PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN FUNGSI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PERBAN Nomor 7 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

FUNGSI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL

Article 3

Correction

(1) Penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala BKPM melalui penugasan kepada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2) Khusus penerbitan perizinan dan nonperizinan yang tidak didelegasikan kepada Kepala BKPM, Menteri Teknis/Kepala LPNK menugaskan pejabat Kementerian/LPNK di PTSP bidang penanaman modal di BKPM untuk memproses serta menandatangani produk nonperizinan penanaman modal.

Article 4

Maksud penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM adalah sebagai upaya : a. terwujudnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel; b. terwujudnya hak-hak penanam modal untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal.

Article 5

Tujuan penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsi BKPM dalam rangka mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian nasional.

Article 6

Dalam penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM, Kepala BKPM menugaskan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal untuk MENETAPKAN visi, misi, moto dan janji pelayanan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 7

(1) Layanan Perizinan Penanaman Modal terdiri atas: a. Izin Prinsip Penanaman Modal; b. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha; c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; d. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha; e. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; f. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha; g. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal; h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha; i. Izin Pembukaan Kantor Cabang; j. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA); dan k. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A). (2) Layanan Nonperizinan Penanaman Modal terdiri atas: a. fasilitas bea masuk atas impor mesin; b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan; c. usulan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah- daerah tertentu; d. usulan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan; e. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); f. Angka Pengenal Importir Umum (API-U); g. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); h. Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01); i. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA); dan j. Pembatalan/pencabutan perizinan penanaman modal. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Layanan informasi terdiri atas : a. Kebijakan penanaman modal; b. Pedoman dan tata cara permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal; c. Laporan kegiatan penanaman modal; dan d. Penerimaan pengaduan masyarakat.

Article 8

Pelaksana fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM terdiri dari: a. Front Officer yang bertugas menerima permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal; b. Back Officer yang bertugas memproses penerbitan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal; c. Help Desk yang bertugas memberikan layanan informasi dan konsultasi terkait penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM; d. Tata Usaha yang bertugas memberikan layanan pengambilan produk perizinan dan nonperizinan serta layanan administrasi persuratan BKPM; e. Layanan Pengaduan yang bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pemberian layanan perizinan dan nonperizinan serta informasi penanaman modal terkait penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM.

BAB IV

UNSUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Article 9

Correction

(1) Pelaksana fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM adalah pejabat BKPM yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang pelayanan penanaman modal. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pejabat BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Front Officer adalah pejabat eselon IV di lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, dan pejabat Kementerian Teknis yang mendapat penugasan. b. Back Officer adalah pejabat eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV dan pejabat fungsional umum di lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM. c. Help Desk adalah pejabat eselon IV di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM. d. Tata Usaha adalah pejabat eselon III, eselon IV dan pejabat fungsional umum di lingkungan Bagian Tata Usaha, Biro Umum, Sekretariat Utama BKPM. e. Layanan Pengaduan adalah pejabat BKPM yang ditugaskan berdasarkan surat perintah pelaksanaan tugas. (3) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM diberikan pendidikan dan pelatihan.

Article 22

(1) Layanan Help Desk dilaksanakan oleh Front Officer Pengembangan Iklim Penanaman Modal. (2) Front Officer Pengembangan Iklim Penanaman Modal bertugas memberikan layanan informasi dan konsultasi untuk semua jenis layanan penanaman modal yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM.

Article 23

(1) Layanan Pengaduan dilaksanakan oleh Pejabat yang ditugaskan berdasarkan surat perintah pelaksanaan tugas. (2) Desk Layanan Pengaduan bertugas memberikan layanan penerimaan pengaduan atas semua jenis layanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi PTSP di bidang penanaman modal di BKPM.

Article 24

Dalam penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal harus diterapkan e-government melalui sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik yang terintegrasi.

Article 25

Dalam rangka keterbukaan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal kepada pengguna layanan, penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM dilengkapi dengan online tracking system. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB Ketiga

Mekanisme Kerja

Article 14

Correction

(1) Penanam modal yang membutuhkan perizinan dan nonperizinan penanaman modal untuk pelaksanaan operasional kegiatan usahanya dapat memanfaatkan layanan penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM. (2) Penanam modal yang membutuhkan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengambil nomor antrian layanan kecuali untuk layanan pengaduan. (3) Penanam modal yang membutuhkan layanan informasi penanaman modal menghubungi layanan Help Desk. (4) Penanam modal yang membutuhkan layanan pengajuan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal menghubungi Front Officer Pelayanan Penanaman Modal. (5) Penanam modal yang membutuhkan layanan pengajuan Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan permohonan pembatalan/pencabutan perizinan penanaman modal menghubungi Front Officer Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. www.djpp.kemenkumham.go.id (6) Penanam modal yang membutuhkan layanan pengajuan permohonan nonperizinan penanaman modal yang tidak didelegasikan kepada Kepala BKPM menghubungi Front Officer Kementerian Teknis. (7) Penanam modal yang membutuhkan layanan pengambilan produk perizinan dan nonperizinan penanaman modal menghubungi Tata Usaha BKPM. (8) Penanam modal yang menyampaikan pengaduan atas layanan yang diselenggarakan oleh PTSP bidang penanaman modal di BKPM menghubungi Desk Layanan Pengaduan.

Article 15

(1) Pengambilan nomor antrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan pada hari Senin – Jumat pada pukul 08.45 – 12.00 WIB. (2) Pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM, dilaksanakan dengan pengaturan waktu sebagai berikut : a. Senin – Kamis : Pukul 09.00 – 15.00 WIB. Istirahat : Pukul 12.00 – 13.30 WIB. b. Jumat : Pukul 09.00 – 15.00 WIB. Istirahat : Pukul 11.30 – 13.30 WIB.

Article 16

(1) Pengambilan nomor antrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. nomor antrian berdasarkan katagori layanan yang diinginkan; b. untuk layanan konsultasi, satu nomor antrian hanya berlaku untuk 1 (satu) orang,; c. untuk layanan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal, 1 (satu) nomor antrian yang berlaku untuk 1 (satu) perusahaan; d. Front Officer memanggil nomor antrian 3 (tiga) kali, apabila setelah dilakukan pemanggilan nomor antrian dan yang bersangkutan tidak menghadap, Front Officer akan memanggil nomor antrian berikutnya; e. Front Officer tidak melayani tamu tanpa nomor antrian; f. apabila nomor antrian sudah terlewati, maka tamu wajib mengambil nomor antrian baru. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pengambilan produk perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7), harus dilakukan oleh orang yang menyampaikan permohonan kepada Front Officer dengan menunjukkan kartu identitas dan tanda terima permohonan asli.

Article 17

Front Officer harus memiliki ciri khusus yang dapat dilihat dari: a. perilaku senyum, sapa, salam, sopan dan santun; b. pakaian seragam dan atribut.

Article 18

Seluruh layanan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM tidak dipungut biaya.

BAB 1

Umum

Article 14

Correction

(1) Penanam modal yang membutuhkan perizinan dan nonperizinan penanaman modal untuk pelaksanaan operasional kegiatan usahanya dapat memanfaatkan layanan penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM. (2) Penanam modal yang membutuhkan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengambil nomor antrian layanan kecuali untuk layanan pengaduan. (3) Penanam modal yang membutuhkan layanan informasi penanaman modal menghubungi layanan Help Desk. (4) Penanam modal yang membutuhkan layanan pengajuan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal menghubungi Front Officer Pelayanan Penanaman Modal. (5) Penanam modal yang membutuhkan layanan pengajuan Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan permohonan pembatalan/pencabutan perizinan penanaman modal menghubungi Front Officer Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. www.djpp.kemenkumham.go.id (6) Penanam modal yang membutuhkan layanan pengajuan permohonan nonperizinan penanaman modal yang tidak didelegasikan kepada Kepala BKPM menghubungi Front Officer Kementerian Teknis. (7) Penanam modal yang membutuhkan layanan pengambilan produk perizinan dan nonperizinan penanaman modal menghubungi Tata Usaha BKPM. (8) Penanam modal yang menyampaikan pengaduan atas layanan yang diselenggarakan oleh PTSP bidang penanaman modal di BKPM menghubungi Desk Layanan Pengaduan.

Article 15

(1) Pengambilan nomor antrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan pada hari Senin – Jumat pada pukul 08.45 – 12.00 WIB. (2) Pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM, dilaksanakan dengan pengaturan waktu sebagai berikut : a. Senin – Kamis : Pukul 09.00 – 15.00 WIB. Istirahat : Pukul 12.00 – 13.30 WIB. b. Jumat : Pukul 09.00 – 15.00 WIB. Istirahat : Pukul 11.30 – 13.30 WIB.

Article 16

(1) Pengambilan nomor antrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. nomor antrian berdasarkan katagori layanan yang diinginkan; b. untuk layanan konsultasi, satu nomor antrian hanya berlaku untuk 1 (satu) orang,; c. untuk layanan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal, 1 (satu) nomor antrian yang berlaku untuk 1 (satu) perusahaan; d. Front Officer memanggil nomor antrian 3 (tiga) kali, apabila setelah dilakukan pemanggilan nomor antrian dan yang bersangkutan tidak menghadap, Front Officer akan memanggil nomor antrian berikutnya; e. Front Officer tidak melayani tamu tanpa nomor antrian; f. apabila nomor antrian sudah terlewati, maka tamu wajib mengambil nomor antrian baru. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pengambilan produk perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7), harus dilakukan oleh orang yang menyampaikan permohonan kepada Front Officer dengan menunjukkan kartu identitas dan tanda terima permohonan asli.

Article 17

Front Officer harus memiliki ciri khusus yang dapat dilihat dari: a. perilaku senyum, sapa, salam, sopan dan santun; b. pakaian seragam dan atribut.

Article 18

Seluruh layanan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi PTSP bidang penanaman modal di BKPM tidak dipungut biaya.

Article 19

(1) Front Officer Pelayanan Aplikasi dan Pelayanan Perizinan bertugas memberikan layanan penerimaan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang lengkap dan benar. (2) Front Officer Pelayanan Fasilitas bertugas memberikan layanan penerimaan permohonan nonperizinan dalam bentuk fasilitas pembebasan bea masuk mesin/barang dan bahan (masterlist), dan fasilitas Pajak Penghasilan/PPh. (3) Back Officer Pelayanan Aplikasi, Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Fasilitas bertugas memproses penerbitan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN FUNGSI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 3

BAB Kedua

Article 4

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

BAB Keempat

Article 7

BAB Kelima

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB Kesatu

Article 9

BAB Kedua

Article 10

BAB 1

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB 2

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Ketiga

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB 1

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB 2

Article 19

Article 20

BAB 3

Article 20

Article 21

BAB 4

Article 21

BAB Keempat

Article 22

Article 23

BAB Kelima

Article 24

Article 25

BAB V

Article 26

Article 27

BAB VI

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

BAB VII