PERBAN

Peraturan Badan Nomor 19 Tahun 2019 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

PERBAN Nomor 19 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 6. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintah yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 8. Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan. 9. Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang selanjutnya disebut dengan Analis Pengelolaan Keuangan APBN adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Pejabat Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut dengan Pranata Keuangan APBN adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan. 12. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN adalah kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi. 13. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. 14. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang dapat dicapai oleh Analis Pengelolaan Keuangan APBN dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 15. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan. 16. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja dan Angka Kredit Analis Pengelolaan Keuangan APBN. 17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Pengelolaan Keuangan APBN baik perorangan atau kelompok di bidang pengelolaan keuangan APBN. 18. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI, JENJANG JABATAN, DAN PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Article 2

Correction

(1) Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan keuangan APBN pada Instansi Pusat dan Instansi Vertikal. (2) Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier PNS. (3) Analis Pengelolaan Keuangan APBN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas, sesuai kebutuhan instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan APBN.

Article 3

Tugas Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN yaitu melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN, yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, serta analisis laporan keuangan instansi.

Article 4

(1) Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi terdiri atas: a. Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama; b. Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda; dan c. Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya.

Article 5

(1) Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN terdiri atas: a. Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama: 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda: 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya: 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. (2) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (3) Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Penetapan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

UNSUR KEGIATAN, SUB UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN, DAN PENUGASAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Article 6

Correction

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang.

Article 7

Correction

(1) Unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas: a. pendidikan; b. analisis pengelolaan keuangan APBN; dan c. pengembangan profesi. (2) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pendidikan, meliputi: 1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah/ gelar; 2) pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pengelolaan keuangan APBN; dan 3) pendidikan dan pelatihan dasar/prajabatan. b. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN, meliputi: 1) perikatan dan penyelesaian tagihan; 2) pelaksanaan perintah pembayaran; dan 3) analisis laporan keuangan instansi. c. pengembangan profesi, meliputi: 1) pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengelolaan keuangan APBN; 2) penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan lainnya di bidang pengelolaan keuangan APBN; dan 3) penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pengelolaan keuangan APBN. (3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas: a. pengajar/pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pengelolaan keuangan APBN; b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengelolaan keuangan APBN; c. keanggotaan dalam organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN; d. keanggotaan dalam Tim Penilai; e. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan f. perolehan ijazah/gelar pendidikan lainnya.

Article 8

Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN sesuai jenjang jabatannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN.

Article 9

(1) Analis Pengelolaan Keuangan APBN dapat melaksanakan tugas yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila: a. pada suatu unit kerja tidak terdapat Analis Pengelolaan Keuangan APBN untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya; dan b. terdapat salah satu jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang volume beban tugasnya melebihi tugas sesuai dengan jenjang jabatannya. (2) Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan b. Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (3) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. (4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Badan ini.

Article 10

BAB Ketiga

Uraian Kegiatan

Article 8

Correction

Article 9

Correction

BAB Keempat

Penugasan Dalam Jabatan Fungsional

Article 10

Correction

(1) Selain uraian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Analis Pengelolaan Keuangan APBN dapat diberikan tugas sebagai: a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); atau b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). (2) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang diberikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki: a. Surat Keputusan Pengangkatan/Penetapan sebagai PPK atau PPSPM; dan b. Sertifikat Kompetensi sebagai pengelola keuangan APBN yang dikeluarkan oleh instansi pembina. (3) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan uraian kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang ditetapkan dalam butir kegiatan. (4) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melaksanakan uraian kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN lain pada unsurnya sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (5) Selain pelaksanaan tugas pada unsurnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melaksanakan uraian kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN lain pada unsur analisis laporan keuangan instansi sesuai dengan jenjang jabatannya berdasarkan penugasan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau Kepala Satuan Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (6) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang telah selesai melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan kembali kegiatan sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (7) Kegiatan penugasan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana ayat (4) dan ayat (5), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Badan ini.

BAB Kedua

Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional

Article 14

Correction

(1) Persyaratan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing dan promosi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan setelah pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN ditetapkan.

Article 15

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. memiliki ijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) atau setara di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, hukum, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dan ditentukan oleh instansi pembina; e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dari Calon PNS. (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN. (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Pengelolaan Keuangan APBN. (5) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberhentikan dari jabatannya. (6) Pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN sejak Calon PNS/PNS sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dapat dinilai Angka Kreditnya sepanjang menyertakan dokumen pendukung. (7) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB 1

Pengangkatan Pertama

Article 15

Correction

Article 16

Article 17

BAB 2

Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain

Article 16

Correction

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. memiliki ijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) atau setara di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, hukum, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dan ditentukan oleh instansi pembina; e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN paling singkat 2 (dua) tahun; g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan h. berusia paling tinggi: 1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda; dan 2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki. (3) Pengalaman kerja di bidang pengelolaan keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat diperhitungkan secara kumulatif. (4) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (5) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang yang MENETAPKAN Angka Kredit. (6) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf h. (7) Jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penyampaian usul pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (6), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (8) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 17

Article 18

BAB 3

Pengangkatan Melalui Penyesuaian/Inpassing

Article 18

Correction

(1) PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, dapat disesuaikan/di-inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN, dengan ketentuan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) atau setara; e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan APBN paling singkat 2 (dua) tahun; f. nilai prestasi kinerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan g. syarat lain yang ditentukan oleh instansi pembina. (2) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018, Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku selama masa penyesuaian/inpassing. (3) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/inpassing ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya. (4) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/ inpassing, dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu: a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun; b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun; c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun; d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun. (5) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/di-inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan. (6) PNS yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/di-inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing telah mempergunakan pangkat terakhir. (7) PNS yang telah disesuaikan/di-inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Tata cara pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing lebih lanjut diatur oleh instansi pembina. (9) Keputusan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN, ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (10) Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN harus selesai ditetapkan paling lambat 23 November 2020.

Article 19

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut: a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki. (3) Keputusan promosi dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN, ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB X

PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Article 26

Correction

(1) Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit disampaikan oleh Analis Pengelolaan Keuangan APBN kepada pimpinan unit kerja melalui Pejabat yang Berwenang mengusulkan Angka Kredit. (2) Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan daftar usul penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Analis Pengelolaan Keuangan APBN harus melampirkan, antara lain dengan: a. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan fotocopy bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; b. surat pernyataan melakukan kegiatan perikatan dan penyelesaian tagihan bagi Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang mendapatkan penugasan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; c. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan perintah pembayaran bagi Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang mendapatkan penugasan sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; d. surat pernyataan melakukan kegiatan analisis laporan keuangan instansi, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; e. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan/atau f. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Analis Pengelolaan Keuangan APBN, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (4) Surat Pernyataan pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam daftar usul penilaian dan penetapan Angka Kredit harus dilampirkan dengan bukti fisik. (5) Penyampaian daftar usul penilaian dan penetapan angka kredit oleh pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang ketatausahaan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan daftar usul penilaian dan penetapan angka kredit disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (6) Usul penetapan Angka Kredit Analis Pengelolaan Keuangan APBN diajukan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Vertikal; b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi keuangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Perumusan dan Standardisasi Jabatan Profesi Bidang Perbendaharaan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di Instansi Pusat; dan c. Kepala Satuan Kerja pada unit kerja Analis Pengelolaan Keuangan APBN kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Perumusan dan Standardisasi Jabatan Profesi Bidang Perbendaharaan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di Instansi Vertikal. (7) Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan Daftar Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit menjadi Penetapan Angka Kredit, pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

Article 27

BAB Kesatu

Pengusulan Penetapan Angka Kredit

Article 26

Correction

BAB Kedua

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Article 27

Correction

(1) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit terhadap Analis Pengelolaan Keuangan APBN dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. (2) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Analis Pengelolaan Keuangan APBN dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan. (3) Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Analis Pengelolaan Keuangan APBN harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (4) Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (5) Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit Analis Pengelolaan Keuangan APBN, yaitu: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya di Instansi Pusat dan Instansi Vertikal; dan b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Perumusan dan Standardisasi Jabatan Profesi Bidang Perbendaharaan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama sampai dengan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda di Instansi Pusat dan Instansi Vertikal. (6) Asli penetapan Angka Kredit untuk pimpinan instansi pengusul dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang bersangkutan, salinan sah disampaikan kepada: a. Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit; b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan. (7) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. (8) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. (9) Apabila pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan sehingga tidak dapat MENETAPKAN Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum pada ayat (2), maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh atasan pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (10) Penetapan Angka Kredit Analis Pengelolaan Keuangan APBN, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XI

TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS

Article 28

Correction

(1) Tim Penilai terdiri atas: a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya di Instansi Pusat dan Instansi Vertikal; b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Perumusan dan Standardisasi Jabatan Profesi Bidang Perbendaharaan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama sampai dengan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda di Instansi Pusat; dan c. Tim Penilai Instansi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Perumusan dan Standardisasi Jabatan Profesi Bidang Perbendaharaan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama sampai dengan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda di Instansi Vertikal. (2) Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu: a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan dalam MENETAPKAN Angka Kredit bagi Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya di Instansi Pusat dan Instansi Vertikal; dan b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a. (3) Tugas Tim Unit Kerja, yaitu: a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Perumusan dan Standardisasi Jabatan Profesi Bidang Perbendaharaan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama sampai dengan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda di Instansi Pusat; dan b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a. (4) Tugas Tim Penilai Instansi, yaitu: a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Perumusan dan Standarisasi Jabatan Profesi Bidang Perbendaharaan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama sampai dengan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda di Instansi Vertikal; dan b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a. (5) Masa jabatan anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (6) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan. (7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa. (8) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul pengganti anggota. (9) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Analis Pengelolaan Keuangan APBN maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Analis Pengelolaan Keuangan APBN. (10) Ketentuan mengenai Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN. (11) Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan Instansi Pembina.

Article 29

(1) Anggota Tim Teknis terdiri dari para ahli yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan. (2) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai dalam hal pemberian saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu. (3) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

BAB Kesatu

Tim Penilai

Article 28

Correction

BAB XII

KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT

Article 30

Correction

(1) Kenaikan jabatan bagi Analis Pengelolaan Keuangan APBN dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan: a. ketersediaan kebutuhan jabatan; b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi. (2) Kenaikan jabatan dari Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama sampai dengan menjadi Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya wajib mengumpulkan sebanyak 6 (enam) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (4) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak bersifat kumulatif dari jenjang jabatan dan/atau pangkat sebelumnya. (5) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, setiap tahun wajib memenuhi Angka Kredit dari kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN dan/atau pengembangan profesi, paling sedikit: a. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama; dan b. 20 (dua puluh) Angka Kredit untuk Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda. (6) Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN dan/atau pengembangan profesi. (7) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas jabatan. (8) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya. (9) Penilaian Angka Kredit untuk kenaikan jabatan sebagaimana pada ayat (3), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Badan ini. (10) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 31

BAB Kesatu

Kenaikan Jabatan

Article 30

Correction

BAB Kedua

Kenaikan Pangkat

Article 31

Correction

(1) Kenaikan pangkat bagi Analis Pengelolaan Keuangan APBN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan: a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. (3) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. (4) Kenaikan pangkat bagi Analis Pengelolaan Keuangan APBN dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. (6) Analis Pengelolaan Keuangan APBN pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan. (7) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Badan ini.

BAB XV

PENUTUP

Article 35

Correction

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2019 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BIMA HARIA WIBISANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 1. CONTOH PENETAPAN JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN. a. Penetapan jenjang jabatan yang sesuai dengan pangkat dan golongan ruang. Sdr. Des Dhoni Wiastanto, SE., NIP. 198912102010121002, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN maka penilaian untuk MENETAPKAN Angka Kredit dinilai dari unsur: 1. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 Angka Kredit. 2. Diklat Prajabatan golongan III sebesar 2 Angka Kredit. 3. Pelaksanaan tugas di bidang analisis pengololaan keuangan APBN, sebesar 56 Angka Kredit. Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar 158. Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Des Dhoni Wiastanto, SE., sesuai dengan jenjang pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Penetapan jenjang jabatan yang tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang. Sdr. Suharno, SE, M.Si., NIP. 197403271994021003, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kasubdit Standardisasi dan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Perbendaharaan (SPKPP). Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN. Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr. Suharno, SE, M.Si., memperoleh 375 Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut: 1. Pendidikan Strata Dua (S2) sebesar 150 Angka Kredit; 2. Diklat fungsional/teknis analisis di bidang Pengelolaan Keuangan APBN sebesar 10 Angka Kredit; 3. Pelaksanaan tugas analisis di bidang Pengelolaan Keuangan APBN 165 Angka Kredit; 4. Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit; 5. Penunjang tugas Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebesar 30 Angka Kredit. Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. Suharno, SE, M.Si., sebesar 375. Maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki yaitu Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a. 2. CONTOH PELAKSANAAN TUGAS a. Analis Pengelola Keuangan APBN yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya. Sdr. Triyanto, SE., NIP. 197204021993031003, jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua. Yang bersangkutan ditugaskan untuk menyusun rekomendasi rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana dengan Angka Kredit 0,01. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar 80% X 0,01= 0,008. b. Analis Pengelola Keuangan APBN yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya Sdr. Ismail, S.ST. Ak. M.Comm., NIP. 19750617199511101, jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada KPPN Surakarta, yang bersangkutan ditugaskan untuk menyusun analisis/update kebutuhan penyedia barang/jasa dengan Angka Kredit 0,01. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar 100% x 0,01 = 0,01. 3. CONTOH PENUGASAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL a. Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang mendapat tugas sebagai PPK dan PPSPM dapat melaksanakan uraian kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN lain pada unsurnya sesuai dengan jenjangnya. Sdr. Des Dhoni Wiastanto, SE., NIP. 198912102012032001, Jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, diberikan tugas sebagai PPSPM, sehingga Sdr. Des Dhoni Wiastanto, SE., melakukan kegiatan sebagai berikut : 1. Tugas Kegiatan sebagai PPSPM dengan 12,5 AK 2. Menyusun analisis penolakan Surat Permintaan Pembayaran 0,4 AK 3. Menyusun analisis kesalahan Surat Perintah Membayar 0,4 AK 4. Menyusun analisis retur Surat Perintah Pencairan Dana 0,4 AK 5. Menyusun analisis revolving uang persediaan 0,4 AK AK yang di diperoleh Sdr. Des Dhoni Wiastanto, SE., dari kegiatan diatas adalah 14,1 AK b. Selain pelaksanaan tugas pada unsurnya, Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang melaksanakan tugas sebagai PPK dan PPSPM dapat melaksanakan uraian kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN lain pada unsur analisis laporan keuangan instansi sesuai dengan jenjangnya berdasarkan penugasan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau Kepala Satuan Kerja. Sdr. Des Dhoni Wiastanto, SE., NIP. 198912102012032001, Jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, diberikan tugas sebagai PPSPM, sehingga Sdr. Des Dhoni Wiastanto, SE., melakukan kegiatan sebagai berikut: 1. melaksanakan tugas kegiatan sebagai PPSPM dengan 12,5 AK 2. melaksanakan uraian kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN lain dengan 1,6 AK 3. melaksanakan uraian kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN lain pada unsur analisis laporan keuangan instansi dengan 1,11 AK AK yang di diperoleh Sdr. Des Dhoni Wiastanto, SE., dari kegiatan diatas adalah 15,21 AK 4. CONTOH PERPINDAHAN JABATAN LAIN a. Penetapan jenjang jabatan didasarkan pada perolehan Angka Kredit tanpa melihat masa kerja pangkat dan golongan ruang. Sdr. Farid Nurhidayat, SE., NIP.19870306201021001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, jabatan Kepala Sub Bagian Perbendaharaan. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN. Selama menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Perbendaharaan, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain: 1) Unsur utama a) Diklat fungsional/teknis bidang pengelolaan keuangan APBN sebesar 6 Angka Kredit. b) Pelaksanaan tugas Pengujian dan Perintah Pembayaran sebesar 25 Angka Kredit. c) Pengembangan profesi sebesar 5 Angka Kredit. 2) Unsur penunjang Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang perbendaharaan negara sebagai moderator sehingga memperoleh 2 Angka Kredit. Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 38 Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Strata-Satu (S1) sebesar 100 Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 138 Angka Kredit. Maka Sdr. Farid Nurhidayat, SE diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang. b. Penyampaian usul pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan. Sdr. Yulianto, SE., LLM., NIP. 196707181993011002, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN untuk menduduki Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Januari 2018 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Juni 2019, Mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juli 1967. 5. CONTOH KENAIKAN JABATAN ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN AHLI MUDA KE AHLI MADYA. Sdr. Ismail, SE, NIP. 197506171995111001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1 April 2015, jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Angka Kredit Kumulatif sebesar 305. Pada 4 (empat) tahun berjalan, Sdr. Ismail, SE, memperoleh Angka Kredit dengan perhitungan sebagai berikut: a. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2016, yang bersangkutan memperoleh 26 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 1) Diklat fungsional/teknis di bidang pengelolaan keuangan APBN. = 4 Angka Kredit 2) Pelaksanaan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN = 20 Angka Kredit 3) Unsur penunjang = 2 Angka Kredit Penetapan Angka Kredit periode Januari 2016 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 305 + 26 = 331. b. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2017, yang bersangkutan memperoleh 28 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 1) Diklat fungsional/teknis di bidang pengelolaan keuangan APBN. = 4 Angka Kredit 2) Pelaksanaan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN = 18 Angka Kredit 3) Pengembangan Profesi = 4 Angka Kredit 4) Unsur Penunjang = 2 Angka Kredit Penetapan Angka Kredit periode Januari 2017 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 331 + 28 = 359. c. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh 30 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 1) Diklat fungsional/teknis di bidang pengelolaan keuangan APBN. = 6 Angka Kredit 2) Pelaksanaan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN = 20 Angka Kredit 3) Pengembangan Profesi = 2 Angka Kredit 4) Unsur Penunjang = 2 Angka Kredit Penetapan Angka Kredit periode Januari 2018 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 359 + 30 = 389. d. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2019, yang bersangkutan memperoleh 26 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 1) Diklat fungsional/teknis di bidang pengelolaan keuangan APBN. = 4 Angka Kredit 2) Pelaksanaan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN = 20 Angka Kredit 3) Pengembangan Profesi = 2 Angka Kredit Penetapan Angka Kredit periode Januari 2019 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 389 + 26 = 415. Jumlah Angka Kredit terakhir yang diperoleh Sdr. Ismail, SE, adalah 415 Angka Kredit. Dalam hal demikian, Mengingat Sdr. Ismail, SE, telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi paling kurang 6 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN jenjang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.. 6. CONTOH KENAIKAN PANGKAT a. Kenaikan Pangkat dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi. Sdr. Triyanto, SE., NIP. 197204021993031001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2016, jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda. Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2019, Sdr. Triyanto, memperoleh Angka Kredit sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2019. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya. b. Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan. Sdri. Alfiah Kusumaningrum, NIP. 198910272010122003, pangkat Penata Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2017, jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 160. Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yaitu 150 Angka Kredit. Dengan demikian Sdri. Alfiah Kusumaningrum, memiliki kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. c. Analis Pengelolaan Keuangan APBN pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. Sdr. Muji Harto Pangestu, SE, NIP. 198909162010121001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2016, jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, dengan Angka Kredit sebesar 125. Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, Sdr. Muji Harto Pangestu, SE, telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2017 telah memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, yaitu sebesar 205. Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang dudukinya yakni sejak 31 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, Sdr. Muji Harto Pangestu, SE, harus mengumpulkan Angka Kredit paling kurang 20% x 50 = 10. LAMPIRAN II PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR .............. TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*), Menimbang : a. bahwa Saudara ………......... NIP …………… pangkat/golongan ruang …………, jabatan ........ telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN; b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Pegawai Negeri Sipil dibawah ini: a. Nama : ................................................... b. NIP : ................................................... c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ................................................... d. Unit kerja : ................................................... Terhitung mulai tanggal ........ diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN jenjang ………. dengan angka kredit sebesar ……. (…………….) KEDUA : ……………………………………………………………………………………………..... **) KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ……............ pada tanggal ...………....... ........................................ TEMBUSAN: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) 3. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); 5. Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Dicoret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. LAMPIRAN III PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PER- PINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR .......... TENTANG PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*), Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ………......... NIP …………… jabatan ……………… pangkat/golongan ruang ………… telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN melalui perpindahan dari jabatan lain; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Mengangkat: a. Nama : ................................................... b. NIP : ................................................... c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ................................................... d. Unit kerja : ................................................... Terhitung mulai tanggal ........ diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN jenjang ........... dengan angka kredit sebesar ……….. (…………) KEDUA : ………………………………………………………………………………………………....**) KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di .….............. pada tanggal ....………...... ..................................... TEMBUSAN: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;; 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) 3. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); 5. Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Dicoret yang tidak perlu **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. LAMPIRAN IV PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN APBN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN PENETAPAN ANGKA KREDIT NOMOR .......…… Instansi: ……………………………… Masa Penilaian: ………………………… I KETERANGAN PERORANGAN 1 Nama : 2 NIP : 3 Nomor Seri KARPEG : 4 Pangkat/Golongan ruang TMT : 5 Tempat dan Tanggal lahir : 6 Jenis Kelamin : 7 Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya : 8 Jabatan Fungsional/TMT : 9 Masa Kerja Golongan Lama : Baru : 10 Unit Kerja : II PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH JUMLAH 65% A Pendidikan Sekolah 100 - B Perolehan Angka Kredit dari: 1 UNSUR UTAMA a. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis dibidang pengelolaan keuangan APBN serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) 65% b. Perikatan Penyelesaian Tagihan 65% c. Pelaksanaan Perintah Pembayaran 65% d. Kebendaharaan 65% e. Pengelolaan administrasi belanja pegawai 65% f. Penyiapan analisis laporan keuangan instansi 65% g. Pengembangan Profesi 65% Jumlah Unsur Utama 2 UNSUR PENUNJANG X Kegiatan Penunjang Analis Pengelola Keuangan APBN X Jumlah Unsur Penunjang X Jumlah keseluruhan angka kredit dari Unsur Utama (diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi) ditambah angka kredit dari Pendidikan Sekolah X X X (A+B1) III DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN JENJANG ........... PANGKAT/GOLONGAN RUANG………........ ASLI disampaikan kepada: 1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan 2. Analis Pengelolaan Keuangan yang bersangkutan. Tembusan disampaikan kepada: 1. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;; 2. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit; 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;* Ditetapkan di ……………………… Pada tanggal ………………………. Nama Lengkap NIP. ………………………………….. *) Dicoret yang tidak perlu LAMPIRAN V PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN APBN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR ........... TENTANG PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN APBN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*), Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ……... NIP ……… jabatan ........ pangkat/golongan ruang ………… telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Mengangkat: a. Nama : ................................................... b. NIP : ................................................... c. Pangkat/golongan ruang/TMT: ................................................... d. Unit kerja : ................................................... Terhitung mulai tanggal ........ diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN jenjang ......... dengan angka kredit sebesar ...... (…………) KEDUA : ………………………………………………………………………………………………….....**) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di .….............. pada tanggal ....………...... ..................................... TEMBUSAN: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) 3. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); 5. Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Dicoret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. LAMPIRAN VI PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA CONTOH KEPUTUSAN PENYESUAIAN/INPASSING KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR ............. TENTANG PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*), Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ........ NIP ……… jabatan ……………… pangkat/golongan ruang ………… telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN melalui penyesuaian/inpassing; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : mengangkat: a. Nama : ……………………......................... b. NIP : ……………………......................... c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : ……………………......................... d. Unit Kerja : ……………………......................... Terhitung mulai tanggal ........ disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN jenjang …… dengan angka kredit sebesar ....... (.........) KEDUA : ...................... .................................................................................................**) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di .................... pada tanggal ...................... ........................................... TEMBUSAN: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara*); 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) 3. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); 5. Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. LAMPIRAN VII PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR ............. TENTANG PROMOSI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*), Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ........ NIP ……… jabatan ……………… pangkat/golongan ruang ………… telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN melalui Promosi; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : mengangkat: a. Nama : ……………………......................... b. NIP : ……………………......................... c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : ……………………......................... d. Unit Kerja : ……………………......................... Terhitung mulai tanggal ........ dipromosikan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN jenjang …… dengan angka kredit sebesar ....... (.........) KEDUA : .........................................................................................................................**) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di .................... pada tanggal ...................... ........................................... TEMBUSAN: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) 3. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); 5. Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. LAMPIRAN VIII PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA CONTOH DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN ................. Nomor ........................... INSTANSI : MASA PENILAIAN Bulan ........ S/D Bulan ......... Tahun .... NO KETERANGAN PERORANGAN 1. Nama : 2. N I P : 3. Nomor Seri Kartu Pegawai : 4. Tempat dan Tanggal Lahir : 5. Jenis Kelamin : 6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya : 7. Jabatan Analis Pengelola Keuangan APBN / TMT : 8. Masa Kerja golongan lama : 9. Masa Kerja golongan baru : 10. Unit Kerja : NO UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 I UNSUR UTAMA 1. PENDIDIKAN ..................... 2. PERIKATAN DAN PENYELESAIAN TAGIHAN ......................... 3. PELAKSANAAN PERINTAH PEMBAYARAN ……………………… 4. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN INSTANSI ………………………. 5. PENGEMBANGAN PROFESI ............................ JUMLAH UNSUR UTAMA II UNSUR PENUNJANG PENUNJANG TUGAS ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN ..................................... JUMLAH UNSUR PENUNJANG Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah 1 2 3 4 5 6 7 8 JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG III LAMPIRAN PENDUKUNG DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ...... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ........ 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ........ 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya ........ ............................ ................................ NIP. .................. IV CATATAN PEJABAT PENGUSUL 1. .............. 2. ............. 3. ............. 4. dan seterusnya ............................ (jabatan) (Nama Pejabat Pengusul) ................................ NIP. .................. V CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI 1. .............. 2. ............. 3. ............. 4. dan seterusnya ............................ (Nama Penilai I) ................................ NIP. .................. ............................ (Nama Penilai II) ................................ NIP. .................. VI CATATAN KETUA TIM PENILAI 1. .............. 2. ............. 3. ............. 4. dan seterusnya Ketua Tim Penilai, (Nama) ................................ NIP. .................. LAMPIRAN IX PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS DI BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN APBN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ....................................................................... NIP : ....................................................................... Pangkat/golongan ruang : ....................................................................... Jabatan : ....................................................................... Unit kerja : ....................................................................... Menyatakan bahwa: Nama : ........................................................................ NIP : ........................................................................ Pangkat/golongan ruang/TMT: ..................................................................... Jabatan : ........................................................................ Unit kerja : ........................................................................ Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pengelolaan keuangan APBN sebagai berikut: No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Kegiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. dst Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ....................., ............................. Atasan Langsung NIP................... LAMPIRAN X PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PERIKATAN DAN PENYELESAIAN TAGIHAN SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PERIKATAN DAN PENYELESAIAN TAGIHAN SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ........................................................................ NIP : ........................................................................ Pangkat/golongan ruang/TMT: ..................................................................... Jabatan : ........................................................................ Unit kerja : ........................................................................ Menyatakan bahwa: Nama : ........................................................................ NIP : ........................................................................ Pangkat/golongan ruang/TMT: ..................................................................... Jabatan : ........................................................................ Unit kerja : ........................................................................ Telah melakukan kegiatan perikatan dan penyelesaian tagihan sebagai PPK sebagai berikut: No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Kegiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. dst Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..........., ........................ Atasan Langsung NIP...................... LAMPIRAN X PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PERIKATAN DAN PENYELESAIAN TAGIHAN SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PERIKATAN DAN PENYELESAIAN TAGIHAN SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ........................................................................ NIP : ........................................................................ Pangkat/golongan ruang/TMT: .................................................................... Jabatan : ........................................................................ Unit kerja : ........................................................................ Menyatakan bahwa: Nama : ........................................................................ NIP : ........................................................................ Pangkat/golongan ruang/TMT: .................................................................... Jabatan : ........................................................................ Unit kerja : ........................................................................ Telah melakukan kegiatan perikatan dan penyelesaian tagihan sebagai PPK sebagai berikut: No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Kegiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. dst Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..........., ........................ Atasan Langsung NIP...................... LAMPIRAN XI PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN PERINTAH PEMBAYARAN SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN PERINTAH PEMBAYARAN SEBAGAI PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ........................................................................ NIP : ........................................................................ Pangkat/golongan ruang/TMT: .................................................................... Jabatan : ........................................................................ Unit kerja : ........................................................................ Menyatakan bahwa: Nama : ........................................................................ NIP : ........................................................................ Pangkat/golongan ruang/TMT: .................................................................... Jabatan : ........................................................................ Unit kerja : ........................................................................ Telah melakukan kegiatan pelaksanaan perintah pembayaran sebagai PPSPM sebagai berikut: No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Kegiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. dst Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..........., ........................ Atasan Langsung NIP...................... LAMPIRAN XII PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN INSTANSI SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN INSTANSI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ........................................................................ NIP : ........................................................................ Pangkat/golongan ruang/TMT: .................................................................... Jabatan : ........................................................................ Unit kerja : ........................................................................ Menyatakan bahwa: Nama : ........................................................................ NIP : ........................................................................ Pangkat/golongan ruang/TMT: .................................................................... Jabatan : ........................................................................ Unit kerja : ........................................................................ Telah melakukan kegiatan analisis laporan keuangan instansi sebagai berikut: No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Kegiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. dst Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..........., ........................ Atasan Langsung NIP...................... LAMPIRAN XIII PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ....................................................................... NIP : ....................................................................... Pangkat/golongan ruang/TMT: .................................................................... Jabatan : ....................................................................... Unit kerja : ....................................................................... Menyatakan bahwa: Nama : ....................................................................... NIP : ....................................................................... Pangkat/golongan ruang/TMT: ................................................................... Jabatan : ....................................................................... Unit kerja : ....................................................................... Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut: No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Kegiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. dst Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ................., .......................... Atasan Langsung NIP..................... LAMPIRAN XIV PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN UNSUR PENUNJANG SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN UNSUR PENUNJANG Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ....................................................................... NIP : ....................................................................... Pangkat/golongan ruang/TMT: .................................................................... Jabatan : ....................................................................... Unit kerja : ....................................................................... Menyatakan bahwa: Nama : ....................................................................... NIP : ....................................................................... Pangkat/golongan ruang/TMT: .................................................................... Jabatan : ....................................................................... Unit kerja : ....................................................................... Telah melakukan kegiatan unsur penunjang sebagai berikut: No Uraian Kegiatan Tangg al Satua n Hasil Jumlah Volume Kegiata n Angk a Kredi t Jumla h Angka Kredit Keterangan / bukti fisik 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. dst Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ................., .......................... Atasan Langsung NIP...................... LAMPIRAN XIV PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN UNSUR PENUNJANG SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN UNSUR PENUNJANG Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ....................................................................... NIP : ....................................................................... Pangkat/golongan ruang/TMT: ................................................................... Jabatan : ....................................................................... Unit kerja : ....................................................................... Menyatakan bahwa: Nama : ....................................................................... NIP : ....................................................................... Pangkat/golongan ruang/TMT: ................................................................... Jabatan : ....................................................................... Unit kerja : ....................................................................... Telah melakukan kegiatan unsur penunjang sebagai berikut: No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Kegiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. dst Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ................., .......................... Atasan Langsung NIP...................... LAMPIRAN XV PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA CONTOH SURAT PENYAMPAIAN BAHAN USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN Kepada Yth. Pejabat Pengusul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN *) Di Tempat 1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN dan bukti fisiknya, sebagai berikut: NO NAMA/NIP JABATAN PANGKAT/ GOLONGAN RUANG UNIT KERJA 1 2 3 dst 2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. ................, ...................... Pimpinan Unit Kerja atau paling rendah Administrator atau Pengawas yang membidangi pelayanan tata usaha*) ............................. NIP……………………. LAMPIRAN XVI PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT PENETAPAN ANGKA KREDIT NOMOR .......…… Instansi: ……………………………… Masa Penilaian: ………………………… I KETERANGAN PERORANGAN 1 Nama : 2 NIP : 3 Nomor Seri KARPEG : 4 Pangkat/Golongan ruang TMT : 5 Tempat dan Tanggal lahir : 6 Jenis Kelamin : 7 Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya : 8 Jabatan Fungsional/TMT : 9 Masa Kerja Golongan Lama : Baru : 10 Unit Kerja : II PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH A Pendidikan Sekolah B Angka Kredit Penjenjangan 1 UNSUR UTAMA a. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pengelolaan Keuangan APBN serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) b. Perikatan dan Penyelesaian Tagihan c. PelaksanaanPErintah Pembayaran d. Analisis Laporan Keuangan Instansi e. Pengembangan Profesi Jumlah Unsur Utama 2 UNSUR PENUNJANG Kegiatan Penunjang Analis Pengelola Keuangan APBN Jumlah Unsur Penunjang Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenjangan III DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN ………......... / PANGKAT/GOLONGAN RUANG ……………….. ASLI disampaikan kepada: 1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan 2. Analis Pengelolaan Keuangan yang bersangkutan. Tembusan disampaikan kepada: 1. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit; 2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;; 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) Ditetapkan di ……………………… Pada tanggal ………………………. Nama Lengkap NIP. ………………………………….. LAMPIRAN XVII PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR .......................... TENTANG KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*), Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Analis Pengelola Keuangan APBN yang lowong, Saudara ......... NIP …………… jabatan …………… pangkat/golongan ruang ……… telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Terhitung mulai tanggal ................................... mengangkat Pegawai Negeri Sipil: a. Nama : ................................................... b. NIP : ................................................... c. Pangkat/golongan ruang/TMT: ................................................... d. Unit kerja : ................................................... Dari Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN jenjang ……………….. ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN jenjang ............... dengan angka kredit sebesar ......... (......................) KEDUA : .....................................................……………………………………….......…….**) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. ditetapkan di ................... pada tanggal ....…............. NIP. TEMBUSAN: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*) 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) 3. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); 5. Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Dicoret yang tidak perlu **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. LAMPIRAN XVIII PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR ............... TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAKEUANGAN APBN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*), Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat .................... Nomor …………. tanggal ……….. perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN karena .............;**) b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Terhitung mulai tanggal ....... diberhentikan dari jabatan Analis Pengelola Keuangan APBN: a. Nama : ………………………………………...... b. NIP : ………………………………………...... c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : ………………………………………...... d. Jabatan : .................................................... e. Unit Kerja : ………………………………………...... KEDUA : ..............................................................................................................***) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. ditetapkan di ………………….. pada tanggal ..………………... NIP. TEMBUSAN : 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*) 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) 3. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); 5. Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Coret yang tidak perlu **) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ... ***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. LAMPIRAN XIX PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR .......... TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*), Menimbang : bahwa Saudara ……… NIP …… pangkat/golongan ruang …… jabatan ........., telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Terhitung mulai tanggal ........... mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil: a. Nama : ................................................... b. NIP : ................................................... c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ................................................... d. Unit kerja : ................................................... Dalam jabatan Analis Pengelola Keuangan APBN jenjang .......... dengan angka kredit sebesar .......... (..........) KEDUA : ............................................………………………………………………...............**) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. ditetapkan di .……................ pada tanggal ....………........... NIP. TEMBUSAN: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan*); 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan; 3. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); 5. Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Dicoret yang tidak perlu **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BIMA HARIA WIBISANA

(1) Pranata Keuangan APBN yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN, dengan persyaratan sebagai berikut: a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN; b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN; c. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; d. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan e. memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a. (2) Pranata Keuangan APBN yang akan diangkat menjadi Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit dari Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), ditambah sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit Kumulatif dari pendidikan dan pelatihan, tugas jabatan dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang. (3) Pranata Keuangan APBN yang menduduki pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a. (4) Pranata Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN setelah dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengelolaan keuangan APBN Negara untuk kategori keahlian. (5) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN menjadi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN. (6) Penetapan Angka Kredit perpindahan dari Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN menjadi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (7) Keputusan pengangkatan dari Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Peraturan Badan Nomor 19 Tahun 2019 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

BAB Ketiga

Article 4

BAB Keempat

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

Article 9

BAB Keempat

Article 10

BAB IV

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 11

BAB Kedua

Article 12

BAB V

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 13

BAB Kedua

Article 14

Article 15

BAB 1

Article 15

Article 16

Article 17

BAB 2

Article 16

Article 17

Article 18

BAB 3

Article 18

Article 19

BAB 4

Article 19

BAB VI

Article 20

BAB VII

Article 21

BAB VIII

Article 22

Article 23

BAB Kesatu

Article 22

BAB Kedua

Article 23

BAB IX

Article 24

Article 25

BAB Kesatu

Article 24

BAB Kedua

Article 25

BAB X