PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2019 tentang TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI

PERBAN Nomor 5 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

KETENTUAN MUTASI

Article 3

Correction

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi yaitu: a. berstatus PNS; b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi; c. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan; d. surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki; e. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki; f. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; g. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir; h. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; i. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan/atau j. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal. (2) Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 4

Article 5

Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS. b. Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. c. Unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan mutasi. d. Perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi. e. Berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK. f. Berdasarkan usul mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, PPK MENETAPKAN pengangkatan PNS dalam jabatan.

Article 6

Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN. b. Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN diberikan dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal. c. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak dapat memberikan pertimbangan. d. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN, gubernur MENETAPKAN keputusan mutasi. e. Berdasarkan penetapan gubernur, PPK instansi penerima MENETAPKAN pengangkatan PNS dalam jabatan.

Article 7

Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN. b. Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN diberikan dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal. c. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak dapat memberikan pertimbangan teknis. d. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud dalam huruf b, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri MENETAPKAN keputusan mutasi. e. Berdasarkan penetapan menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf d, PPK instansi penerima MENETAPKAN pengangkatan PNS dalam Jabatan.

Article 8

Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya dan mutasi PNS antar-Instansi Pusat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, dan mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN. b. Penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan dalam hal persyaratan terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal. c. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak MENETAPKAN keputusan mutasi. d. Berdasarkan penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PPK instansi penerima MENETAPKAN pengangkatan PNS dalam jabatan.

Article 9

Mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik INDONESIA di luar negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 10

(1) Mutasi PNS atas permintaan sendiri diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. memperhatikan pola karier PNS yang bersangkutan; b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; c. tidak bertentangan dengan peraturan internal instansi; dan d. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang di tandatangani oleh unit kerja yang menangani kepegawaian. (2) Persyaratan dan prosedur mutasi atas permintaan sendiri disesuaikan dengan jenis mutasi yang diatur dalam Peraturan Badan ini.

Article 11

(1) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Instansi Pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Instansi Daerah. (2) Biaya mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada instansi penerima. (3) Komponen pembiayaan mutasi diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Prosedur

Article 4

Correction

Prosedur mutasi selain mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah, dilakukan sebagai berikut: a. PPK instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK asal atau instansi dimana PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan. b. Usul mutasi dari PPK instansi penerima sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. c. Apabila PPK Instansi asal menyetujui maka dibuat persetujuan mutasi. d. Persetujuan mutasi dari PPK instansi asal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. e. Persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan disampaikan kepada: 1. PPK instansi penerima; dan 2. PNS yang bersangkutan. f. Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, PPK instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis. g. Usul mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. h. Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN diberikan apabila memenuhi persyaratan dan setelah BKN melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal. i. Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud dalam huruf h ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya usul mutasi. j. Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud dalam huruf h, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. k. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud dalam huruf h, pejabat yang ditunjuk MENETAPKAN keputusan mutasi sesuai kewenangannya. l. Keputusan mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf k, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. m. Keputusan mutasi dibuat paling kurang 5 (lima) rangkap dan disampaikan kepada: 1. PPK instansi penerima; 2. PPK instansi asal; 3. PNS yang bersangkutan; 4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/ Kas Daerah; dan 5. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN n. Berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud huruf k maka: 1. PPK instansi penerima MENETAPKAN keputusan pengangkatan dalam jabatan; dan 2. PPK instansi asal MENETAPKAN keputusan pemberhentian dari jabatan. o. Keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf n angka 1, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. p. Keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh PPK instansi penerima dan keputusan pemberhentian dari jabatan oleh PPK instansi asal sebagaimana dimaksud dalam huruf n, ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan mutasi.

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik INDONESIA di luar negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2019 tentang TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kesatu

Article 3

BAB Kedua

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Ketiga

Article 11

BAB III

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14