PERBAN

Peraturan Badan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Kode Etik Intelijen Negara

PERBAN Nomor 07 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara. 2. Personel Intelijen Negara adalah warga negara INDONESIA yang memiliki kemampuan khusus Intelijen dan mengabdikan diri dalam dinas Intelijen Negara. 3. Pegawai Badan Intelijen Negara adalah Pegawai Negeri Sipil Badan Intelijen Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Intelijen Negara, anggota Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Republik INDONESIA, dan Pegawai Negeri Sipil dari kementerian/lembaga lain. 4. Kode Etik Intelijen Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik Intelijen adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Personel Intelijen Negara dalam bersikap, berbicara, bertindak dan berperilaku dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari. 5. Dewan Kehormatan Kode Etik Intelijen Negara yang selanjutnya disebut Dewan Etik adalah tim yang dibentuk oleh masing-masing Penyelenggara Intelijen Negara dan bersifat ad hoc, yang mempunyai wewenang untuk menegakkan Kode Etik Intelijen Negara. 6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS. 7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah diberikan nomor identitas Pegawai Negeri Sipil. 8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 10. Pelanggaran Kode Etik Intelijen adalah segala bentuk sikap, ucapan, tindakan dan perilaku Personel Intelijen Negara yang bertentangan dan tidak selaras dengan Kode Etik Intelijen Negara. 11. Pernyataan secara Tertutup adalah pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam forum tertutup. 12. Pernyataan secara Terbuka adalah pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam forum resmi dan terbuka. 13. Asas kompartementasi adalah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aktivitas intelijen terpisah satu sama lain, dan hanya diketahui oleh unit yang bersangkutan. 14. Sidang adalah proses pemeriksaan pelanggaran kode etik oleh Dewan Etik. 15. Pembelaan adalah upaya terakhir dari seorang terduga pelanggar Kode Etik Intelijen dalam melakukan pembelaan dalam rangka mempertahankan haknya, kebenaran yang diyakininya, sesuai bukti dan saksi yang terungkap dalam persidangan sebelum dijatuhkan putusan oleh Dewan Etik.

BAB III

KODE ETIK INTELIJEN

Article 5

Correction

Kewajiban Kode Etik Intelijen meliputi : a. memegang teguh dan menjunjung tinggi kehormatan Intelijen; b. memegang teguh segala rahasia Intelijen dalam keadaan bagaimanapun juga; c. melaksanakan nilai dasar Intelijen secara benar sesuai dengan kaidah yang berlaku; d. memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada perintah serta putusan pimpinan; e. bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi intelijen secara profesional, obyektif, berintegritas, loyal, solid, dan tidak diskriminatif; f. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia; g. bersikap supel, santun, setia kawan, menggunakan cover secara benar, menghindari popularitas, dan menerapkan asas kompartementasi; h. memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap permasalahan keamanan negara; i. mampu merekrut agen dan mengendalikan jaringan agen sesuai dengan kaidah intelijen; dan j. menggunakan atau memanfaatkan sumber daya intelijen secara efektif dan efisien.

Article 6

Larangan Kode Etik Intelijen meliputi: a. membuat laporan intelijen tidak berdasarkan fakta; b. membocorkan rahasia intelijen; c. menyebarluaskan pengetahuan, teknik, taktik, dan dokumen intelijen kepada pihak lain yang tidak berkepentingan; d. menjadi agen ganda (double agent); e. menyalahgunakan simbol dan atribut Intelijen Negara; f. membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan Negara dan Intelijen Negara; g. mengajak dan membawa agen ke jajaran dan instalasi Penyelenggara Intelijen; h. menggunakan media sosial untuk beropini yang menyerang terhadap kebijakan Pimpinan Penyelenggara Intelijen Negara; i. meninggalkan tugas tanpa ijin pimpinan; j. melakukan perbuatan zinah, prostitusi, judi, dan minum minuman yang memabukkan; k. menyalahgunakan narkoba dan obat-obatan terlarang; l. memberikan janji atau harapan kepada pihak lain atas nama dinas yang dapat merugikan kepentingan organisasi; m. menerima pemberian dalam bentuk uang atau barang dari siapapun yang berkaitan dengan kepentingan dinas; n. menjadi anggota partai politik dan berpolitik praktis; dan o. segala hal lainnya yang dapat dikategorikan sebagai sikap, ucapan, tindakan, dan perilaku Personel Intelijen Negara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANGGARAN, SANKSI DAN REHABILITASI

Article 12

Correction

(1) Pelanggaran Kode Etik Intelijen terdiri atas: a. tingkat ringan; b. tingkat sedang; dan c. tingkat berat. (2) Pelanggaran tingkat ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila berdampak negatif terhadap unit organisasi. (3) Pelanggaran tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila berdampak negatif terhadap instansi/lembaga. (4) Pelanggaran tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila berdampak negatif terhadap negara.

Article 13

Personel Intelijen Negara yang melanggar kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikenai sanksi.

Article 14

(1) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 terdiri atas: a. sanksi ringan; b. sanksi sedang; dan c. sanksi berat. (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pernyataan permohonan maaf secara tertulis oleh personel yang melanggar Kode Etik Intelijen kepada kepala unit organisasi dan/atau pihak yang dirugikan; b. teguran lisan dari kepala unit organisasi; c. teguran tertulis dari kepala unit organisasi; dan d. pernyataan tidak puas secara tertulis dari kepala unit organisasi. (3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 1 (satu) tahun; c. penghentian pembayaran tunjangan kinerja selama 6 (enam) bulan; dan d. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; (4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penurunan pangkat/golongan setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Personel Intelijen Negara; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Personel Intelijen Negara.

Article 15

(1) Pengenaan Sanksi pelanggaran Kode Etik Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terhadap personel organik Badan Intelijen Negara dilakukan oleh Kepala BIN atau Pejabat yang berwenang; (2) Pengenaan Sanksi pelanggaran Kode Etik Intelijen terhadap personel BIN yang berasal dari TNI dan Polri dilakukan oleh pimpinan TNI dan Polri; (3) Pengenaan Sanksi pelanggaran Kode Etik Intelijen terhadap personel BIN yang berasal dari kementerian/ lembaga dilakukan oleh pimpinan masing-masing kementerian/lembaga.

Article 16

Personel Intelijen Negara yang tidak terbukti melanggar Kode Etik Intelijen berdasarkan keputusan Dewan Etik diberikan rehabilitasi dalam bentuk surat keputusan Pimpinan Penyelenggara Intelijen Negara.

Peraturan Badan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Kode Etik Intelijen Negara

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

BAB IV

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 7

BAB Kedua

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

BAB 1

Article 9

Article 10

BAB 2

Article 10

BAB V

Article 11

BAB VI

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kesatu

Article 12

BAB Kedua

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Ketiga

Article 16

BAB VII

Article 17

Article 18