Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2016
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd
FRANKY SIBARANI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015 PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
Bentuk Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri
KOP SURAT INSTANSI (sesuai kewenangan)
IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI Nomor :
Nomor Perusahaan :
Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal ……… dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik INDONESIA memberikan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut :
I.
DATA PROYEK :
1. Nama Perusahaan : ………………………………………
2. NPWP : ………………………………………
3. Alamat Kedudukan Perusahaan (Kantor Pusat):
a. Alamat Korespondensi : ………………………………………
b. Kabupaten/Kota : ………………………………………
c. Provinsi : ………………………………………
d. Telepon : ………………………………………
e. Faksimili : ………………………………………
f. Email : ………………………………………
4. Lokasi Proyek
a. Alamat a) : ……………………………………… a)(bagi yang berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus)
b. Kabupaten/Kota : ………………………………………
c. Provinsi : ………………………………………
5. Rekomendasi/Izin Operasional : ……………………………………… (jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi penerbit rekomendasi /izin operasional)
6. Bidang Usaha : ………………………………………
7. Produksi dan Pemasaran Per Tahun Jenis Produksi/ Jasa KBLI Satuan Kapasitas Ekspor (%) Keterangan a)
a) Kolom keterangan mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/atau kapasitas produksi Catatan :
dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau peraturan sektoral terkait bidang usaha)
Perkiraan nilai ekspor per tahun : US$. …………………...
8. Nilai Investasi (satuan dalam Rp)
a. Modal Tetap 1) Pembelian dan Pematangan Tanah : …………………………… 2) Bangunan / Gedung : …………………………… 3) Mesin Peralatan : …………………………… (nilai mesin peralatan dalam satuan US$) (US$…………………………) a) 4) Lain-lain : …………………………...
Sub Jumlah : ……………………………
b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : ……………………………
c. Jumlah Nilai Investasi : ……………………………
a. Kurs valuta asing dalam rupiah sesuai yang tercantum dalam permohonan dengan nilai US$ . 1 =Rp. …..
9. Luas tanah : Beli/Sewa Seluas...(m2/ha)
10. Tenaga Kerja INDONESIA : ...... orang (......L /..... P)
11. Permodalan :
a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp.) 1) Modal Sendiri : …………………………… 2) Laba ditanam kembali : …………………………… 3) Pinjaman
Pinjaman Luar Negeri : …………………………… Pinjaman Dalam Negeri : ……………………………
Jumlah Sumber Pembiayaan : …………………………… Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi
b. Keputusan para pemegang saham :
(diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Sirkular atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM - tentang modal perseroan pada butir c. dan penyertaan modal perseroan pada butir d Perusahaan Tertutup)
c. Modal Perseroan (satuan dalam Rp.) 1) Modal Dasar : …………………………… 2) Modal Ditempatkan : …………………………… 3) Modal Disetor : …………………………… *Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan
d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :
(dicantumkan apabila berbentuk Perseroan Terbatas - PT) (diisi sesuai bentuk perusahaan)
Perusahaan Tertutup No Pemegang Saham % Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp.)
Nama :
NPWP :
Nama :
NPWP :
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan 100
Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan
II. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PROYEK
1. Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini Catatan: jangka waktu perusahaan dapat diberikan 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, tergantung karakteristik bidang usahanya.
2. Jangka waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek.
3. Permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek harus diajukan paling lama 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
4. Jangka waktu penyelesaian proyek berlaku sebagai masa berlaku izin prinsip.
5. Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi/berproduksi, Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP sesuai kewenangannya dengan ketentuan bahwa Izin Prinsip tersebut masih berlaku.
III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :
1. Diberikan/Tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.
2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
IV. LAIN-LAIN:
1. Izin Prinsip Penanaman Modal dengan lokasi proyek di Kawasan Industri …..*) ini, mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang penetapan kawasan industri tertentu dapat memanfaatkan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi dengan memenuhi Tata Tertib Kawasan Industri dan secara paralel tetap harus mengurus perizinan dan nonperizinan yang wajib dimiliki sebelum produksi komersial sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;
kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala BPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BKPM.
3. Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal sebagai izin memulai usaha yang masih dalam rentang waktu masa konstruksi/persiapan, tidak diperkenankan melakukan kegiatan produksi/operasi sebelum memiliki izin usaha
4. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
5. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
6. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.
Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perpindahan lokasi proyek dan/atau pembaharuan Izin Prinsip, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan:
1. Dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, Surat Persetujuan/Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal ……………(cantumkan nomor dan tanggal perizinan yang akan diganti) dinyatakan tidak berlaku lagi.
Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perubahan pemilikan saham asing pada perusahaan penanaman modal asing yang mengakibatkan perusahaan menjadi penanaman modal dalam negeri, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan:
1. Dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, Pemerintah menyetujui keputusan para pemegang saham tentang pengalihan seluruh saham asing kepada peserta INDONESIA, dan untuk selanjutnya PT. ............. dicatat sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri.
……., …………
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, atau GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,
…………………………………………..
Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi dan UMKM (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank INDONESIA;
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
10. Direktur Jenderal Pajak;
11. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
12. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
13. Gubernur yang bersangkutan;
14. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
15. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota)
16. Kepala BPMPTSP Provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh
PTSP BKPM dan BPMPTSP Kabupaten/Kota); dan/atau
17. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP Pusat di BKPM dan BPMPTSP Provinsi).
KOMPONEN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI No.
Komponen
Keterangan
I.
Data Proyek
1. Nama Perusahaan merupakan identitas perusahaan.
Bagi Perusahaan yang belum berbadan hukum INDONESIA, nama perusahaan akan tercantum nama tentatif yang merupakan nama sementara sebelum disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, jika dalam pelaksanaannya nama perusahaan tidak disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM maka perusahaan dapat mengajukan perubahan nama perusahaan
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
NPWP wajib bagi perusahaan yang telah berbadan Hukum INDONESIA dan pencantuman NPWP didasarkan pada NPWP kantor pusat, sehingga alamat yang tercantum dalam NPWP harus sama dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan
3. Alamat Kedudukan Perusahaan adalah alamat kantor pusat perusahaan sebagai alamat korespondensi. Perusahaan PMA wajib berkantor pusat di gedung perkantoran atau pada zona peruntukan perkantoran
4. Lokasi Proyek adalah tempat terjadinya kegiatan produksi/pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi/barang jadi atau tempat berlangsungnya aktivitas jasa.
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri wajib berlokasi di kawasan industri tidak termasuk bagi bidang usaha tertentu yang dikecualikan dalam peraturan tersebut. Dan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha diluar Industri tidak diperkenankan berlokasi di perumahan
5. Rekomendasi/Izin Operasional adalah izin yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang telah berbadan Hukum INDONESIA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral
6. Bidang Usaha merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang mengacu kepada 5 digit Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA (KBLI)
7. Produksi dan Pemasaran per Tahun
Jenis Barang/Jasa adalah produk akhir dari proses produksi atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun, dengan kapasitas berdasarkan kemampuan maksimal mesin dalam menghasilkan produk atau omset perusahaan dari kegiatan jasa
No.
Komponen
Keterangan
dengan satuan atas produk yang dihasilkan
8. Pemasaran
% Ekspor: Presentase atas produk yang akan diekspor oleh perusahaan selain sektor jasa
9. Nilai Investasi adalah seluruh rencana pengeluaran untuk kegiatan usaha yang diusahakan terdiri dari komponen modal tetap dan modal kerja
a. Modal Tetap adalah modal tidak bergerak (fixed asset) yang dimiliki oleh perusahaan terdiri dari Tanah, Bangunan, Mesin, nilai sewa diatas 1 Tahun, pembelian kendaraan operasional perusahaan serta inventaris kantor lainnya
b. Modal Kerja adalah biaya 1 turn over (3 bulan) yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan termasuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan dan pembayaran listrik, telpon dan pengeluaran lainnya yang menunjang kegiatan perusahaan dan dilakukan secara rutin
c. Ketentuan nilai investasi wajib mengacu kepada ketentuan dalam peraturan ini
d. Nilai investasi mesin dalam USD adalah prediksi/realisasi nilai USD dalam rangka pembelian mesin untuk proses produksi
10. Luas Tanah adalah rencana penggunaan area yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.
Untuk perusahaan yang lokasi proyek berbeda dengan kantor pusat maka yang wajib dicantumkan adalah Luas tanah untuk lokasi proyek
11. Tenaga Kerja adalah rencana penggunaan sumber daya manusia dalam kegiatan perusahaan yang meliputi tenaga ahli, tenaga kerja tetap/tenaga langsung diluar direksi dan komisaris
12. Sumber pembiayaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai keseluruhan proyek (investasi), sehingga sumber pembiayaan harus sama dengan total investasi, adapun sumber pembiayaan meliputi:
a. Modal Sendiri adalah modal yang dimiliki oleh perusahaan dan merupakan modal disetor/yang akan disetor yang dinyatakan dalam akta perusahaan
b. Laba Ditanam kembali adalah Laba yang tidak dibagikan melainkan dialokasikan kembali untuk usaha yang dijalankan yang dibuktikan dalam neraca keuangan perusahaan
c. Pinjaman merupakan sumber dana yang berasal dari
No.
Komponen
Keterangan
pihak lain, baik luar negeri (jika sumber dana berasal dari Bank/Perusahaan/Perseorangan asing) maupun dalam negeri
13. Keputusan Pemegang Saham Kesepakatan dari seluruh pemegang saham atas perubahan permodalan atau perubahan lainnya sebagaimana tercantum dalam akta perusahaan yang dapat dituangkan dalam circular resolution of the shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat
14. Modal Perseroan adalah struktur modal perusahaan sesuai ketentuan UNDANG-UNDANG Perseroan Terbatas, yang terdiri dari:
a. Modal Dasar merupakan keseluruhan nilai nominal saham suatu perseroan yang dapat diterbitkan
b. Modal Ditempatkan merupakan saham yang telah diambil dan dijual kepada pemegang saham Perseroan Terbatas. Modal ditempatkan harus sama dengan modal disetor
c. Modal Disetor merupakan saham yang disetorkan atau dibayar secara menyeluruh kepada Perseroan Terbatas dengan nilai minimal 25% dari modal dasar
d. Kurs dollar khusus dicantumkan bagi pendirian usaha baru, merupakan nilai kurs tengah Bank INDONESIA pada saat tanggal permohonan diterima, pada saat terjadi perubahan kurs yang dimohonkan oleh perusahaan, pencantuman nilai kurs mengacu kepada kesepakatan para pemegang saham
e. Perhitungan presentase kepemilikan saham didasarkan pada perbandingan nilai nominal masing-masing pemegang saham terhadap total nilai nominal saham (bukan lembar saham).
II.
Jangka Waktu Penyelesaian Proyek
1. Pemberian Jangka Waktu Penyelesaian Proyek mengacu sebagaimana tercantum dalam pasal 15 Peraturan Kepala ini.
2. Izin Usaha adalah Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan sebelum jangka waktu penyelesaian proyek berakhir dan merupakan izin operasi/produksi.
Prosedur dan tatacara pengajuan izin usaha diatur dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri III.
Fasilitas Penanaman Modal
1. Perusahaan yang telah memperoleh Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan/Izin Prinsip Perubahan berhak atas Fasilitas Penanaman Modal berupa:
2. Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin, barang dan bahan diberikan untuk kegiatan usaha sesuai ketentuan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan
3. Untuk bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional
No.
Komponen
Keterangan
tertentu serta bidang usaha yang berlokasi didaerah tertentu (daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan) berhak atas pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang- Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu/Fasilitas Pajak Penghasilan Badan
4. Pedoman dan tatacara pemberian fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin barang dan bahan serta Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah- Daerah Tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri.
IV.
Lain-Lain
1. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala, kewajiban ini melekat kepada perusahaan yang telah memperoleh Izin Prinsip/Izin Usaha. Pedoman dan Tatacara Pelaporan LKPM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri.
2. Perusahaan diwajibkan bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan usaha dan sekitarnya dan wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam
a. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
b. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL);
c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
Ketentuan terkait kewajiban tersebut akan ditentukan dan dievaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat atau instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup. Dokumen Lingkungan wajib disampaikan pada saat pengajuan izin usaha
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd
FRANKY SIBARANI
LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015 PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
Bentuk Izin Prinsip Penanaman Modal Asing
KOP SURAT INSTANSI (sesuai kewenangan)
IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ASING Nomor :
Nomor Perusahaan :
Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal ……… dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Republik INDONESIA memberikan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ASING sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut :
I.
DATA PROYEK :
1. Nama Perusahaan (tentatif/definitif) : …………………………………
2. a. Akta pendirian dan perubahannya : No. ... tanggal … oleh
Notaris….. perubahannya
b.Pengesahan/Persetujuan/ : No. ... tanggal ................
Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM
3. NPWP (bagi yang telah Badan Hukum INDONESIA) :
..…………………………
4. Alamat Kedudukan Perusahaan
a. Alamat Korespondensi : ………………………………… (bagi yang belum Badan Hukum INDONESIA) Alamat Kantor Pusat : ………………………………… (bagi yang telah Badan Hukum INDONESIA)
b. Kabupaten/Kota : …………………………………
c. Provinsi : …………………………………
d. Telepon : …………………………………
e. Faksimili : …………………………………
f. Email : …………………………………
5. Lokasi Proyek
a. Alamat a) : ………………………………… a)(bagi yang berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus)
b. Kabupaten/Kota : …………………………………
c. Provinsi : ………………………………… (bagi yang telah Badan Hukum INDONESIA, alamat lokasi proyek harus dicantumkan dengan detail)
6. Rekomendasi/Izin Operasional : ………………………………… (jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi penerbit rekomendasi /izin operasional)
7. Bidang Usaha : …………………………..……
8. Perizinan yang dimiliki : ……………………………..…
9. Produksi dan Pemasaran Per Tahun Jenis Produksi/ Jasa KBLI Satua n Kapasitas Ekspor (%) Keterangan a)
a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/atau kapasitas produksi Catatan :
dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau peraturan sektoral terkait bidang usaha
Perkiraan nilai ekspor per tahun : US$. …………………...
10. Nilai Investasi (satuan dalam Rp atau US$)
a. Modal Tetap 1) Pembelian dan Pematangan Tanah : …………………………… 2) Bangunan / Gedung : …………………………… 3) Mesin Peralatan : …………………………… (nilai mesin peralatan dalam satuan US$) (US$…………………………) a) 4) Lain-lain : …………………………...
Sub Jumlah : ……………………………
b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : ……………………………
c. Jumlah Nilai Investasi : ……………………………
a. Kurs valuta asing dalam rupiah sesuai yang tercantum dalam permohonan dengan nilai US$ . 1 =Rp. …..
11. Luas tanah : Beli/Sewa
Seluas...(m2/ha)
12. Tenaga Kerja INDONESIA : ..... orang (......L /..... P)
13. Permodalan :
a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp. atau US$) 1) Modal Sendiri : …………………………… 2) Laba ditanam kembali : …………………………… 3) Pinjaman
Pinjaman Luar Negeri : …………………………… Pinjaman Dalam Negeri : ……………………………
Jumlah Sumber Pembiayaan : …………………………… Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi
b. Keputusan para pemegang saham :
(diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Sirkular atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM - tentang modal perseroan pada butir c. dan penyertaan modal perseroan pada butir d perusahaan tertutup)
c. Modal Perseroan (satuan dalam Rp. atau US$) 1) Modal Dasar : …………………………… 2) Modal Ditempatkan : …………………………… 3) Modal Disetor : …………………………… Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan
d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan : …………………………………
(diisi sesuai bentuk perusahaan)
Perusahaan Tertutup No Pemegang Saham % Negara Asal Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp. atau US$) Peserta Asing
Nama :
Nama:
Peserta INDONESIA
Nama :
NPWP :
Nama :
NPWP :
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan 100
Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Permohonan izin prinsip diterima dengan nilai US$ . 1 =Rp. ….. (khusus untuk izin prinsip dalam rangka pendirian perusahaan baru)
II.
JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK
1. Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini Catatan: jangka waktu perusahaan dapat diberikan 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, tergantung karakteristik bidang usahanya.
2. Jangka waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek.
3. Permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek harus diajukan paling lama 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
4. Jangka waktu penyelesaian proyek berlaku sebagai masa berlaku izin prinsip.
5. Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi/berproduksi, Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP sesuai kewenangannya dengan ketentuan bahwa Izin Prinsip tersebut masih berlaku.
III.
FASILITAS PENANAMAN MODAL :
1. Diberikan/tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.
2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan.
V. LAIN-LAIN:
1. Izin Prinsip Penanaman Modal dengan lokasi proyek di Kawasan Industri …..*) ini, mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang penetapan kawasan industri tertentu dapat memanfaatkan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi dengan memenuhi Tata Tertib Kawasan Industri dan secara paralel tetap harus mengurus perizinan dan nonperizinan yang wajib dimiliki sebelum produksi komersial sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;
kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala BPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, dengan
menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BKPM.
3. Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal sebagai izin memulai usaha yang masih dalam rentang waktu masa konstruksi/persiapan, tidak diperkenankan melakukan kegiatan produksi/operasi sebelum memiliki Izin Usaha.
4. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
5. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
6. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.
Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perpindahan lokasi proyek dan/atau dalam rangka pembaharuan Izin Prinsip, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan:
1. Dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, Surat Persetujuan/Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal ............. (cantumkan nomor dan tanggal perizinan yang akan diganti) dinyatakan tidak berlaku lagi.
Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perubahan pemilikan saham pada perusahaan penanaman modal dalam negeri yang mengakibatkan perusahaan menjadi penanaman modal asing, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan :
1. Dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, Pemerintah menyetujui keputusan para pemegang saham tentang pengalihan seluruh/sebagian saham peserta INDONESIA kepada peserta asing dan untuk selanjutnya PT.
.............
dicatat sebagai perusahaan penanaman modal asing.
2. Dengan telah tercatatnya PT............. sebagai perusahaan penanaman modal asing, maka dalam jadwal waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, seluruh anak perusahaan PT............. harus mengajukan permohonan Izin Prinsip dalam rangka penanaman modal asing ke PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK.
3. Untuk anak perusahaan yang bidang usahanya tertutup bagi penanaman modal asing maka PT............. harus mengalihkan sahamnya kepada pemegang saham INDONESIA.
……., ………… KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA, atau KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK, ……………………………………………….
Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi dan UMKM (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank INDONESIA;
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Kepala Perwakilan Republik INDONESIA di negara asal Penanam Modal Asing;
10. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
11. Direktur Jenderal Pajak;
12. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
13. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
14. Gubernur yang bersangkutan;
15. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
16. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota)
17. Kepala BPMPTSP Provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan BPMPTSP Kabupaten/Kota);
18. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP Pusat di BKPM dan BPMPTSP Provinsi); dan/atau
19. Pejabat Promosi Investasi INDONESIA di negara asal Penanam Modal Asing.
KOMPONEN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ASING No.
Komponen Keterangan I. Data Proyek
1. Nama Perusahaan merupakan identitas perusahaan.
Bagi Perusahaan yang belum berbadan hukum INDONESIA, nama perusahaan akan tercantum nama tentatif yang merupakan nama sementara sebelum disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, jika dalam pelaksanaannya nama perusahaan tidak disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM maka perusahaan dapat mengajukan perubahan nama perusahaan
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
NPWP wajib bagi perusahaan yang telah berbadan Hukum INDONESIA dan pencantuman NPWP didasarkan pada NPWP kantor pusat, sehingga alamat yang tercantum dalam NPWP harus sama dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan
3. Alamat Kedudukan Perusahaan adalah alamat kantor pusat perusahaan sebagai alamat korespondensi. Perusahaan PMA wajib berkantor pusat di gedung perkantoran atau pada zona peruntukan perkantoran
4. Lokasi Proyek adalah tempat terjadinya kegiatan produksi/pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi/barang jadi atau tempat berlangsungnya aktivitas jasa.
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri wajib berlokasi di kawasan industri tidak termasuk bagi bidang usaha tertentu yang dikecualikan dalam peraturan tersebut. Dan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha diluar Industri tidak diperkenankan berlokasi di perumahan
5. Rekomendasi/Izin Operasional adalah izin yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang telah berbadan Hukum INDONESIA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral
6. Bidang Usaha merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang mengacu kepada 5 digit Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA (KBLI).
7. Produksi dan Pemasaran per Tahun
Jenis Barang/Jasa adalah produk akhir dari proses produksi atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun, dengan kapasitas berdasarkan kemampuan maksimal mesin dalam menghasilkan produk atau omset perusahaan dari kegiatan jasa
No.
Komponen Keterangan dengan satuan atas produk yang dihasilkan
8. Pemasaran
% Ekspor: Presentase atas produk yang akan di ekspor oleh perusahaan selain sektor jasa
9. Nilai Investasi adalah seluruh rencana pengeluaran untuk kegiatan usaha yang diusahakan terdiri dari komponen modal tetap dan modal kerja
a. Modal Tetap adalah modal tidak bergerak (fixed asset) yang dimiliki oleh perusahaan terdiri dari Tanah, Bangunan, Mesin, nilai sewa diatas 1 Tahun, pembelian kendaraan operasional perusahaan serta inventaris kantor lainnya
b. Modal Kerja adalah biaya 1 turn over (3 bulan) yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan termasuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan dan pembayaran listrik, telpon dan pengeluaran lainnya yang menunjang kegiatan perusahaan dan dilakukan secara rutin
c. Ketentuan nilai investasi wajib mengacu kepada ketentuan dalam peraturan ini
d. Nilai investasi mesin dalam USD adalah prediksi/realisasi nilai USD dalam rangka pembelian mesin untuk proses produksi
10. Luas Tanah adalah rencana penggunaan area yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.
Untuk perusahaan yang lokasi proyek berbeda dengan kantor pusat maka yang wajib dicantumkan adalah luas tanah untuk lokasi proyek
11. Tenaga Kerja adalah rencana penggunaan sumber daya manusia dalam kegiatan perusahaan yang meliputi tenaga ahli, tenaga kerja tetap/tenaga langsung diluar direksi dan komisaris
12. Sumber pembiayaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai keseluruhan proyek (investasi), sehingga sumber pembiayaan harus sama dengan total investasi, adapun sumber pembiayaan meliputi:
a. Modal Sendiri adalah modal yang dimiliki oleh perusahaan dan merupakan modal disetor/yang akan disetor yang dinyatakan dalam akta perusahaan
b. Laba Ditanam kembali adalah Laba yang tidak dibagikan melainkan dialokasikan kembali untuk usaha yang dijalankan yang dibuktikan dalam neraca keuangan perusahaan
c. Pinjaman merupakan sumber dana yang berasal dari
No.
Komponen Keterangan pihak lain, baik luar negeri (jika sumber dana berasal dari Bank/Perusahaan/Perseorangan asing) maupun dalam negeri
13. Keputusan Pemegang Saham Kesepakatan dari seluruh pemegang saham atas perubahan permodalan atau perubahan lainnya sebagaimana tercantum dalam akta perusahaan yang dapat dituangkan dalam circular resolution of the shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat
14. Modal Perseroan adalah struktur modal perusahaan sesuai ketentuan UNDANG-UNDANG Perseroan Terbatas, yang terdiri dari:
a. Modal Dasar merupakan keseluruhan nilai nominal saham suatu perseroan yang dapat diterbitkan
b. Modal Ditempatkan merupakan saham yang telah diambil dan dijual kepada pemegang saham Perseroan Terbatas. Modal ditempatkan harus sama dengan modal disetor
c. Modal Disetor merupakan saham yang disetorkan atau dibayar secara menyeluruh kepada Perseroan Terbatas dengan nilai minimal 25% dari modal dasar
d. Kurs dollar khusus dicantumkan bagi pendirian usaha baru, merupakan nilai kurs tengah Bank INDONESIA pada saat tanggal permohonan diterima, pada saat terjadi perubahan kurs yang dimohonkan oleh perusahaan, pencantuman nilai kurs mengacu kepada kesepakatan para pemegang saham
e. Perhitungan presentase kepemilikan saham didasarkan pada perbandingan nilai nominal masing-masing pemegang saham terhadap total nilai nominal saham (bukan lembar saham) II.
Jangka Waktu Penyelesaian Proyek
1. Pemberian Jangka Waktu Penyelesaian Proyek mengacu sebagaimana tercantum dalam pasal 15 Peraturan Kepala ini
2. Izin Usaha adalah Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan sebelum jangka waktu penyelesaian proyek berakhir dan merupakan izin operasi/produksi.
Prosedur dan tatacara pengajuan izin usaha diatur dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri III.
Fasilitas Penanaman Modal
1. Perusahaan yang telah memperoleh Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan/Izin Prinsip Perubahan berhak atas Fasilitas Penanaman Modal berupa:
2. Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin, barang dan bahan diberikan untuk kegiatan usaha sesuai ketentuan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan
3. Untuk bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional tertentu serta bidang usaha yang berlokasi didaerah tertentu (daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan) berhak atas
No.
Komponen Keterangan pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang- Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu/Fasilitas Pajak Penghasilan Badan
4. Pedoman dan tatacara pemberian fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin barang dan bahan serta Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah- Daerah Tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri.
IV.
Lain-Lain
1. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala, kewajiban ini melekat kepada perusahaan yang telah memperoleh Izin Prinsip/Izin Usaha. Pedoman dan Tatacara Pelaporan LKPM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri.
2. Perusahaan diwajibkan bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan usaha dan sekitarnya dan wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam
a. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
b. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL);
c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
Ketentuan terkait kewajiban tersebut akan ditentukan dan dievaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat atau instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup. Dokumen Lingkungan wajib disampaikan pada saat pengajuan Izin Usaha.
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd
FRANKY SIBARANI
LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015 PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
Bentuk Izin Investasi
KOP SURAT INSTANSI (sesuai kewenangan)
IZIN INVESTASI
Nomor :
Nomor Perusahaan :
Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal ……… dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Republik INDONESIA memberikan IZIN INVESTASI yang berlaku sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut :
I.
DATA PROYEK :
1. Nama Perusahaan (tentatif/definitif) : …………………………………
2. a. Akta pendirian dan perubahannya : No. ... tanggal … oleh
Notaris…..
b.Pengesahan/Persetujuan/ : No. ... tanggal ..............
Pemberitahuan Menteri Hukum
dan HAM
3. NPWP : ………………… (bagi yang telah Badan Hukum INDONESIA)
4. Alamat Kedudukan Perusahaan
a. Alamat Korespondensi : ………………………………… (bagi yang belum Badan Hukum INDONESIA) Alamat Kantor Pusat : ………………………………… (bagi yang telah Badan Hukum INDONESIA)
b. Kabupaten/Kota : …………………………………
c. Provinsi : …………………………………
d. Telepon : …………………………………
e. Faksimili : …………………………………
f. Email : …………………………………
5. Lokasi Proyek/Nama Kawasan Industri :
a. Alamat : …………………………………
b. Kabupaten/Kota : …………………………………
c. Provinsi : ………………………………… (bagi yang telah Badan Hukum INDONESIA, alamat lokasi proyek harus dicantumkan dengan detail)
6. Rekomendasi/Izin Operasional : ………………………………… (jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi penerbit rekomendasi /izin operasional)
7. Bidang Usaha : ………………………………
8. Perizinan yang dimiliki : ………………………………
9. Produksi dan Pemasaran Per Tahun Jenis Produksi/ Jasa KBLI Satua n Kapasitas Ekspor (%) Keterangan a)
a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/atau kapasitas produksi Catatan :
dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau peraturan sektoral terkait bidang usaha Perkiraan nilai ekspor per tahun : US$. …………………...
10. Nilai Investasi (satuan dalam Rp atau US$)
a. Modal Tetap 1) Pembelian dan Pematangan Tanah : …………………………… 2) Bangunan / Gedung : …………………………… 3) Mesin Peralatan : …………………………… (nilai mesin peralatan dalam satuan US$) (US$…………………………) a) 4) Lain-lain : …………………………...
Sub Jumlah : ……………………………
b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : ……………………………
c. Jumlah Nilai Investasi : ……………………………
a. Kurs valuta asing dalam rupiah sesuai yang tercantum dalam permohonan dengan nilai US$ . 1 =Rp. …..
11. Luas tanah : Seluas/Sewa Seluas...(m2/ha)
12. Tenaga Kerja INDONESIA :...... orang (......L /..... P)
13. Permodalan :
a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp. Atau US$) 1) Modal Sendiri : …………………………… 2) Laba ditanam kembali : …………………………… 3) Pinjaman
Pinjaman Luar Negeri : …………………………… Pinjaman Dalam Negeri : …………………………… Jumlah Sumber Pembiayaan : …………………………… Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi
b. Keputusan para pemegang saham : ……………………………
(diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Sirkular atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM - tentang modal perseroan pada butir c. dan penyertaan modal perseroan pada butir d perusahaan tertutup)
c. Modal Perseroan (satuan dalam Rp. atau US$) 1) Modal Dasar : …………………………… 2) Modal Ditempatkan : …………………………… 3) Modal Disetor : …………………………… Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan
d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan : …………………………………
(diisi sesuai bentuk perusahaan)
Perusahaan Tertutup No Pemegang Saham % Negara Asal Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp. atau US$) Peserta Asing
Nama :
Nama:
Peserta INDONESIA
Nama :
NPWP :
Nama :
NPWP :
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan 100
Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Permohonan izin investasi diterima dengan nilai US$ . 1 =Rp. ….. (khusus untuk izin investasi dalam rangka pendirian perusahaan baru)
II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK
1. Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin Investasi ini Catatan: jangka waktu perusahaan dapat diberikan 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, tergantung karakteristik bidang usahanya.
2. Jangka waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek.
3. Permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek harus diajukan paling lama 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Investasi ini.
4. Jangka waktu penyelesaian proyek berlaku sebagai masa berlaku Izin Investasi.
5. Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi/berproduksi, Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP sesuai kewenangannya dengan ketentuan bahwa Izin Investasi tersebut masih berlaku.
VI. FASILITAS PENANAMAN MODAL :
1. Diberikan/tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.
2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
VII. LAIN-LAIN:
1. Izin Investasi dengan lokasi proyek di Kawasan Industri …..*) ini, mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang penetapan kawasan industri tertentu dapat memanfaatkan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi dengan memenuhi Tata Tertib Kawasan Industri dan secara paralel tetap harus mengurus perizinan dan nonperizinan yang wajib dimiliki sebelum produksi komersial sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;
kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala BPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BKPM.
3. Perusahaan yang telah memiliki Izin Investasi sebagai izin memulai usaha yang masih dalam rentang waktu masa konstruksi/persiapan, tidak diperkenankan melakukan kegiatan produksi/operasi sebelum memiliki izin usaha
4. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Izin Investasi ini.
5. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Investasi ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
6. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Investasi ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.
……., ………… KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
……………………………………………….
Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi dan UMKM (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank INDONESIA;
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Kepala Perwakilan Republik INDONESIA di negara asal Penanam Modal Asing;
10. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
11. Direktur Jenderal Pajak;
12. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
13. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
14. Gubernur yang bersangkutan;
15. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
16. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota);
17. Kepala BPMPTSP Provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan BPMPTSP Kabupaten/Kota);
18. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP Pusat di BKPM dan BPMPTSP Provinsi); dan/atau
19. Pejabat Promosi Investasi INDONESIA di negara asal Penanam Modal Asing.
KOMPONEN IZIN INVESTASI No.
Komponen Keterangan I. Data Proyek
1. Nama Perusahaan merupakan identitas perusahaan.
Bagi Perusahaan yang belum berbadan hukum INDONESIA, nama perusahaan akan tercantum nama tentatif yang merupakan nama sementara sebelum disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, jika dalam pelaksanaannya nama perusahaan tidak disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM maka perusahaan dapat mengajukan perubahan nama perusahaan
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
NPWP wajib bagi perusahaan yang telah berbadan Hukum INDONESIA dan pencantuman NPWP didasarkan pada NPWP kantor pusat, sehingga alamat yang tercantum dalam NPWP harus sama dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan
3. Alamat Kedudukan Perusahaan adalah alamat kantor pusat perusahaan sebagai alamat korespondensi. Perusahaan PMA wajib berkantor pusat di gedung perkantoran atau pada zona peruntukan perkantoran
4. Lokasi Proyek adalah tempat terjadinya kegiatan produksi/pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi/barang jadi atau tempat berlangsungnya aktivitas jasa.
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri wajib berlokasi di kawasan industri tidak termasuk bagi bidang usaha tertentu yang dikecualikan dalam peraturan tersebut. Dan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha diluar Industri tidak diperkenankan berlokasi di perumahan
5. Rekomendasi/Izin Operasional adalah izin yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang telah berbadan Hukum INDONESIA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sectoral
6. Bidang Usaha merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang mengacu kepada 5 digit Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA (KBLI).
7. Produksi dan Pemasaran per Tahun
Jenis Barang/Jasa adalah produk akhir dari proses produksi atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun, dengan kapasitas berdasarkan kemampuan maksimal mesin dalam menghasilkan produk
No.
Komponen Keterangan atau omset perusahaan dari kegiatan jasa dengan satuan atas produk yang dihasilkan
8. Pemasaran
% Ekspor: Presentase atas produk yang akan di ekspor oleh perusahaan selain sektor jasa
9. Nilai Investasi adalah seluruh rencana pengeluaran untuk kegiatan usaha yang diusahakan terdiri dari komponen modal tetap dan modal kerja
a. Modal Tetap adalah modal tidak bergerak (fixed asset) yang dimiliki oleh perusahaan terdiri dari Tanah, Bangunan, Mesin, nilai sewa diatas 1 Tahun, pembelian kendaraan operasional perusahaan serta inventaris kantor lainnya
b. Modal Kerja adalah biaya 1 turn over (3 bulan) yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan termasuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan dan pembayaran listrik, telpon dan pengeluaran lainnya yang menunjang kegiatan perusahaan dan dilakukan secara rutin
c. Ketentuan nilai investasi wajib mengacu kepada ketentuan dalam peraturan ini
d. Nilai investasi mesin dalam USD adalah prediksi/realisasi nilai USD dalam rangka pembelian mesin untuk proses produksi
10. Luas Tanah adalah rencana penggunaan area yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.
Untuk perusahaan yang lokasi proyek berbeda dengan kantor pusat maka yang wajib dicantumkan adalah Luas tanah untuk lokasi proyek
11. Tenaga Kerja adalah rencana penggunaan sumber daya manusia dalam kegiatan perusahaan yang meliputi tenaga ahli, tenaga kerja tetap/tenaga langsung diluar direksi dan komisaris
12. Sumber pembiayaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai keseluruhan proyek (investasi), sehingga sumber pembiayaan harus sama dengan total investasi, adapun sumber pembiayaan meliputi:
a. Modal Sendiri adalah modal yang dimiliki oleh perusahaan dan merupakan modal disetor/yang akan disetor yang dinyatakan dalam akta perusahaan
b. Laba Ditanam kembali adalah Laba yang tidak dibagikan melainkan dialokasikan kembali untuk usaha yang dijalankan yang dibuktikan dalam neraca
No.
Komponen Keterangan keuangan perusahaan
c. Pinjaman merupakan sumber dana yang berasal dari pihak lain, baik luar negeri (jika sumber dana berasal dari Bank/Perusahaan/Perseorangan asing) maupun dalam negeri
13. Keputusan Pemegang Saham Kesepakatan dari seluruh pemegang saham atas perubahan permodalan atau perubahan lainnya sebagaimana tercantum dalam akta perusahaan yang dapat dituangkan dalam circular resolution of the shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat
14. Modal Perseroan adalah struktur modal perusahaan sesuai ketentuan UNDANG-UNDANG Perseroan Terbatas, yang terdiri dari:
a. Modal Dasar merupakan keseluruhan nilai nominal saham suatu perseroan yang dapat diterbitkan
b. Modal Ditempatkan merupakan saham yang telah diambil dan dijual kepada pemegang saham Perseroan Terbatas. Modal ditempatkan harus sama dengan modal disetor
c. Modal Disetor merupakan saham yang disetorkan atau dibayar secara menyeluruh kepada Perseroan Terbatas dengan nilai minimal 25% dari modal dasar
d. Kurs dollar khusus dicantumkan bagi pendirian usaha baru, merupakan nilai kurs tengah Bank INDONESIA pada saat tanggal permohonan diterima, pada saat terjadi perubahan kurs yang dimohonkan oleh perusahaan, pencantuman nilai kurs mengacu kepada kesepakatan para pemegang saham
e. Perhitungan presentase kepemilikan saham didasarkan pada perbandingan nilai nominal masing-masing pemegang saham terhadap total nilai nominal saham (bukan lembar saham) II.
Jangka Waktu Penyelesaian Proyek
1. Pemberian Jangka Waktu Penyelesaian Proyek mengacu sebagaimana tercantum dalam pasal 15 Peraturan Kepala ini
2. Izin Usaha adalah Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan sebelum jangka waktu penyelesaian proyek berakhir dan merupakan izin operasi/produksi.
Prosedur dan tatacara pengajuan izin usaha diatur dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri
III.
Fasilitas Penanaman Modal
1. Perusahaan yang telah memperoleh izin prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan/Izin Prinsip Perubahan berhak atas Fasilitas Penanaman Modal berupa:
2. Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin, barang dan bahan diberikan untuk
No.
Komponen Keterangan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan
3. Untuk bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional tertentu serta bidang usaha yang berlokasi didaerah tertentu (daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan) berhak atas pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang- Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu/Fasilitas Pajak Penghasilan Badan
4. Pedoman dan tatacara pemberian fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin barang dan bahan serta Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah- Daerah Tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri.
IV.
Lain-Lain
1. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala, kewajiban ini melekat kepada perusahaan yang telah memperoleh izin prinsip/Izin Usaha. Pedoman dan Tatacara Pelaporan LKPM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri.
2. Perusahaan diwajibkan bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan usaha dan sekitarnya dan wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam
a. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
b. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL);
c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
Ketentuan terkait kewajiban tersebut akan ditentukan dan dievaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat atau instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup. Dokumen Lingkungan wajib disampaikan pada saat pengajuan izin usaha
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd
FRANKY SIBARANI
LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015 PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
Bentuk Surat Pernyataan Siap Menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal dalam waktu paling lama 3 (tiga) Jam
KOP SURAT GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/BP KBPBP/KEK
Nomor :
, ..................., 20....
Sifat : Segera Lampiran : - Hal : Pernyataan siap menyelenggarakan
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
di bidang penanaman modal dalam waktu paling lama 3 jam
Yth.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Jalan Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta 12190
Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa kami sudah siap menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang penanaman modal dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam kerja yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/KPBPB/KEK*) dengan kriteria:
1. Investasi minimal Rp......;
2. Jumlah tenaga kerja minimal [ ] orang;
3. dst.
Perizinan dan Nonperizinan yang akan dilayani, berupa:
1. Izin Investasi;
2. .........;
3. dst.
Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Gubernur/Bupati/Walikota/ Kepala BP KBPBP/Administrator KEK *) ..............
..................................
Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur .................; (apabila surat dari Bupati/Walikota) *) coret yang tidak perlu KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd
FRANKY SIBARANI