PERBAN

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2019 tentang TATA CARA SERTIFIKASI PENYEDIA JASA DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL

PERBAN Nomor 14 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. 2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. 3. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan untuk menilai dan memberikan jaminan tertulis bahwa Penyedia Jasa telah memenuhi persyaratan acuan dan/atau regulasi. 4. Penyedia Jasa adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan penyediaan jasa di bidang IG. 5. Sertifikat Penyedia Jasa adalah surat keterangan tertulis yang menyatakan bahwa Penyedia Jasa telah memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG. 6. Audit adalah kegiatan untuk melihat kesesuaian dokumen klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa terhadap standar klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG. 7. Inspeksi adalah kegiatan observasi secara langsung untuk membuktikan kebenaran dokumen klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG. 8. Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa di bidang Informasi Geospasial Terakreditasi yang selanjutnya disebut LPK Penyedia Jasa adalah lembaga yang melaksanakan sertifikasi Penyedia Jasa dan menerbitkan Sertifikat, yang telah diakreditasi oleh Badan. 9. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG. 10. Kepala adalah Kepala Badan. 11. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Badan yang menyelenggarakan fungsi akreditasi kepada lembaga penilaian kesesuaian di bidang informasi geospasial. 12. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha yang berbadan hukum.

BAB II

SERTIFIKASI

Article 4

Correction

Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui kegiatan: a. permohonan Sertifikasi; b. verifikasi; c. pembayaran biaya sertifikasi; d. audit dan inspeksi; e. keputusan Sertifikasi; f. penerbitan Sertifikat; dan g. survailen.

Article 5

Correction

Permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diajukan Pemohon kepada LPK Penyedia Jasa secara tertulis.

Article 6

(1) Permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilampiri dengan dokumen: a. administrasi; dan b. standar kualifikasi dan klasifikasi sebagai penyedia jasa. (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. formulir permohonan Sertifikasi yang memuat: 1. identitas pemohon; dan 2. bidang kegiatan yang dimohonkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). b. Nomor Pokok Wajib Pajak; c. Surat Izin Usaha Perusahaan; d. Tanda Daftar Perusahaan; e. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan f. Surat Keterangan Domisili Usaha. (3) Standar klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala.

Article 7

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan terhadap kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Sertifikasi diterima.

Article 8

(1) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan bahwa dokumen administrasi tidak lengkap atau tidak sesuai, LPK Penyedia Jasa mengembalikan dokumen kepada Pemohon untuk diperbaiki. (2) Perbaikan dokumen oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian dokumen oleh LPK Penyedia Jasa. (3) Dalam hal Pemohon tidak melengkapi atau memperbaiki dokumen sampai dengan berakhirnya jangka waktu perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Sertifikasi dinyatakan ditolak.

Article 9

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan bahwa dokumen administrasi lengkap dan sesuai, Pemohon ditetapkan sebagai calon peserta audit dan inspeksi.

Article 10

(1) Pembayaran biaya sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan setelah ditetapkan sebagai calon peserta audit dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Biaya Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya transportasi dan/atau akomodasi auditor. (3) Besaran biaya sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala. (4) Calon peserta audit dan inspeksi yang telah membayar biaya sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai peserta audit dan inspeksi.

Article 11

(1) Pelaksanaan audit dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan oleh Auditor kepada peserta audit dan inspeksi. (2) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh LPK Penyedia Jasa.

Article 12

(1) Auditor melaporkan pelaksanaan audit dan inspeksi kepada LPK Penyedia Jasa. (2) Laporan pelaksanaan audit dan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. hasil audit dan inspeksi; dan b. rekomendasi (3) Berdasarkan laporan audit dan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPK Penyedia Jasa MENETAPKAN permohonan sertifikasi peserta audit dan inspeksi sesuai atau tidak sesuai terhadap standar Kualifikasi dan Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Article 13

(1) Dalam hal LPK Penyedia Jasa menyatakan bahwa peserta audit dan inspeksi tidak sesuai dengan standar kualifikasi dan klasifikasi sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (3), maka dilakukan audit dan inspeksi ulang dengan pembatasan yang ditetapkan oleh LPK Penyedia Jasa. (2) Pembiayaan transportasi dan/atau akomodasi audit dan inspeksi ulang dibebankan kepada Peserta audit dan inspeksi. (3) Auditor melaporkan hasil pelaksanaan audit dan inspeksi ulang kepada LPK Penyedia Jasa.

Article 14

(1) Keputusan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, ditetapkan oleh LPK Penyedia Jasa berdasarkan laporan pelaksanaan audit dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan/atau inspeksi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3). (2) Dalam hal keputusan Sertifikasi MENETAPKAN bahwa peserta audit dan inspeksi dinyatakan memenuhi standar klasifikasi dan kualifikasi, LPK Penyedia Jasa mengajukan nomor Sertifikat kepada Badan. (3) Nomor Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Badan. (4) Dalam hal keputusan sertifikasi MENETAPKAN bahwa peserta audit dan inspeksi dinyatakan tidak memenuhi standar klasifikasi dan kualifikasi, LPK Penyedia Jasa menerbitkan surat pemberitahuan bahwa Penyedia Jasa tidak memenuhi standar klasifikasi dan kualifikasi.

Article 15

(1) Penerbitan Sertfikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan oleh LPK Penyedia Jasa setelah diterbitkan nomor Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3). (2) Penerbitan Sertifikat Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal keputusan Sertifikasi. (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. logo Badan, Komite Akreditasi Nasional, dan LPK Penyedia Jasa; b. nama, alamat, dan nomor akreditasi LPK Penyedia Jasa; c. nama dan alamat penyedia jasa; d. nomor keputusan Sertifikasi; e. nomor Sertifikat; f. acuan skema sertifikasi atau standar yang digunakan; g. lingkup kegiatan; h. tanggal penerbitan Sertifikat; i. masa dan tanggal berakhir Sertifikat; dan j. tanda tangan Pimpinan LPK Penyedia Jasa.

Article 16

Masa berlaku Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i adalah 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.

Article 17

(1) Survailen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan sarana untuk memastikan dan memelihara kesesuaian kondisi penyedia jasa terhadap ketentuan klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa. (2) Survailen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sensus terhadap seluruh pemegang sertifikat oleh LPK Penyedia Jasa. (3) Sensus terhadap seluruh pemegang sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan metode kuesioner dan/atau visitasi. (4) Survailen dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali selama jangka waktu berlakunya Sertifikat.

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2019 tentang TATA CARA SERTIFIKASI PENYEDIA JASA DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Keempat

Article 10

BAB Kelima

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Keenam

Article 14

BAB Ketujuh

Article 15

Article 16

BAB Kedelapan

Article 17

BAB III

Article 18

BAB IV

Article 19