PERBAN

Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2011 tentang PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2012

PERBAN Nomor 10 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 13

Correction

(1) Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; (2) Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini maka Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2011 dinyatakan tidak berlaku; (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2011 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, GITA IRAWAN WIRJAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 10 TAHUN 2011 TANGGAL : 14 OKTOBER 2011 Daftar Provinsi Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Di Bidang Penanaman Modal Yang Melaksanakan Kegiatan Dekonsentrasi Di Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2012 No. Provinsi Satuan Kerja Perangkat Daerah 1. Aceh Badan Investasi dan Promosi (Bainprom) Provinsi Aceh 2. Sumatera Utara Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi Sumatera Utara 3. Sumatera Barat Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi (BKPMP) Sumatera Barat 4. Riau Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Riau 5. Jambi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BKPMD dan PPT) Provinsi Jambi 6. Sumatera Selatan Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD)Provinsi Sumatera Selatan 7. Lampung Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Lampung 8. Bengkulu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Bengkulu 9. Kepulauan Bangka Belitung Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 10. Kepulauan Riau Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Kepulauan Riau 11. D.I Yogyakarta Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) Provinsi DI Yogyakarta 12. Kalimantan Barat Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Kalimantan Barat 13. Kalimantan Tengah Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Kalimantan Tengah 14. Kalimantan Selatan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Kalimantan Selatan 15. Kalimantan Timur Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur www.djpp.kemenkumham.go.id 16. Banten Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Banten 17. Jawa Barat Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Provinsi Jawa Barat 18. Jawa Tengah Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah 19. Sulawesi Utara Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi (BKPMP) Sulawesi Utara 20. Gorontalo Badan Investasi Daerah (BID) Provinsi Gorontalo 21. Sulawesi Tenggara Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Sulawesi Tenggara 22. Sulawesi Tengah Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Sulawesi Tengah 23. Sulawesi Selatan Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Sulawesi Selatan 24. Sulawesi Barat Badan Promosi Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Sulawesi Barat 25. Jawa Timur Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jawa Timur 26. Bali Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Bali 27. Nusa Tenggara Barat Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat 28. Nusa Tenggara Timur Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur 29. Maluku Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Maluku 30. Maluku Utara Badan Promosi Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Maluku Utara 31. Papua Barat Biro Perekonomian dan Investasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat 32. Papua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Papua KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL GITA IRAWAN WIRJAWAN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 10 TAHUN 2011 TANGGAL : 14 OKTOBER 2011 Format Laporan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Dalam Negeri Di Kabupaten Dan Kota Berdasarkan Tahapan Kegiatan Perusahaan Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2012 No Nama Perusahaan Nomor Perizinan* Lokasi Proyek Realisasi Investasi (Rp. Juta)** Keterangan Pembangunan/ Konstruksi Produksi/Izin Usaha Tambahan Total Tambahan Total Jumlah Keterangan: *) Surat Persetujuan/ Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha Tetap/Izin Usaha; **) Diisi realisasi investasi sesuai LKPM yang disampaikan perusahaan; KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL GITA IRAWAN WIRJAWAN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 10 TAHUN 2011 TANGGAL : 14 OKTOBER 2011 Format Laporan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Di Kabupaten Dan Kota Berdasarkan Tahapan Kegiatan Perusahaan Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2012 No Nama Perusahaan Nomor Perizinan* Lokasi Proyek Realiasi Investasi (US$. Ribu)** Tenaga Kerja Pembangunan/ Konstruksi Produksi Komersial/ Izin Usaha Tambahan Total Tambahan Total INDONESIA Asing Jumlah Keterangan: *) Surat Persetujuan/ Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha Tetap/Izin Usaha; **) Diisi realisasi investasi sesuai LKPM yang disampaikan perusahaan; KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL GITA IRAWAN WIRJAWAN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 10 TAHUN 2011 TANGGAL : 14 OKTOBER 2011 Format Laporan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Di Kabupaten Dan Kota Berdasarkan Sektor Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2012 Lokasi: No Sektor Jumlah Proyek* Nilai Investasi (Rp.Juta) Penggunaan Tenaga Kerja Keterangan INDONESIA Asing Tambahan Total Laki-laki Perempuan I Sektor Primer Tanaman pangan & perkebunan Peternakan Kehutanan Perikanan Pertambangan II Sektor Sekunder Industri makanan Industri tekstil Industri barang dari kulit & alas kaki Industri kayu Industri kertas & percetakan Industri kimia & farmasi Industri karet & plastik Industri mineral non- logam Industri logam, mesik & elektronika Industri instrumen kedokteran, www.djpp.kemenkumham.go.id presisi, optik dan jam Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain III Sektor Tersier Listrik, gas dan air Konstruksi Perdagangan & reparasi Hotel & restoran Transportasi, gudang & komunikasi Perumahan, kawasan industri & perkantoran Jasa lainnya Jumlah *) Proyek adalah kegiatan usaha yang telah mendapat perizinan penanaman modal dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP BKPM) atau instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal baik di provinsi maupun kabupaten/kota. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL GITA IRAWAN WIRJAWAN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 10 TAHUN 2011 TANGGAL : 14 OKTOBER 2011 Format Laporan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Di Kabupaten Dan Kota Berdasarkan Nama Perusahaan Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2012 No Nama Perusahaan Nomor & Tanggal Surat Perizinan* Bidang Usaha Penggunaan Tenaga Kerja INDONESIA Asing Tambahan Total Laki-laki Perempuan JUMLAH Keterangan: *) Surat Persetujuan/ Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha Tetap/Izin Usaha. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL GITA IRAWAN WIRJAWAN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN VI PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 10 TAHUN 2011 TANGGAL : 14 OKTOBER 2011 Format Laporan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Asing Di Kabupaten Dan Kota Berdasarkan Lokasi Proyek Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2012 No Lokasi Jumlah Proyek* Nilai Investasi (US$.Ribu/Rp.Juta) Penggunaan Tenaga Kerja Keterangan INDONESIA Asing Tambahan Total Laki-laki Perempuan JUMLAH *) Proyek adalah kegiatan usaha yang telah mendapat perizinan penanaman modal dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP BKPM) atau instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal baik di provinsi maupun kabupaten/kota. **) Nilai satuan mata uang realisasi investasi ditulis sesuai yang tercantum dalam perizinan penanaman modal. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL GITA IRAWAN WIRJAWAN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN VII PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 10 TAHUN 2011 TANGGAL : 14 OKTOBER 2011 Format Laporan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Asing Di Kabupaten Dan Kota Berdasarkan Sektor Usaha Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2012 Lokasi:....... No Sektor Jumlah Proyek* Nilai Investasi (Rp.Juta) Penggunaan Tenaga Kerja Keterangan INDONESIA Asing Tambahan Total Laki-laki Perempuan I Sektor Primer Tanaman pangan & perkebunan Peternakan Kehutanan Perikanan Pertambangan II Sektor Sekunder Industri makanan Industri tekstil Industri barang dari kulit & alas kaki Industri kayu Industri kertas & percetakan Industri kimia & farmasi Industri karet & plastik Industri mineral non- logam Industri logam, mesik & elektronika Industri instrumen www.djpp.kemenkumham.go.id kedokteran, presisi, optik dan jam Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain III Sektor Tersier Listrik, gas dan air Konstruksi Perdagangan & reparasi Hotel & restoran Transportasi, gudang & komunikasi Perumahan, kawasan industri & perkantoran Jasa lainnya Jumlah Keterangan: *) Proyek adalah kegiatan usaha yang telah mendapat perizinan penanaman modal dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP BKPM) atau instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal baik di provinsi maupun kabupaten/kota. **) Nilai satuan mata uang realisasi investasi ditulis sesuai yang tercantum dalam perizinan penanaman modal. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL GITA IRAWAN WIRJAWAN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN VIII PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 10 TAHUN 2011 TANGGAL : 14 OKTOBER 2011 Format Laporan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Asing Di Kabupaten Dan Kota Berdasarkan Nama Perusahaan Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2012 No Nama Perusahaan Nomor & Tanggal Surat Perizinan* Bidang Usaha Penggunaan Tenaga Kerja INDONESIA Asing Tambahan Total Laki-laki Perempuan JUMLAH Keterangan: *) Surat Persetujuan/ Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha Tetap/Izin Usaha. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL GITA IRAWAN WIRJAWAN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN IX PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR : 10 TAHUN 2011 TANGGAL : 14 OKTOBER 2011 Format Laporan Manajerial Kendala dan Langkah Tindak Lanjut yang Diperlukan Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2012 No Kode dan Nama Sub- Kegiatan Realisasi Penyerapan Dana Capaian Target Keluaran Kendala Tindak Lanjut Yang Diperlukan Pihak Yang Diharapkan Dapat Membantu Menyelesaikan Masalah Nilai (Rp) Persentase (%) KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL GITA IRAWAN WIRJAWAN www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2011 tentang PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

BAB II

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB IV

Article 8

BAB V

Article 9

BAB VI

Article 10

BAB VII

Article 11

BAB VIII

Article 12

BAB IX

Article 13