PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia

PERBAN Nomor 7 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

JENIS, TUJUAN PEMBENTUKAN, DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAN JUKNIS DI BANK INDONESIA

Article 9

Correction

(1) Jenis peraturan di Bank INDONESIA terdiri atas: a. PBI; b. PDG; c. PADG; dan d. PADG Intern. (2) Selain jenis peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA MENETAPKAN Juknis.

Article 10

Correction

(1) Pembentukan PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a bertujuan untuk: a. menjadi pedoman bagi setiap orang atau badan dalam melaksanakan kebijakan Bank INDONESIA maupun dalam melaksanakan kegiatan usaha di bawah kewenangan Bank INDONESIA; dan b. memastikan kepatuhan setiap orang atau badan terhadap kewajiban dalam PBI. (2) Pembentukan PDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b bertujuan untuk: a. menjadi pedoman bagi pihak internal dalam pelaksanaan kebijakan Bank INDONESIA dan turunan kebijakan Bank INDONESIA; b. memastikan pembagian tugas dan wewenang yang jelas sehingga meningkatkan tata kelola Bank INDONESIA; dan c. memastikan kepatuhan pihak internal Bank INDONESIA terhadap kewajiban dalam PDG melalui evaluasi, monitoring, dan pengenaan sanksi. (3) Pembentukan PADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c bertujuan untuk: a. menjadi pedoman dalam implementasi atau operasionalisasi kebijakan Bank INDONESIA dan turunan kebijakan Bank INDONESIA sehingga menjadi lebih efektif; dan b. mengatur pelaksanaan PBI bagi pihak eksternal agar PBI dilaksanakan dengan benar. (4) Pembentukan PADG Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d bertujuan untuk: a. menjadi pedoman operasional agar pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Kerja di Bank INDONESIA berjalan sesuai kebijakan atau ketentuan yang sudah ditetapkan; dan b. mendukung pelaksanaan tata kelola kelembagaan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik. (5) Pembentukan Juknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) bertujuan untuk: a. memberikan panduan operasional yang rinci agar pelaksanaan ketentuan dilakukan secara benar, konsisten, dan sesuai dengan standar; b. memudahkan implementasi khususnya untuk proses kerja yang membutuhkan panduan teknis; dan c. mendorong proses kerja menjadi lebih terarah, cepat, dan tepat.

Article 11

(1) Materi muatan PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi: a. materi yang diperintahkan oleh UNDANG-UNDANG untuk diatur dengan PBI; dan/atau b. materi untuk menjalankan tugas dan wewenang Bank INDONESIA. (2) Materi muatan PDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi: a. materi yang diperintahkan oleh UNDANG-UNDANG untuk diatur dengan PDG; dan/atau b. materi yang bersifat internal untuk menjalankan tugas dan wewenang Bank INDONESIA. (3) Materi muatan PADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi: a. materi yang didelegasikan oleh PBI; b. materi yang bersifat teknis untuk melaksanakan PBI; dan/atau c. materi penjelasan lebih lanjut dari ketentuan PBI, guna menjalankan tugas dan wewenang Bank INDONESIA. (4) Materi muatan PADG Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi: a. materi yang didelegasikan oleh PDG; b. materi yang bersifat teknis untuk melaksanakan PBI dan/atau PDG di internal Bank INDONESIA; dan/atau c. materi penjelasan lebih lanjut dari ketentuan PBI dan/atau PDG untuk internal Bank INDONESIA. (5) Materi muatan Juknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi penjabaran rinci dan teknis yang merupakan implementasi atau operasionalisasi dari: a. PDG atau PADG Intern mengenai organisasi; dan/atau b. PBI, PDG, PADG, dan/atau PADG Intern terkait proses bisnis Satuan Kerja. (6) Materi pengaturan mengenai sanksi administratif hanya dimuat dalam PBI dan PDG.

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kesatu

Article 9

BAB Kedua

Article 10

BAB Ketiga

Article 11

BAB V

Article 12

BAB VI

Article 13

BAB VII

Article 14

BAB VIII

Article 15

BAB IX

Article 16

BAB X

Article 17

BAB XI

Article 18

BAB XII

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22