PERBAN

Peraturan Badan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

PERBAN Nomor 19 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

TATA CARA PENGALIHAN

Article 3

Correction

(1) Sekretaris Daerah Provinsi wajib menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi pada BPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pejabat yang Berwenang. (2) Berdasarkan daftar nominatif yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang Berwenang memeriksa kebenaran dan keabsahannya serta menyampaikannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. (3) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat menurut contoh tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Article 4

(1) Kepala Badan Kepegawaian Negara MENETAPKAN Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi pada BPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari Pejabat yang Berwenang. (3) Dalam MENETAPKAN Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain yang ditunjuk. (4) Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini, dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Kantor Kas Daerah.

Article 5

(1) Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang untuk diteruskan kepada Gubernur. (2) Gubernur menyampaikan Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Article 6

Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini, dapat dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Article 7

Untuk tertib administrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi pada BPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuat menurut contoh tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Article 8

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini, berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang melaksanakan tugas pengembangan program dan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Article 9

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, ttd BIMA HARIA WIBISANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAFTAR BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR ATAU SEBUTAN LAINNYA NO NOMENKLATUR LOKASI 1 BPKB Aceh Banda Aceh 2 BPKB Sumatera Barat Padang 3 Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP3NFI) Sumatera Selatan Palembang 4 Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (P2PAUDNI) Riau Pekanbaru 5 Balai Peningkatan Kompetisi Sumber Daya Pendidikan (BPKSDP) Jambi Jambi 6 BPKB Bengkulu Bengkulu 7 BPKB Lampung Bandar Lampung 8 BPKB Banten Serang 9 Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (P3PAUDNI) DKI Jakarta Jakarta 10 BPKB Yogyakarta Yogyakarta 11 BPKB Nusa Tenggara Timur Kupang 12 BPKB Sulawesi Tengah Palu 13 BPKB Sulawesi Tenggara Kendari 14 BPKB Sulawesi Utara Manado BPKB Sulawesi Barat Mamuju 16 BPKB Gorontalo Gorontalo 17 Unit Pengembangan dan Latihan Kegiatan Belajar (UPLKB) Kalimantan Barat Pontianak 18 Balai Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP3PNFI) Kalimantan Tengah Palangkaraya 19 UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar (PKB) Kalimantan Timur Samarinda 20 BPKB Bali Denpasar 21 BPKB Maluku Pulau Seram 22 Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BPPLSP) Maluku Utara Ternate KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, ttd. BIMA HARIA WIBISANA

Peraturan Badan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9