PERBAN

Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal

PERBAN Nomor 10 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB Keempat

Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha

Article 258

Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis di bidang tata kelola dan integrasi sistem dan pengembangan sistem aplikasi perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. 16. Ketentuan Pasal 259 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 259

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis di bidang tata kelola dan integrasi sistem; dan b. penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem aplikasi. 17. Ketentuan Pasal 260 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 260

Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha terdiri atas: a. Subdirektorat Tata Kelola dan Integrasi Sistem; dan b. Subdirektorat Pengembangan Sistem Aplikasi. 18. Ketentuan Pasal 261 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 261

Subdirektorat Tata Kelola dan Integrasi Sistem mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis di bidang tata kelola dan integrasi sistem. 19. Ketentuan Pasal 262 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 262

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Tata Kelola dan Integrasi Sistem menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis di bidang tata kelola teknologi informasi; b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis di bidang integrasi sistem pemerintah pusat; dan c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis di bidang integrasi sistem pemerintah daerah. 20. Ketentuan Pasal 263 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 263

Subdirektorat Tata Kelola dan Integrasi Sistem terdiri atas: a. Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi; b. Seksi Integrasi Sistem Pemerintah Pusat; dan c. Seksi Integrasi Sistem Pemerintah Daerah. 21. Ketentuan Pasal 264 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 264

(1) Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis di bidang tata kelola teknologi informasi. (2) Seksi Integrasi Sistem Pemerintah Pusat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis di bidang integrasi sistem pemerintah pusat. (3) Seksi Integrasi Sistem Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis di bidang integrasi sistem pemerintah daerah. 22. Ketentuan Pasal 265 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 265

Subdirektorat Pengembangan Sistem Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan sistem aplikasi, infrastruktur keamanan, dan jaringan serta dukungan teknis sistem. 23. Ketentuan Pasal 266 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 266

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengembangan Sistem Aplikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan, pengembangan, pengelolaan sistem aplikasi, dan basis data; b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan, pengembangan, pengelolaan infrastruktur keamanan, dan jaringan; dan c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis di bidang dukungan teknis sistem. 24. Ketentuan Pasal 267 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 267

Subdirektorat Pengembangan Sistem Aplikasi terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Sistem Aplikasi dan Basis Data; b. Seksi Pengembangan Infrastruktur Keamanan dan Jaringan; dan c. Seksi Dukungan Teknis Sistem. 25. Ketentuan Pasal 268 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 268

(1) Seksi Pengembangan Sistem Aplikasi dan Basis Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan, pengembangan, pengelolaan sistem aplikasi dan basis data. (2) Seksi Pengembangan Infrastruktur Keamanan dan Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan, pengembangan, pengelolaan infrastruktur keamanan dan jaringan. (3) Seksi Dukungan Teknis Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis di bidang dukungan teknis sistem. 26. Judul Bagian Kelima pada BAB X diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB Kelima

Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha

Article 269

Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan fasilitas berusaha. 28. Ketentuan Pasal 270 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 270

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan fasilitas berusaha sektor primer dan tersier; dan b. penyiapan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan fasilitas berusaha sektor sekunder. 29. Ketentuan Pasal 271 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 271

Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha terdiri atas: a. Subdirektorat Fasilitas Sektor Primer dan Tersier; dan b. Subdirektorat Fasilitas Sektor Sekunder. 30. Ketentuan Pasal 272 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 272

Subdirektorat Fasilitas Sektor Primer dan Tersier mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan fasilitas berusaha sektor primer dan tersier. 31. Ketentuan Pasal 273 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 273

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Subdirektorat Fasilitas Sektor Primer dan Tersier menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan fasilitas berusaha bidang usaha pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata, dan prasarana; b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan fasilitas berusaha bidang usaha kehutanan, perikanan, perhubungan, dan telekomunikasi; dan c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan fasilitas berusaha bidang usaha pertambangan dan energi, perdagangan, dan aneka jasa. 32. Ketentuan Pasal 274 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 274

Subdirektorat Fasilitas Sektor Primer dan Tersier terdiri atas: a. Seksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata, dan Prasarana; b. Seksi Kehutanan, Perikanan, Perhubungan, dan Telekomunikasi; dan c. Seksi Pertambangan dan Energi, Perdagangan, dan Aneka Jasa. 33. Ketentuan Pasal 275 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 275

(1) Seksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata, dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan fasilitas berusaha bidang usaha pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata, dan prasarana. (2) Seksi Kehutanan, Perikanan, Perhubungan, dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan fasilitas berusaha bidang usaha kehutanan, perikanan, perhubungan, dan telekomunikasi. (3) Seksi Pertambangan dan Energi, Perdagangan, dan Aneka Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan fasilitas berusaha bidang usaha pertambangan dan energi, perdagangan, dan aneka jasa. 34. Ketentuan Pasal 276 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 276

Subdirektorat Fasilitas Sektor Sekunder mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan fasilitas berusaha sektor sekunder. 35. Ketentuan Pasal 277 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Subdirektorat Fasilitas Sektor Sekunder menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan fasilitas berusaha bidang usaha industri mesin, logam, dan barang logam; b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan fasilitas berusaha bidang usaha industri kimia dan barang kimia; dan c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan fasilitas berusaha bidang usaha industri aneka. 36. Ketentuan Pasal 278 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 278

Subdirektorat Fasilitas Sektor Sekunder terdiri atas: a. Seksi Industri Mesin, Logam, dan Barang Logam; b. Seksi Industri Kimia dan Barang Kimia; dan c. Seksi Industri Aneka. 37. Ketentuan Pasal 279 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 279

(1) Seksi Industri Mesin, Logam, dan Barang Logam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan fasilitas berusaha bidang usaha industri mesin, logam, dan barang logam. (2) Seksi Industri Kimia dan Barang Kimia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan fasilitas berusaha bidang usaha industri kimia dan barang kimia. (3) Seksi Industri Aneka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan fasilitas berusaha bidang usaha industri aneka. 38. Judul Bagian Keenam pada BAB X diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB Keenam

Direktorat Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha

Article 279A

Direktorat Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan kepatuhan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. 40. Ketentuan Pasal 279B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 279B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279A, Direktorat Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan kepatuhan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor primer dan tersier; dan b. penyiapan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan kepatuhan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor sekunder. 41. Ketentuan Pasal 279C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 279C

Direktorat Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha terdiri atas: a. Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha Sektor Primer dan Tersier; dan b. Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha Sektor Sekunder. 42. Ketentuan Pasal 279D diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 279D

Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha Sektor Primer dan Tersier mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan kepatuhan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor primer dan tersier. 43. Ketentuan Pasal 279E diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 279E

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279D, Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha Sektor Primer dan Tersier menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan kepatuhan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bidang usaha pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan; b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan kepatuhan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bidang usaha pariwisata, perhubungan, telekomunikasi, dan prasarana lainnya; dan c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan kepatuhan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bidang usaha pertambangan dan energi, perdagangan dan aneka jasa. 44. Ketentuan Pasal 279F diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 279F

Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha Sektor Primer dan Tersier terdiri atas: a. Seksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan, dan Kehutanan; b. Seksi Pariwisata, Perhubungan, Telekomunikasi dan Prasarana Lainnya; dan c. Seksi Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Aneka Jasa. 45. Ketentuan Pasal 279G diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 279G

(1) Seksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan kepatuhan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bidang usaha pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. (2) Seksi Pariwisata, Perhubungan, Telekomunikasi dan Prasarana Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan kepatuhan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor bidang usaha pariwisata, perhubungan, telekomunikasi, dan prasarana lainnya. (3) Seksi Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Aneka Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan kepatuhan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bidang usaha pertambangan dan energi, perdagangan dan aneka jasa. 46. Ketentuan Pasal 279H diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 279H

Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha Sektor Sekunder mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan kepatuhan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor sekunder. 47. Ketentuan Pasal 279I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 279I

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279H, Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha Sektor Sekunder menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan kepatuhan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bidang usaha industri mesin, logam, dan barang logam; b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan kepatuhan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bidang usaha industri kimia dan barang kimia; dan c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan kepatuhan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bidang usaha industri aneka. 48. Ketentuan Pasal 279J diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 279J

Subdirektorat Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha Sektor Sekunder terdiri atas: a. Seksi Industri Mesin, Logam, dan Barang Logam; b. Seksi Industri Kimia dan Barang Kimia; dan c. Seksi Industri Aneka. 49. Ketentuan Pasal 279K diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 279K

(1) Seksi Industri Mesin, Logam, dan Barang Logam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan kepatuhan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bidang usaha industri mesin, logam, dan barang logam. (2) Seksi Industri Kimia dan Barang Kimia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan kepatuhan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bidang usaha industri kimia dan barang kimia. (3) Seksi Industri Aneka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan kepatuhan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bidang usaha industri aneka. 50. Ketentuan Pasal 366 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 366

Bidang Pengelolaan Sistem Informasi terdiri atas: a. Subbidang Pengelolaan Subsistem Pelayanan Perizinan; dan b. Subbidang Pengelolaan Subsistem Pelayanan Informasi. 51. Ketentuan Pasal 367 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 367

(1) Subbidang Pengelolaan Subsistem Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan serta penyusunan standardisasi subsistem pelayanan perizinan penanaman modal. (2) Subbidang Pengelolaan Subsistem Pelayanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan serta penyusunan standardisasi subsistem pelayanan informasi penanaman modal dan portal BKPM.

Article II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2018 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, ttd THOMAS TRIKASIH LEMBONG Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA