PERBAN

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lalu Lintas Devisa

PERBAN Nomor 9 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan: 1. Devisa adalah aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional. 2. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di INDONESIA sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik INDONESIA di luar negeri. 3. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disingkat LLD adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara Penduduk dan bukan Penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar Penduduk. 4. Stabilitas Nilai Rupiah adalah kestabilan harga barang dan jasa yang secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil, serta kestabilan nilai tukar rupiah yang diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 5. Sistem Keuangan adalah suatu kesatuan yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional, serta korporasi dan rumah tangga yang terhubung dengan lembaga jasa keuangan. 6. Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya disingkat SSK adalah kondisi Sistem Keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri untuk berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian nasional. 7. Stabilitas Sistem Pembayaran adalah kestabilan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, mekanisme, infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran, dan akses ke sumber dana untuk pembayaran, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, serta ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 8. Stabilitas Makroekonomi adalah kondisi dimana terjadinya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kapasitas perekonomian yang mendukung terjaganya stabilitas harga, stabilitas eksternal, termasuk neraca pembayaran dan nilai tukar, serta terpeliharanya kondisi kesinambungan fiskal. 9. Bauran Kebijakan Bank INDONESIA yang selanjutnya disingkat BKBI adalah Bauran Kebijakan Bank INDONESIA sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank INDONESIA mengenai Bauran Kebijakan Bank INDONESIA. 10. Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya disingkat KSSK adalah komite yang menyelenggarakan pencegahan dan penanganan krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. 11. Protokol Manajemen Krisis adalah pedoman dan tata cara dalam melaksanakan langkah pencegahan dan penanganan krisis.

BAB III

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

Article 8

Correction

(1) Bank INDONESIA berwenang untuk mengatur mengenai pelaporan kegiatan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yang dilakukan Penduduk. (2) Pelaporan kegiatan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang berkualitas dalam mendukung kebijakan dan publikasi.

Article 9

Correction

(1) Setiap Penduduk wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan LLD yang dilakukannya, secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bank; b. lembaga keuangan bukan bank; c. badan usaha bukan lembaga keuangan; d. badan lain; dan e. perseorangan. (3) Pihak lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pihak yang terkait dalam kegiatan LLD, yaitu: a. bank; b. lembaga keuangan bukan bank; c. penyelenggara jasa transaksi internasional; dan d. pihak lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (4) Keterangan dan data mengenai kegiatan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui: a. laporan LLD; dan b. mekanisme lain yang ditetapkan Bank INDONESIA. (5) Untuk memastikan pelaksanaan kewajiban setiap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA selanjutnya MENETAPKAN pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk menyampaikan keterangan dan data mengenai kegiatan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menyampaikan keterangan dan data mengenai kegiatan LLD kepada Bank INDONESIA secara lengkap, benar, dan tepat waktu. (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. kewajiban membayar; dan/atau c. sanksi administratif lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Article 10

Bank INDONESIA memublikasikan data dan informasi LLD melalui media yang ditetapkan Bank INDONESIA.

Article 11

Ketentuan mengenai pelaporan dan publikasi LLD ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Article 12

(1) Bank INDONESIA melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terhadap perkembangan LLD dengan memanfaatkan data dan statistik dari laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dan sumber lain. (2) Pemantauan perkembangan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. aspek volume, komposisi, dan volatilitas; dan b. analisa indikator lain atas objek pengelolaan LLD.

Article 13

Hasil pemantauan terhadap perkembangan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menjadi bagian dalam asesmen terintegrasi terhadap manfaat dan risiko LLD yang dilakukan berdasarkan aspek: a. Stabilitas Nilai Rupiah, Stabilitas Sistem Pembayaran, dan SSK; b. Stabilitas Makroekonomi serta pencegahan dan penanganan krisis Sistem Keuangan; dan c. kelancaran lalu lintas perdagangan, investasi, dan pembayaran dengan luar negeri.

Article 14

(1) Asesmen terintegrasi terhadap manfaat dan risiko LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi bagian dalam asesmen Protokol Manajemen Krisis Bank INDONESIA. (2) Hasil asesmen Protokol Manajemen Krisis Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan penilaian Bank INDONESIA mengenai kondisi SSK, yang meliputi: a. kondisi normal; atau b. kondisi krisis.

BAB Kesatu

Pelaporan dan Publikasi

Article 8

Correction

(1) Bank INDONESIA berwenang untuk mengatur mengenai pelaporan kegiatan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yang dilakukan Penduduk. (2) Pelaporan kegiatan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang berkualitas dalam mendukung kebijakan dan publikasi.

Article 9

Correction

(1) Setiap Penduduk wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan LLD yang dilakukannya, secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bank; b. lembaga keuangan bukan bank; c. badan usaha bukan lembaga keuangan; d. badan lain; dan e. perseorangan. (3) Pihak lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pihak yang terkait dalam kegiatan LLD, yaitu: a. bank; b. lembaga keuangan bukan bank; c. penyelenggara jasa transaksi internasional; dan d. pihak lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (4) Keterangan dan data mengenai kegiatan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui: a. laporan LLD; dan b. mekanisme lain yang ditetapkan Bank INDONESIA. (5) Untuk memastikan pelaksanaan kewajiban setiap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA selanjutnya MENETAPKAN pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk menyampaikan keterangan dan data mengenai kegiatan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menyampaikan keterangan dan data mengenai kegiatan LLD kepada Bank INDONESIA secara lengkap, benar, dan tepat waktu. (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. kewajiban membayar; dan/atau c. sanksi administratif lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Article 10

Bank INDONESIA memublikasikan data dan informasi LLD melalui media yang ditetapkan Bank INDONESIA.

Article 11

Ketentuan mengenai pelaporan dan publikasi LLD ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

BAB IV

RESPONS KEBIJAKAN

Article 15

Correction

(1) Bank INDONESIA MENETAPKAN respons kebijakan pengelolaan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b untuk: a. mengoptimalkan manfaat LLD; dan b. mengelola risiko LLD. (2) Respons kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). (3) Respons kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan kepada pihak yang melakukan kegiatan LLD. (4) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menaati respons kebijakan yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (5) Pelanggaran terhadap kewajiban menaati respons kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. kewajiban membayar; dan/atau c. sanksi administratif lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Article 16

Untuk pelaksanaan respons kebijakan pengelolaan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bank INDONESIA MENETAPKAN ketentuan mengenai: a. pengelolaan manfaat dan risiko terkait aliran modal sesuai dengan intensitas tekanan; dan b. penerimaan dan/atau penggunaan Devisa bagi Penduduk dalam rangka penanganan permasalahan Stabilitas Makroekonomi dan Sistem Keuangan.

Article 17

Dalam MENETAPKAN respons kebijakan pengelolaan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bank INDONESIA menerapkan prinsip kehati-hatian melalui penetapan ketentuan atas berbagai jenis transaksi Devisa.

Article 18

(1) Dalam hal berdasarkan hasil asesmen Bank INDONESIA diperlukan respons kebijakan pengelolaan LLD yang berada di luar kewenangan Bank INDONESIA, Bank INDONESIA berkoordinasi dengan otoritas, lembaga, dan/atau pihak terkait. (2) Respons kebijakan pengelolaan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh otoritas, lembaga, dan/atau pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 19

(1) Dalam kondisi SSK normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, respons kebijakan untuk mengoptimalkan manfaat LLD mencakup: a. BKBI; dan/atau b. kebijakan pengelolaan LLD yang disesuaikan dengan intensitas tekanan SSK. (2) Respons kebijakan untuk mengoptimalkan manfaat LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempuh melalui: a. kebijakan moneter; b. kebijakan makroprudensial; c. kebijakan sistem pembayaran; dan d. kebijakan pendukung BKBI. (3) Respons kebijakan pengelolaan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempuh melalui: a. kebijakan berdasarkan pada mekanisme pasar; dan/atau b. kebijakan administratif berupa pengaturan pihak dan/atau kegiatan tertentu. (4) Respons kebijakan pengelolaan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dievaluasi secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan efektivitas kebijakan. (5) Respons kebijakan pengelolaan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan secara bilateral dengan otoritas terkait dan/atau dalam KSSK.

Article 20

(1) Dalam hal SSK mengalami gangguan dan mengarah pada kondisi krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, respons kebijakan untuk mengoptimalkan manfaat LLD mencakup kebijakan pengelolaan LLD yang menjadi bagian dari bauran kebijakan makroekonomi dan SSK nasional dalam menangani krisis. (2) Dalam kondisi krisis, respons kebijakan pengelolaan LLD menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan Keputusan PRESIDEN dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk penanganan krisis nasional.

Article 21

Ketentuan mengenai respons kebijakan untuk mengoptimalkan manfaat LLD ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Article 22

(1) Dalam kondisi SSK normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, ketentuan mengenai respons kebijakan untuk mengoptimalkan manfaat LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku juga untuk respons kebijakan untuk mengelola risiko LLD. (2) Respons kebijakan untuk mengelola risiko LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkuat dengan menyesuaikan besaran (magnitude) respons kebijakan.

Article 23

(1) Dalam hal SSK mengalami gangguan dan mengarah pada kondisi krisis hingga terjadinya kondisi krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, ketentuan mengenai respons kebijakan untuk mengoptimalkan manfaat LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku juga untuk respons kebijakan untuk mengelola risiko LLD. (2) Selain respons kebijakan untuk mengelola risiko LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), respons kebijakan untuk mengelola risiko LLD dalam hal SSK mengalami gangguan dan mengarah pada kondisi krisis hingga terjadinya krisis, dapat ditempuh secara targeted, temporary, dan transparent.

Article 24

Ketentuan mengenai respons kebijakan untuk mengelola risiko LLD ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

BAB V

KOORDINASI

Article 25

Correction

(1) Bank INDONESIA melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dengan otoritas, lembaga, dan/atau pihak terkait untuk: a. mengoptimalkan manfaat LLD; dan b. mengelola risiko LLD, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pengelolaan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Substansi dan mekanisme koordinasi disesuaikan dengan kondisi SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Article 26

(1) Dalam kondisi SSK normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mencakup: a. koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk meningkatkan efektivitas BKBI dan menjaga Stabilitas Makroekonomi; b. koordinasi kebijakan untuk menjaga SSK; c. koordinasi kebijakan untuk kelancaran perdagangan dan pembiayaan perekonomian nasional; dan/atau d. koordinasi kebijakan lain. (2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA menyampaikan: a. informasi hasil asesmen dan respons kebijakan yang telah ditempuh Bank INDONESIA; dan/atau b. usulan rekomendasi kebijakan pengelolaan LLD. (3) Mekanisme koordinasi dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. koordinasi bilateral dengan otoritas dan/atau lembaga lain yang terkait; dan/atau b. koordinasi dalam KSSK sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. (4) Pelaksanaan koordinasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disesuaikan dengan intensitas tekanan SSK.

Article 27

(1) Dalam hal SSK mengalami gangguan dan mengarah pada kondisi krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, Bank INDONESIA memperkuat koordinasi kebijakan dalam KSSK. (2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA menyampaikan: a. hasil asesmen dan respons kebijakan yang telah ditempuh Bank INDONESIA; dan b. usulan rekomendasi kebijakan pengelolaan LLD dalam pencegahan dan penanganan krisis Sistem Keuangan. (3) Mekanisme koordinasi dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. (4) Dalam kondisi krisis, Bank INDONESIA melakukan koordinasi kebijakan yang terintegrasi dalam bauran kebijakan makroekonomi dan SSK nasional untuk penanganan krisis yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan Keputusan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk penanganan krisis nasional.

BAB Kedua

Koordinasi untuk Mengoptimalkan Manfaat dan Mengelola Risiko LLD

Article 26

Correction

(1) Dalam kondisi SSK normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mencakup: a. koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk meningkatkan efektivitas BKBI dan menjaga Stabilitas Makroekonomi; b. koordinasi kebijakan untuk menjaga SSK; c. koordinasi kebijakan untuk kelancaran perdagangan dan pembiayaan perekonomian nasional; dan/atau d. koordinasi kebijakan lain. (2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA menyampaikan: a. informasi hasil asesmen dan respons kebijakan yang telah ditempuh Bank INDONESIA; dan/atau b. usulan rekomendasi kebijakan pengelolaan LLD. (3) Mekanisme koordinasi dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. koordinasi bilateral dengan otoritas dan/atau lembaga lain yang terkait; dan/atau b. koordinasi dalam KSSK sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. (4) Pelaksanaan koordinasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disesuaikan dengan intensitas tekanan SSK.

Article 27

(1) Dalam hal SSK mengalami gangguan dan mengarah pada kondisi krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, Bank INDONESIA memperkuat koordinasi kebijakan dalam KSSK. (2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA menyampaikan: a. hasil asesmen dan respons kebijakan yang telah ditempuh Bank INDONESIA; dan b. usulan rekomendasi kebijakan pengelolaan LLD dalam pencegahan dan penanganan krisis Sistem Keuangan. (3) Mekanisme koordinasi dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. (4) Dalam kondisi krisis, Bank INDONESIA melakukan koordinasi kebijakan yang terintegrasi dalam bauran kebijakan makroekonomi dan SSK nasional untuk penanganan krisis yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan Keputusan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk penanganan krisis nasional.

BAB VI

PENGAWASAN

Article 28

Correction

(1) Bank INDONESIA melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terhadap pihak yang melakukan kegiatan LLD sesuai dengan ketentuan Bank INDONESIA terkait pengelolaan LLD. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengawasan tidak langsung; dan/atau b. pemeriksaan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pihak yang meliputi: a. bank; b. lembaga keuangan bukan bank; c. badan usaha bukan lembaga keuangan; d. badan lain; dan e. perseorangan. (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank INDONESIA: a. meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait; b. berkoordinasi dengan otoritas, lembaga, dan/atau pihak lain; dan/atau c. melakukan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Article 29

(1) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) wajib memberikan: a. penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung yang diperlukan oleh Bank INDONESIA; b. akses terhadap sistem informasi; dan/atau c. hal lain yang diperlukan dalam pengawasan. (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) wajib bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaran, dan ketepatan waktu terhadap penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan kepada Bank INDONESIA. (3) Penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui pelaporan, pertemuan langsung, dan/atau sarana komunikasi lain yang ditetapkan Bank INDONESIA. (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Article 30

(1) Dalam hal diperlukan, Bank INDONESIA dapat menunjuk dan/atau bekerjasama dengan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b. (2) Pihak yang ditunjuk dan/atau bekerjasama untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Article 31

(1) Dalam melakukan pengawasan, Bank INDONESIA melakukan tindak lanjut pengawasan. (2) Dalam hal terdapat hasil pengawasan yang terkait dengan kewenangan otoritas lain, tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyampaian informasi atau rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan.

Article 32

Ketentuan mengenai pengawasan pengelolaan LLD ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lalu Lintas Devisa

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kedua

Article 12

Article 13

Article 14

BAB IV

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB Kesatu

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Kedua

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Ketiga

Article 22

Article 23

Article 24

BAB V

Article 25

Article 26

Article 27

BAB Kesatu

Article 25

BAB Kedua

Article 26

Article 27

BAB VI

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

BAB VII

Article 33