PERBAN

Peraturan Badan Nomor 21-2-pbi-2019 Tahun 2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa

PERBAN Nomor 21-2-pbi-2019 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Article 3

Correction

(1) Pelapor wajib menyampaikan laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Bank INDONESIA secara lengkap, benar, dan tepat waktu. (2) Penyampaian laporan LLD yang meliputi data dan keterangan mengenai data pokok ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan dokumen pendukung. (3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor harus menyampaikan profil dan/atau keterangan mengenai Pelapor dan setiap perubahannya. (4) Penyampaian laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online.

Article 4

(1) Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. lembaga keuangan berupa: 1. bank; dan 2. lembaga keuangan bukan bank; b. badan usaha bukan lembaga keuangan; c. badan lainnya; dan d. perseorangan. (2) Pelapor berupa bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 hanya wajib melaporkan: a. data pokok ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); b. rencana penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c; c. realisasi penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d; dan d. posisi dan perubahan KFLN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.

Article 5

(1) Pelapor wajib menyampaikan laporan LLD yang meliputi data dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e secara bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. (2) Laporan LLD yang meliputi data dan keterangan mengenai rencana ULN baru dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f selama tahun berjalan disampaikan sebagai berikut: a. rencana ULN baru disampaikan setiap awal tahun, paling lambat tanggal 15 Maret; dan b. perubahan rencana ULN baru disampaikan paling lambat tanggal 15 Juni.

Article 6

(1) Dalam hal terdapat kesalahan laporan LLD yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pelapor harus menyampaikan koreksi paling lambat tanggal 20 pada bulan penyampaian laporan yang bersangkutan. (2) Dalam hal hari terakhir penyampaian laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau koreksi atas laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA maka penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan dimaksud dapat disampaikan pada Hari berikutnya. (3) Dalam hal pada hari terakhir penyampaian laporan LLD dan/atau koreksi atas laporan LLD terjadi gangguan teknis yang menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan dimaksud secara online maka laporan dan/atau koreksi laporan dimaksud disampaikan secara offline pada Hari berikutnya.

Article 7

(1) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila laporan LLD disampaikan melampaui batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan. (2) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila laporan LLD tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 8

Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tetap wajib menyampaikan laporan LLD tersebut.

Article 9

(1) Dalam hal kegiatan LLD dilakukan oleh Pelapor untuk kepentingan pihak lain, Pelapor dapat meminta data dan keterangan kepada pihak lain tersebut mengenai kegiatan LLD yang dilakukan. (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan data dan keterangan mengenai kegiatan LLD yang diminta oleh Pelapor.

Article 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan laporan, tata cara penyampaian laporan, dan koreksi laporan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Article 13

Correction

Pelapor yang: a. menyampaikan laporan LLD yang meliputi data dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e secara tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang tidak ditindaklanjuti dengan penyampaian koreksi; b. terlambat menyampaikan laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan/atau c. tidak menyampaikan laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (5) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Article 14

(1) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk laporan LLD yang meliputi data dan keterangan mengenai: a. transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dengan bukan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a; b. data pokok ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b; c. rencana penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c; d. realisasi penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d; atau e. posisi dan perubahan AFLN, KFLN, dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, mulai diberlakukan bagi Pelapor baru setelah 3 (tiga) kali masa pelaporan sejak penyampaian laporan yang pertama. (2) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk laporan LLD yang meliputi data dan keterangan mengenai: a. transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dengan bukan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a; b. data pokok ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b; c. rencana penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c; d. realisasi penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d; atau e. posisi dan perubahan AFLN, KFLN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, mulai diberlakukan bagi Pelapor yang belum menyampaikan laporan kepada Bank INDONESIA sejak 3 (tiga) bulan setelah diketahui melakukan kegiatan LLD. (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c untuk laporan LLD yang meliputi data dan keterangan mengenai rencana ULN baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f mulai diberlakukan bagi Pelapor baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) kali masa pelaporan sejak penyampaian laporan yang pertama. (4) Pelapor yang sedang dalam proses pailit atau yang sudah tidak beroperasi dapat mengajukan permohonan kepada Bank INDONESIA untuk tidak dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan menyampaikan bukti pendukung. (5) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dikenai kepada Pelapor yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan yang disebabkan adanya gangguan teknis di Bank INDONESIA.

Article 15

Bank INDONESIA memberitahukan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara tertulis kepada otoritas atau instansi yang berwenang, kreditur, dan/atau perusahaan induk.

Article 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Article 21

Correction

Pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank INDONESIA Nomor 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 397, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5564), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank INDONESIA ini.

Article 22

Pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank INDONESIA Nomor 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 397, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5564), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 23

(1) Kewajiban penyampaian laporan LLD yang meliputi data dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e mulai berlaku sejak periode data bulan Maret 2019 yang disampaikan pada bulan April 2019. (2) Batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c untuk laporan LLD berupa rencana ULN baru mulai berlaku untuk pelaporan data LLD berupa rencana ULN baru tahun 2019 yang disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret 2019. (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk laporan LLD yang meliputi data dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e mulai berlaku sejak periode data bulan Maret 2019 yang disampaikan pada bulan April 2019.

Article 24

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2019 GUBERNUR BANK INDONESIA, ttd PERRY WARJIYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Peraturan Badan Nomor 21-2-pbi-2019 Tahun 2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11

Article 12

BAB V

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB VI

Article 17

BAB VII

Article 18

Article 19

Article 20

BAB VIII

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24