PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

PERBAN Nomor 1 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PERENCANAAN

Article 6

Correction

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Badan disusun berdasarkan inventarisasi kebutuhan Peraturan Kepala Badan . (2) Inventarisasi kebutuhan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. daftar judul; b. dasar hukum penyusunan; c. materi pokok yang akan diatur; d. unit kerja terkait; dan e. target penyelesaian. (3) Inventarisasi kebutuhan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa. (4) Inventarisasi kebutuhan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pemrakarsa disampaikan kepada Biro Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat. (5) Inventarisasi kebutuhan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pembahasan dalam Program Penyusunan Peraturan Kepala BKKBN.

Article 7

(1) Program Penyusunan Peraturan Kepala BKKBN sebagaimana dimaksud dalam

Article 6

ayat (5) dikoordinasikan oleh Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat. (2) Program Penyusunan Peraturan Kepala BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Article 8

Program Penyusunan Peraturan Kepala BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Article 9

(1) Dalam menyusun rancangan Peraturan Kepala Badan di luar Program Penyusunan Peraturan Kepala BKKBN, pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Kepala BKKBN melalui persetujuan Sekretaris Utama BKKBN. (2) Permohonan izin prakarsa kepada Kepala BKKBN disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan rancangan Peraturan Kepala Badan, yang meliputi: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan. (3) Dalam hal Kepala BKKBN memberikan izin prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Kepala Badan diluar Program Penyusunan Peraturan Kepala BKKBN, pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Kepala Badan. (4) Pemrakarsa menyampaikan usulan rancangan Peraturan Kepala Badan di luar Program Penyusunan Peraturan Kepala BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Biro Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat dengan melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi: a. izin prakarsa dari Kepala BKKBN; b. naskah kajian akademis; dan c. rancangan Peraturan Kepala Badan.

BAB IV

PENYUSUNAN

Article 10

Correction

(1) Pemrakarsa terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap adanya Peraturan Kepala Badan, dari aspek substansi. (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam naskah kajian akademis, paling sedikit memuat: a. pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, urgensi penyusunan Peraturan Kepala Badan; dan b. materi muatan yang akan diatur.

Article 11

Correction

(1) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Kepala Badan, pemrakarsa dapat membentuk tim penyusun. (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. unit kerja terkait di lingkungan BKKBN; b. kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian lainnya yang terkait dengan substansi; dan c. akademisi dan praktisi di bidang yang sesuai dengan substansi. (3) Tim penyusun rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan surat tugas eselon I. (4) Tim penyusun rancangan Peraturan Kepala Badan yang melibatkan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian lainnya yang terkait, akademisi dan praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan surat tugas Kepala Badan.

Article 12

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Badan dilakukan berpedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. (2) Rancangan Peraturan Kepala Badan ditetapkan format dan diketik dengan jenis huruf bookman old style, ukuran huruf 12 (dua belas), dan di atas kertas F4. (3) Format aturan penulisan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Article 13

(1) Dalam melaksanakan pembahasan rancangan Peraturan Kepala Badan, pemrakarsa melakukan koordinasi dengan Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat dan unit kerja terkait. (2) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Kepala Badan memuat substansi dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian lainnya pemrakarsa berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian lainnya. (3) Dalam pembahasan rancangan Peraturan Kepala Badan pemrakarsa dapat melibatkan akademisi dan praktisi di luar lingkungan BKKBN.

Article 14

(1) Rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah dilakukan pembahasan, selanjutnya dilakukan proses persetujuan oleh pemrakarsa dan/atau unit kerja terkait serta atasan pemrakarsa dan/atau atasan unit kerja terkait. (2) Proses persetujuan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam lembar konsep, dengan isi sebagai berikut: a. kolom tanda tangan dan catatan pemrakarsa; b. kolom tanda tangan dan catatan unit kerja terkait; c. kolom tanda tangan dan catatan kepala Biro Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat; d. kolom tanda tangan dan catatan atasan pemrakarsa; e. kolom tanda tangan dan catatan atasan unit kerja terkait; f. kolom tanda tangan dan catatan Sekretaris Utama; dan g. kolom tanda tangan dan catatan Kepala Badan.

Article 15

(1) Rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah mendapatkan persetujuan atasan pemrakarsa dan/atau atasan unit kerja terkait dan Sekretaris Utama, dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan penelaahan terhadap rancangan Peraturan Kepala Badan. (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. naskah kajian akademis; b. soft copy rancangan Peraturan Kepala Badan; dan c. lembar konsep persetujuan. (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Kepala Badan, yang merupakan perubahan, harus dilengkapi Peraturan Kepala Badan yang akan diubah. (4) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. sinkronisasi; dan b. penyesuaian sistematika dan teknik perancangan.

Article 16

Dalam hal pemeriksaan kelengkapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) belum memenuhi ketentuan, Biro Hukum Organisasi dan Hubungan masyarakat mengembalikan kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.

Article 17

(1) Dalam hal hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a, terdapat permasalahan Biro Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat dapat melakukan kembali koordinasi dan pembahasan ulang dengan pemrakarsa. (2) Dalam hal hasil penyesuaian sistematika dan teknik perancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b, terdapat ketidaksesuaian, Biro Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat mengembalikan kepada pemrakarsa untuk diperbaiki.

Article 18

Hasil pemeriksaan kelengkapan dan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 telah dinyatakan lengkap diberikan tanda bukti kelengkapan.

BAB Kedua

Pembahasan

Article 13

Correction

(1) Dalam melaksanakan pembahasan rancangan Peraturan Kepala Badan, pemrakarsa melakukan koordinasi dengan Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat dan unit kerja terkait. (2) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Kepala Badan memuat substansi dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian lainnya pemrakarsa berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian lainnya. (3) Dalam pembahasan rancangan Peraturan Kepala Badan pemrakarsa dapat melibatkan akademisi dan praktisi di luar lingkungan BKKBN.

Article 14

(1) Rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah dilakukan pembahasan, selanjutnya dilakukan proses persetujuan oleh pemrakarsa dan/atau unit kerja terkait serta atasan pemrakarsa dan/atau atasan unit kerja terkait. (2) Proses persetujuan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam lembar konsep, dengan isi sebagai berikut: a. kolom tanda tangan dan catatan pemrakarsa; b. kolom tanda tangan dan catatan unit kerja terkait; c. kolom tanda tangan dan catatan kepala Biro Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat; d. kolom tanda tangan dan catatan atasan pemrakarsa; e. kolom tanda tangan dan catatan atasan unit kerja terkait; f. kolom tanda tangan dan catatan Sekretaris Utama; dan g. kolom tanda tangan dan catatan Kepala Badan.

Article 15

(1) Rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah mendapatkan persetujuan atasan pemrakarsa dan/atau atasan unit kerja terkait dan Sekretaris Utama, dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan penelaahan terhadap rancangan Peraturan Kepala Badan. (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. naskah kajian akademis; b. soft copy rancangan Peraturan Kepala Badan; dan c. lembar konsep persetujuan. (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Kepala Badan, yang merupakan perubahan, harus dilengkapi Peraturan Kepala Badan yang akan diubah. (4) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. sinkronisasi; dan b. penyesuaian sistematika dan teknik perancangan.

Article 16

Dalam hal pemeriksaan kelengkapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) belum memenuhi ketentuan, Biro Hukum Organisasi dan Hubungan masyarakat mengembalikan kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.

Article 17

(1) Dalam hal hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a, terdapat permasalahan Biro Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat dapat melakukan kembali koordinasi dan pembahasan ulang dengan pemrakarsa. (2) Dalam hal hasil penyesuaian sistematika dan teknik perancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b, terdapat ketidaksesuaian, Biro Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat mengembalikan kepada pemrakarsa untuk diperbaiki.

Article 18

Hasil pemeriksaan kelengkapan dan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 telah dinyatakan lengkap diberikan tanda bukti kelengkapan.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 6

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Kesatu

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kedua

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB V

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB VI

Article 23

BAB VII

Article 24

Article 25

Article 26

BAB VIII

Article 27

Article 28