PERBAN

Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2019 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA

PERBAN Nomor 17 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. 6. Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Pembina Teknis Perbendaharaan Negara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara. 7. Pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara adalah serangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perbendaharaan negara satuan kerja pengelola APBN yang dilaksanakan secara profesional berdasarkan suatu standar dan metode tertentu. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 9. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang dapat dicapai oleh Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 11. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pembina Teknis Perbendaharaan Negara sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan. 12. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja dan Angka Kredit Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. 13. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta perilaku kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan. 14. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pembina Teknis Perbendaharaan Negara baik perorangan atau kelompok di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara. 15. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Article 2

Correction

(1) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara pada Kementerian Keuangan. (2) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS. (3) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas, sesuai kebutuhan instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara.

Article 3

Tugas Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yaitu melaksanakan Pembinaan/Bimbingan Teknis di Bidang Perbendaharaan Negara.

Article 4

(1) Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan. (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri atas: a. Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil; b. Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir; dan c. Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia.

Article 5

(1) Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara terdiri atas: a. Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil: 1) Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan 2) Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d. b. Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir: 1) Pangkat Penata Muda , golongan ruang III/a; dan 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. c. Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia: 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; (2) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (3) Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Penetapan jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

UNSUR KEGIATAN, SUB UNSUR KEGIATAN, DAN URAIAN KEGIATAN

Article 6

Correction

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang.

Article 7

Correction

(1) Unsur utama Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara terdiri dari: a. Pendidikan, meliputi: 1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar; 2) pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang perbendaharaan negara; dan 3) pendidikan dan pelatihan dasar/prajabatan. b. Pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara, meliputi: 1) penyiapan materi/uji kompetensi pembinaan/ bimbingan teknis di bidang perbendaharaan; 2) pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan; 3) pelaksanaan proses pelayanan informasi pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) pelaksanaan proses pelayanan informasi sertifikasi bendahara kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 5) pelaksanaan proses pelayanan informasi uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada satuan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) pelaksanaan proses pelayanan perencanaan kas kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7) pelaksanaan proses pelayanan rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8) pelaksanaan proses pelayanan penyelesaian tagihan kontraktual kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 9) pelaksanaan proses pelayanan rencana penarikan dana dan estimasi penerimaan kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 10) pelaksanaan proses pelayanan penolakan Surat Perintah Membayar kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 11) pelaksanaan proses pelayanan data kontrak dan supplier kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 12) pelaksanaan proses pelayanan penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 13) pelaksanaan proses pelayanan revisi anggaran kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 14) pelaksanaan proses pelayanan monitoring laporan pertanggungjawaban bendahara kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 15) penilaian kinerja pelaksanaan anggaran; dan 16) pelaksanaan survei kepuasan stakeholders. c. Pengembangan profesi, meliputi: 1) pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara; 2) penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara; dan 3) pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara. (2) Unsur penunjang, terdiri atas: a. pengajar/pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara; b. berperan serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara; c. keanggotaan dalam organisasi profesi; d. keanggotaan dalam Tim Penilai; e. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

Article 8

Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara sesuai jenjang jabatannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara.

Article 9

(1) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dapat melaksanakan tugas yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila: a. pada suatu unit kerja tidak terdapat Pembina Teknis Perbendaharaan Negara untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya; dan b. terdapat salah satu jenjang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang volume beban tugasnya melebihi tugas sesuai dengan jenjang jabatannya. (2) Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. b. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. (3) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. (4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Badan ini.

BAB Kedua

Sub Unsur Kegiatan

Article 7

Correction

BAB Ketiga

Uraian Kegiatan

Article 8

Correction

Article 9

Correction

BAB Kedua

Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional

Article 13

Correction

(1) Persyaratan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing dan promosi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara serta harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara ditetapkan.

Article 14

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah Diploma III bidang keuangan, akuntansi, administrasi dan kebendaharaan negara, atau bidang lainnya yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina; e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang disusun oleh instansi pembina; dan f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dari Calon PNS. (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat menjadi PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara. (5) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang belum mengikuti atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya. (6) Pelaksanaan tugas bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara sejak menjadi Calon PNS/PNS selama belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dapat diperhitungkan Angka Kreditnya sepanjang menyertakan dokumen pendukung. (7) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB 1

Pengangkatan Pertama

Article 14

Correction

Article 15

BAB 2

Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain

Article 15

Correction

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah Diploma III bidang keuangan, akuntansi, administrasi dan kebendaharaan negara, atau bidang lainnya, yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina; e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara paling singkat 2 (dua) tahun; g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan h. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang MENETAPKAN Angka Kredit. (4) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf h. (5) Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dihitung secara kumulatif. (6) Jenjang jabatan sebagaimana pada ayat (3) dan penyampaian usul pengangkatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (7) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 16

BAB 3

Pengangkatan Melalui Penyesuaian/Inpassing

Article 16

Correction

(1) PNS yang pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara ditetapkan, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang pembinaan/ bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara berdasarkan keputusan Pejabat Yang Berwenang, dapat disesuaikan (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, dengan ketentuan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara paling singkat 2 (dua) tahun; dan e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. (3) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku selama masa penyesuaian/inpassing. (4) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/inpassing ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya. (5) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu: a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun; b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun; c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun; d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun. (6) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/di-inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan. (7) PNS yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/di-inpassing dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing telah mempergunakan pangkat terakhir. (8) PNS yang telah disesuaikan/di-inpassing dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (9) Keputusan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang- undangan dan disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (10) Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, harus selesai ditetapkan paling lambat 23 Oktober 2020.

Article 17

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut: a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang- undangan dan disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB X

PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Article 24

Correction

(1) Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Pembina Teknis Perbendaharaan Negara disampaikan oleh Pembina Teknis Perbendaharaan Negara kepada pimpinan unit kerja melalui Pejabat yang Berwenang mengusulkan Angka Kredit. a. Penyampaian bahan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan keterangan diketahui atasan langsung. b. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Daftar Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. c. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Pembina Teknis Perbendaharaan Negara harus dilampirkan, antara lain: a. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan fotocopy bukti-bukti mengenai ijazah/ Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; b. surat pernyataan melakukan kegiatan pembinaan/ bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; c. surat penyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. d. Surat Pernyataan pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam Daftar Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit, harus dilampirkan dengan bukti fisik. e. Atasan langsung Pembina Teknis Perbendaharaan Negara menyampaikan dokumen usulan dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. f. Usul penetapan Angka Kredit Pembina Teknis Perbendaharaan Negara diajukan oleh: a. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Jabatan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. g. Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan Daftar Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit menjadi Penetapan Angka Kredit, pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

Article 25

BAB Kesatu

Pengusulan Penetapan Angka Kredit

Article 24

Correction

BAB Kedua

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Article 25

Correction

(1) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit terhadap Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. (2) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan. (3) Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Pembina Teknis Perbendaharaan Negara harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. (4) Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit (5) Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit Jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, yaitu: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil dan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. (6) Asli penetapan Angka Kredit untuk pimpinan instansi pengusul dan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang bersangkutan, dan salinan sah disampaikan kepada: a. Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit; b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kesekretariatan pada Kementerian Keuangan. (7) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. (8) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. (9) Apabila pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan sehingga tidak dapat MENETAPKAN Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan pada ayat (2), maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain, setelah mendapatkan penunjukan dari pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit atau atasan pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (10) Penetapan Angka Kredit Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XI

TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS

Article 26

Correction

(1) Tim Penilai terdiri atas: a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan b. Tim Penilai Kantor Wilayah bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil dan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. (2) Tugas Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu: a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan dalam MENETAPKAN Angka Kredit bagi Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (3) Tugas Tim Penilai Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu: a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam MENETAPKAN Angka Kredit bagi Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil dan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Masa jabatan anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (5) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (6) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa. (7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul pengganti anggota. (8) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Analis Perbendaharaan Negara, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. (9) Ketentuan mengenai Tim Penilai Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. (10) Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan Instansi Pembina.

Article 27

(1) Anggota tim teknis terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan. (2) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai dalam hal pemberian saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu. (3) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu dan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB Kesatu

Tim Penilai

Article 26

Correction

BAB XII

KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT

Article 28

Correction

(1) Kenaikan jabatan bagi Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan: a. ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan; b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi. (2) Kenaikan jabatan dari Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil sampai dengan menjadi Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c wajib mengumpulkan sebanyak 4 (empat) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (4) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia sebagaimana dimaksud pada pasal (3) tidak bersifat kumulatif dari jenjang jabatan sebelumnya. (5) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, wajib memenuhi Angka Kredit dari target kinerja setiap tahun pada jenjang jabatan yang diduduki, paling sedikit: a. 4 (empat) Angka Kredit untuk Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil; dan b. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir. (6) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan di bidang perbendaharaan negara dan/atau pengembangan profesi. (7) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan. (8) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya. (9) Penilaian Angka Kredit untuk kenaikan jabatan sebagaimana pada ayat (3), dituangkan dalam contoh yang sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Badan ini. (10) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara disusun sesuai dengan format sebagaimanan tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 29

(1) Kenaikan pangkat bagi Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan: a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Kenaikan pangkat PNS pada Kementerian Keuangan yang menduduki jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. (3) Kenaikan pangkat bagi Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. (5) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan. (6) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Badan ini.

BAB Kesatu

Kenaikan Jabatan

Article 28

Correction

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Article 33

Correction

(1) PNS dengan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau setara dan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan negara paling singkat 2 (dua) tahun, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara melalui penyesuaian/inpassing. (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki ijazah Diploma III bidang keuangan, akuntansi, administrasi dan kebendaharaan negara, atau bidang lainnya, yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina paling lama 7 (tujuh) tahun sejak diangkat menjadi Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, dan melaksanakan kegiatan jenjang Terampil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. (3) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sepanjang belum melampaui batas waktu kewajiban untuk memperoleh ijazah Diploma III bidang keuangan, akuntansi, administrasi dan kebendaharaan negara, atau bidang lainnya. (4) Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara pada saat diangkat memiliki Pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d diberikan kenaikan pangkat paling tinggi Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d; dan b. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara pada saat diangkat memiliki Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b diberikan kenaikan pangkat paling tinggi Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. (5) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang belum memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dari jabatannya.

BAB XVI

Penutup

Article 34

Correction

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2019 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BIMA HARIA WIBISANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA 1. CONTOH PENETAPAN JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA. a. Penetapan jenjang jabatan yang sesuai dengan pangkat dan golongan ruang. Sdr. Des Dhoni Wiastanto, A.Md. NIP.198912102012032001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, maka penilaian untuk MENETAPKAN Angka Kredit dinilai dari unsur: 1) Pendidikan sekolah DIII sebesar 60 Angka Kredit. 2) Diklat Prajabatan golongan II sebesar 2 Angka Kredit. 3) Pelaksanaan tugas di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara sebesar 56 Angka Kredit. Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar 118. Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Des Dhoni Wiastanto, A.Md. sesuai dengan jenjang pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a. b. Penetapan jenjang jabatan yang tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang. Sdr. Farid Nurhidayat, A.Md., NIP.198903062010121001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, jabatan Pengolah Data pada Subdit Standardisasi dan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Perbendaharaan (SPKPP). Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr. Farid Nurhidayat, A.Md, memperoleh 90 Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut: 1) Pendidikan DIII sebesar 60 Angka Kredit; 2) Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas pembinaan/ bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara sebesar 5 Angka Kredit; 3) Pelaksanaan tugas di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara 20 Angka Kredit; 4) Penunjang tugas Pembina Teknis Perbendaharaan Negara sebesar 5 Angka Kredit. Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. Farid Nurhidayat, A.Md., sebesar 90, maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki yaitu Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a. 2. CONTOH PELAKSANAAN TUGAS a. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya. Sdr. Wahyu Bagus Nurcahyo, A.Md., NIP.198708152010121001, jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir, pangkat Penata muda, golongan ruang III/a pada Direktorat Sistem Perbendaharaan. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan verifikasi materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan dengan Angka Kredit 0,02. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar 80% X 0,02 = 0,016. b. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya Sdri. Alfiah Kusumaningrum, A.Md. NIP. 198910272010122003, jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Direktorat Sistem Perbendaharaan, yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan pengolahan data permasalahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan dengan Angka Kredit 0,01. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar 100% X 0,01 = 0,01. 3. CONTOH PERPINDAHAN JABATAN LAIN a. Penetapan jenjang jabatan didasarkan pada perolehan Angka Kredit tanpa melihat masa kerja pangkat dan golongan ruang. Sdr. Farid Nurhidayat, NIP. 19890306201021001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, jabatan Analis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. Selama menduduki jabatan Analis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Bagian Perbendaharaan, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain: 1) Unsur utama a) Diklat fungsional di bidang perbendaharaan negara sebesar 6 Angka Kredit. b) Pelaksanaan tugas di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara sebesar 25 Angka Kredit. c) Pengembangan profesi sebesar 7 Angka Kredit. 2) Unsur penunjang Mengikuti 2 (dua) kali kegiatan seminar di bidang perbendaharaan negara sebagai peserta sehingga memperoleh 2 Angka Kredit. Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 40 Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) sebesar 60 Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 100 Angka Kredit. Maka, Sdr. Farid Nurhidayat, diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang. b. Penyampaian usul pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan. Sdr. Kukuh Sukma Pramana, NIP. 196707181993011002, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, menduduki jabatan Analis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Subdit Standardisasi dan Pengembangan Kapasitas Pengelola Perbendaharaan. Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara untuk menduduki Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Oktober 2018 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan April 2019, Mengingat yang bersangkutan lahir bulan Mei 1967. 4. CONTOH KENAIKAN JABATAN PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA. Pengumpulan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dari Mahir Ke Penyelia wajib mengumpulkan Angka Kredit sebanyak 4 Angka Kredit dari unsur pengembangan profesi. Sdr. Ismail, A.Md., NIP.198403082007041002, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, terhitung mulai tanggal 1 April 2019, jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir, Angka Kredit Kumulatif sebesar 160. Pada 3 (tiga) tahun berjalan, Sdr. Ismail, memperoleh Angka Kredit dengan perhitungan sebagai berikut: a. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2020, yang bersangkutan memperoleh 14 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 1) Diklat fungsional/teknis di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara. = 4 Angka Kredit 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang Pembinaan/bimbingan Teknis dalam Perbendaharaan Negara = 8 Angka Kredit 3) Unsur penunjang = 2 Angka Kredit Penetapan Angka Kredit periode Januari 2020 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 160 + 14 = 174. b. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2021, yang bersangkutan memperoleh 15 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 1) Diklat fungsional/teknis di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara. = 4 Angka Kredit 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang Pembinaan/bimbingan Teknis dalam Perbendaharaan Negara = 7 Angka Kredit 3) Unsur Penunjang = 4 Angka Kredit Penetapan Angka Kredit periode Januari 2021 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 174 + 15 = 189. c. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2022, yang bersangkutan memperoleh 14 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 1) Diklat fungsional/teknis di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara. = 2 Angka Kredit 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang Pembinaan/bimbingan Teknis dalam Perbendaharaan Negara = 8 Angka Kredit 3) Pengembangan Profesi = 4 Angka Kredit Penetapan Angka Kredit periode Januari 2022 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 189 + 15 = 204. Jumlah Angka Kredit terakhir yang diperoleh Sdr. Ismail, A.Md adalah 204 Angka Kredit. Dalam hal demikian, Mengingat Sdr. Ismail, A.Md, telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 4 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c. 5. CONTOH KENAIKAN PANGKAT a. Kenaikan Pangkat dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi. Sdr. Triyanto, A.Md., NIP. 198505052005031001, jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/d terhitung mulai tanggal 1 April 2017. Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2019, Sdr. Triyanto, A.Md., memperoleh Angka Kredit sebesar 100 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2020. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir. b. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan. Sdri. Alfiah Kusumaningrum, NIP. 199010162011042010, jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2019. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 110. Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a yaitu 100 Angka Kredit. Dengan demikian Sdri. Alfiah Kusumaningrum, memiliki kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya c. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. Sdr. Muji Harto Pangestu, A.Md., NIP. 198909162010121001, jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2018, dengan Angka Kredit kumulatif sebesar 62. Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, Sdr. Muji Harto Pangestu, telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 20 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya sampai dengan 31 Maret 2019 telah memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yaitu sebesar 82 Angka Kredit. Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang dudukinya yakni sejak 1 April 2019 sampai dengan 31 Maret 2020 untuk kenaikan pangkat menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, Sdr. Muji Harto Pangestu, harus mengumpulkan Angka Kredit paling kurang 20% x 20 = 4 Angka Kredit. LAMPIRAN II PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .............. TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN, Menimbang : a. bahwa Saudara ………......... NIP …………… pangkat/golongan ruang …………, jabatan ........ telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara; b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik INDONESIA Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Pegawai Negeri Sipil dibawah ini: a. Nama : ................................................... b. NIP : ................................................... c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ................................................... d. Unit kerja : ................................................... Terhitung mulai tanggal ........ diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara jenjang ………. dengan angka kredit sebesar ……. (…………) KEDUA : ……………………………………………………………………………………………............ **) KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ……............ pada tanggal ...………....... ........................................ TEMBUSAN: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) 3. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); 5. Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Dicoret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu LAMPIRAN III PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..................... TENTANG PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ……… NIP ……… jabatan ……………… pangkat/golongan ruang ………… telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara melalui perpindahan dari jabatan lain; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik INDONESIA Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara; MEMUTUSKA N: MENETAPKAN : KESATU : Mengangkat: a. Nama : ................................................... b. NIP : ................................................... c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ................................................... d. Unit kerja : ................................................... Terhitung mulai tanggal ........ diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara jenjang ........ dengan angka kredit sebesar …….. (…………) KEDUA : ……………………………………………………………………………………………….........**) KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di .….............. pada tanggal ....………...... ..................................... TEMBUSAN: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) 3. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); 5. Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Dicoret yang tidak perlu **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. LAMPIRAN IV PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ............. TENTANG PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ........ NIP ……… jabatan ……………… pangkat/golongan ruang ………… telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara melalui penyesuaian/inpassing; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik INDONESIA Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : mengangkat: a. Nama : ……………………......................... b. NIP : ……………………......................... c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : ……………………......................... d. Unit Kerja : ……………………......................... Terhitung mulai tanggal ........ disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara jenjang …… dengan angka kredit sebesar ....... (.........) KEDUA : .....................................................................................................................**) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di .................... pada tanggal ...................... ........................................... TEMBUSAN: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) 3. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); 5. Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. LAMPIRAN V PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ............. TENTANG PENGANGKATAN PROMOSI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ........ NIP ……… jabatan ……………… pangkat/golongan ruang ………… telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara melalui Promosi; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik INDONESIA Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : mengangkat: a. Nama : ……………………......................... b. NIP : ……………………......................... c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : ……………………......................... d. Unit Kerja : ……………………......................... Terhitung mulai tanggal ........ dipromosikan dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara jenjang …… dengan angka kredit sebesar ....... (.........) KEDUA : .........................................................................................................................**) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di .................... pada tanggal ...................... ........................................... TEMBUSAN: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) 3. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); 5. Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. LAMPIRAN VI PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA CONTOH DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA................. Nomor ........................... INSTANSI : MASA PENILAIAN Bulan ........ S/D Bulan ......... Tahun .... NO KETERANGAN PERORANGAN 1. Nama : 2. N I P : 3. Nomor Seri Kartu Pegawai : 4. Tempat dan Tanggal Lahir : 5. Jenis Kelamin : 6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya : 7. Jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara/ TMT : 8. Masa Kerja golongan lama : 9. Masa Kerja golongan baru : 10. Unit Kerja : NO UNSUR YANG DINILAI UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 I UNSUR UTAMA 1. PENDIDIKAN ..................... 2. PEMBINAAN/BIMBINGAN TEKNIS DI BIDANG PERBENDAHARAAN NEGARA ......................... 3. PENGEMBANGAN PROFESI ............................ JUMLAH UNSUR UTAMA II UNSUR PENUNJANG PENUNJANG TUGAS PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA ..................................... JUMLAH UNSUR PENUNJANG Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah 1 2 3 4 5 6 7 8 JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG III LAMPIRAN PENDUKUNG DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ...... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ........ 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ........ 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya ........ ............................ ................................ NIP. .................. IV CATATAN PEJABAT PENGUSUL 1. .............. 2. ............. 3. ............. 4. dan seterusnya ............................ (jabatan) (Nama Pejabat Pengusul) ................................ NIP. .................. V CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI 1. .............. 2. ............. 3. ............. 4. dan seterusnya ............................ (Nama Penilai I) ................................ NIP. .................. ............................ (Nama Penilai II) ................................ NIP. .................. VI CATATAN KETUA TIM PENILAI 1. .............. 2. ............. 3. ............. 4. dan seterusnya Ketua Tim Penilai, (Nama) ................................ NIP. .................. LAMPIRAN VII PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA CONTOH SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ....................................................................... NIP : ....................................................................... Pangkat/golongan ruang/TMT : ....................................................................... Jabatan : ....................................................................... Unit kerja : ....................................................................... Menyatakan bahwa: Nama : ........................................................................ NIP : ........................................................................ Pangkat/golongan ruang/TMT : ........................................................................ Jabatan : ........................................................................ Unit kerja : ........................................................................ Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang perbendaharaan negara sebagai berikut: No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Kegiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. dst Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ....................., ............................. Atasan Langsung NIP................... LAMPIRAN VIII PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PEMBINAAN SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PEMBINAAN/BIMBINGAN TEKNIS DI BIDANG PERBENDAHARAAN NEGARA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ........................................................................ NIP : ........................................................................ Pangkat/golongan ruang/TMT : ........................................................................ Jabatan : ........................................................................ Unit kerja : ........................................................................ Menyatakan bahwa: Nama : ........................................................................ NIP : ........................................................................ Pangkat/golongan ruang/TMT : ........................................................................ Jabatan : ........................................................................ Unit kerja : ........................................................................ Telah melakukan kegiatan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara sebagai berikut: No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Kegiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. dst Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..........., ........................ Atasan Langsung NIP...................... LAMPIRAN IX PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ....................................................................... NIP : ....................................................................... Pangkat/golongan ruang/TMT : ....................................................................... Jabatan : ....................................................................... Unit kerja : ....................................................................... Menyatakan bahwa: Nama : ....................................................................... NIP : ....................................................................... Pangkat/golongan ruang/TMT : ....................................................................... Jabatan : ....................................................................... Unit kerja : ....................................................................... Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut: No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Kegiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. dst Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ................., .......................... Atasan Langsung NIP..................... LAMPIRAN X PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN UNSUR PENUNJANG SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN UNSUR PENUNJANG Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ....................................................................... NIP : ....................................................................... Pangkat/golongan ruang/TMT : ....................................................................... Jabatan : ....................................................................... Unit kerja : ....................................................................... Menyatakan bahwa: Nama : ....................................................................... NIP : ....................................................................... Pangkat/golongan ruang/TMT : ....................................................................... Jabatan : ....................................................................... Unit kerja : ....................................................................... Telah melakukan kegiatan unsur penunjang sebagai berikut: No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Kegiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. dst Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ................., .......................... Atasan Langsung NIP...................... LAMPIRAN X PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN UNSUR PENUNJANG SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN UNSUR PENUNJANG Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ....................................................................... NIP : ....................................................................... Pangkat/golongan ruang/TMT: ....................................................................... Jabatan : ....................................................................... Unit kerja : ....................................................................... Menyatakan bahwa: Nama : ....................................................................... NIP : ....................................................................... Pangkat/golongan ruang/TMT: ....................................................................... Jabatan : ....................................................................... Unit kerja : ....................................................................... Telah melakukan kegiatan unsur penunjang sebagai berikut: No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Jumlah Volume Kegiatan Angka Kredit Jumlah Angka Kredit Keterangan/ bukti fisik 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. 3. 4. 5. dst Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ................., .......................... Atasan Langsung NIP...................... LAMPIRAN XI PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA CONTOH SURAT PENYAMPAIAN BAHAN USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA Kepada Yth. Pejabat Pengusul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara *) Di Tempat 1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dan bukti fisiknya, sebagai berikut: NO NAMA/NIP JABATAN PANGKAT/ GOLONGAN RUANG UNIT KERJA 1 2 3 dst 2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. ................, ...................... Pimpinan Unit Kerja atau paling rendah Pengawas yang membidangi pelayanan tata usaha*) ............................. NIP. LAMPIRAN XII PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT PENETAPAN ANGKA KREDIT NOMOR .......…… Instansi: ……………………………… Masa Penilaian: ………………………… I KETERANGAN PERORANGAN 1 Nama : 2 NIP : 3 Nomor Seri KARPEG : 4 Pangkat/Golongan ruang /TMT : 5 Tempat dan Tanggal lahir : 6 Jenis Kelamin : 7 Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya : 8 Jabatan Fungsional/TMT : 9 Masa Kerja Golongan Lama : Baru : 10 Unit Kerja : II PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH A Pendidikan Sekolah B Angka Kredit Penjenjangan 1 UNSUR UTAMA a. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang perbendaharaan negara serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat b. Pembinaan/Bimbingan Teknis di bidang Perbendaharaan Negara c. Pengembangan Profesi Jumlah Unsur Utama 2 UNSUR PENUNJANG Kegiatan Penunjang Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Jumlah Unsur Penunjang Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenjangan III DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN ………......... / PANGKAT/GOLONGAN RUANG ……………….. ASLI penetapan Angka Kredit untuk : 1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan 2. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang bersangkutan. Salinan Sah disampaikan kepada: 1. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit; 2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kesekretariatan pada Kementerian Keuangan/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) Ditetapkan di ……………………… Pada tanggal ………………………. Nama Lengkap NIP. ………………………………….. LAMPIRAN XIII PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .......................... TENTANG KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang lowong, Saudara ......... NIP …………… jabatan …………… pangkat/golongan ruang ……… telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik INDONESIA Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Terhitung mulai tanggal ............................. mengangkat Pegawai Negeri Sipil: a. Nama : ................................................... b. NIP : ................................................... c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ................................................... d. Unit kerja : ................................................... Dari Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara jenjang ……………….. ke dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara jenjang ............... dengan angka kredit sebesar ......... (......................) KEDUA : .....................................................……………………………………….......…….**) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. ditetapkan di ................... pada tanggal ....…............. NIP. TEMBUSAN: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) 3. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); 5. Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Dicoret yang tidak perlu **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. LAMPIRAN XIV PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ............... TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat .................... Nomor …………. tanggal ……….. perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara karena .............;**) b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik INDONESIA Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Terhitung mulai tanggal ....... diberhentikan dari jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara: a. Nama : ………………………………………...... b. NIP : ………………………………………...... c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : ………………………………………...... d. Jabatan : .................................................... e. Unit Kerja : ………………………………………...... KEDUA : ..............................................................................................................***) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. ditetapkan di ………………….. pada tanggal ..………………... NIP. TEMBUSAN : 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) 3. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); 5. Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Coret yang tidak perlu **) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ... ***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu LAMPIRAN XV PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .......... TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa Saudara ……… NIP …… pangkat/golongan ruang …… jabatan ........., telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik INDONESIA Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Terhitung mulai tanggal ........... mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil: a. Nama : ................................................... b. NIP : ................................................... c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ................................................... d. Unit kerja : ................................................... Dalam jabatan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara jenjang .......... dengan angka kredit sebesar .......... (..........) KEDUA : ............................................………………………………………………...............**) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. ditetapkan di .……................ pada tanggal ....………........... NIP. TEMBUSAN: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan; 3. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); 5. Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Dicoret yang tidak perlu **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BIMA HARIA WIBISANA

Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2019 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

BAB Ketiga

Article 4

BAB Keempat

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

BAB Kesatu

Article 10

BAB Kedua

Article 11

BAB V

Article 12

Article 13

BAB Kesatu

Article 12

BAB Kedua

Article 13

Article 14

BAB 1

Article 14

Article 15

BAB 2

Article 15

Article 16

BAB 3

Article 16

Article 17

BAB 4

Article 17

BAB VI

Article 18

BAB VII

Article 19

BAB VIII

Article 20

Article 21

BAB Kesatu

Article 20

BAB Kedua

Article 21

BAB IX

Article 22

Article 23

BAB Kesatu

Article 22

BAB Kedua

Article 23

BAB X

Article 24

Article 25

BAB Kesatu

Article 24

BAB Kedua