PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur

PERBAN Nomor 1 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB V

KODE ETIK PROFESI ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Article 6

Setiap Assessor SDM Aparatur dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk pada Kode Etik PNS sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik Assessor SDM Aparatur yang diatur oleh organisasi profesi Assessor SDM Aparatur.

Article 7

Setiap individu Assessor SDM Aparatur memiliki kode etik yang meliputi: a. percaya diri; b. mampu menjaga kestabilan emosi; c. dapat menerima kritik dan saran; d. menjaga rahasia; e. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; f. selalu berusaha meningkatkan kompetensi pribadi; g. memiliki etos kerja yang tinggi; h. kemauan untuk mengembangkan orang lain; i. berpikir terbuka dan pandangan yang obyektif; dan j. menjaga kebersihan dan keteraturan lingkungan kerja.

Article 8

Setiap Assessor SDM Aparatur dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk pada etika profesionalisme yang meliputi: a. menjunjung tinggi harkat dan martabat Assessor SDM Aparatur; b. taat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan pemerintah; c. menjunjung tinggi obyektifitas dan independensi; dan d. menghargai karya/hak kekayaan intelektual (HAKI) pihak lain.

Article 9

Setiap Assessor SDM Aparatur dalam hubungannya dengan rekan kerja seprofesi harus menjunjung tinggi kode etik antar rekan seprofesi, yaitu: a. saling menghargai, menghormati dan menjaga hak-hak serta nama baik rekan profesinya. b. saling memberikan umpan balik untuk peningkatan keahlian profesinya. c. saling mengingatkan rekan profesinya dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran kode etik.

Article 10

Dalam hubungannya dengan profesi lain, setiap Assessor SDM Aparatur harus menjunjung tinggi etika profesi, yaitu: a. menghargai, menghormati kompetensi dan kewenangan rekan dari profesi lain. b. mencegah dilakukannya pemberian jasa assessment oleh orang atau pihak lain yang tidak memiliki kompetensi.

BAB VII

PENEGAKAN KODE ETIK

Article 15

(1) Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Assessor SDM Aparatur akan dikenakan sanksi moral. (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pernyataan secara tertutup dalam bentuk teguran lisan; b. pernyataan secara terbuka dalam bentuk teguran tertulis; atau c. larangan melaksanakan kegiatan assessment selama 1 (satu) tahun.

Article 16

Apabila terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Assessor SDM Aparatur, wajib dilaporkan kepada pimpinan Unit Penilaian Kompetensi atau kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penilaian kompetensi untuk diselesaikan dalam Majelis Kode Etik yang dibentuk.

Article 17

(1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik Assessor SDM Aparatur akan dibentuk Majelis Kode Etik Assessor SDM Aparatur. (2) Majelis Kode Etik Assessor SDM Aparatur diketuai oleh: a. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah, bagi pelanggaran yang dilakukan oleh Assessor SDM Aparatur yang menduduki jabatan Assessor Utama dan Assessor Madya; dan b. Kepala Biro Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian Daerah, bagi pelanggaran yang dilakukan oleh Assessor SDM Aparatur yang menduduki jabatan Assessor Muda dan Assessor Pertama. (3) Pembentukan Majelis Kode Etik Assessor SDM Aparatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan. (4) Keanggotaan Majelis Kode Etik Assessor SDM Aparatur, terdiri atas: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan c. Paling kurang 3 (tiga) orang Anggota. (5) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil. (6) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Assessor SDM Aparatur.

Article 18

(1) Assessor SDM Aparatur yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik. (2) Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk diminta keterangan guna kepentingan pemeriksaan apabila diperlukan. (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik.

Article 19

(1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Assessor SDM Aparatur yang diperiksa dan Majelis Kode Etik. (2) Assessor SDM Aparatur yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik. (3) Apabila Assessor SDM Aparatur yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya. (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. (5) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan Assessor SDM Aparatur yang diperiksa. (6) Apabila Assessor SDM Aparatur yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa Assessor SDM Aparatur yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Article 20

(1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Assessor SDM Aparatur yang diduga melanggar kode etik. (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Assessor SDM Aparatur yang bersangkutan diberi kesempatan membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melanggar kode etik. (3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik. (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri Assessor SDM Aparatur yang diperiksa. (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. (6) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota. (7) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik bersifat final dan berupa rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk penjatuhan sanksi moral. (8) Rekomendasi Keputusan Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

Article 21

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil Sidang Majelis berupa rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam MENETAPKAN keputusan penjatuhan sanksi moral.

Article 22

(1) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yaitu: a. Menteri/Kepala Badan/Gubernur/Walikota/Bupati, untuk dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Assessor SDM Aparatur yang menduduki pejabat fungsional Assessor Utama dan pejabat fungsional Assessor Madya. b. Sekteraris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah, untuk dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat fungsional Assessor Muda dan pejabat fungsional Assessor Pertama. (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan. (3) Dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan.

Article 23

Assessor SDM Aparatur yang melakukan pelanggaran kode etik, selain dikenakan sanksi moral dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.