PERBAN

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2016 tentang PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

PERBAN Nomor 8 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

TATA CARA PENGALIHAN

Article 3

Correction

(1) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a angka 1) dan angka 3) yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan kepada Pejabat yang Berwenang pada Kementerian Perhubungan dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur. (2) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a angka 2) dan angka 4) yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi kepada Pejabat yang Berwenang pada Pemerintah Daerah Provinsi. (3) Sekretaris Daerah Provinsi wajib menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan kepada Pejabat yang Berwenang pada Kementerian Perhubungan. (4) Berdasarkan daftar nominatif yang disampaikan oleh masing- masing Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Sekretaris Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Pejabat yang Berwenang pada Kementerian Perhubungan memeriksa kebenaran dan keabsahannya serta menyampaikannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. (5) Berdasarkan daftar nominatif yang disampaikan oleh masing- masing Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Yang Berwenang pada Pemerintah Daerah Provinsi memeriksa kebenaran dan keabsahannya serta menyampaikannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. (6) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Article 4

(1) Kepala Badan Kepegawaian Negara MENETAPKAN keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi atau Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a angka 1), angka 3), dan huruf b yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan. (2) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara MENETAPKAN keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a angka 2) dan angka 4) yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi. (3) Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan usul dari Pejabat yang Berwenang pada Kementerian Perhubungan dan Pejabat yang Berwenang pada Pemerintah Daerah Provinsi. (4) Dalam MENETAPKAN keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain yang ditunjuk. (5) Dalam MENETAPKAN keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain yang ditunjuk. (6) Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini, dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Kantor Kas Daerah.

Article 5

(1) Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang pada Kementerian Perhubungan untuk diteruskan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota. (2) Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang pada Pemerintah Daerah Provinsi untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota. (3) Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Article 6

Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dapat dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Keputusan Menteri Perhubungan.

Article 7

Untuk tertib administrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk membuat: a. daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a angka 1), angka 3), dan huruf b yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan; dan b. daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a angka 2) dan angka 4) yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Article 8

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional penguji kendaraan bermotor tetapi berada di luar unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B atau tugas dan fungsi penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor, dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan atau Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi setelah yang bersangkutan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan yang bermeterai cukup. (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis transportasi darat tetapi berada di luar unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B atau tugas dan fungsi penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor, dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan atau Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi setelah yang bersangkutan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan yang bermeterai cukup.

Article 9

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini, berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Article 10

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, ttd BIMA HARIA WIBISANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2016 tentang PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10