan Riau 11. D.I Yogyakarta Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) Provinsi DI Yogyakarta 12. Kalimantan Barat Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Kalimantan Barat 13. Kalimantan Tengah Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Kalimantan Tengah 14. Kalimantan Selatan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Kalimantan Selatan 15. Kalimantan Timur Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur 16. Banten Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Banten 17. Jawa Barat Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Provinsi Jawa Barat 18. Jawa Tengah Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah 19. Sulawesi Utara Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi (BKPMP) Sulawesi Utara 20. Gorontalo Badan Investasi Daerah (BID) Provinsi Gorontalo 21. Sulawesi Tenggara Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Sulawesi Tenggara 22. Sulawesi Tengah Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Sulawesi Tengah 23. Sulawesi Selatan Badan Promosi dan Penanaman Modal (BPPMD) Provinsi Sulawesi Selatan 24. Sulawesi Barat Badan Promosi Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Sulawesi Barat 25. Jawa Timur Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jawa Timur 26. Bali Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Bali 27. Nusa Tenggara Barat Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat 28. Nusa Tenggara Timur Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur 29. Maluku Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Maluku 30. Maluku Utara Badan Promosi Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Maluku Utara 31. Papua Barat Biro Perekonomian dan Investasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat 32. Papua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Papua BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEPALA, GITA IRAWAN WIRJAWAN LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 8 TAHUN 2010 TANGGAL : 10 DESEMBER 2010 Format Laporan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Dalam Negeri Berdasarkan Tahapan Perusahaan Di Kabupaten/Kota Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2011 Keterangan: *) Surat Persetujuan/ Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha Tetap/Izin Usaha; **) Diisi tanda checklist (tanda ”√”) sesuai kondisi perusahaan di lapangan; ***) Realisasi penyerapan tenaga kerja sesuai LKPM; ****) Diisi dengan tambahan investasi yang dilaporkan perusahaan sesuai LKPM pada periode pelaporan. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEPALA, GITA IRAWAN WIRJAWAN No Nama Perusa- haan Nomor Perizin- an* Bidang Usaha Tahapan ** Tenaga Kerja *** Investasi Pem- bangu- nan Izin Usaha Indo- nesia Asing Rencana Realisasi **** JUMLAH LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 8 TAHUN 2010 TANGGAL : 10 DESEMBER 2010 Format Rekapitulasi Laporan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Berdasarkan Sektor Di Kabupaten/Kota Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2011 Kabupaten/Kota: No Sektor Jumlah Proyek* Nilai Investasi (Rp.Juta) Penggunaan Tenaga Kerja Keterangan INDONESIA Asing I Sektor Primer Tanaman pangan & perkebunan Peternakan Kehutanan Perikanan Pertambangan II Sektor Sekunder Industri makanan Industri tekstil Industri barang dari kulit & alas kaki Industri kayu Industri kertas & percetakan Industri kimia & farmasi Industri karet & plastik Industri mineral non- logam Industri logam, mesik & elektronika Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain III Sektor Tersier Listrik, gas dan air Konstruksi Perdagangan & reparasi Hotel & restoran Transportasi, gudang & komunikasi Perumahan, kawasan industri & perkantoran Jasa lainnya *) Proyek adalah kegiatan usaha yang telah mendapat perizinan penanaman modal dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP BKPM) atau instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal baik di provinsi maupun kabupaten/kota. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEPALA, GITA IRAWAN WIRJAWAN LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 8 TAHUN 2010 TANGGAL : 10 DESEMBER 2010 Format Laporan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Tahapan Perusahaan Di Kabupaten/Kota Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2011 Keterangan: *) Surat Persetujuan/ Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha Tetap/Izin Usaha; **) Diisi tanda checklist (tanda ”√”) sesuai kondisi perusahaan di lapangan; ***) Realisasi penyerapan tenaga kerja sesuai LKPM; ****) Diisi dengan tambahan investasi yang dilaporkan perusahaan sesuai LKPM pada periode pelaporan. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEPALA, GITA IRAWAN WIRJAWAN No Nama Perusa- haan Nomor Perizin- an* Bidang Usaha Tahapan ** TenagaKerja *** Investasi Pem- bangu- nan Izin Usaha Indo- nesia Asing Rencana Realisasi **** JUMLAH LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 8 TAHUN 2010 TANGGAL : 10 DESEMBER 2010 Format Rekapitulasi Laporan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Asing Berdasarkan Sektor Di Kabupaten/Kota Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2011 Kabupaten/Kota: No Sektor Jumlah Proyek* Nilai Investasi (Rp.Juta) Penggunaan Tenaga Kerja Keterangan INDONESIA Asing I Sektor Primer Tanaman pangan & perkebunan Peternakan Kehutanan Perikanan Pertambangan II Sektor Sekunder Industri makanan Industri tekstil Industri barang dari kulit & alas kaki Industri kayu Industri kertas & percetakan Industri kimia & farmasi Industri karet & plastik Industri mineral non- logam Industri logam, mesik & elektronika Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain III Sektor Tersier Listrik, gas dan air Konstruksi Perdagangan & reparasi Hotel & restoran Transportasi, gudang & komunikasi Perumahan, kawasan industri & perkantoran Jasa lainnya *) Proyek adalah kegiatan usaha yang telah mendapat perizinan penanaman modal dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP BKPM) atau instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal baik di provinsi maupun kabupaten/kota. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEPALA, GITA IRAWAN WIRJAWAN LAMPIRAN VI PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 8 TAHUN 2010 TANGGAL : 10 DESEMBER 2010 Format Laporan Kendala Dan Langkah Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2011 No Kode dan Nama Sub- Kegiatan Realisasi Penyerapan Dana Capaian Target Keluaran Kendala Tindak Lanjut Yang Diperlukan Pihak Yang Diharapkan Dapat Membantu Menyelesai Kan Masalah Nilai (Rp) Persen- tase (%) BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEPALA, GITA IRAWAN WIRJAWAN

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

BAB II

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

BAB V

Article 10

BAB VI

Article 11

BAB VII

Article 12

BAB VIII

Article 13

BAB IX

Article 14

Article 15