Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2017
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
ttd
BIMA HARIA WIBISANA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2017
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
I.
PENDAHULUAN A. UMUM
1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 22 Tahun 2016 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
2. Bahwa petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
B. TUJUAN Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
C. PENGERTIAN Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan.
6. Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan.
7. Bimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani klien pemasyarakatan, yang meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim pengamat pemasyarakatan.
8. Penelitian Kemasyarakatan adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
9. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam membantu klien untuk mengatasi
permasalahan yang dihadapinya sehingga klien dapat mengatasi permasalahan tersebut dan mencapai perubahan hidup ke arah yang lebih baik.
10. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
11. Pengawasan adalah kegiatan pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan/penetapan/putusan hakim.
12. Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim pengamat pemasyarakatan untuk memberikan saran dan rekomendasi mengenai penyelenggaraan pemasyarakatan.
13. Kategori Tindak Pidana 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah pengelompokan jenis tindak pidana berdasarkan tingkat kompetensi yang dibutuhkan dan ditentukan oleh Instansi Pembina.
14. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
15. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
16. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
17. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
18. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan baik perorangan atau kelompok di bidang bimbingan kemasyarakatan.
19. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.
II. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, DAN PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG A. TUGAS JABATAN Tugas Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan yakni melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan.
B. JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG
1. Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
a. Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama;
b. Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda;
c. Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya; dan
d. Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama.
3. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
a. Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama:
1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
b. Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda:
1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c. Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya:
1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
d. Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama:
1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
4. Jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud pada angka 3, berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.
Contoh:
Sdr. Nasirudin, SH, MH NIP. 19880510 201203 1 001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, maka penilaian untuk MENETAPKAN Angka Kredit dinilai dari unsur:
a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit;
b. Diklat Prajabatan golongan III sebesar 2 Angka Kredit; dan
c. Pelaksanaan tugas di bidang bimbingan kemasyarakatan, sebesar 6 Angka Kredit, sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar
158. Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Nasirudin, SH, MH sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/ Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
5. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 3.
Contoh:
Sdri. Dwi Nastiti, SH., MH., NIP. 19710705 199503 2 001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bagian Kepegawaian, akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdri. Dwi Nastiti, SH., MH., memperoleh 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:
a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit;
b. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Pembimbing Kemasyarakatan sebesar 10 Angka Kredit;
c. Pelaksanaan tugas di bidang bimbingan kemasyarakatan sebesar 160 Angka Kredit;
d. Pengembangan profesi sebesar 25 Angka Kredit; dan
e. Penunjang tugas Pembimbing Kemasyarakatan sebesar 30 Angka Kredit.
Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdri. Dwi Nastiti, SH., MH. sebesar 375, maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.
III. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
1. Unsur kegiatan tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
a. unsur utama; dan
b. unsur penunjang.
2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri atas:
a. pendidikan;
b. bimbingan kemasyarakatan; dan
c. pengembangan profesi.
3. Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
a. pendidikan, meliputi:
1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; dan 3) diklat Prajabatan.
b. bimbingan kemasyarakatan, meliputi:
1) penelitian kemasyarakatan;
2) pendampingan;
3) pembimbingan;
4) pengawasan; dan 5) sidang tim pengamat pemasyarakatan.
c. pengembangan profesi, meliputi:
1) pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang bimbingan kemasyarakatan;
2) penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang bimbingan kemasyarakatan; dan 3) membuat buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan.
4. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, terdiri atas:
a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan;
b. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang bimbingan kemasyarakatan;
c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
d. keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
IV. URAIAN TUGAS JABATAN MASING-MASING JENJANG JABATAN A. PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PERTAMA/AHLI PERTAMA Uraian tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama, meliputi:
1. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
2. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
3. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
4. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk saksi/korban untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
5. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
6. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
7. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan tahanan di Rutan untuk tindak pidana kategori 3;
8. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/CB/ CMB/CMK anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
9. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/ CB/CMB/CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 3;
10. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidana/anak untuk tindak pidana kategori 3;
11. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
12. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 3;
13. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anak/narapidana untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
14. melakukan kegiatan pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
15. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
16. melaksanakan tugas sebagai wakil fasilitator pada proses musyawarah/mediasi dalam rangka pelaksanaan diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
17. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
18. melakukan kegiatan pendampingan musyawarah/mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
19. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversi/penetapan pengadilan/ putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
20. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak/dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
21. melakukan kegiatan pendampingan terhadap klien anak/dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil assesmen untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
22. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen serta mencocokan dengan narapidana yang diserah terimakan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)/Rumah Tahanan Negara (Rutan) dalam kegiatan penerimaan dan registrasi klien pemasyarakatan;
23. melaksanakan kegiatan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
24. menyusun program pembimbingan klien anak tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
25. menyusun program pembimbingan klien dewasa tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
26. melaksanakan kegiatan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
27. melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/ kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3;
28. melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
29. melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
30. melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien anak secara berkala untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
31. melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 3;
32. menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien anak dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
33. melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
34. menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien dewasa dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3;
35. melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3;
36. menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 3;
37. menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3;
38. melakukan pemetaan peluang kerja sama pihak ketiga dalam rangka membangun jejaring kerja;
39. melakukan kegiatan pengawasan proses upaya diversi dalam rangka terlaksananya diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
40. melakukan kegiatan pengawasan penetapan hasil diversi/putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
41. melakukan kegiatan pengawasan putusan hakim terhadap klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3;
42. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
43. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3;
44. melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
45. melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas/Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3;
46. melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
47. melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3;
48. memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
49. memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 3;
50. melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak yang mendapatkan izin keluar negeri/kota berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
51. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3;
52. melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB/CMB/CB/ asimilasi/CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
53. melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB/CMB/CB/ asimilasi/CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3;
54. melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam rangka pembahasan litmas/pendampingan/pembimbingan/ pengawasan klien; dan
55. melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam rangka litmas/pembinaan narapidana/anak.
B. PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MUDA/AHLI MUDA Uraian tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, meliputi:
1. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
2. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
3. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
4. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk saksi/korban untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
5. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
6. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
7. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan tahanan di Rutan untuk tindak pidana kategori 2;
8. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/CB/ CMB/CMK anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
9. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/CB/ CMB/CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 2;
10. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidana/anak untuk tindak pidana kategori 2;
11. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk usulan perubahan pidana dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara;
12. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
13. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 2;
14. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anak/narapidana untuk tindak pidana kategori 3 dan 4
15. melaksanakan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi hasil penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
16. melakukan kegiatan pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
17. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
18. melaksanakan tugas sebagai wakil fasilitator pada proses musyawarah/mediasi dalam rangka pelaksanaan diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
19. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari kepolisian untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
20. melakukan kegiatan pendampingan musyawarah/ mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi Untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
21. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversi/penetapan pengadilan/ putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
22. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak/dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
23. melakukan kegiatan pendampingan terhadap klien anak/dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
24. melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
25. melaksanakan kegiatan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
26. menyusun program pembimbingan klien anak tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
27. menyusun program pembimbingan klien dewasa tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 2;
28. melaksanakan kegiatan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 2;
29. melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2;
30. melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
31. melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
32. melaksanakan kegiatan penyampaian materi bimbingan kelompok dalam rangka pembimbingan kepribadian/ kemandirian;
33. melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien anak secara berkala untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
34. melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 2;
35. menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien anak dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
36. melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
37. menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien dewasa dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 2;
38. melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 2;
39. menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 2;
40. menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2;
41. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat kabupaten/kota;
42. menyusun dokumen kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat kabupaten/kota;
43. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama tingkat kabupaten/kota;
44. melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
45. melakukan kegiatan pengawasan proses upaya diversi dalam rangka terlaksananya diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
46. melakukan kegiatan pengawasan penetapan hasil diversi/ putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
47. melakukan kegiatan pengawasan putusan hakim terhadap klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2;
48. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
49. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2;
50. melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
51. melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas/Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2;
52. melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
53. melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2;
54. memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
55. memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 2;
56. melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak yang mendapatkan izin keluar negeri/kota berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
57. melakukan kegiatan pengawasan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2;
58. melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB/CMB/CB/ asimilasi/CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
59. melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB/CMB/CB/ asimilasi/CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2;
60. melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
61. melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam rangka pembahasan litmas/pendampingan/pembimbingan/ pengawasan klien;
62. melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam rangka litmas/pembinaan narapidana/anak;
63. melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan di kantor wilayah;
64. melaksanakan kegiatan pemeriksaan dokumen usulan/pencabutan asimilasi/PB/CMB/CB untuk bahan pembahasan sidang tim pengamat pemasyarakatan di kantor wilayah; dan
65. melaksanakan kegiatan pemeriksaan dokumen usulan/ pencabutan asimilasi/PB untuk bahan pembahasan sidang tim pengamat pemasyarakatan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
C. PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MADYA/AHLI MADYA Uraian tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, meliputi:
1. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak katergori 1 dan 2;
2. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak untuk tindak katergori 1 dan 2;
3. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk saksi/korban untuk tindak katergori 1 dan 2;
4. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk tersangka dewasa untuk tindak katergori 1 dan 2;
5. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak katergori 1 dan 2;
6. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan tahanan di Rutan untuk tindak pidana kategori 1;
7. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/CB/CMB/ CMK anak untuk tindak katergori 1 dan 2;
8. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/CB/CMB/ CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 1;
9. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidana/anak untuk tindak pidana kategori 1;
10. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk usulan perubahan pidana dari hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup;
11. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
12. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 1;
13. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anak/ narapidana untuk tindak katergori 1 dan 2;
14. melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi hasil penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
15. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan;
16. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan;
17. melakukan kegiatan pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
18. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2
19. melaksanakan tugas sebagai wakil fasilitator pada proses musyawarah/mediasi dalam rangka pelaksanaan diversi untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
20. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
21. melakukan kegiatan pendampingan musyawarah/ mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
22. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversi/penetapan pengadilan/ putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
23. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak/dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
24. melakukan kegiatan pendampingan terhadap klien anak/ dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
25. melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
26. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pendampingan;
27. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pendampingan;
28. melaksanakan kegiatan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
29. menyusun program pembimbingan klien anak tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
30. menyusun program pembimbingan klien dewasa tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 1;
31. melaksanakan kegiatan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 1;
32. melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1;
33. melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
34. melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
35. menyusun materi bimbingan kelompok dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien pemasyarakatan;
36. melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien anak secara berkala untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
37. melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 1;
38. menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien anak dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
39. melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
40. menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien dewasa dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1;
41. melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1;
42. menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 1;
43. menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1;
44. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat provinsi;
45. menyusun dokumen kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat provinsi;
46. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama tingkat provinsi;
47. melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
48. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pembimbingan;
49. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pembimbingan;
50. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan penetapan hasil diversi/putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
51. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
52. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1;
53. melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
54. melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas/Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1;
55. melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
56. melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1;
57. memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
58. memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana politik/terhadap kepala negara/ perdagangan manusia;
59. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
60. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana politik/terhadap kepala negara/perdagangan manusia;
61. melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB/CMB/CB/ asimilasi/CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
62. melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB/ CMB/CB/ asimilasi/CMK klien dewasa untuk tindak pidana politik/ terhadap kepala negara/perdagangan manusia;
63. melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
64. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pengawasan;
65. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pengawasan;
66. melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam rangka pembahasan litmas/pendampingan/pembimbingan/ pengawasan klien;
67. melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam rangka litmas/pembinaan narapidana/anak; dan
68. melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan di kantor wilayah.
D. PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MADYA/AHLI MADYA Uraian tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, meliputi:
1. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak katergori 1 dan 2;
2. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak untuk tindak katergori 1 dan 2;
3. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk saksi/korban untuk tindak katergori 1 dan 2;
4. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk tersangka dewasa untuk tindak katergori 1 dan 2;
5. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak katergori 1 dan 2;
6. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan tahanan di Rutan untuk tindak pidana kategori 1;
7. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/CB/CMB/ CMK anak untuk tindak katergori 1 dan 2;
8. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/PB/CB/CMB/CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 1
9. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidana/anak untuk tindak pidana kategori 1;
10. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk usulan perubahan pidana dari hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup;
11. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
12. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 1;
13. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anak/ narapidana untuk tindak katergori 1 dan 2;
14. melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi hasil penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
15. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan;
16. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan;
17. melakukan kegiatan pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
18. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
19. melaksanakan tugas sebagai wakil fasilitator pada proses musyawarah/mediasi dalam rangka pelaksanaan diversi untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
20. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
21. melakukan kegiatan pendampingan musyawarah/ mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
22. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversi/ penetapan pengadilan/putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
23. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak/dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
24. melakukan kegiatan pendampingan terhadap klien anak/dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
25. melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
26. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pendampingan;
27. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pendampingan;
28. melaksanakan kegiatan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
29. menyusun program pembimbingan klien anak tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
30. menyusun program pembimbingan klien dewasa tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 1;
31. melaksanakan kegiatan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 1;
32. melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/ kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1;
33. melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
34. melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
35. menyusun materi bimbingan kelompok dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien pemasyarakatan;
36. melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien anak secara berkala untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
37. melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 1;
38. menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien anak dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
39. melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
40. menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien dewasa dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1;
41. melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1;
42. menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 1;
43. menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1;
44. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat provinsi;
45. menyusun dokumen kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat provinsi;
46. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama tingkat provinsi;
47. melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
48. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pembimbingan;
49. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pembimbingan;
50. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan penetapan hasil diversi/putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
51. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
52. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1;
53. melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
54. melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas/Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1;
55. melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
56. melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1;
57. memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
58. memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana politik/terhadap kepala negara/perdagangan manusia;
59. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
60. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana politik/terhadap kepala negara/ perdagangan manusia;
61. melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB/ CMB/CB/ asimilasi/CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
62. melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB/ CMB/CB/asimilasi/CMK klien dewasa untuk tindak pidana politik/terhadap kepala negara/ perdagangan manusia;
63. melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
64. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pengawasan;
65. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pengawasan;
66. melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam rangka pembahasan litmas/pendampingan/pembimbingan/ pengawasan klien;
67. melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam rangka litmas/pembinaan narapidana/anak; dan
68. melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan di kantor wilayah.
E. PEMBIMBING KEMASYARAKATAN UTAMA/AHLI UTAMA Uraian tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama, meliputi:
1. melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi hasil penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana katergori 1 dan 2;
2. melakukan telaahan kebijakan (Permen/Kepmen/Pedoman/ SE/Juklak/Juknis dll) di bidang penelitian kemasyarakatan;
3. melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan;
4. melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan;
5. melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana katergori 1 dan 2;
6. melakukan telaahan kebijakan di bidang pendampingan;
7. melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pendampingan;
8. melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pendampingan;
9. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat nasional;
10. menyusun dokumen kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat nasional;
11. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama tingkat nasional;
12. melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana katergori 1 dan 2;
13. melakukan telaahan kebijakan (Permen/Kepmen/Pedoman/ SE/Juklak/Juknis dll) di bidang pembimbingan;
14. melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyusun modul/ bahan ajar bimbingan teknis di bidang pembimbingan;
15. melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pembimbingan;
16. melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana katergori 1 dan 2;
17. melakukan telaahan kebijakan (Permen/ Kepmen/Pedoman/ SE/Juklak/Juknis dll) di bidang pengawasan;
18. melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyusun modul/ bahan ajar bimbingan teknis di bidang pengawasan;
19. melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pengawasan; dan
20. melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
V. HASIL KERJA TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN A. PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PERTAMA/AHLI PERTAMA Hasil kerja tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama, meliputi:
1. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
2. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
3. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
4. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk saksi/korban untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
5. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
6. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
7. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk perawatan tahanan di rutan untuk tindak pidana kategori 3;
8. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/CB/CMB/CMK anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
9. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/CB/CMB/CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 3;
10. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidana/anak untuk tindak pidana kategori 3;
11. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
12. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 3;
13. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anak/narapidana untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
14. laporan hasil pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
15. laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
16. laporan hasil pendampingan diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
17. laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari kepolisian untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
18. laporan hasil musyawarah/mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
19. laporan hasil pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversi/penetapan pengadilan/putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
20. laporan hasil pendampingan terhadap anak/dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
21. laporan hasil pendampingan terhadap klien anak/dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
22. dokumen penerimaan klien pemaasyarakatan;
23. laporan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
24. rencana program pembimbingan klien anak tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
25. rencana program pembimbingan klien dewasa tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
26. melaksanakan kegiatan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
27. catatan hasil bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3;
28. laporan hasil rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
29. laporan hasil kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
30. laporan perkembangan bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
31. laporan perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 3;
32. dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas Lain untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
33. dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
34. dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas Lain untuk tindak pidana kategori 3;
35. dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3;
36. dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 3;
37. dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3;
38. laporan hasil pemetaan peluang kerja sama;
39. laporan hasil pengawasan proses upaya diversi dalam rangka terlaksananya diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
40. laporan hasil pengawasan penetapan hasil diversi/ putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
41. laporan hasil pengawasan putusan hakim terhadap klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3;
42. laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
43. laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3;
44. laporan hasil pengawasan program pembinaan anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
45. laporan hasil pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas/Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3;
46. laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
47. laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3;
48. dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
49. dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 3;
50. laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien anak yang mendapatkan izin keluar negeri/kota berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
51. laporan hasil pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3;
52. dokumen usulan pencabutan PB/CMB/CB/asimilasi/CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
53. dokumen usulan pencabutan PB/CMB/CB/asimilasi/CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3;
54. laporan hasil sidang TPP Bapas; dan
55. laporan hasil sidang TPP di Lapas/LPKA/Rutan/LPAS.
B. PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MUDA/AHLI MUDA Hasil kerja tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, meliputi:
1. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
2. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
3. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
4. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk saksi/korban untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
5. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
6. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
7. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk perawatan tahanan di rutan untuk tindak pidana kategori 2;
8. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/ CB/CMB/CMK anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
9. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/CB/CMB/CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 2;
10. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidana/anak untuk tindak pidana kategori 2;
11. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk usulan perubahan pidana dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara;
12. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
13. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 2;
14. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anak/narapidana untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
15. laporan pengawasan pelaksanaan penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
16. laporan hasil pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
17. laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
18. laporan hasil pendampingan diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
19. laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
20. laporan hasil musyawarah/mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
21. laporan hasil pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversi/penetapan pengadilan/putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
22. laporan hasil pendampingan terhadap anak/dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
23. laporan hasil pendampingan terhadap klien anak/dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
24. laporan pengawasan pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
25. laporan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
26. rencana program pembimbingan klien anak tahap awal/ lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
27. rencana program pembimbingan klien dewasa tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 2;
28. catatan hasil bimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 2;
29. catatan hasil bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2;
30. laporan hasil rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
31. laporan hasil rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/ kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
32. laporan sebagai pemateri bimbingan kelompok;
33. laporan perkembangan bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
34. laporan perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 2;
35. dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
36. dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
37. dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas Lain untuk tindak pidana kategori 2;
38. dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 2;
39. dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 2;
40. dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2;
41. laporan hasil koordinasi kerja sama tingkat kabupaten/kota;
42. dokumen kerja sama tingkat kabupaten/kota;
43. laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama tingkat kabupaten/kota;
44. laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan Pembimbingan Klien Untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
45. laporan hasil pengawasan proses upaya diversi dalam rangka terlaksananya diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
46. laporan hasil pengawasan penetapan hasil diversi/putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
47. laporan hasil pengawasan putusan hakim terhadap klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2;
48. laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
49. laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2;
50. Laporan Hasil Pengawasan Program Pembinaan Anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
51. laporan hasil pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas/Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2;
52. laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
53. laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2;
54. dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
55. dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 2;
56. laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien anak yang mendapatkan izin keluar negeri/kota berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
57. laporan hasil pengawasan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2;
58. dokumen usulan pencabutan PB/CMB/CB/asimilasi/CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
59. dokumen usulan pencabutan PB/CMB/CB/asimilasi/CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2;
60. laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6;
61. laporan hasil sidang TPP Bapas;
62. laporan hasil sidang TPP di Lapas/LPKA/Rutan/LPAS;
63. laporan hasil sidang TPP Wilayah;
64. dokumen bahan sidang TPP Wilayah; dan
65. dokumen bahan sidang TPP Pusat.
C. PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MADYA/AHLI MADYA Hasil kerja tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, meliputi:
1. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana katergori 1 dan 2;
2. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak untuk tindak katergori 1 dan 2;
3. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk saksi/korban untuk tindak katergori 1 dan 2;
4. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk tersangka dewasa untuk tindak katergori 1 dan 2;
5. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak katergori 1 dan 2;
6. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk perawatan tahanan di Rutan untuk tindak pidana kategori 1;
7. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/CB/ CMB/CMK anak untuk tindak pidana katergori 1 dan 2;
8. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/CB/CMB/CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 1;
9. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidana/anak untuk tindak pidana kategori 1;
10. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk usulan perubahan pidana dari hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup;
11. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
12. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 1;
13. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anak/narapidana untuk tindak pidana katergori 1 dan 2;
14. laporan pengawasan pelaksanaan penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4
15. modul/bahan ajar bidang penelitian kemasyarakatan;
16. laporan pelaksanaan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan;
17. laporan hasil pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
18. laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
19. laporan hasil pendampingan diversi untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
20. laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
21. laporan hasil musyawarah/mediasi untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
22. laporan hasil pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversi/penetapan pengadilan/putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
23. laporan hasil pendampingan terhadap anak/dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
24. laporan hasil pendampingan terhadap klien anak/dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
25. laporan pengawasan pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
26. modul/bahan ajar bidang pendampingan;
27. laporan pelaksanaan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pendampingan;
28. laporan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
29. rencana program pembimbingan klien anak tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
30. rencana program pembimbingan klien dewasa tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 1;
31. melaksanakan kegiatan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 1;
32. catatan hasil bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1;
33. laporan hasil kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
34. laporan hasil kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
35. dokumen materi bimbingan;
36. laporan perkembangan bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
37. laporan perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 1;
38. dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
39. dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
40. dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas Lain untuk tindak pidana kategori 1;
41. dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1;
42. dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 1;
43. dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1;
44. laporan hasil koordinasi kerja sama tingkat provinsi;
45. dokumen kerja sama tingkat provinsi;
46. laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama tingkat provinsi;
47. laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
48. modul/bahan ajar bidang pembimbingan;
49. laporan pelaksanaan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pembimbingan;
50. laporan hasil pengawasan pelaksanaan penetapan hasil diversi/putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
51. laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
52. laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1;
53. laporan hasil pengawasan program pembinaan anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
54. laporan hasil pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas/Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1;
55. laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
56. laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1;
57. dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
58. dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana politik/terhadap kepala negara/ perdagangan manusia;
59. laporan hasil pengawasan izin keluar negeri klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
60. laporan hasil pengawasan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana politik/terhadap kepala negara/ perdagangan manusia;
61. dokumen usulan pencabutan PB/CMB/CB/asimilasi/ CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
62. dokumen usulan pencabutan PB/CMB/CB/asimilasi/CMK klien dewasa untuk tindak pidana politik/terhadap kepala negara/perdagangan manusia;
63. laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4;
64. modul/bahan ajar bidang pengawasan;
65. laporan pelaksanaan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pengawasan;
66. laporan hasil sidang TPP Bapas;
67. laporan hasil sidang TPP di Lapas/LPKA/Rutan/LPAS; dan
68. laporan hasil sidang TPP Wilayah.
D. PEMBIMBING KEMASYARAKATAN UTAMA/AHLI UTAMA Hasil kerja tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama, meliputi:
1. laporan pengawasan pelaksanaan penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana katergori 1 dan 2;
2. telaahan kebijakan (Permen/Kepmen/Pedoman/SE/Juklak/ Juknis dll) di bidang penelitian kemasyarakatan;
3. modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan;
4. laporan pelaksanaan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan;
5. laporan pengawasan pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana katergori 1 dan 2;
6. telaahan kebijakan di bidang pendampingan;
7. modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pendampingan;
8. laporan pelaksanaan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pendampingan;
9. laporan hasil koordinasi kerja sama tingkat nasional;
10. dokumen kerja sama tingkat nasional;
11. laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama tingkat nasional;
12. laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana katergori 1 dan 2;
13. telaahan kebijakan (Permen/Kepmen/Pedoman/SE/Juklak/ Juknis dll) di bidang pembimbingan;
14. modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pembimbingan;
15. laporan pelaksanaan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pembimbingan;
16. laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 1 dan 2;
17. telaahan kebijakan (Permen/Kepmen/Pedoman/SE/Juklak/ Juknis dll) di bidang pengawasan;
18. modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pengawasan;
19. laporan pelaksanaan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pengawasan; dan
20. laporan hasil sidang TPP Pusat.
VI. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA
1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka IV, maka Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
2. Dalam hal pada unit kerja terdapat salah satu jenjang jabatan Pembimbing Kemasyarakatan yang volume beban tugasnya melebihi kebutuhan jabatan Pembimbing Kemasyarakatan, maka Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
3. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan sebagai berikut:
a. Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 22 Tahun 2016.
Contoh:
Sdr. Pahrudin, SH., M.Si., NIP. 19700220 199003 1 001, jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien anak secara berkala untuk tindak pidana kategori 1 dan 2, dengan Angka Kredit 0,06. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya.
Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Pahrudin, SH., M.Si., dalam jabatan Pembimbing Kemasyarakatan jenjang Muda/Ahli Muda, sebesar 80% X 0,06 = 0,048.
b. Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 22 Tahun 2016.
Contoh:
Sdr. Sri Zumaeriah, SH., M.Si., NIP. 19740320 200009 2 001, jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/c pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat. Yang bersangkutan ditugaskan melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan tahanan di Rutan untuk tindak pidana kategori 3, dengan Angka Kredit 0,08.
Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama.
Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Sri Zumaeriah, SH., M.Si., jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, sebesar 100% X 0,08 = 0,08.
VII. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
B. PENGANGKATAN PERTAMA
1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:
a. berstatus PNS;
b. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan pemasyarakatan serta perlindungan anak;
c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang ilmu sosial (kesejahteraan sosial, sosiologi, hukum, psikologi, ilmu pemasyarakatan, dan kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina);
f. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
g. mengikuti dan lulus diklat fungsional kategori keahlian di bidang bimbingan kemasyarakatan; dan
h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang telah dipersiapkan pada waktu pengadaan Calon PNS.
3. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2, paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi PNS harus mengikuti dan lulus diklat fungsional kategori keahlian di bidang bimbingan kemasyarakatan.
4. PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat fungsional kategori keahlian di bidang bimbingan kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud pada angka 4, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
5. Pelaksanaan tugas di bidang bimbingan kemasyarakatan selama masa Calon PNS dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
6. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
1. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
b. memiliki pengalaman di bidang bimbingan kemasyarakatan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
c. berusia paling tinggi:
1) 55 (lima puluh lima) tahun bagi Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama dan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda; dan 2) 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya dan Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama.
2. Pengalaman di bidang bimbingan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat secara kumulatif.
3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c angka 1) dan angka 2), merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, oleh karena itu penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling lambat 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.
Contoh:
Sdr. Rion Gustaf, SH., MH., NIP. 19600408 198603 1 001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, menduduki jabatan Kepala Sub Direktorat Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan.
Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Oktober 2016 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Maret 2017, Mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1960.
4. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.
5. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
6. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.
Contoh:
Sdr. Giyanto, SH, M.Si, NIP.19710705 199503 1 001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Seksi Pendampingan dan Diversi akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
Selama menduduki jabatan tersebut, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:
a. Unsur utama 1) Diklat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebesar 20 Angka Kredit;
2) Pelaksanaan tugas bimbingan kemasyarakatan sebesar 145 Angka Kredit; dan 3) Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit.
b. Unsur penunjang 1) Mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan sebesar 2 Angka Kredit; dan 2) Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang bimbingan kemasyarakatan sebagai peserta sebesar 1 Angka Kredit.
Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 188 Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 338 Angka Kredit. Oleh karena itu, Sdr. Giyanto, SH., M.Si., diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.
7. Keputusan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
VIII. PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
1. Pengangkatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dapat berasal dari Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan yang telah memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), dengan ketentuan:
a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
d. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang bimbingan kemasyarakatan kategori keahlian; dan
e. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan.
2. Asisten Pembimbing Kemasyarakatan yang akan diangkat menjadi Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberikan Angka Kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang sosial ditambah sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit Kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.
3. Asisten Pembimbing Kemasyarakatan yang menduduki pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
4. Asisten Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan setelah dinyatakan lulus diklat fungsional di bidang bimbingan kemasyarakatan kategori keahlian.
5. Penetapan Angka Kredit perpindahan dari Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan menjadi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
6. Keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan menjadi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
IX. SASARAN KERJA PEGAWAI, TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL PERTAHUN, DAN SANKSI A. SASARAN KERJA PEGAWAI
1. Pada awal tahun, setiap Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
2. SKP Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing- masing jenjang jabatan.
4. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
B. TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL PERTAHUN
1. Target Angka Kredit minimal Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dalam waktu 1 (satu) tahun, terdiri atas:
a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama;
b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda;
c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya; dan
d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama.
2. Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari sub unsur diklat, kegiatan bimbingan kemasyarakatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, tidak berlaku bagi Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
4. Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan pengembangan profesi.
5. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 4 sebagai dasar untuk penilaian SKP.
C. SANKSI Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan akan mendapatkan sanksi disiplin apabila pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:
1. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dijatuhi hukuman tingkat sedang sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang hanya mencapai kurang dari
25% (dua puluh lima persen) dijatuhi hukuman tingkat berat sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan pemberian sanksi bagi Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak memenuhi target Angka Kredit pertahun sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 dan angka 4 dikenakan pemotongan tunjangan kinerja yang diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina.
X. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT A. PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
1. Bahan usulan penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha setelah diketahui atasan langsung Pejabat Fungsional yang bersangkutan kepada Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
2. Usulan penetapan Angka Kredit Pembimbing Kemasyarakatan diajukan oleh:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi bimbingan kemasyarakatan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi bimbingan kemasyarakatan untuk Angka Kredit bagi Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama.
golongan ruang IV/e di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi bimbingan kemasyarakatan/Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I/Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Angka Kredit bagi:
1) Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2) Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas I; dan 3) Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II.
c. Pejabat Pengawas yang membidangi tata usaha kepada Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I untuk Angka Kredit bagi Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Pejabat yang mengusulkan penetapan Angka Kredit menyampaikan bahan penetapan Angka Kredit kepada Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
4. Usulan penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
5. DUPAK untuk Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 6A sampai dengan Anak Lampiran 6D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
6. Setiap usulan penetapan Angka Kredit Pembimbing Kemasyarakatan harus dilampiri dengan:
a. surat pernyataan melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
b. surat pernyataan melakukan kegiatan pendampingan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
c. surat pernyataan melakukan kegiatan pembimbingan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
d. surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
e. surat pernyataan melakukan kegiatan sidang tim pengamat pemasyarakatan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
f. surat penyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
g. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini; atau
h. surat pernyataan telah mengikuti diklat dan fotocopy bukti- bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat, dan/atau keterangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
7. Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 6, harus dilampiri dengan bukti fisik.
B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
Contoh:
Prestasi kerja Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan mulai 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari 2018.
2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk kenaikan pangkat periode April Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;
dan
b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
3. Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 22 Tahun 2016.
4. Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit
5. Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
a. Pembimbing Kemasyarakatan yang bersangkutan;
b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
c. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan; dan
d. Pejabat lain yang dianggap perlu.
6. Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
XI. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, TIM TEKNIS, DAN TUGAS TIM PENILAI A. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
1. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi bimbingan kemasyarakatan untuk Angka Kredit bagi Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Angka Kredit bagi:
1) Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2) Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas I; dan 3) Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II.
c. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Angka Kredit bagi Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
3. Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
4. Apabila pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 berhalangan sehingga tidak dapat MENETAPKAN Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan pada angka X huruf B angka 1, maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat di bawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang bimbingan kemasyarakatan setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit atau atasan pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.
B. TIM PENILAI
1. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dibantu oleh Tim Penilai, yang terdiri atas:
a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi bimbingan kemasyarakatan untuk Angka Kredit Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama,
golongan ruang IV/e di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
b. Tim Penilai Kantor Wilayah bagi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Angka Kredit:
1) Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2) Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas I; dan
3) Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II.
c. Tim Penilai Balai Pemasyarakatan bagi Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Angka Kredit Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi bimbingan kemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Tim Penilai Pusat;
b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Tim Penilai Kantor Wilayah; dan
c. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Tim Penilai Balai Pemasyarakatan.
3. Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi bimbingan kemasyarakatan, unsur kepegawaian, dan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
4. Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
a. seorang Ketua merangkap anggota;
b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
5. Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, paling rendah pejabat Administrator atau Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya.
6. Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, harus pejabat yang berasal dari unsur kepegawaian pada unit kerja masing-masing.
7. Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
8. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang dinilai;
b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan; dan
c. aktif melakukan penilaian kinerja.
9. Masa jabatan anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
10. Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
11. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat melakukan penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
12. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti.
13. Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat/PNS lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
C. TIM TEKNIS
1. Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.
D. TUGAS TIM PENILAI
1. Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:
a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi bimbingan kemasyarakatan dalam MENETAPKAN Angka Kredit bagi Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
dan
b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Tugas Tim Penilai Kantor Wilayah, yaitu:
a. membantu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam MENETAPKAN Angka Kredit bagi:
1) Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2) Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas I; dan 3) Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II.
b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. Tugas Tim Penilai Balai Pemasyarakatan, yaitu:
a. membantu Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam MENETAPKAN Angka Kredit bagi Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
E. TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
XII. KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN A. KENAIKAN PANGKAT
1. Kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dapat dipertimbangkan apabila:
a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
c. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menduduki Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menduduki Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama PRESIDEN setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menduduki Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
5. Kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Contoh:
Sdr. Ricky Dwi Biantoro, SH., MH., NIP. 19740505 200004 1 001 Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2017.
Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2020, Sdr. Ricky Dwi Biantoro, SH., MH., memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2020. Oleh karena itu, sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya.
6. Pejabat Fungsional Pembimbing Kemayarakatan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
Contoh:
Sdri. Ade Agustina, SH., MH., NIP. 19801016 200504 2 010 jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2017.
Pada waktu naik pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 210.
Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c yaitu 200 Angka Kredit.
Dengan demikian Sdri. Ade Agustina, SH., MH., memiliki kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
7. Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan bimbingan kemasyarakatan.
Contoh:
Sdri. Setyo Pratiwi, SH., NIP. 19780210 200403 2 001 jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2017 dengan Angka Kredit Kumulatif sebesar 225.
Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, Sdri. Setyo Pratiwi, SH., telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2018 telah memiliki Angka Kredit Kumulatif yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu sebesar 305 Angka Kredit.
Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2018 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Sdri. Setyo Pratiwi, SH., wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang 20% x 100 = 20.
B. KENAIKAN JABATAN
1. Kenaikan jabatan bagi Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, dapat dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan jabatan Pembimbing Kemasyarakatan dengan ketentuan:
a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
c. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
2. Kenaikan jabatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya menjadi Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama ditetapkan oleh PRESIDEN setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan jabatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan paling rendah 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
Contoh:
Sdr. Ali Asari, SH., MH., NIP. 19781130 200204 1 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, Angka Kredit Kumulatif sebesar
302. Pada masa penilaian berikutnya, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar 101, dengan rincian sebagai berikut:
a. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Pembimbing Kemasyarakatan.
= 10 Angka Kredit
b. Pelaksanaan kegiatan bimbingan kemasyarakatan = 85 Angka Kredit
c. Pengembangan Profesi
1) Membuat Karya Tulis di bidang bimbingan kemasyarakatan dalam bentuk buku yang dipublikasikan secara nasional = 4 Angka Kredit 2) Membuat tulisan ilmiah populer di bidang bimbingan kemasyarakatan yang disebarluaskan melalui media massa = 2 Angka Kredit
Jumlah keseluruhan Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. Ali Asari, SH., MH., adalah 302 + 101 = 403 Angka Kredit.
Dalam hal demikian, Mengingat Sdr. Ali Asari, SH, MH., telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 6 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi serta telah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, maka yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.
5. Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama, Angka Kredit yang disyaratkan paling rendah 12 (dua belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
Contoh:
Sdri. Darmalingganawati, SH., MH., NIP. 19640812 199110 2 001, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, Angka Kredit Kumulatif sebesar 710. Pada masa penilaian berikutnya, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar 152, dengan rincian sebagai berikut:
a. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Pembimbing Kemasyarakatan
= 20
Angka Kredit
b. Pelaksanaan kegiatan bimbingan kemasyarakatan = 120 Angka Kredit
c. Pengembangan Profesi
1) Membuat karya ilmiah hasil penelitian di bidang bimbingan kemasyarakatan dalam bentuk majalah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan = 6 Angka Kredit 2) Membuat buku pedoman di bidang bimbingan kemasyarakatan = 6 Angka Kredit
Jumlah keseluruhan Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdri. Darmalingganawati, SH., MH., adalah 710 + 152 = 862 Angka Kredit.
Dalam hal demikian, Mengingat Sdri. Darmalingganawati, SH., MH., telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 12 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.
6. Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
XIII. PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI A. PEMBERHENTIAN
1. Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan diberhentikan dari jabatannya, apabila:
a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
d. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, Pengawas, atau jabatan fungsional lainnya; atau
e. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
B. PENGANGKATAN KEMBALI
1. Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional
Pembimbing Kemasyarakatan apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.
2. Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang diberhentikan karena menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.
3. Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf c, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
4. Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, Pengawas, atau jabatan fungsional lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, apabila berusia paling tinggi:
a. 55 (lima puluh lima) tahun bagi Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama dan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/ Ahli Muda; dan
b. 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya dan Pembimbing Kemasyarakatan Utama/ Ahli Utama.
5. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
6. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi.
7. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usul sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.
contoh:
Sdr. Djoko Setiyono, SH., MM., NIP. 19591207 199103 1 001, jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a. Yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan diangkat dalam Jabatan Administrator terhitung mulai tanggal 1 Februari
2009. Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, maka untuk tertib administrasi usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat bulan Juni 2016, karena yang bersangkutan lahir pada bulan Desember 1959, tanpa harus berhenti dari jabatannya.
8. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
XIV. PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN PANGKAT
1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 22 Tahun 2016, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang bimbingan kemasyarakatan berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, dapat disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki Surat Keputusan Pengangkatan Pembimbing Kemasyarakatan;
c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV);
f. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
g. memiliki pengalaman di bidang bimbingan kemasyarakatan paling kurang 2 (dua) tahun;
h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
i. memperhatikan kebutuhan jabatan.
2. Angka Kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 22 Tahun 2016.
3. Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, hanya berlaku selama masa penyesuaian/inpassing.
4. Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/inpassing ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
5. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 22 Tahun 2016, dihitung dalam pembulatan kebawah, yaitu:
a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
6. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
7. PNS yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/ inpassing dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing telah mempergunakan pangkat terakhir.
8. PNS yang telah disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Keputusan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran 19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
10. Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 dan harus selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2018.
XV. UJI KOMPETENSI Uji kompetensi bagi Pembimbing Kemasyarakatan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.
XVI. PENUTUP
1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan ini, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian Peraturan Kepala Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
ttd
BIMA HARIA WIBISANA