PERBAN

Peraturan Badan Nomor 20-13-pbi-2018 Tahun 2018 tentang Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah

PERBAN Nomor 20-13-pbi-2018 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

TRANSAKSI DERIVATIF SUKU BUNGA RUPIAH

Article 2

Correction

(1) Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah meliputi: a. transaksi interest rate swap; b. transaksi forward rate agreement; c. transaksi interest rate option; d. transaksi interest rate futures; dan e. Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah lainnya. (2) Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan transaksi derivatif yang bersifat standar (plain vanilla). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Article 3

(1) Bank yang dapat melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah mengacu pada ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai kegiatan usaha bank umum berdasarkan modal inti. (2) Bank dapat melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah dengan: a. Nasabah yang memenuhi klasifikasi tertentu; b. Pihak Asing; dan/atau c. Bank lainnya. (3) Klasifikasi tertentu bagi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk badan hukum selain Bank, memiliki modal paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 12 (dua belas) bulan berturut-turut; dan b. untuk Nasabah perorangan, memiliki portofolio aset berupa kas, giro, tabungan, dan/atau deposito paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nasabah yang memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Article 4

(1) Bank yang melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah dengan Nasabah, Pihak Asing, dan/atau Bank lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib didasarkan atas suatu kontrak. (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kontrak utama transaksi yang lazim digunakan oleh pelaku pasar dan/atau diterbitkan oleh asosiasi terkait; dan b. konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi, yang paling sedikit memuat: 1. nomor kontrak; 2. tanggal transaksi, periode setelmen, dan tanggal jatuh waktu transaksi; 3. nilai nominal transaksi; 4. nama counterparty; 5. mata uang; dan 6. reference rate. (3) Kewajiban penggunaan kontrak utama transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan untuk transaksi: a. antara Bank dengan kantor cabangnya; b. antarkantor cabang Bank; dan c. antara kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri dengan kantor pusatnya atau kantor cabang lainnya di luar negeri. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengecualian penggunaan kontrak utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Article 5

(1) Dalam melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah, Bank harus mengikuti konvensi pasar. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai konvensi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Article 6

(1) Bank yang melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah berupa transaksi overnight index swap dapat mengacu pada IndONIA. (2) Bank yang melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah selain transaksi overnight index swap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada JIBOR. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan IndONIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan JIBOR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Article 7

(1) Bank melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah dengan nilai nominal dan tenor tertentu. (2) Nilai nominal tertentu Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Tenor tertentu Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjangka waktu 1 (satu) minggu, 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan, 12 (dua belas) bulan, atau tenor lainnya. (4) Dalam hal terdapat perubahan terhadap nilai nominal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tenor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Article 8

(1) Bank yang melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah dengan Nasabah dan/atau Pihak Asing, yang dilakukan untuk kepentingan Nasabah dan/atau Pihak Asing, wajib melakukan analisis kebutuhan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah paling sedikit 1 (satu) kali sebelum melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah. (2) Analisis kebutuhan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. klasifikasi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); b. tujuan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah; c. kegiatan ekonomi yang melandasi kebutuhan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah; d. jenis Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah; e. nominal maksimum Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah; dan f. jangka waktu maksimum Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah. (3) Kegiatan ekonomi yang melandasi kebutuhan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan: a. investasi berupa deposito, sertifikat deposito (negotiable certificate of deposit), surat berharga komersial, obligasi, dan investasi lainnya dalam rupiah di dalam negeri; b. pinjaman berupa kredit dalam rupiah dan/atau surat berharga yang diterbitkan dalam rupiah; c. posisi aset dan/atau kewajiban; dan/atau d. kegiatan ekonomi lainnya. (4) Analisis kebutuhan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah yang dilakukan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang relevan. (5) Bank wajib menatausahakan analisis Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah beserta dokumen pendukung lainnya.

Article 9

Kewajiban melakukan analisis kebutuhan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikecualikan dalam hal: a. Bank melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah atas inisiatif Bank; atau b. Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah dilakukan antar-Bank.

Article 10

Bank wajib melakukan evaluasi (review) terhadap analisis kebutuhan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Article 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis kebutuhan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB Ketujuh

Analisis Kebutuhan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah

Article 8

Correction

(1) Bank yang melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah dengan Nasabah dan/atau Pihak Asing, yang dilakukan untuk kepentingan Nasabah dan/atau Pihak Asing, wajib melakukan analisis kebutuhan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah paling sedikit 1 (satu) kali sebelum melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah. (2) Analisis kebutuhan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. klasifikasi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); b. tujuan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah; c. kegiatan ekonomi yang melandasi kebutuhan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah; d. jenis Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah; e. nominal maksimum Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah; dan f. jangka waktu maksimum Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah. (3) Kegiatan ekonomi yang melandasi kebutuhan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan: a. investasi berupa deposito, sertifikat deposito (negotiable certificate of deposit), surat berharga komersial, obligasi, dan investasi lainnya dalam rupiah di dalam negeri; b. pinjaman berupa kredit dalam rupiah dan/atau surat berharga yang diterbitkan dalam rupiah; c. posisi aset dan/atau kewajiban; dan/atau d. kegiatan ekonomi lainnya. (4) Analisis kebutuhan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah yang dilakukan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang relevan. (5) Bank wajib menatausahakan analisis Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah beserta dokumen pendukung lainnya.

Article 9

Kewajiban melakukan analisis kebutuhan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikecualikan dalam hal: a. Bank melakukan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah atas inisiatif Bank; atau b. Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah dilakukan antar-Bank.

Article 10

Bank wajib melakukan evaluasi (review) terhadap analisis kebutuhan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Article 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis kebutuhan Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Peraturan Badan Nomor 20-13-pbi-2018 Tahun 2018 tentang Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

BAB Ketiga

Article 4

BAB Keempat

Article 5

BAB Kelima

Article 6

BAB Keenam

Article 7

BAB Ketujuh

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB III

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14

BAB V

Article 15

BAB VI

Article 16

BAB VII

Article 17

BAB VIII

Article 18

Article 19

Article 20

BAB IX

Article 21

BAB X

Article 22

BAB XI

Article 23