PERBAN

Peraturan Badan Nomor 21-6-pbi-2019 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/5/PBI/2018 TENTANG OPERASI MONETER

PERBAN Nomor 21-6-pbi-2019 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank INDONESIA Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6198) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank INDONESIA Nomor 20/14/PBI/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6278) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (3) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 31

(1) Penempatan dana rupiah (deposit facility) dalam Standing Facilities Syariah dilakukan dengan mekanisme Bank INDONESIA menerima penempatan dana rupiah dari peserta Standing Facilities Syariah tanpa menerbitkan surat berharga. (2) Penempatan dana rupiah (deposit facility) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya dilakukan dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank INDONESIA Syariah (FASBIS). (3) Penempatan dana rupiah (deposit facility) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan akad ju’alah. (4) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 2. Ketentuan huruf a Pasal 45B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 45B

SukBI memiliki karakteristik sebagai berikut: a. menggunakan underlying asset berupa SBSN dan/atau sukuk global; b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu; c. diterbitkan tanpa warkat (scripless); d. dapat diagunkan kepada Bank INDONESIA; e. hanya dapat dibeli oleh BUS dan UUS di pasar perdana; f. dapat diperdagangkan (tradable) di pasar sekunder; dan g. hanya dapat dimiliki oleh Bank.

Article II

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2019 GUBERNUR BANK INDONESIA, ttd PERRY WARJIYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.